Jumat, 30 Desember 2011

Golkar Mengincar Khofifah

Ada sejumlah tokoh lain yang diincar, namun Golkar tak mau mengungkapkan.

VIVAnews - Wakil Sekjen DPP Golkar, Nurul Arifin, menyatakan partainya sedang menjaring para tokoh potensial untuk bergabung dan mendukung upaya pemenangan pemilu 2014. Salah satu di antara tokoh potensial yang tengah dibidik tersebut adalah Khofifah Indar Parawansa.

"Golkar sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk meraih target suara yang diharapkan," ujar Nurul saat dihubungi wartawan, Jumat 30 Desember 2011. "Langkah strategis itu salah satunya menjaring tokoh-tokoh potensial seperti Khofifah."

Alasan membidik Khofifah, menurut Nurul, karena tokoh NU tersebut telah memiliki kedekatan hubungan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. "Hubungan Pak Ical secara pribadi pun sangat baik dengan ketua Muslimat NU tersebut," kata Nurul.

Selain Khofifah, lanjut Nurul, ada juga tokoh-tokoh lainnya yang menjadi target agar bergabung dengan Golkar.
"Ada beberapa tokoh lagi yang dibidik oleh Golkar, namun kami belum bisa menyebut nama-namanya. Kriterianya, memiliki ketokohan, berakar di grass root, track recordnya bersih, dan independen sebagai individu," kata Nurul. (umi)

Kamis, 29 Desember 2011

PPP Dukung Pencapresan Ical-Khofifah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - PPP mendukung pencapresan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie jika dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawangsa. Saat ini khofifah adalah Ketua Muslimat NU, pilar PPP.

"Kalau Golkar mau merekrut Bu Khofifah jangan sekedar dijadikan kader. Tapi diusung menjadi cawapres, kalau begitu kami dukung," ujar Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin.

Hal ini disampaikan Lukman saat dimintai tanggapan seputar rencana kepindahan Khofifah ke Golkar, dan kemungkinan PPP mendukung pencapresan Ical-Khofifah. Hal ini disampaikan Lukman kepada detikcom, Jumat (30/12/2011).

Khofifah sebenarnya dipersiapkan PPP menjadi wakil ketua umum PPP. Untuk selanjutnya dimunculkan sebagai cawapres PPP.

Khofifah dipandang Lukman sebagai sosok pemimpin yang tidak punya beban masa lalu. Prestasinya juga cukup baik, di parlemen maupun di eksekutif.

"Selain tidak punya beban masa lalu, dia juga cerdas mumpuni, tidak neko-neko di dunia politik. Beliau matang di DPR, menteri, jadi sudah memadahi lebih dari capres atau cawapres," beber Lukman.

Partai Golkar terus mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014. Salah satunya dengan mengumpulkan puing-puing suara NU dengan merekrut Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa.

"Golkar sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk meraih target suara yang diharapkan. Langkah strategis itu salah satunya menjaring tokoh-tokoh potensial seperti Khofifah,"tutur Jubir Golkar, Nurul Arifin, sebelumnya.

PPP: Mahfud MD Cawapres Potensial

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melihat capres di Pemilu 2014 akan didominasi ketua umum parpol koalisi. Sementara cawapres dari luar parpol, salah satu yang terkuat adalah Mahfud MD.

"Yang masuk yang di luar parpol seperti Pak Mahfud MD, itu yang populer namun penyebutan beliau untuk capres lebih sedikit, untuk cawapres masih potensial," tutur Wasekjen DPP PPP, Arwani Thomafi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2011).

Selain Mahfud ada nama lain seperti Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan. Meskipun suara Anis belum signifikan.

"Ada juga tokoh akademisi seperti Anis Baswean. Baru sedikit saja," ucapnya.

Sementara PPP belum mengambil keputusan. Keputusan final PPP akan diambil dalam Mukernas PPP Februari 2012.

"Mukernas PPP mungkin digelar Februari 2012. Untuk menggodok capres dan cawapres, mungkin di Jawa Timur. Kalau nama-nama sudah disebar. Kita ingin teman-teman betul-betul mempertimbangkan, termasuk nama Ketum PPP Suryadharma Alir," terangnya.

Delapan Resolusi PPP untuk 2012

VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan mencatat sejumlah persoalan masih belum selesai pada 2011 ini. Fraksi PPP menyampaikan sejumlah resolusi untuk 2012 nanti.

Resolusi pertama, terkait hilangnya hak suara puluhan juta warga negara Indonesia pada pelaksanaan Pemilu 2009. FPPP meminta pemerintah merapikan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), melaksanakan pendataan dan penomoran induk kependudukan (single identity number), KTP elektronik (e-KTP), melakukan pendataan serta pemutakhiran data pemilih dan penduduk potensial pemilih.

"Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa hilangnya hak suara warga," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi dalam siaran pers, Kamis 29 Desember 2011.

Kedua, FPPP menilai peranan pemerintah masih terlalu dominan dalam struktur Panitia Seleksi KPU. Meski demikian, FPPP meminta Panitia Seleksi untuk tetap bersikap independen, imparsial dan bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat dihasilkan calon-calon Anggota KPU yang terbaik, berintegritas tinggi, tidak memihak dan dapat bekerja keras demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.

Ketiga, FPPP mendesak seluruh lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), agar menuntaskan seluruh kasus-kasus korupsi besar dan berdampak sistemik, seperti kasus mafia perpajakan, mafia pertambangan, BLBI, Bank Century, cek pelawat dan sebagainya. Untuk itu, FPPP juga meminta KPK dan PPATK dapat bekerjasama lebih erat dalam menerapkan prinsip pembuktian terbalik yang merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keempat, FPPP prihatin kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dalam sengketa masyarakat dengan perusahaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain, seperti pada kasus Freeport, Mesuji, Bima dan lain-lain. Agar persoalan pelanggaran HAM ini dapat dituntaskan, maka FPPP meminta pemerintah segera melaksanakan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membentuk pengadilan-pengadilan HAM. "Dengan demikian, seluruh tudingan dan wacana adanya pelanggaran HAM dapat diselesaikan secara hukum dan berkeadilan."

Kelima, terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan masyarakat, FPPP meminta Polri mengedepankan fungsi pencegahan, deteksi dini dan pendekatan persuasif, termasuk dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, ustaz dan lain-lain. Setiap aparat Polri harus memahami dan menaati prosedur tetap dan siapa pun yang melanggarnya harus ditindak seadil-adilnya.

"Namun, sebagai solusi jangka panjang, FPPP juga mencermati dan mendalami wacana yang berkembang untuk menempatkan Polri berada di bawah koordinasi kementerian negara. FPPP juga sedang mempertimbangkan diskursus penempatan aparat polisi di daerah di bawah koordinasi kepala-kepala daerah," kata Arwani.

Keenam,
akhir-akhir ini telah terjadi eskalasi konflik yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan dan sumberdaya alam antara masyarakat dan kaum pemilik modal yang melibatkan aparat. Terkait hal tersebut, FPPP berpendapat pemerintah belum melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam, terutama Pasal 5 dan Pasal 6 yang menegaskan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

"FPPP juga sedang menyiapkan konsep dan sikap terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan UU Agraria yang akan dibahas pada tahun 2012," kata Arwani.

Ketujuh, FPPP memandang perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai 6,5 persen dengan tren inflasi yang menurun. Nilai tukar cenderung stabil dan kinerja neraca pembayaran tahun 2011 mencatat surplus yang cukup besar. Kinerja perbankan juga tetap terjaga dengan penyaluran kredit yang cukup tinggi, meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Rasio kecukupan modal jauh di atas batas minimum 8 persen dan rasio kredit bermasalah berada di bawah 5 persen.

Namun, FPPP juga mencermati potensi terjadinya krisis global pada tahun 2012 tidak dapat diabaikan. Untuk itu, FPPP meminta pemerintah mewaspadai tiga hal penting berikut, pertama, berlarutnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan lambatnya pemulihan krisis Eropa yang bisa membawa dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan keuangan global.
Kedua, terjadinya perlambatan pertumbuhan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas internasional yang berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan investasi. Ketiga, krisis global bisa membawa dampak buruk terhadap upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin masih relatif besar.

Kedelapan, terhadap persoalan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, FPPP mendesak pemerintah segera merealisasikan amanat wajib belajar 9 tahun sehingga semua anak Indonesia dapat menuntaskan pendidikan SD dan SMP. FPPP juga meminta pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana belajar dan pemberian beasiswa bagi siswa-siswa miskin dan berprestasi dapat diselesaikan. (umi)

Timur Pradopo warga kehormatan Korps Marinir

Situbondo (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo bersama dengan Kasad Jenderal TNI Edhie Wibowo dan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat dikukuhkan sebagai warga kehormatan Korps Marinir.

Pengangkatan warga kehormatan itu dilakukan dalam upacara militer yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Pusat Latihan Marinir Karang Tekok, Situbondo, Jatim, Kamis.

Ketiga jenderal berbintang empat itu mendapatkan baret ungu yang dibawa oleh penerjun Marinir kemudian disematkan oleh Panglimaa TNI.

Sebelumya, para jenderal itu bersama Kasal Laksamana TNI Soeparno melakukan pendaratan amfibi di Pantai Banongan, Situbondo.

Tjahjo: Peluang capres militer dan nonmiliter sama

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa peluang calon presiden (capres) militer atau nonmiliter masih sama.

"Masih sama, 50:50," kata Tjahjo usai menghadiri pelantikan dua anggota DPR RI Pergantian Antar-Waktu (PAW) dari Fraksi PDIP, Sayed dan Erwin Muslimin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, PDIP tak akan mendikotomikan antara militer dan nonmiliter untuk calon presiden (capres) 2014.

"PDIP tidak akan pernah mendikotomikan hal tersebut. Jangan pernah ada. Tak zamannya lagi ada dikotomi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama," kata Tjahjo.

