VIVAnews - Yayasan Keluarga Besar Soeharto (KBS) sangat merespons positif akuisisi Partai Nurani Umat oleh Partai Nasional Republik. Bahkan yayasan tersebut mendukung sepenuhnya Tommy Soeharto maju ke pencalonan presiden mendatang.
"Pada prinsipnya kami mendukung Mas Tommy untuk maju. Berangkat dari partai apapun, kami siap mendukungnya, "ucap Ketua Yayasan Keluarga Besar Soeharto, Kiswadi Agus, kepada VIVAnews.com, Selasa31 Januari 2012.
Menurutnya, meski berlabel yayasan dan bukan di ranah politik, pihaknya sangat merespons Tommy untuk tampil kembali di pentas politik. "Para putra-putra sangat mendukung langkahnya. Mengingat apa yang dilakukan oleh mendiang Pak Harto sangat berguna masyarakat, " katanya.
Menurut Kiswadi, mendukung Tommy Soeharto tak lepas dari niatan untuk membangkitkan kembali kejayaan Soeharto. Selain itu juga untuk menciptakan keberlangsungan masa kejayaan Soeharto.
"Ya, semuanya pasti ada gading yang tak retak. Apa yang dilakukan Pak Harto banyak juga manfaatnya untuk masyarakat, " katanya.
Saat ditanya mengapa mendorong Tommy, bukan putra putra Pak Harto yang lain, Kiswadi Agus menjelaskan Tommy memang memiliki kemampuan. "Tetapi bukan berarti kami mengesampingkan kemampuan dari para putra yang lain. Mas Tommy memiliki keinginan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya. (eh)
Senin, 30 Januari 2012
Kamis, 26 Januari 2012
Bambang Susatyo : "bola" Century ada di KPK
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo mengatakan penyelesaian kasus Bank Century kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lembaga negara tersebut perlu didukung secara penuh.
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
Bambang Susatyo : "bola" Century ada di KPK
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo mengatakan penyelesaian kasus Bank Century kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lembaga negara tersebut perlu didukung secara penuh.
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
Senin, 23 Januari 2012
Koalisi Naga Menjadi Kekuatan Baru 2014
INILAH.COM, Jakarta - Koalisi Nasionalis-Agama (Naga) diyakini akan menjadi kekuatan baru untuk pemilu 2014. Apalagi, jika selama ini partai-partai berbasis agama bersatu menghambat partai-partai besar.
Partai-partai berbasis agama, hingga kini masih tersandera oleh persoalan parliamentary threshoald (PT) atau ambang batas suara parlemen. Jika mereka mampu membalikkan keadaan, bisa saja menjadi kekuatan baru di 2014.
"Bisa membalikkan analisa atau keraguan terhadap mereka dengan fakta baru berupa dukungan rakyat. Partai-partai ini pasti akan membuat manuver agar diperhitungkan oleh partaui lain," jelas pengamat politik asal UGM Arie Sujito saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (24/1/2012).
Arie menjelaskan, koalisi Naga yang dimotori oleh Gerindra dengan partai-partai Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa menjadi penghambat bagi koalisi biru yang dimitori oleh PAN dan Demokrat. "Bisa jadi, apalagi kalau seperti PPP, PKB masih risau dengan PT. Mereka juga disandera oleh partai besar," kata Arie.
Hal ini didasarkan juga bahwa selama ini partai-partai agama cenderung hanya menjadi pelengkap dalam koalisi. Mereka hanya bisa mengajukan penawaran politik pada posisi atau jabatan Menteri.
Pada pemilu 2014, Arie meyakini bahwa partai-partai Islam tersebut akan membuat terobosan. Mereka tidak ingin hanya sekedar pelengkap koalisi. Tentu, lanjutnya, harapan opsi mereka bisa saja tidak hanya Menteri tetapi juga RI-2.
"Mereka bisa membuat terobosan. Dia (partai-partai Islam, red) akan punya opsi banyak. Selama ini kan mereka opsinya terbatas," katanya. [gus]
Partai-partai berbasis agama, hingga kini masih tersandera oleh persoalan parliamentary threshoald (PT) atau ambang batas suara parlemen. Jika mereka mampu membalikkan keadaan, bisa saja menjadi kekuatan baru di 2014.
