RMOL. Di tengah desakan keluar dari Sekretariat Gabungan
(Setgab) Koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim telah
mendapat ampun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan
pengampunan ini, PKS memastikan akan tetap berada di dalam koalisi
sampai 2014 dan mempertahankan tiga menterinya di kabinet.
Jurubicara
PKS Mardani Alisera menyatakan, SBY dan PKS sudah melakukan pembicaraan
langsung mengenai polemik yang terjadi saat ini.
"Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak SBY. Pertemuannya minggu lalu," ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu 23/6).
Ia
tidak bersedia menyebut siapa pihak yang mewakili PKS dan dimana
pertemuan itu dilakukan. Dia beralasan terlalu sensitif kalau hal itu
disampaikan sekarang. Setelah semua clear dan suasana kondusif kembali,
pihaknya baru akan menceritakan secara lengkap pertemuan itu.
Yang
jelas, kata Mardani, dalam pertemuan itu SBY memahami sikap PKS yang
berbeda dalam rencana kenaikan BBM. SBY tidak mempermasalahkan perbedaan
tersebut tetapi lebih melihat sumbangsih PKS selama ini dalam mendukung
pemerintahan SBY.
"Kebersamaan PKS dengan Pak SBY itu kan bukan
sekarang saja, tapi sejak 2004. Pak SBY tahu bagaimana besarnya dukungan
kami saat pilpres 2004. Beliau datang ke kantorng-kantong PKS. Kalau
2009 memang tidak begitu terasa, kalau sudah banyak yang mendukung Pak
SBY," ujarnya.
Dalam pilpres, lanjut Mardani, PKS tidak hanya mengeluarkan tenaga dan keringat. Tapi juga darah agar SBY bisa memang.
"Bukan hanya keringat, tapi juga darah. Tokoh-tokoh senior di Demokrat juga tahu dan sangat paham dengan hal itu," jelasnya.
Dengan
hasil pertemuan ini, PKS tetap komitmen berada di koalisi dan mendukung
program pro rakyat SBY sampai 2014. Untuk pihak luar dan kader Demokrat
yang ngotot minta PKS keluar koalisi, Mardani minta untuk mencontoh
sikap SBY.
"Kita harus berpegang pada etika politik," tandasnya. [ian]
Minggu, 23 Juni 2013
Kamis, 20 Juni 2013
Legislator: BPK perlu unit tindak lanjut temuan
Pewarta: Dewanto Samodro
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan unit atau anggota yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atau temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara.
"Selama ini tidak ada unit atau anggota BPK yang bertanggung jawab menindaklanjuti dan mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan undang-undang mengamanatkan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK, terutama yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Namun, hingga saat ini masih banyak temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.
Karena itu Harry mengatakan perlu ada unit atau Anggota BPK yang bertugas memprovokasi kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kerugian negara yang ditemukan BPK. Menurut dia, BPK harus mendesak penegak hukum menindaklanjuti temuan atau hasil pemeriksaan.
"Kalau penegak hukumnya tidur, ya digedor pintunya. Jangan dibiarkan tidur terus. BPK-nya lemah, penegak hukumnya juga lemah atau jangan-jangan ada yang bermain di situ," tuturnya.
Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih satu orang anggota BPK yang akan menggantikan Taufiqurahman Ruki yang memasuki masa pensiun.
Semula, uji kepatutan dan kelayakan akan diikuti 22 calon anggota BPK. Namun, salah satu calon yaitu mantan anggota DPR Muhammad Misbakhun mengundurkan diri dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi mengikuti Pemilu Legislatif 2014.
Pada hari kedua ini, Komisi XI menguji kepatutan dan kelayakan 10 orang calon anggota BPK yaitu Habsul Nurhadi, Zindar Kar Marbun, Endang Sukendar, Dharma Bhakti, Rustam Effendy, Jupri Bandang, Sumurung Halomoan Nami Naibaho, Rini Purwandari, Dodi Hidayat, dan Hekinus Manao.
Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK berlangsung selama dua hari. Komisi XI DPR akan memilih dan mengambil keputusan pada 25 Juni 2013.
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan unit atau anggota yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atau temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara.
"Selama ini tidak ada unit atau anggota BPK yang bertanggung jawab menindaklanjuti dan mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan undang-undang mengamanatkan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK, terutama yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Namun, hingga saat ini masih banyak temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.