Apakah PDIP membuka peluang bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk diusung sebagai calon presiden dari PDIP?

Tjahjo mengatakan, untuk soal calon presiden 2014, sangat tergantung pada keputusan partai, termasuk untuk mengusung Prabowo Subianto.

"PDIP belum membicarakan sama sekali soal calon presiden. Ada saatnya dan semua bergantung pada keputusan partai," kata Tjahjo.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa soal calon presiden militer atau nonmiliter sudah tak relevan lagi.

"Dikotomi sudah tidak relevan, masyarakat tidak lagi melihat sipil atau militer. Yang diperlukan adalah apakah calon presiden itu punya kredibilitas, kemampuan. Bagi PAN tidak terpaku pada militer atau nonmiliter," kata Drajad. (Zul)

PPP kemungkinan akan usung Suryadharma sebagai Capres

Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemungkinan besar akan mengusung ketua umum Suryadharma Ali sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014.

"Pembahasan dan penetapan calon presiden dari PPP diagendakan pada musyawarah kerja nasional (mukernas) di Jawa Timur pada Februari 2012," kata Ketua DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, PPP seperti halnya partai-partai lainnya, akan mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden dan menjaring tokoh nasional yang memiliki rekam jejak baik dan elektabilitas tinggi, sebagai calon wakil presiden.

"Saat ini PPP masih melakukan survei untuk menjaring tokoh nasional yang memiliki rekam jejak baik dan elektabilitas tinggi," katanya.

Beberapa nama tokoh nasional yang masuk dalam survei PPP, menurut dia, antara lain, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Rektor Unibersitas Paramadina Anies Baswedan dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Nama-nama tokoh nasional yang sudah terjaring pada survei internal PPP tersebut, kata dia, akan dibahas dan ditetapkan pada Mukernas PPP di Jawa Timur pada Februari 2012.

"Pembahasan capres dan cawapres pada Mukernas PPP itu belum final. Jika nantinya, ada tokoh yang memiliki rekam jejak baik dan elektabilitas lebih tinggi, maka masih terbuka kemungkinan untuk mengusungnya," katanya.
(R024)

Rabu, 28 Desember 2011

Cek Pelawat dan Mafia Pemilu Fokus PDI P di 2012

INILAH.COM, Jakarta - PDI Perjuangan akan terus berkonsetrasi pada dua kasus hukum di tahun 2012. Dua kasus tersebut yakni kasus kasus cek pelawat dan kasus mafia pemilu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, mengtakan, selain kasus skandal Bank Century yang akan terus dipantau kasus-kasus lainnya seperti kasus wisma atlet.

"Sebenarnya banyak yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dua kasus ini kan konteks penegakan hukum karena kader kami telah menjadi korban," ujar Tjahjo usai acara refleksi akhir tahun PDI Perjuangan di Menteng Huis, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2011).

Menurutnya, dua kasus seperti kasus cek pelawat dan mafia pemilu ini sudah menjadi perhatian publik. Sehingga harus diselesaikan sampai tuntas.

"Kalau ini tidak diusut tuntas, berarti 5 tahun ini produk yang cacat hukum. Karena 5 orang anggota kami ini ada yang menjadi korban," imbuhnya.

PDI Perjuangan, lanjut Tjahjo, menganggap kasus mafia pemilu masih sangat penting, karena ada beberapa kejanggalan dalam proses pemilu 2009 lalu.

"Ini kami curigai, kasus mafia suara, memusnahkan berkas acara hasil pemilu 2009, kami belum pernah menerima hasil berkas pemilu," jelasnya.

Selain itu, untuk kasus bank Century, PDI P mengaku tak mempermasalahkan jika nantinya akan berakhir pada penggunaan hak politik DPR yaitu Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

"Makanya dua kasus ini diselesaikan secara tuntas. Kalau mau menggunakan hak HMP ya silahkan," pungkasnya.(ndr)

Kasasi Ditolak, Kuasa Hukum Panda Siapkan PK

INILAH.COM, Jakarta- Tim Kuasa Hukum terdakwa korupsi cek pelawat Panda Nababan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menyusul ditolaknya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor oleh Mahkamah Agung (MA).
Panda oleh pengadilan di MA dinyatakan tetap terbukti bersalah menerima cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 silam yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Panda, dan akan mempersiapakan PK, alasan PK untuk kebenaran dan keadilan,” tandas Kuasa Hukum Panda, Juniver Girsang ketika dikonfirmasi INILAH.COM, Kamis (29/12/2011).
Juniver sendiri mengaku belum menerima salinan putusan kasasi tersebut. Segera setelah menerima salinan, lanjutnya, pihaknya akan mempelajari untuk kemudian menyusun PK. Salah satu anggota Majelis Hakim sidang kasasi Panda, Krisna Harahap seperti diberitakan menyatakan bahwa, Putusan Judex Factie dianggap telah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dan keterangan para saksi di Pengadilan Tipikor, bersesuaian, dan ada hubungannya satu sama lain. Sehingga MA menguatkan putusan Pengadilan Tipikor yang menghukum Panda selama satu tahun lima bulan serta denda Rp 50 juta rupiah subsidair tiga bulan kurungan.
Juniver menegaskan, jika MA menolak kasasi, seharusnya MA bisa membuktikan bahwa Panda telah menerima cek perjalanan seperti disangkakan Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor yaitu pasal 11 (penerimaan gratifikasi) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena menurutnya, pasal inilah yang tidak terbukti dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi maupun bukti fisik cek perjalanan itu. Hal itu lah yang juga menjadi dasar Panda melakukan kasasi.
“Karena jika pasal itu juga tidak bisa dibuktikan (pengadilan MA), maka ini adalah keputusan yang sesat dan perlu dikritisi,” tandasnya.
Disinggung bukti-bukti apa yang akan menjadi dasar dalam pengajuan PK nanti, Juniver belum bisa menjelaskan, namun dia memastikan akan ada dasar lainnya selain dari dissenting opinion atau pendapat berbeda hakim adhoc di Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa Panda tak terbukti melanggar pasal 11.(ndr)

PKS tetap dalam koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tetap berada dalam koalisi dengan pertimbangan bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja pemerintahan. "Dengan berada di dalam pemerintahan, PKS tetap bersikap kritis terhadap pemerintah," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan tersebut Kamal didampingi pimpinan Fraksi PKS DPR, yakni Abdul Hakim (sekretaris fraksi), Ansyori Siregar, dan Sohibul Iman (wakil ketua fraksi), serta Abubakar Alhabsy (ketua kelompok fraksi III).

Mustafa Kamal, menjelaskan perihal posisi PKS setelah perombakan kabinet, apakah berada di luar atau di dalam kabinet, memang belum diputuskan secara resmi oleh Majelis Syuro PKS.

Sampai saat ini, kata dia, Majelis Syuro PKS belum melakukan rapat dengan agenda posisi partai tersebut di koalisi. "Majelis Syuro, baru akan rapat bersamaan dengan kegiatan rakernas (rapat kerja nasional) di Medan pada Februari 2012," ujarnya.

Namun pada rapat Majelis Suro mendatang, kata dia, belum tentu mengagendakan pembahasan posisi PKS di koalisi.

Soal pergantian kader PKS di kabinet, yakni Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata, menurut Mustafa, PKS sudah menanyakannya kepada Presiden Susilo Yudhoyono. "Penjelasan dari presiden, ternyata tidak ada catatan-catatan terhadap Suharna. Itu artinya, kinerja Suharna baik," ucapnya.

Alasan ini, kata dia, akan menjadi salah satu pertimbangan pada rapat Majelis Syuro PKS yang akan dilaksanakan di Medan, pada Februari 2012.

Kamal menambahkan, PKS ke depan akan melakukan gerakan politik yang visioner dan tidak akan terpancing melakukan gerakan untuk kepentingan jangka pendek.

Menurut dia, meskipun PKS tetap berada dalam koalisi tapi sikap PKS tetap kritis terhadap program-program pemerintah yang tidak pro-rakyat. Pada kesempatan tersebut, dia mengakui, PKS dirikan para aktivis Muslim yang berpandangan kritis terhadap pemerintah.

Hasil survei dari lembaga survei, kata dia, juga menyimpulkan PKS berpotensi sebagai opisisi. "Namun, PKS tidak mau memilih poisisi opisisi begitu saja, karena PKS memiliki visi ke depan yang jauh dan selalu melakukan gerakan yang visioner," paparnya. (R024)

Anas mengemukakan soal kerukunan antarelite

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengajak semua elemen bangsa untuk selalu merawat toleransi di tengah kemajemukan,  di samping kekompakan semua pihak dan kerukunan antarelite.

"Indonesia akan lebih cepat maju dan rakyatnya mendapatkan perbaikan hidup jika kerukunan antarelite dan kekompakan antarelemen bangsa bisa dijalankan secara bersama-sama," kata Anas kepada ANTARA News, Jakarta, Rabu.

Ditegaskan pula bahwa kemajemukan yang dimiliki bangsa ini harus dijaga dan dilestarikan.

"Merawat toleransi dan kebersamaan dalam kemajemukan adalah modal penting bagi masa depan Indonesia," kata Anas menandaskan.

Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2012, Anas memandang perlu semua pihak bekerja keras dalam membangun bangsa ini.

"Kerja keras, perbaikan, dan semangat meningkatkan kinerja adalah pilihan terbaik untuk menyambut tahun baru," kata Anas. (zul)

PBNU: libatkan "civil society" dalam RUU Kamnas

Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pembahasan Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) melibatkan "civil society" agar hasilnya nanti bisa diterima masyarakat.

"Libatkan `civil society`, Insya Allah akan bisa membantu terciptanya undang-undang yang baik," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor PBNU, Jakarta, Rabu petang.