"Bisa membalikkan analisa atau keraguan terhadap mereka dengan fakta baru berupa dukungan rakyat. Partai-partai ini pasti akan membuat manuver agar diperhitungkan oleh partaui lain," jelas pengamat politik asal UGM Arie Sujito saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (24/1/2012).
Arie menjelaskan, koalisi Naga yang dimotori oleh Gerindra dengan partai-partai Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa menjadi penghambat bagi koalisi biru yang dimitori oleh PAN dan Demokrat. "Bisa jadi, apalagi kalau seperti PPP, PKB masih risau dengan PT. Mereka juga disandera oleh partai besar," kata Arie.
Hal ini didasarkan juga bahwa selama ini partai-partai agama cenderung hanya menjadi pelengkap dalam koalisi. Mereka hanya bisa mengajukan penawaran politik pada posisi atau jabatan Menteri.
Pada pemilu 2014, Arie meyakini bahwa partai-partai Islam tersebut akan membuat terobosan. Mereka tidak ingin hanya sekedar pelengkap koalisi. Tentu, lanjutnya, harapan opsi mereka bisa saja tidak hanya Menteri tetapi juga RI-2.
"Mereka bisa membuat terobosan. Dia (partai-partai Islam, red) akan punya opsi banyak. Selama ini kan mereka opsinya terbatas," katanya. [gus]
Aburizal Akui Sering Bertemu Mahfud MD
VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengakui sering bertemu dengan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi, pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa, tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2014 maupun pencalonan dirinya sebagai presiden.
"Itu pertemuan biasa, ngobrol, diskusi, tidak ada bicara soal Capres. Kalau ketemu, dari dulu, dari zaman Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sudah sering," ujarnya kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu 22 Januari 2012.
Ia menyangkal isu yang menyebutkan bahwa Mahfud MD sudah direncanakan bakal dipasangkan dengan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres), atau pun menjadi tim suksesnya, pada Pemilu 2014.
Namun, Aburizal tak menyebutkan nama tokoh yang akan mendampingi dirinya sebagai cawapres. Dia mengatakan, "kalau yang mau diduetkan, banyak."
Sempat beredar kabar tentang sejumlah nama yang disebut menjadi anggota tim sukses Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, membenarkan hal itu.
"Memang ada tim yang di lingkaran Ical yang dikoordinir oleh saudara Luhut Pandjaitan, ada juga Khofifah (Indar Parawansa), dan Muslim Abdurrahman. Saya dengar juga saudara Mahfud MD pernah ketemu dengan saudara. Luhut, tapi secara resmi belum ada," katanya.
Mahfud sebelumnya menegaskan, dia masih fokus bekerja sebagai hakim konstitusi. Perihal pencalonan dalam Pemilu Presiden 2014, Mahfud menyatakan, hal itu harus menunggu masa jabatannya berakhir pada Mei 2013 nanti.
"Itu pertemuan biasa, ngobrol, diskusi, tidak ada bicara soal Capres. Kalau ketemu, dari dulu, dari zaman Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sudah sering," ujarnya kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu 22 Januari 2012.
Ia menyangkal isu yang menyebutkan bahwa Mahfud MD sudah direncanakan bakal dipasangkan dengan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres), atau pun menjadi tim suksesnya, pada Pemilu 2014.
Namun, Aburizal tak menyebutkan nama tokoh yang akan mendampingi dirinya sebagai cawapres. Dia mengatakan, "kalau yang mau diduetkan, banyak."
Sempat beredar kabar tentang sejumlah nama yang disebut menjadi anggota tim sukses Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, membenarkan hal itu.
"Memang ada tim yang di lingkaran Ical yang dikoordinir oleh saudara Luhut Pandjaitan, ada juga Khofifah (Indar Parawansa), dan Muslim Abdurrahman. Saya dengar juga saudara Mahfud MD pernah ketemu dengan saudara. Luhut, tapi secara resmi belum ada," katanya.