Karena itu Harry mengatakan perlu ada unit atau Anggota BPK yang bertugas memprovokasi kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kerugian negara yang ditemukan BPK. Menurut dia, BPK harus mendesak penegak hukum menindaklanjuti temuan atau hasil pemeriksaan.
"Kalau penegak hukumnya tidur, ya digedor pintunya. Jangan dibiarkan tidur terus. BPK-nya lemah, penegak hukumnya juga lemah atau jangan-jangan ada yang bermain di situ," tuturnya.
Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih satu orang anggota BPK yang akan menggantikan Taufiqurahman Ruki yang memasuki masa pensiun.
Semula, uji kepatutan dan kelayakan akan diikuti 22 calon anggota BPK. Namun, salah satu calon yaitu mantan anggota DPR Muhammad Misbakhun mengundurkan diri dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi mengikuti Pemilu Legislatif 2014.
Pada hari kedua ini, Komisi XI menguji kepatutan dan kelayakan 10 orang calon anggota BPK yaitu Habsul Nurhadi, Zindar Kar Marbun, Endang Sukendar, Dharma Bhakti, Rustam Effendy, Jupri Bandang, Sumurung Halomoan Nami Naibaho, Rini Purwandari, Dodi Hidayat, dan Hekinus Manao.
Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK berlangsung selama dua hari. Komisi XI DPR akan memilih dan mengambil keputusan pada 25 Juni 2013.
Legislator nilai pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai Pemerintah tidak mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebelum 2014 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Sebelum 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai tujuh persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,3--6,8, dan itu tertuang dalam RPJMN. Namun dalam RAPBN 2014 pemerintah memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,4-6,9 persen dan 6,2 persen di 2013," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis.
Harry menyatakan akan mendesak pemerintah untuk menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2014 di atas angka tujuh persen. Sehingga pemerintah bisa bekerja keras untuk mencapai hasil pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
"Nah tinggal nanti pilihan politik presiden di pidato tanggal 16 Agustus saat Sidang Paripurna, setelah kita berikan `input` itu apakah dia akan memilih angka pertumbuhan tujuh persen atau tidak," ujar Harry.
Harry mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Namun jawaban yang diterima Harry dari keduanya adalah jawaban pesimistis.
"Menteri Keuangan dan Kepala Badan (Kebijakan) Fiskal bilang kepada saya bahwa (target) itu tidak mungkin. Tapi saya bilang bahwa politik belanja pemerintah itu harus dipaksakan agar pemerintah benar-benar kerja keras, dan nanti di situ diuji dan dinilai keberhasilan seorang presiden," kata dia.
(R028/D012)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai Pemerintah tidak mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebelum 2014 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Sebelum 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai tujuh persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,3--6,8, dan itu tertuang dalam RPJMN. Namun dalam RAPBN 2014 pemerintah memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,4-6,9 persen dan 6,2 persen di 2013," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis.
Harry menyatakan akan mendesak pemerintah untuk menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2014 di atas angka tujuh persen. Sehingga pemerintah bisa bekerja keras untuk mencapai hasil pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
"Nah tinggal nanti pilihan politik presiden di pidato tanggal 16 Agustus saat Sidang Paripurna, setelah kita berikan `input` itu apakah dia akan memilih angka pertumbuhan tujuh persen atau tidak," ujar Harry.
Harry mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Namun jawaban yang diterima Harry dari keduanya adalah jawaban pesimistis.
"Menteri Keuangan dan Kepala Badan (Kebijakan) Fiskal bilang kepada saya bahwa (target) itu tidak mungkin. Tapi saya bilang bahwa politik belanja pemerintah itu harus dipaksakan agar pemerintah benar-benar kerja keras, dan nanti di situ diuji dan dinilai keberhasilan seorang presiden," kata dia.
(R028/D012)
Rabu, 19 Juni 2013
Dikabarkan Gantikan TK, Ini Jawaban Pram
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung
dikabarkan akan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menanggapi isu itu, Pram, panggilan akrabnya, tidak mau berkomentar banyak. Siapa yang akan mengisi kursi kosong itu tergantung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya terus terang tidak mikirin," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Sebagaimana diberitakan, Taufiq Kiemas (TK) meninggal di salah satu rumah sakit di Singapura, pada Sabtu (8/6/2013). Tugasnya sebagai Ketua MPR sementara dijalankan oleh pimpinan MPR lainnya.