Kedatangan Wamenhan ke PBNU untuk mensosialisasikan RUU Kamnas. Turut dalam rombongan Wamenhan Sekretaris Jenderal Kemenhan Marsekal Muda Eris Harianto, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Mayjen Puguh Santoso, Kapuskom Publik Brigjen Hartind dan sejumlah staf lainnya.

Sementara dari jajaran PBNU, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj didampingi Sekjen Marsudi Syuhud, Bendahara Umum Bina Suhendra, dan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Andi Najmi Fuadi.

Said Aqil menegaskan, negara sekuat apapun pasti membutuhkan keterlibatan `civil society`.

"Kesalahan Orde Baru dulu semuanya sentralisasi. Semuanya sekarang sudah belajar, mari libatkan semuanya, termasuk `civil society`," katanya.
(S024)

Marzuki: Wacana Reformasi Polisi Sah-sah Saja

VIVAnews - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan wacana agar Polri diletakkan di bawah kementerian tertentu adalah sah-sah saja. Marzuki menilai dalam alam demokrasi saat ini, segala bentuk ide perlu dihargai.

"Kalau wacana boleh-boleh saja, tetapi yang penting sekarang presiden sudah memerintahkan untuk melakukan investigasi. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil investigasi," katanya saat ditemui usai acara orasi kebudayaan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu 28 Desember 2011.

Marzuki Alie menuturkan bahwa posisi polisi saat ini berada di bawah siapa bukan menjadi soal. Dia menilai yang terpenting adalah bagaimana membangun kepolisian dengan sifat-sifat yang lebih mengarah pada masyarakat civil society bukan militeristik (represif).

"Sehingga kejadian-kejadian kemarin itu insya allah tidak terulang kembali," ucapnya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan masyarakat tidak boleh serta merta menyalahkan aparat kepolisian. Dalam menjalankan tugas di lapangan, mereka selalu tunduk pada undang-undang dan aturan yang ada.

"Kita harus memahami tugas Polri itu harus dihargai. Jangan sampai kepolisian dalam menegakkan kebenaran (hukum) didasarkan pada aturan-aturan itu, lalu kita salah-salahkan, juga tidak tepat," ucapnya.

Wacana dipindahkannya posisi polisi yang semula berada di bawah presiden menjadi di bawah kementerian muncul setelah pecah bentrok Brimob dan warga di Bima, dua tewas, puluhan terluka. Bentrok terjadi setelah polisi berusaha membubarkan demonstran yang telah memblokir Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, NTB, selama enam hari.

Priyo: Koalisi Golkar-PDIP Terbuka Lebar

VIVAnews - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, melansir keinginan koalisi partainya dengan Partai Golkar. Priyo Budi Santoso, Ketua Bidang Politik Partai Golkar, menyambut gembira pernyataan itu.
Priyo menyatakan, komunikasi pimpinan kedua partai sangat positif untuk membangun demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat. Priyo berpendapat, koalisi memang perlu dibangun setelah Pemilu, sebelum Pemilihan Presiden.
"Setelah Pemilu akan ketahuan dalam derajat posisi apa parpol karena ketahuan hasil Pemilunya," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Desember 2011.
Namun, kata Priyo, masih terlalu jauh untuk bicara lebih jauh pada saat ini. "Karena hari ini kami masih konsolidasi. Kami belum membicarakan posisi calon wakil presiden dan seterusnya. Bahwa nanti mungkin ada koalisi Golkar-PDIP, akan terbuka lebar. Platformnya  tentang Indonesia sama," kata Priyo.
Sebelumnya Kieman mengungkapkan keinginan koalisi dengan Partai Golkar terjalin sebelum Pemilihan Presiden 2014. PDIP pun intens berkomunikasi dengan partai beringin itu.
"Lebih baik koalisi, biar Pilpresnya lebih aman," kata Taufiq. "Kami komunikasi dengan Ical (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie), agar koalisinya sebelum pilpres." (umi)

Puan: PDIP Tak Akan Bela Kader Koruptor

VIVAnews - Rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan secara resmi menyatakan tekad mewujudkan partai yang lebih bermartabat dan bebas dari korupsi dengan mendorong pengelolaan keuangan partai yang lebih terbuka kepada publik.

"Rakernas menyatakan bertekad menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor pemberantasan korupsi dengan cara mendorong terciptanya transparansi pengelolaan keuangan partai," ujar Ketua Pelaksana Rakernas I PDI Perjuangan, Puan Maharani, saat memberikan sambutan di acara penutupan Rakernas di Bandung, Rabu 14 Desember 2011.

Pembiayaan program partai, lanjut Puan, dilakukan dengan cara memaksimalkan iuran wajib dan sukarela dari anggota partai serta sumbangan sukarela simpatisan partai.

Selain itu, PDI Perjuangan juga menyatakan, tidak akan membela kader yang terlibat kasus korupsi. "Menegaskan kembali sikap untuk tidak membela siapapun kader PDI Perjuangan yang terlibat korupsi dan suap yang justru mencemari nama baik partai dan mencederai aspirasi masyarakat" kata Puan.

Oleh karena itu, Puan menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan ditugaskan untuk memperjuangkan pengaturan pendanaan partai yang lebih akuntabel dalam undang-undang. "Menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk memperjuangakan pengaturan komprehensif, akuntable, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat tentang pendanaan partai politik untuk menghindari kader-kader partai politik terjerumus dalam praktek korupsi, suap, dan politik uang yang merugikan keuangan negara," kata Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan seluruh kader dan pengurus partainya turut menjadi pelopor gerakan pemberantasan korupsi. "Sebagai Ketua Umum Partai, dengan tanggung jawab yang besar terhadap sejarah dan masa depan Bangsa, maka melalui Rakernas pertama ini, saya menginstruksikan agar PDIP menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Mega dalam pidato pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan, Hotel Harris, Bandung, Senin 12 Desember 2011.

"Inilah momentum tepat bagi kita, bukan saja untuk bersama menyatakan enough is enough pada korupsi. Tapi juga sekaligus bahu membahu belajar  dan mengembangkan sikap antikorupsi baik di kalangan partai ataupun rakyat," kata Mega.

Untuk itu, lanjut Mega, sistem keuangan partai harus dibenahi. "Dari aspek internal, kita harus merancang sistem keuangan partai yang mengedepankan akuntabilitas," kata Mega.

Meski partai memang membutuhkan banyak biaya yang antara lain untuk keperluan konsolidasi internal partai,  mendidik calon-calon pemimpin bangsa, pendidikan politik rakyat, dan untuk biaya pemilu. Namun menurut Mega, semua keperluan tersebut harus dibiayai oleh dana yang bukan dari hasil korupsi.

PDIP Pertanyakan Komitmen Penegak Hukum

VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan komitmen upaya penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan persoalan-persoalan hukum.

Hal itu terlihat dari mandegnya penanganan kasus-kasus besar yang berhubungan dengan kekuasaan seperti kasus Bank Century, mafia suara pemilu, dan korupsi lainnya.

"Polri, Kejaksaan dan KPK masih punya kegamangan dalam mengusut kasus-kasus besar, atau yang berkaitan dengan partai politik penguasa. Tapi kalau menyangkut kasus misalnya dari partai di luar kekuasaan, mereka akan cepat merespon," kata Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan dalam acara Catatan Hukum 2011 PDI Perjuangan, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 28 Desember 2011.

Trimedya mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus menuntaskan kasus Nazaruddin khususnya dalam hal proyek Hambalang. Menurutnya, Nazar secara jelas menyebutkan beberapa bukti yang mengarah ke salah satu oknum penguasa.

"Nah, KPK harus keluar dari kegamangan. Mereka harus bisa tetap independen, dan jangan terus terkooptasi dengan kekuasaan politik pemerintahan," ujarnya.

Selain itu, Anggota komisi III DPR RI tersebut juga menantang kepolisian untuk menuntaskan kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi, yang diduga melibatkan politisi Partai Demokrat Andi Nurpati yang kini mandeg. Trimedya mengaku mendapat informasi bahwa penyidik Mabes Polri sebenarnya sudah matang untuk meningkatkan status Andi Nurpati yang sampai saat ini masih sebagai saksi.

"Begitulah keadaan dan faktanya. Tetapi jika mereka menangani kasus-kasus yang menyangkut dari partai di luar kekuasaan, PDI-P misalnya (dalam kasus cek pelawat), mereka sangat cepat merespon," ucapnya. (umi)

PDIP: Tak Gunakan HMP, Lebih Baik DPR Bubar

VIVAnews - Fraksi PDIP mendesak anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam menyelesaikan kasus Century. Jika tidak menggunakan hak ini, keberadaan DPR dianggap percuma.

"Kalau sampai menolak menggunakan hak politik, lebih baik DPR dibubarkan saja. Hak itu melekat pada 560 anggota DPR," tegas Sekretaris Jenderal PDIP Thahjo Kumolo dalam acara diskusi Catatan PDIP atas Penegakan Hukum 2011 di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 28 Desember 2011.

Tjahjo juga mengatakan hak menyatakan pendapat bukan sesuatu hal yang tabu. Oleh karenanya, anggota DPR tidak boleh alergi. "Harus dilaksanakan sebagaimana telah diputuskan oleh DPR. Rapat paripurna, seluruh anggota dewan sudah setuju untuk menggunakan opsi C untuk menuntaskan kasus aliran dana Bank Century senilai Rp6,7 triliun," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa terlalu dini jika penggalangan hak yang diusung oleh PDIP, Partai Hanura, dan Gerindra digunakan sebagai alat pemakzulan Presiden SBY. Dia mengatakan pemakzulan harus melewati proses panjang melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau mau konsisten semua anggota DPR setuju dengan opsi C. Seharusnya setuju menggunakan hak menyatakan pendapat. Kalau pemakzulan, prosesnya masih panjang harus melewati MK. Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur jatuh atas keputusan politik DPR, tapi sekarang sudah dibuat rambu rambunya," jelasnya.

PKS: Capres Bisa Tokoh Lama dan Baru

INILAH.COM, Jakarta - Sebagai partai kader, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan diamanahkan mempersiapkan calon pemimpin dari Pilkada hingga calon Presiden (Capres). Untuk Capres, PKS bisa mengusung tokoh lama atau tokoh baru.

"Kita butuh penyegaran, bisa tokoh lama dengan komitmen baru atau bisa juga tokoh baru," ujar Ketua DPP PKS Mustafa Kamal, di Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Diakuinya, PKS bisa saja mengusung orang di luar PKS. Tidak harus internal seperti partai yang lainnya."PKS tidak tergantung tokoh sentral tapi PKS bisa memungkinkan tokoh lain," katanya.

Diakui Mustafa, hingga saat ini sudah ada nama yang masuk. "Tapi sifatnya masih usulan. Bisa dari pihak luar," katanya.

Agenda Mukernas PKS di Medan pada Februari 2012 mendatang, lanjut Mustafa, akan lebih menentukan. Sebab, keputusan Majelis Syuro bisa saja nanti spesifik untuk menyebut nama siapa yang akan diusung PKS untuk Capres 2014.
Siapa nama-nama yang masuk tersebut, dia enggan memberi tahu. "Acara di Medan akan punya nilai strategis. Mungkin Mukernas yang paling lapang bisa dilakukan sebelum 2013 dan 2014. Majelis Syuro bisa menentukan kriteria atau bisa menyebut nama-nama," jelasnya. (ndr)

Selasa, 27 Desember 2011

Keriuhan Elit Bakal Warnai 2012

INILAH.COM, Jakarta - Eskalasi pertarungan politik diprediksi akan semakin memanas di 2012. Pertarungan terjadi di dalam tubuh koalisi, bukan lagi semata dari kelompok oposisi.
Prediksi Ikrar Nusa Bhakti, pengamat politiik LIPI, menyebutkan bahwa di 2012 akan menjadi sangat menarik karena ada pertarungan di dalam tubuh koalisi, bukan dari oposisi. Termasuk antara politisi di dalam partai sendiri.
Di luar medan politik elite, kasus Mesuji, Papua dan Bima menambah rumitnya masalah. Kasus Century yang sudah lama tak kunjung usai, juga makin meruwetkan masalah pula.
Pada 2012, kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal digerogoti partai politik yang saat ini menjadi koalisi pendukung pemerintahannya. Yudhoyono akan menghadapi leadership challenge alias tantangan terhadap kepemimpinannya. Bila gagal menghadapi leadership challenge ini, Presiden Yudhoyono bisa berhenti di tengah jalan, sebelum periode jabatannya habis tahun 2014.
Profesor riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengungkapkan, tahun depan bisa menjadi saat yang tepat bagi semua partai politik untuk menanamkan investasinya, menggaet calon pemilih dalam pemilu 2014. Langkah partai politik, tak terkecuali anggota partai koalisi pendukung pemerintah, menurut Ikrar bisa sangat berlawanan dengan penguasa. Terlebih ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi.
"Pada 2012 akan ada leadership challenge, karena semua partai politik bakal berebut simpati rakyat guna mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014. Kepemimpinan Yudhoyono akan menghadapi tantangan, termasuk dari partai politik anggota koalisi," ungkap Ikrar.
Di sini partai politik anggota koalisi bisa sangat menentang kebijakan pemerintah jika pada akhirnya publik menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan mereka. Ikrar menyebutkan, dua partai politik anggota koalisi yang selama ini sangat kritis terhadap pemerintah, yakni Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan tetap mempertahankan sikap kritis mereka di 2012.
Bahkan ada kemungkinan leadership challenge yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional bakal dimotori Partai Golkar. "PKS tentu akan ikut, tetapi leadership challenge ini sangat tergantung dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Jika tak ada leadership challenge dari dia, maka dipastikan tak akan terganggu kepemimpinan Presiden Yudhoyono. PKS kan tak mungkin bermain sendirian," kata Ikrar.
Ketegangan antarelite kian menyulitkan SBY Boediono dalam bergerak menjalankan roda pemerintahan, dan tentu saja, nasib rakyat yang menjadi taruhan. Demokrasi liberal yang sengkarut dan penuh korup makin dirasakan rakyat hanya jadi beban kehidupan. [mdr]

Politisi: pilkada langsung sebaiknya ditinjau ulang

Jakarta (ANTARA News) - Politisi PDI Perjuangan Irmadi Lubis menyatakan, pemerintah dan DPR RI sebaiknya segera meninjau ulang mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah.

"Jika mekanisme Pilkada ini tidak diamandemen, maka seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan harmonis dan cederung akan saling sikut," katanya dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, pengunduruan diri Prijanto sebagai wakil gubernur DKI Jakarta merupakan bukti kepala daerah dan wakilnya tidak dapat harmonis setelah terpilih melalui pemilihan langsung.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung, justru pecah kongsi setelah mendapatkan mandat dari rakyat dan ini menjadi pendidikan demokrasi yang buruk bagi rakyat," ujar Irmadi.

Menurut dia, persaingan antara kepala daerah dan wakilnya setelah terpilih, sangat rentan sebab bisa jadi pencalonan kepala daerah dan wakilnya dimajukan partai politik yang berbeda. Dengan perbedaan partai politik, akibatnya setelah terpilih ada kepentingan partai politik. Fenomena pecah kongsi, jelas akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, ujarnya. .

Di samping itu, fenomena pemilihan secara langsung di tingkat daerah menimbulkan praktik kapitalisme dan liberalisme dalam perpolitikan nasional dan daerah. Sementara, kapabilitas dan integritas calon dikesampingkan.

Pilkada secara langsung juga dinilai mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI itu, telah menyebabkan pemborosan uang negara dan masyarakat.

Irmadi berpendapat, jika pilkada langsung tidak semuanya diubah maka dia menyarankan pilkada langsung hanya diterapkan untuk kepala daerah saja, sedangkan untuk wakilnya lebih baik dipilih dari pejabat karir.

Dia berargumentasi, jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan wakilnya dipilih dari pejabat karir, maka konflik kepentingan tidak akan terjadi antara kepala daerah dan wakilnya.

Kepala daerah tidak mungkin memecat wakilnya yang pejabat karir, demikian juga wakilnya yang pejabat karir tidak mungkin punya kepentingan untuk menjatuhkan kepala daerah," tegasnya.

Agar melahirkan kepemimpinan efektif dan tidak lagi terjadi pecah kongsi antara kepala daetah dan wakilnya setelah dipilih rakyat, maka sangat mendesak bagi Pemerintah maupun DPR untuk merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, kata Irmadi Lubis.

Data yang dilansir Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sekitar 91 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah telah pecah kongsi sebelum masa jabatanya berakhir dan hanya sembilan persen kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang langgeng sampai akhir jabatannya.
(TZ.S023/D009)

Pimpinan Daerah yang Mundur di Tengah Jalan

Nograhany Widhi K - detikNews

Jakarta - Akhir-akhir ini terdapat fenomena pimpinan daerah yang mundur. Paling gres, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto yang mengundurkan diri dengan menyerahkan surat pada Jumat (23/12) lalu.

Yang sering mundur, rata-rata adalah wakil kepala daerah. Alasan yang sering terdengar, tidak cocok dan tidak sejalan dengan atasan, sang kepala daerah. Alasan lainnya, para kepala daerah itu mundur karena akan mengikuti kontes Pemilu Kada.

Hal ini diperkuat data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenoek dari 244 Pemilu Kada pada 2010, dan 67 Pemilu Kada 2011, hampir 94 persen di antaranya pecah kongsi. "Kemesraannya cepat berlalu," tutur Reydonnyzar.

Berikut ini beberapa pimpinan daerah yang mundur di tengah jalan:

1. Rano Karno

Rano Karno mulai merambah ke kancah politik sejak tahun 2007. Saat itu Rano sempat digembar-gemborkan maju ke Pemilu Kada DKI Jakarta untuk mendampingi Fauzi Bowo menjadi Wakil Gubernur. Namun entah mengapa, 'Si Doel' ini akhirnya tak jadi berlaga di Pilkada DKI.

Akhir tahun 2007, Rano Karno maju ke Pemilu Kada Kabupaten Tangerang, menjadi calon Wakil Bupati mendampingi Ismet Iskandar yang bertarung sebagai Bupati pada tahun 2008. Ismet-Rano akhirnya menang dan menjabat Bupati-Wakil Bupati Tangerang periode 2008-2013. Namun sayang, di tengah jalan, pada tahun 2011, Rano mundur.

Mundurnya Rano, bukan karena tak cocok dengan Ismet namun karena Rano saat itu menang bertarung di Pemilu Kada Banten menjadi Wakil Gubernur mendampingi Gubernur terpilih Ratu Atut Chosiyah. Rano menegaskan pengunduran dirinya di depan sidang paripurna DPRD Kabupaten Tangerang karena alasan sudah terpilih menjadi Wakil Gubernur Banten. DPRD akhirnya menyetujui pengunduran diri Rano.

2. Diky Candra

Mengawali karier di dunia hiburan dengan memenangkan pemilihan coverboy dari majalah remaja, Raden Diky Candranegara atau yang akrab dipanggil Diky Candra akhirnya terjun ke dunia politik dengan maju Pemilu Kada Kabupaten Garut melalui jalur independen pada tahun 2008.

Diky maju menjadi calon Wakil Bupati mendampingi calon Bupati saat itu, Aceng Fikri. Melalui dua putaran, Aceng-Diky memenangkan Pemilu Kada dan menjadi Bupati-Wakil Bupati Garut periode 2009-1014. Namun di tengah jalan, Diky mengundurkan diri, pada tahun 2011 ini.