PDIP akan menggelar rapat besok, membahas pengganti TK. Pram tidak mau berandai-andai siapa yang pantas mengisi posisi itu, meski namanya sudah disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
"Itu kewenangan ketum, kan ketum sudah tahu satu persatu kadernya," ucapnya. [rok]
Menanggapi isu itu, Pram, panggilan akrabnya, tidak mau berkomentar banyak. Siapa yang akan mengisi kursi kosong itu tergantung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya terus terang tidak mikirin," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Sebagaimana diberitakan, Taufiq Kiemas (TK) meninggal di salah satu rumah sakit di Singapura, pada Sabtu (8/6/2013). Tugasnya sebagai Ketua MPR sementara dijalankan oleh pimpinan MPR lainnya.
PDIP akan menggelar rapat besok, membahas pengganti TK. Pram tidak mau berandai-andai siapa yang pantas mengisi posisi itu, meski namanya sudah disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
"Itu kewenangan ketum, kan ketum sudah tahu satu persatu kadernya," ucapnya. [rok]
Anies: jelang kenaikan harga BBM, pemerintah harus perhatikan efisiensi APBN
Jakarta (ANTARA
News) - Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah
harus memperhatikan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) secara keseluruhan.
"Yang harus diperhatikan adalah efisiensi penggunaan APBN secara keseluruhan, pengeluaran rutin mengalami lonjakan yang luar biasa maka harus ada pengetatan," ujar Anies Baswedan saat ditemui di di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat menanggapi isu mengenai kenaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diduga menggunakan dana pinjaman luar negeri.
"Bukan hanya subsidinya yang harus dikurangi tapi pengelolaan budget secara umum. Budget APBN kita (tahun 2013, red) Rp 1.600 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 500 triliun. Negara mana yang APBN nya meningkat dalam waktu 8 tahun," ujar Anies.
Menurut Anies semen/jak tampuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal tahun 2005, penggunaan biaya APBN sekitar Rp 80 triliun. Hal itu jauh lebih banyak pada tahun 2013 yang naik menjadi tiga kali lipatnya. Pada realisasinya tidak mengarah kepada upaya mensejahtrakan rakyat melainkan hanya digunakan untuk upaya pembangunan gedung pembelian alat-alat dan fasilitas negara dan selebihnya tidak tahu kemana.
"Jadi kalau perusahaan itu uang perusahaannya dipakai untuk membiayai menejemen, lah gimana? Sekarang lihat ada berapa kantor pemerintahan yang ganti gedungnya, renovasinya, jalan, itu semua penghematan-penghematan yang bisa dilakukan, diganti untuk infrastruktur, jalan, listrik di semua tempat, jembatan, bandar laut, daripada dipakai untuk mengganti (renovasi gedung) pemerintah," ujarnya.
Ini yang menjadikan kenaikan harga BBM akan menambah boros APBN, sehingga subsidi pun tidak berjalan dengan maksimal. Tidak serta merta kenaikan BBM harus dibarengi BLSM. Justru BLSM harus diberikan tanpa harus menaikan BBM karena untuk mensejahtrakan rakyat itu penting. BBM juga akan berpeluang membuka hutang Indonesia keluar negeri.
"Jadi ketika bicara soal BLSM gak cepat-cepat ambil dari luar negeri. Karena kalau di dalam negeri itu harus dibereskan," kata dia. (*)
"Yang harus diperhatikan adalah efisiensi penggunaan APBN secara keseluruhan, pengeluaran rutin mengalami lonjakan yang luar biasa maka harus ada pengetatan," ujar Anies Baswedan saat ditemui di di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat menanggapi isu mengenai kenaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diduga menggunakan dana pinjaman luar negeri.
"Bukan hanya subsidinya yang harus dikurangi tapi pengelolaan budget secara umum. Budget APBN kita (tahun 2013, red) Rp 1.600 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 500 triliun. Negara mana yang APBN nya meningkat dalam waktu 8 tahun," ujar Anies.
Menurut Anies semen/jak tampuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal tahun 2005, penggunaan biaya APBN sekitar Rp 80 triliun. Hal itu jauh lebih banyak pada tahun 2013 yang naik menjadi tiga kali lipatnya. Pada realisasinya tidak mengarah kepada upaya mensejahtrakan rakyat melainkan hanya digunakan untuk upaya pembangunan gedung pembelian alat-alat dan fasilitas negara dan selebihnya tidak tahu kemana.