Alasan Diky, sudah tidak sejalan pandangan dan prinsip kepemimpinan dengan Aceng dalam menyejahterakan masyarakat Garut. Diky mengaku merasa tidak mampu menjadi pemimpin, tak sanggup mengimbangi pola kepemimpinan yang ada.

Diky juga jengkel pada kondisi birokrasi di Pemkab Garut karena mendapati banyak pegawai harus menyetor uang bila ingin mendapatkan jabatan. Diky juga kecewa Aceng masuk Golkar, karena awalnya mereka maju sebagai calon independen.

3. Ahmad Dimyati Natakusumah

Dimyati Natakusumah menjadi Bupati Pandeglang pada periode 2005-2010 didampingi Erwan Kurtubi sebagai Wakil Bupati. Namun Dimyati mengundurkan diri menjadi bupati dan mengajukan surat pengunduran diri pada 9 September 2009.

Alasan Dimyati, karena dirinya telah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Baru beberapa minggu menjadi anggota DPR, Dimyati terlilit kasus penyuapan anggota DPRD Pandeglang untuk memuluskan peminjaman dana Pemkab Pandeglang dari Bank Jabar Pandeglang senilai Rp 200 miliar pada tahun 2006, yang membuatnya masuk bui.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada 3 Juni 2010 memutuskan bebas mantan bupati Pandeglang yang kini masih menjadi anggota DPR RI tersebut. Hakim mengatakan, terdakwa tidak terbukti melakukan suap, untuk mendapatkan pinjaman Rp 200 miliar dari Bank Jabar. Dimyati kini duduk di Komisi III dan Baleg DPR.

4. Bambang DH

Bambang Dwi Hartono, Walikota Surabaya selama 2 periode, dari 2002 sampai 2010. Kemudian, Bambang menjadi Wakil Walikota Surabaya mendampingi Walikota terpilih Tri Rismaharini pada 2010-2015.

Namun pada Februari 2011, Bambang DH menyatakan mengundurkan diri sebagai Wawalikota Surabaya. Dia beralasan, ingin memberikan kesempatan kepada kader muda untuk memimpin Surabaya dan tak ingin dituding sebagai orang yang di belakang memanasnya hubungan PDIP dengan Walikota Tri Rismaharini.

Wakil Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristanto mengungkapkan, sikap Bambang DH yang berniat mundur sebagai Wakil Walikota Surabaya karena ada kapitalis yang merasa dirugikan terkait rencana kenaikan pajak reklame. Niatan Bambang ini rupanya tak direstui PDIP. Akhirnya Bambang tidak jadi mengundurkan diri. PDIP malah menawari Bambang maju menjadi Cagub DKI Jakarta.

5. Prijanto

Prijanto, seorang purnawirawan TNI berpangkat Mayjen, dengan jabatan terakhir Asisten Strategi (Aster) KSAD yang terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Fauzi Bowo pada Pemilu Kada DKI Jakarta tahun 2007. Prijanto akhirnya menjadi Wagub DKI periode 2007-2012.

Prijanto yang pernah terlibat aktif dalam Operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1978, akhirnya mengajukan surat pengunduran diri pada Jumat (23/12) lalu. Prijanto belum secara eksplisit mengatakan penyebab dirinya mengundurkan diri. Namun diduga Prijanto tidak cocok dengan Fauzi Bowo atau yang akrab disapa Foke. Ada pula dugaan Prijanto mundur karena akan maju menjadi cagub DKI.

Mana yang benar? Masih belum jelas. Yang jelas, Prijanto menumpahkan semua pikirannya ke dalam buku berjudul 'Andaikan... Aku atau Anda Gubernur Kepala Daerah'. Dalam buku setebal 308 halaman itu, Prijanto berkisah bagaimana seharusnya seorang gubernur.

Soal isi buku ini, dalam wawancara setelah menyatakan mundur, beberapa kali Prijanto menyebut semuanya dia tuangkan di buku ini. Lalu, benarkah Prijanto dan Fauzi Bowo tidak harmonis?

"Seperti kondisi Provinsi Jakarta yang merupakan titik temu berbagai macam etnis, sehingga sangat diperlukan sifat, sikap, dan cara-cara berpikir seorang gubernur yang tidak sombong, tidak sektarian, bisa bertutur kata yang baik terhadap semua orang atau golongan dan mampu menempatkan diri sebagai milik rakyat," tulis Prijanto berkomentar soal sosok gubernur di halaman 43.

"HEW Keluarga Presiden, Bukan Urusan Demokrat"

INILAH.COM, Jakarta - Dari 13 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu yang paling disorot adalah transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh HEW.

HEW dikabarkan politisi Partai Demokrat dan keluarga dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kabar tersebut diakui oleh Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

"Apa urusan sama kita (Partai Demokrat, red). Dia (HEW) menyimpan duit, karena keluarga Presiden. Berapa sih yang disimpan," katanya kepada INILAH.COM, Selasa (27/12/2011).

Menurut Sutan, pihak yang menginginkan HEW terus dikaitkan dengan Demokrat adalah kelompok yang tidak puas karena belum bisa menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Ini kawan-kawan tidak akan pernah diam, sebelum orgasme politik tercapai yaitu turunkan SBY-Boediono tercapai," katanya.

Sebagaimana diberitakan, dalam audit forensik BPK, HEW menyetor dana berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di Bank Century Pondok Indah.

BPK menemukan adanya penyetoran tunai oleh SKS (istri HEW) yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW pada 25 Januari 2007 sebesar Rp453 juta, 30 Juli 2007 Rp368 juta dan 22 November 2007 Rp469 juta. [bar]

Marzuki Alie Akan Tanya Siapa HEW ke BPK

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan akan meminta penjelasan Badan Pemeriksa Keuangan atas informasi inisial HEW, yang disebut melakukan transaksi  penukaran dan penyetoran hasil penukaran valas di Bank Century. Sebab, menurut Marzuki, inisial HEW tersebut dapat menimbulkan spekulasi berbagai pihak.

"Saya akan tanya ke BPK, itu singkatan nama siapa, karena rumor berkembang kan bisa macam-macam," ujar Marzuki saat dihubungi VIVAnews, Jumat 23 Desember 2011.

Mengenai HEW, dalam laporan BPK disebutkan merupakan nasabah Bank Century yang menerima dana setoran hasil dari penukaran valas ke dalam rupiah di rekening Bank Century cabang Pondok Indah yang dilakukan AFR senilai USD45ribu, USD35ribu, dan USD45ribu.

"BPK belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus BC," demikian kutipan laporan hasil audit investigasi lanjutan BPK atas kasus Bank Century. (adi)

Politik Romahurmuziy-PPP: Kasus Century Sudah Layu

VIVAnews – Sekjen Dewan Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, menyatakan bahwa PPP sudah memperkirakan hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kasus Bank Century tak akan menguak fakta baru. Fakta baru yang dimaksud itu seputar indikasi tindak pidana korupsi oleh pejabat terkait yang diduga bertanggung jawab atas kasus tersebut.

“Kami sudah memprediksikan, bukti (korupsi) tidak akan ada. Makanya bagi kami di PPP, hasil audit forensik ini tidak mengagetkan,” ujar Romi, sapaan Romahurmuziy, kepada VIVAnews, Selasa, 26 Desember 2011.

Perkiraan soal hasil audit forensik BPK yang tak menemukan kemajuan berarti, menurut Romi, sudah terlihat dari gelagat Fraksi Demokrat yang tak terlalu ngotot meminta masa kerja Tim Pengawas Century DPR tak diperpanjang pada sidang paripurna, 16 Desember 2011.

“Kemarin di paripurna, Demokrat tidak terlalu berupaya mengajak mitra koalisinya untuk menolak perpanjangan masa kerja Timwas Century. Jadi, pasti audit forensiknya sudah ketahuan duluan. Makanya mereka juga tenang-tenang saja, sekalipun Timwas mau diperpanjang setahun,” kata Romi.

Romi menambahkan, sebenarnya kasus Century tidak menarik lagi untuk menjadi komoditas politik. “Ini (kasus Century) ibarat bunga sudah layu. Menggoreng kasus Century itu sama dengan memajang perawan tua. Jadi, tidak akan banyak menarik orang, dan semakin kelihatan kalau ini adalah memang bukan sebuah persoalan yang memang secara aktual bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Oleh karena itu, Romi melanjutkan, hasil audit forensik BPK seakan memperkuat anggapan itu, karena hasil audit tidak memunculkan hal-hal baru. Sebelumnya, hasil audit forensik BPK menyimpulkan adanya 13 temuan dan 2 informasi tambahan terkait adanya aliran dana Bank Century. Namun, tak ada temuan terkait indikasi korupsi oleh pihak-pihak tertentu seperti yang ditunggu-tunggu oleh Timwas Century. (art)

Aburizal: Golkar Hormati Hasil Audit BPK

VIVAnews – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, partainya menghormati hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus Bank Century.

Aburizal menjelaskan, BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengaudit kasus dana talangan Bank Century. Maka, kata dia, apapun hasil audit BPK tersebut harus dihormati semua pihak.

“Kita tidak boleh mengatakan (hasil audit) itu palsu atau salah,” ujar Aburizal dalam ‘Bincang Santai Akhir Tahun 2011 Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Wartawan’ di Kantor Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 27 Desember 2011.

Bagi Ical, panggilan akrab Aburizal, puas atau tidak puas adalah hak semua orang. Tetapi, tegasnya, semua pihak harus menghormatinya sebagai hasil dari kerja lembaga negara yang berwenang.

“Kita tidak bisa menuntut BPK untuk mengatakan si ini salah, si itu salah. Bisa jadi hasil temuan BPK itu justru menjelaskan bahwa seseorang yang selama ini dianggap salah, malah benar,” kata Ical yang hadir didampingi Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono dan Sharif Cicip Sutardjo.

Ical menekankan, yang kini harus dituntaskan adalah proses hukumnya. Ia pun menaruh banyak harapan kepada pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk dapat menuntaskan proses hukum Century tersebut.

Sebelumnya, Fraksi PDIP berniat menggelontorkan hak menyatakan pendapat. “Fraksi PDI Perjuangan siap melobi fraksi-fraksi lain di DPR untuk menggunakan hak-hak politik terkait Century. Kami siap menggunakan hak politik konstitusional DPR: Hak Menyatakan Pendapat,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo.

PPP juga menyatakan kecewa atas audit forensik BPK itu, meski mengaku sudah memperkirakan hasil audit tersebut tak akan menguak fakta baru seputar indikasi tindak pidana korupsi oleh pejabat terkait yang diduga bertanggung jawab atas kasus Century. “Kita sudah memprediksikan, bukti (korupsi) tidak akan ada,” Sekjen PPP Romahurmiziy.

Sebelumnya, hasil audit forensik BPK menyimpulkan adanya 13 temuan dan 2 informasi tambahan terkait adanya aliran dana Bank Century. Namun tak ada temuan terkait indikasi korupsi oleh pihak-pihak tertentu seperti yang ditunggu-tunggu oleh Tim Pengawas Century DPR. (eh)

Golkar: Audit Century BPK Jadi Bahan Bagi KPK

VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menilai, hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century merupakan bahan yang bagus bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus skandal keuangan negara tersebut.

Golkar, kata Ical -panggilan akrabnya- berharap banyak pada pimpinan baru KPK, tidak hanya pada proses hukumnya, tetapi juga untuk menjelaskan kepada publik pihak-pihak yang terlibat atau pun bersalah dan sebaliknya.

"Kami berharap, (dari hasil audit BPK) KPK bisa menyelesaikan kasus tersebut. Menyelesaikan dalam arti menjelaskan siapa yang salah, siapa yang benar, sehingga kita bisa melihatnya dengan baik dan jernih," katanya dalam acara Bincang Santai Akhir Tahun 2011 Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Wartawan di kantor pusat Partai, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2011.

Jika KPK tidak berhasil menyelesaikannya, menurut Ical, kasus tersebut tidak akan pernah terungkap secara terang-benderang. Publik pun tidak akan mengetahui pihak-pihak yang bersalah atau pun sebaliknya.

"(Hasil audit BPK) itu bisa jadi mengungkap bahwa orang yang selama ini dianggap salah, justru benar. Begitu sebaliknya, orang yang selama ini dianggap benar, bisa jadi justru salah," katanya.

Senin, 26 Desember 2011

Yayasan Siapkan Gerakan Moral : Kisruh Trisakti Makin Tak Menentu

JAKARTA – Sengketa antara pihak Yayasan dan Universitas Trisakti belum mereda. Padahal, proses hukum sudah bicara, di mana Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa statuta dan badan hukum serta pengangkatan Thoby Mutis sebagai rektor dianggap tidak sah berdasar putusan Nomor 410 K/PDT/ 2004 tertanggal 25 April 2005. Namun, dengan berbagai upaya, Thoby seolah tidak ingin melepaskan jabatannya.

Sekretaris Umum Yayasan, Trisakti Abi Jabbar, mengatakan, upaya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pun ada salah penafsiran. ”Seharusnya yang dieksekusi bukan aset universitas. Sesuai gugatan, eksekusi yang dimenangkan pihak Yayasan Trisakti semestinya terkait keabsahan jabatan Thoby Mutis,” katanya.

Meski pun bukan keabasahan  jabatan Thoby, eksekusi itu pun hingga kini tertunda. ”Saya juga tidak tahu apa lagi yang ditunggu PN Jakbar. Semua sudah bicara, mulai dari MA, Komnas HAM hingga DPR. Tapi tetap tertunda,” kata Abi.  

Seperti diketahui, pihak Thoby Mutis melakukan gugatan balik terhadap Yayasan Trisakti di PN Jakarta Timur, dan ternyata gugatan itu dikabulkan. Menurut Abi, inilah yang menjadi titik masalah. Ketika Yayasan Trisakti sudah memenangkan gugatan hukum, namun PN Jakarta Timur mengabulkan gugatan Thoby cs. Pihak Yayasan pun telah melaporkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur ke Komisi Yudisial (KY) mengenai perilaku para hakim yang dinilai kerap melakukan pelanggaran etik dalam proses persidangan.

”Hakim-hakim itu antara lain Marhalam Purba SH MH sebagai ketua majelis dan anggotanya I Nyoman Karma SH serta Hari Budi Setianto SH MH. Hingga kini para majelis hakim PN Jakarta Timur itu belum diberikan sanksi oleh KY. Kami melaporkan ke KY dan MA karena kami melihat ada keganjilan dalam perkara yang diterima dan diputus,” katanya.

Pertama, perkara sudah disidangkan di PN lain, tapi tetap diterima. Kedua, ini masalah tata usaha negara. Ketiga, ada indikasi penggunaan bukti-bukti palsu,” ungkap Abi. 
Karena langkah hukum ini dinilai sudah floating, Abi dan pihak Yayasan Trisakti selanjutnya akan menyiapkan gerakan moral sehingga inti persoalan apa yang sesungguhnya terjadi, akan dibuka blak-blakan.

”Salah satu korban Thoby Mutis adalah pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah yang diberhentikan sebagai dosen lantaran meminta pihak universitas (Thoby cs) untuk mematuhi putusan MA. Korban lainnya jelas para mahasiswa Trisakti,” jelas Abi.

Kisruh ini berawal setelah Thoby Mutis diangkat oleh Yayasan Trisakti sebagai Rektor Universitas Trisakti, 9 September 1998/9 untuk masa jabatan empat tahun. Menjelang berakhir masa jabatan, Thoby menggunakan cara-cara melawan hukum untuk mempertahankan posisinya. Lalu, Yayasan Trisakti memberhentikan Thoby.

”Namun, Thoby menolak diberhentikan. Selanjutnya dengan cara paksa Thoby dkk menguasai kampus dan terus menerus secara melawan hukum memungut uang pembayaran mahasiswa,” ungkap Abi. (ind)

Demokrat: Pemda Jangan Main Caplok Lahan Warga

JAKARTA - Kasus kerusuhan di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB),  harus menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Daerah Bima maupun daerah lain agar bisa melaksanakan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Jafar Hafsah, hal ini penting agar kerusahan tidak terjadi di daerah lainnya.

"Seharusnya kasus di Sape tidak terjadi," kata Jafar  Jafar di sela-sela kunjungan kerja Dapil di Makassar. (26/12).

Ia mengatakan dalam program pembangunan nasional salah satu sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah tambang, baik itu mineral, minyak dan gas, emas serta lainnya.

Pada pasal 33 UUD 1945, kata Jafar, dijelaskan kekayaan alam yang terkandung di bumi, laut dan sebagainya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Artinya, kata dia, semua itu untuk kemaslahatan semua rakyat.

"Berarti kita dalam rangka mengelola hingga pemberian izin dan proses eksplorasi itu selalu untuk kesejahteraan rakyat. Harusnya itu  dilaksanakan dengan baik," kata Jafar.
Ia mengatakan, pemberian izin industri tambang baik oleh pemerintah daerah, provinsi, hingga Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), harus didasarkan pada regulasi yang ada.

Regulasi juga harus kuat termasuk peraturan daerahnya. Terpenting lagi, implementasi dari perundangan itu. Pada waktu pemberian izin harus benar-benar dipertimbangkan bahwa pertambangan itu visible. Pemberian izin itu harus benar-benar pada pihak yang mampu. "Karena itu untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, industri pertambangan juga harus  mensosialisasikan sekaligus melibatkan secara langsung masyarakat sekitar dalam eksplorasi. "Itu sangat penting sekali," tegasnya.

Kata Jafar, dalam izin itu juga  harus konkrit mana lahan untuk pemerintah, yang dimiliki oleh masyarakat termasuk hak tanah adat dan sebagainya. "Sedangkan dengan lahan yang terkait dengan masyarakat harus begitu juga, tidak boleh main gusur atau caplok saja," tambahnya.

Apabila terjadi sengketa, gesekan atau konflik maka perusahaan dan pemerintah harus selalu bisa menyelesaikan dengan dasar-dasar yang dibenarkan. "Kalau misalkan ada bantuan dari kepolisian maka harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan profesional. Semua untuk rakyat dan harus diselesaikan dengan baik dan tidak boleh dengan cara-cara represif," katanya.

Lebih jauh Jafar mengatakan, FPD DPR  telah menginstruksikan legislator daerah pemilihan Bima untuk meninjau, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah di NTB terkait kasus kerusuhan di Pelabuhan Sape. Menurut Jafar, sebagai pimpinan fraksi ketika mendengar kasus Sape, dirinya langsung melakukan komunikasi dan konsolidasi terutama dengan pihak Komisi Energi DPR untuk memperoleh informasi yang komprehensif.

"Kami sudah konsolidasi dengan anggota Komisi VII dari Demokrat dan mudah-mudahan minggu depan kita akan berkunjung apakah fraksi atau gabungan dengan Komisi VII kebetulan ketua komisi VII dari Demokrat dan kita consern dengan hal itu. Kalau anggota kita dapil sana sudah kita tugaskan sebelumnya," katanya.(boy/jpnn)

Pengamat: Foke Tak Beri Kesempatan Prijanto

VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Prijanto menyatakan pengunduran dirinya sebagai pendamping Gubernur DKI Fauzi Bowo. Meski dibantah, rencana mundurnya Prijanto disinyalir terkait jelang pemilihan Gubernur DKI pada 2012.

Tapi rencana majunya Prijanto sebagai orang nomor satu di Jakarta sebagai sesuatu yang wajar. Prijanto diyakini memiliki kemampuan, tapi sayang tidak tersalurkan selama menjadi wakil gubernur.