"Jadi kalau perusahaan itu uang perusahaannya dipakai untuk membiayai menejemen, lah gimana? Sekarang lihat ada berapa kantor pemerintahan yang ganti gedungnya, renovasinya, jalan, itu semua penghematan-penghematan yang bisa dilakukan, diganti untuk infrastruktur, jalan, listrik di semua tempat, jembatan, bandar laut, daripada dipakai untuk mengganti (renovasi gedung) pemerintah," ujarnya.
Ini yang menjadikan kenaikan harga BBM akan menambah boros APBN, sehingga subsidi pun tidak berjalan dengan maksimal. Tidak serta merta kenaikan BBM harus dibarengi BLSM. Justru BLSM harus diberikan tanpa harus menaikan BBM karena untuk mensejahtrakan rakyat itu penting. BBM juga akan berpeluang membuka hutang Indonesia keluar negeri.
"Jadi ketika bicara soal BLSM gak cepat-cepat ambil dari luar negeri. Karena kalau di dalam negeri itu harus dibereskan," kata dia. (*)
Senin, 17 Juni 2013
Sidang Paripurna BBM Dinilai Cuma Panggung Politik
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat berpandangan
sidang paripurna DPR untuk mengesahkan anggaran pendapatan belanja
negara-perubahan (APBN-P) 2013 sebagai panggung politik.
Sidang ini juga menentukan rencana pemerintah menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus memutuskan dana konpensasi
berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, sikap DPR telah ditampung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR. Penaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah.
"Sebenarnya tidak ada lagi pandangan fraksi. Menurut saya panggung politik saja ini. Karena sebenarnya sudah diputuskan di banggar," kata Sutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Untuk itu, lanjut Sutan, partainya tidak keberatan jika keputusan penaikan harga BBM dilakukan dengan cara voting. Sutan meyakini bahwa harga BBM akan diputuskan dalam sidang paripurna.
"Voting itu kan salah satu demokrasi juga, yang pasti yang menang pro rakyat," tegasnya. [yeh]
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, sikap DPR telah ditampung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR. Penaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah.
"Sebenarnya tidak ada lagi pandangan fraksi. Menurut saya panggung politik saja ini. Karena sebenarnya sudah diputuskan di banggar," kata Sutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Untuk itu, lanjut Sutan, partainya tidak keberatan jika keputusan penaikan harga BBM dilakukan dengan cara voting. Sutan meyakini bahwa harga BBM akan diputuskan dalam sidang paripurna.
"Voting itu kan salah satu demokrasi juga, yang pasti yang menang pro rakyat," tegasnya. [yeh]
Hanura Pertimbangkan Walk Out di Sidang Paripurna soal BBM
Tribunnews.com, JAKARTA - Fraksi
Hanura DPR RI memikirkan kemungkinan melakukan aksi walk out dalam
sidang paripurna pengesahan UU APBN-Perubahan 2013 di gedung DPR RI
Jakarta, Senin (17/6/2013) lusa.
"Nanti kita lihat, tapi semua kemungkinan bisa terjadi," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin Jumat (14/6/2013).Sidang Paripurna DPR soal pengesahan APBN-Perubahan 2013 akan dilakukan lusa di Dewan. Besar kemungkinan akan dilakukan voting terhadap rencana kenaikan harga BBM bersusbdi dan program BLSM yang mengundang pro dan kontra.
Menurut Saleh Husin, Hanura menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak awal."Dan Hanura akan tetap konsisten menolak kenaikan harga BBM," kata dia.
Lanjut Saleh walaupun dalam APBN 2012 pemerintah sudah diberikan keleluasaan untuk dapat menaikan harga BBM dengan catatan harga ICP (minyak mentah Indonesia) dalam enam bulan terakhir mencapai 115 dolar AS per barel sementara ICP saat ini 95 dolar AS per barel berarti pemerintah tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM apalagi saat ini adalah waktu yang kurang tepat menaikkan harga BBM yaitu akan memasuki bulan suci Ramadhan dimana akan meningkatnya pemakaian berbagai kebutuhan rumah tangga dan kebanyakan keluarga juga akan memasukan anak-anaknya kesekolah atau kelas baru sehingga ketergantungan akan biaya sangat tinggi.
"Hrusnya pemerintah mempunyai empati untuk hal ini. Untuk masalah BLSM, raskin, PKH, beasiswa pada intinya kami setuju tetapi dengan syarat dana dan rujukan kebijakannya tidak boleh bersumber dari pinjaman ADB dan IBRD, kan kasian mau memberikan bantuan tapi dari utang luar negeri, nah ini yang kami tentang," kata dia. (aco)
Langganan:
Postingan (Atom)