"Hal itu merupakan suatu bentuk eksistensi yang memiliki kemampuan namun tidak diberikan kesempatan. Selain itu (Prijanto) juga mendapat dukungan moril, politik dan dari eksternal. Itulah yang menjadi keyakinan untuk maju," kata Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.

Yayat melanjutkan, selama ini pembagian peran dan tugas antara Fauzi Bowo atau Foke dan Prijanto kerap berada di wilayah abu-abu. Sebab peran wakil gubernur yang idealnya menjadi pembantu tugas keseharian gubernur, telah diambil oleh eksekutif lainnya.

"Di DKI terdapat dualisme yakni antara wakil gubernur dan keempat deputi lainnya. Sehingga wakil gubernur tidak mendapat peran khusus karena telah diambil oleh keempat deputi. selain itu gubernur juga telah memiliki sekretaris daerah dan asisten-asisten lainnya," jelasnya.

Yayat mengingatkan pada calon gubernur berikutnya bahwa aspek keberanian, ketegasan dan kualitas kemampuan menjadi catatan penting untuk dimiliki. Selain itu, faktor perencanaan dalam menentukan calon wakil penting untuk dilakukan jauh hari.

"Siapapun kandidat gubernur dan wakil sudah harus direncanakan dan sebaiknya memiliki kontrak kerja," ujar Yayat. Calon gubernur Jakarta mendatang, menurut Yayat, memiliki beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Masalah datang tidak hanya dari fisik saja melainkan dari moral masyarakat yang telah tidak peduli akan kotanya. "Menjadi gubernur Jakarta berarti telah siap untuk tidak populer dan dikritik. Maka dari itu dibutuhkan orang yang berani dan tegas," ujar Yayat.  (umi)

Aburizal: kemenangan Pilpres bukan tujuan akhir

Medan (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, kemenangan dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) bukan tujuan akhir dari partai politik berlambang pohon beringin itu.

"Golkar hanya bercita-cita menciptakan kesejahteraan rakyat," katanya dalam puncak peringatan HUT Ke-47 Partai Golkar Kota Medan di Lapangan Merdeka Medan, Selasa.

Namun Aburizal tidak membantah jika pihaknya membutuhkan kemenangan dalam Pemilu dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Menurut dia, dua kemenangan tersebut akan memudahkan Partai Golkar guna merealisasikan cita-cita untuk menyejahterakan rakyat.

Untuk mencapai dua kemenangan tersebut, seluruh kader Partai Golkar diharapkan dapat saling mendukung dan bekerja sama dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Kerja sama tersebut harus dilakukan dengan sepenuh hati. "Tidak cukup dengan kata-kata saja," katanya.

Politisi yang sering dipanggil Ical itu menambahkan, untuk memperkuat barisan dan kerja sama tersebut, kader Partai Golkar diharapkan tidak boleh terjebak dalam ego pribadi.

Tradisi buruk tersebut perlu dihindari karena dapat menimbulkan pertentangan pribadi yang berujung pada pelemahan kekuatan Partai Golkar.

Kader Partai Golkar juga diharapkan dapat menahan diri dari perbedaan pendapat, termasuk ketika terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Kalau ada perbedaan pendapat dalam pilkada, lupakan dulu hingga pilkada berakhir," katanya.

Selain dengan internal partai, kader Partai Golkar juga diharuskan mampu mempererat hubungan dengan rakyat sesuai motto " Suara Golkar, Suara Rakyat".

Sesuai dengan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada Oktober 2011, tahun 2012 yang akan segera dimasuki merupakan tahun karya dan kekaryaan Partai Golkar.

Caranya, kata dia, seluruh kader Partai Golkar harus terjun langsung ke masyarakat untuk membantu dan mencari solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Bakti sosial harus terus menerus. Tanya apa yang dibutuhkan rakyat," katanya.

Dalam peringatan HUT Ke-47 Partai Golkar di Kota Medan itu, Aburizal Bakrie memberikan 3.000 paket sembako untuk fakir miskin, penyapu jalan, bilal mayat, tukang becak, dan penggali kubur.

Wiranto siap dicalonkan kembali jadi capres

Jakarta (ANATARA News) - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyatakan dirinya siap dicalonkan kembali sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, namun masih menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikannya.

"Secara pribadi, saya siap untuk menduduki jabatan apapun. Saya menganut semboyan bahwa semangat pejuang prajurit tidak akan padam sampai mati. Dengan semboyan itu, permintaan 33 DPD Hanura tidak mungkin diabaikan dan ditolak," katanya saat penutupan Rapat Kerja Nasional Partai Hanura di Jakarta, Rabu.

Permintaan tersebut, lanjut dia, dengan alasan figur Wiranto sangat menguntungkan bagi perolehan suara Partai Hanura dan memudahkan untuk menjual partainya di daerah karena punya pengalaman, ketegasan, keinginan baik untuk kepentingan bangsa dan negara.

Namun secara organisatoris, akan ada forum khusus sambil menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan pencalonan tersebut.

Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Hankam/Pangab) mengaku permintaan agar dirinya bersedia maju sebenarnya sudah cukup lama disuarakan oleh kader-kader Hanura di daerah. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi permintaan arus bawah itu.

"Karena selama ini kita fokus melakukan konsolidasi internal, maka kesiapan itu baru saya sampaikan sekarang. Karenanya, sejauh ini belum ada komunikasi dengan partai politik lain terkait pencapresan," ucapnya.

Dikatakan, komunikasi maupun kompromi dengan parpol lain baru akan dilakukan setelah Hanura secara resmi mengajukan capresnya.

"Nantinya akan mengarah ke sana," ujar Mantan capres 2004 dan cawapres 2009 itu.

Terkait dengan adanya pernyataan Amien Rais yang menyebutkan bahwa sulit bagi capres tua untuk memenangkan pemilu, Wiranto menganggap bahwa itu hanya prediksi dan bisa saja salah.

Wiranto menambahkan, sejauh ini tidak diperlukan konvensi untuk menentukan capres dari Hanura karena seluruh DPD, organisasi sayap dan organisasi otonom secara resmi sudah mengajukan dirinya untuk maj

DPD-DPD PDIP serahkan capres kepada Megawati

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD)-DPD PDIP tidak mau berpolemik mengenai siapa yang akan maju pada pemilihan presiden 2014 sehingga menyerahkan masalah tersebut kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sampai 24 DPD yang telah menyampaikan laporan (dari 33 DPD), semua DPD sepakat menyerahkan (masalah calon presiden) sesuai hasil Kongres Bali," kata Panitia Rakernas I PDIP, Puan Maharani, di sela-sela rakernas, di Bandung, Selasa.

Puan yang memimpin sidang keluar dari arena sidang pada saat DPD ke-25 memberikan laporan, untuk memberikan keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan terakhir.

Puan mengatakan DPD-DPD tidak mau berpolemik dan tidak mau bertentangan dengan hasil Kongres Bali yang menyerahkan masalah calon presiden kepada Ketua Umum PDIP.

"Siapa pun yang maju pada 2014 adalah wewenang Ketua Umum. Tidak polemik apakah si A, B atau C (yang maju)," kata Puan didampingi Ketua Panitia Pengarah Rakernas Andreas Pareira. Yang pasti, kata Puan, yang maju adalah kader terbaik partai.

Ditanya apakah dirinya siap maju jika ditunjuk oleh Megawati, Puan hanya mengatakan bahwa dia baru akan menjawab jika Megawati sudah bicara.

Sebelumnya, Andreas Pareira mengatakan bahwa rakernas tidak membahas mengenai calon presiden yang akan diajukan partai tersebut.

"Tidak ada agenda soal pencapresan karena momentumnya belum ke sana," katanya. Andreas mengatakan bahwa waktunya masih terlalu dini untuk membicarakan calon presiden. Ia mengatakan pemilihan presiden masih 2,5 tahun lagi.

Mangindaan: Demokrat Belum Bicara Capres

VIVAnews – Menteri Perhubungan sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan menyatakan, partainya belum pernah berbicara atau membahas soal calon presiden untuk Pemilu 2014.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2009, kata Mangindaan, hal terpenting bagi Demokrat bukanlah soal capres mendatang. “Kami bicara bagaimana agar pemerintah harus sukses lebih dulu,” kata dia di Tangerang, Banten, Rabu 2 November 2011.

Mangindaan mengemukakan, konsentrasi Demokrat sebagai pemenang pemilu dan partai utama pendukung pemerintah adalah untuk menyukseskan program-program pemerintah, sementara soal capres, menurutnya, itu urusan belakangan.

“Program pemerintah tidak boleh berhenti siapapun presidennya,” tegas Mangindaan. Sementara soal capres, Demokrat akan mengikuti “apa yang menjadi keputusan dari Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Partai Demokrat,” terang mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu.

Meski Demokrat belum mulai menyiapkan capres untuk Pemilu 2014, namun Mangindaan mempersilakan partai-partai lain yang ingin mempersiapkan capres lebih awal. “Itu hak mereka, dan kami menghormatinya,” kata dia.

LSM Perludem: UU Penyiaran Banci

VIVAnews - Peneliti senior LSM Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, menyatakan iklan kampanye partai politik memang perlu diatur dalam UU Pemilu. Namun pengaturan itu sebaiknya bersifat umum saja. Didik menilai UU Penyiaran yang ada sekarang seperti 'banci.'

"Perlu. Wong sudah diatur saja masih dicuri-curi kok, apalagi tidak diatur," kata Didik Supriyanto usai acara diskusi di Ruang Rapat Fraksi PPP, gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 25 November 2011.

Menurut Didik, pengaturan untuk media itu sebaiknya bersifat umum. Misalnya, setiap media harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap kontestan untuk pemasangan iklan.

"Untuk aturan yang lebih teknis dan lebih detail lagi bisa di Undang-Undang Penyiaran," kata Didik. Harus ada sanksi dan mekanisme tegas dalam aturan penyiaran.

"Undang-Undang Penyiaran kita kan banci. Ada sekian macam ketentuan tapi tidak memberi kewenangan kepada Komisi Penyiaran untuk menjatuhkan sanksi," kata Didik. Makanya, menurut Didik, wacana pengaturan iklan kampanye politik yang muncul belakangan ini adalah suatu langkah perkembangan yang baik.

"Ini menjadi preseden bagus di mana sekarang partai-partai politik atau orang-orang DPR sadar bahwa kalau ini tidak diatur dengan ketat, maka penyalahgunaan frekuensi untuk kepentingan pribadi atau kelompok itu akan terjadi," kata Didik.

Oleh karena itu Didik mengharapkan DPR agar, selain melakukan revisi UU Pemilu, juga memperbaiki UU Penyiaran. "Aturan normatif sudah ada, cuma siapa yang melanggar dan bagaimana sanksi buat mereka yang melanggar, itu yang belum diatur," kata Didik.

Didik tidak sependapat dengan anggapan pengawasan terhadap kampanye politik di media bakal sulit lantaran kehadiran sosial media. Pengawasan iklan kampanye itu mesti dilihat dari diciptakannya kesempatan yang sama bagi semua peserta pemilu.

"Setiap media harus memberikan kesempatan yang sama bagi partai politik peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Kesempatan yang sama itu sudah diberikan, soal dipakai atau tidak, itu bukan salah medianya," kata Didik. (eh)

Kader Daerah Desak PAN Capreskan Hatta Rajasa

VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Wahyuni Refi mengatakan dukungan untuk pencalonan Hatta Rajasa sebagai calon presiden pemilu 2014, terus mengalir dari daerah-daerah. Desakan kader-kader PAN daerah kepada DPP untuk menetapkan pencalonan itu sangat beralasan.

"Sebab, dari sisi modal politik, modal sosial, dan pengalaman birokrasi, Bang Hatta memang figur yang paling lengkap," kata Wahyuni di Jakarta, Jumat 9 Desember 2011.

Menurut dia, DPP akan mendengar aspirasi dan desakan dari daerah tersebut. "Bahkan, saya juga meyakini Bang Hatta sangat menyadari kuatnya dorongan dari kader daerah," ujarnya.

Namun demikian, tambah dia, Hatta Rajasa tak akan begitu saja memutuskan pencalonan hanya dengan melihat komitmen kader PAN di daerah-daerah saja. "Karena tidak cukup hanya dukungan ketika tidak diikuti oleh kerja keras kader di seluruh Indonesia."

Sebab itu, lanjut dia, sebelum memberikan jawaban, Hatta akan melihat hasil evaluasi kerja-kerja DPW dan DPD partai. Bagaimana peningkatan suara partai di daerah dalam pilkada juga menjadi acuan apakah benar kader-kader daerah sudah bekerja serius membesarkan partai.

"Nah, dari evaluasi di Rakernas nanti, tentunya ada gambaran bagaimana PAN ke depan yang menargetkan perolehan suara double digit di pemilu legislatif agar harapan bisa mengusung kader terbaiknya yaitu Bang Hatta bisa terwujud," kata mantan Ketua Presidium GMNI 2002-2005 itu." (eh)

Amien Rais: Hatta-Prabowo Silakan Jadi Capres

VIVAnews – Mantan Ketua MPR Amien Rais mempersilakan tokoh-tokoh muda untuk maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2014. Ia berpesan kepada mereka untuk benar-benar memperhatikan sektor ekonomi dalam membangun negara.

“Sikalan berlomba, Hatta (Rajasa), Prabowo (Subianto), SMI (Sri Mulyani Indrawati), Puan (Maharani),” kata Amien Rais di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 19 Desember 2011. Hatta Rajasa saat ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hatta juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, partai yang didirikan Amien di era reformasi.

Sedangkan Prabowo Subianto merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pada Pemilu 2009 lalu, Prabowo ikut bertarung sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Terakhir, Puan Maharani. Ia menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP. Ia digadang-gadang menggantikan peran ibunya, mantan presiden RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di masa mendatang.

“Jadi silakan berlomba. Tapi suguhkan (program) ekonomi yang meyakinkan, agar kami betul-betul bisa menatap masa depan dengan mantap,” tegas Amien Rais. Ia mengusulkan kepada para calon presiden mendatang untuk membuat blue print perekonomian yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau Hatta mau maju, buatlah Hattanomics. Jadi kami tahu ekonomi ala Hatta itu bagaimana. Kalau Prabowo mau maju, buatlah Prabowonomics. Di negara modern, modelnya seperti itu,” terang Amien. Ia mengingatkan, mantan-mantan Presiden Amerika Serikat juga memiliki model ekonomi khusus yang kerap diidentikkan dengan nama mereka. “Ada Clintonomics, Reganomics,” imbuh Amien.

Ia berharap agar calon presiden mendatang memiliki wawasan mendalam untuk membangun perekonomian negara, sehingga sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia tidak seperti sekarang. “Sekarang ini jelas ekonomi kepasar-pasaran, neolib-neoliban, sementara ekonomi Pasal 33 UUD ’45 dilupakan,” sesal Amien.

Amien juga meminta kepada mereka yang berniat untuk maju menjadi capres, untuk tidak basa-basi dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. (sj)

LIPI: 2012, Pertarungan Internal Koalisi

VIVAnews - Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, memprediksikan bahwa tahun 2012 merupakan ajang pertarungan antar partai politik di koalisi, bukan lagi partai koalisi pemerintah dengan oposisi.

"Pertarungan kekuasaan bukan antara oposisi dan partai pemerintah tapi antar partai pemerintah sendiri," ujar Ikrar di Jakarta, 26 Desember 2011.

Ia mengatakan,  ada dua partai di dalam koalisi yang  banyak berseberangan dengan anggota koalisi lainnya, yaitu Golkar dan PKS. "Kalau PPP dan PKB sikapnya terlihat angin-anginan," ujar Ikrar.

Ikrar juga mengatakan, pada 2012 nanti partai politik dan para politisi akan saling berlomba menanamkan investasi politiknya agar pada 2014 mereka dilirik oleh rakyat.
"Politisi dan partai akan saling berkompetisi untuk meraup simpati rakyat, semua individu berusaha dapat saham politik supaya mereka bisa terpilih lagi," ujar Ikrar.

Karena itu, lanjutnya, tidak heran bila nanti akan ada aksi saling kritik antara politisi antar partai atau sesama partai, untuk mendapatkan saham politik di tahun 2014.

Namun, ia berharap, tahun depan tidak saja menjadi tahun pertarungan politik, namun juga bisa menjadi tahun kedewasaan dalam berpolitik. "Tidak ada lagi calon presiden yang didiskreditkan dan peristiwa menyesakkan hati, seperti di Mesuji dan Bima," ujar Ikrar.

Pengamat: Pengunduran diri Prijanto puncak kekecewaan

Depok (ANTARA News) - Pengamat Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menegaskan pengunduran Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan puncak dari kekecewaannya selama tiga tahun terakhir ini.

"Prijanto harus berani mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Jika tidak, pengunduran dirinya akan menjadi kesan negatif terhadapnya," kata Andrinof di Depok, Senin.

Andrinof mengatakan, selama mengamati sepak terjang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, terkesan dia tidak mau memberikan delegasi kepada Prijanto untuk menjalankan tugas pemerintahan.

"Tugas dan peran Prijanto seperti dimandulkan," katanya.

Ia juga menilai apa yang dilakukan Fauzi Bowo terhadap Prijanto dinilai sudah tidak etis, seperti selalu memberikan acara seremonial kepada sekretaris daerah ataupun deputi, bukan kepada wakil gubernur.

"Foke sudah mengambil alih tugas wakil gubernur," ujarnya.

Selain itu, kata dia, jika Fauzi Bowo mengadakan perjalanan dinas, tidak membuat disposisi kepada wakil gubernur untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Untuk itu, kata dia, Prijanto sudah mengambil langkah yang tepat untuk mengundurkan diri karena dirinya tidak pernah mendapatkan peran sebagai wakil gubernur yang sesungguhnya.

"Dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang tidak dilakukannya," katanya.

Dikatakannya, sebenarnya Prijanto ingin mundur pada awal Januari 2011, namun karena kesabarannya dia baru mundur pada saat ini.

Andrinof mengatakan, dalam waktu dekat, tidak perlu ada pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta karena pelaksanaan pilkada tidak lebih dari satu tahun.

"Tak masalah dengan tidak adanya wakil gubernur," ujarnya.

Ia memprediksi, jika ada kelompok atau perorangan yang tidak mendukung Fauzi Bowo dalam Pilkada DKI Jakarta nanti, kemungkinan akan memberikan dukungan kepada Prijanto.

"Mungkin saja Prijanto maju dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang," katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapat tembusan surat pengunduran diri Prijanto yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Surat pengunduran dirinya tertanggal 23 Desember 2011. Di sana tidak disebutkan alasan spesifik pengunduran diri," kata Cucu.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyayangkan pengunduran diri Prijanto yang masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta seharusnya baru berakhir Oktober 2012.

Kendati demikian, Fauzi Bowo menghormati keputusan Wakil Gubernur untuk mengundurkan diri, dan yakin keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menegaskan bahwa pengunduran dirinya sama sekali tidak terkait dengan pilkada di ibu kota pada tahun 2012 untuk masa jabatan 2012-2017.

"Tidak ada kaitannya dengan pilkada 2012," katanya.

Prijanto yang merupakan purnawirawan TNI-AD berpangkat mayor jenderal TNI itu kemudian menyatakan, "Sebenarnya saya sudah berniat mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak dua tahun lalu."

Ia menjelaskan secara lisan telah mengajukan permohonan diri kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pada tanggal 11 November 2011 tepat pukul 11.00 WIB.

Namun, surat pengunduran diri diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Jumat (23/12)