Mahfud sebelumnya menegaskan, dia masih fokus bekerja sebagai hakim konstitusi. Perihal pencalonan dalam Pemilu Presiden 2014, Mahfud menyatakan, hal itu harus menunggu masa jabatannya berakhir pada Mei 2013 nanti.
PDIP: Kami Tidak Bertemu Ical di Bandung
VIVANews - Iklim koalisi partai dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 dan Pemilihan Presiden kian memanas. Berbagai pertemuan antar partai mulai dilakukan.
Beredar kabar pada 20 Januari lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical bersama dengan ketua DPD Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin atau dikenal Yance bertemu dengan ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya.
Pertemuan ketua dan pengurus kedua partai tingkat nasional dan Provinsi ini, disebut-sebut digelar di sebuah rumah makan di Jln. Trunojoyo, Kota Bandung, pada Jumat pekan lalu. Pertemuan ini diadakan untuk membicarakan koalisi memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 dan pemilihan Presiden 2014 Nanti.
Namun kabar itu dibantar Ruddy .“Tidak ada pertemuan antara PDIP dan Ical Ketua umum Golkar, apalagi dengan Ketua DPD Jabar Yance. PDIP Jawa Barat belum pernah melakukan komunikasi Politik dengan Golkar baik dalam pemenangan Gubernur hingga pemenangan Presiden,” tegasnya di sela sela
perayaan HUT PDIP ke 39 di Sukabumi.
Hanya kebetulan pada hari itu, Golkar sedang melakukan silaturahmi dengan sesepuh dan tokoh Jabar. Dalam kegiatan itu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie hadir di Bandung.
Dalam pertemuan itu Ical sempat mengatakan Jabar memang potensi besar dalam pemenangan pemilu. Perlu ada penggalian data secara ilmiah, termasuk isu-isu yang mesti diapresiasi di Jawa Barat. Ruddy mengakui iklim politik Jawa Barat Mulai memanas namun PDIP mencoba untuk tenang.
Dalam Pilgub 2013, PDIP tidak akan berjalan sendiri. Koalisi masih menjadi pilihan walaupun dengan jumlah kursi di DPRD Provinisi PDIP bisa mengajukan satu paket internal untuk merebut kursi Gubernur Jawa Barat.
Saat ini PDIP lebih mendahulukan kesepahaman visi dengan berbagi parpol demi kemajuan Jabar. "Kita belum bicara figur tapi ke aspek-aspek strategis yang lebih luas. Namun memang tidak dipungkiri ada Pilgub Jabar. Tapi itu bukan tujuan akhir. Yang penting, perlu ada konsep kesepahaman pemikiran agar rakyat Jabar sejahtera," ujarnya.
Beredar kabar pada 20 Januari lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical bersama dengan ketua DPD Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin atau dikenal Yance bertemu dengan ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya.
Pertemuan ketua dan pengurus kedua partai tingkat nasional dan Provinsi ini, disebut-sebut digelar di sebuah rumah makan di Jln. Trunojoyo, Kota Bandung, pada Jumat pekan lalu. Pertemuan ini diadakan untuk membicarakan koalisi memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 dan pemilihan Presiden 2014 Nanti.
Namun kabar itu dibantar Ruddy .“Tidak ada pertemuan antara PDIP dan Ical Ketua umum Golkar, apalagi dengan Ketua DPD Jabar Yance. PDIP Jawa Barat belum pernah melakukan komunikasi Politik dengan Golkar baik dalam pemenangan Gubernur hingga pemenangan Presiden,” tegasnya di sela sela
perayaan HUT PDIP ke 39 di Sukabumi.
Hanya kebetulan pada hari itu, Golkar sedang melakukan silaturahmi dengan sesepuh dan tokoh Jabar. Dalam kegiatan itu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie hadir di Bandung.
Dalam pertemuan itu Ical sempat mengatakan Jabar memang potensi besar dalam pemenangan pemilu. Perlu ada penggalian data secara ilmiah, termasuk isu-isu yang mesti diapresiasi di Jawa Barat. Ruddy mengakui iklim politik Jawa Barat Mulai memanas namun PDIP mencoba untuk tenang.
Dalam Pilgub 2013, PDIP tidak akan berjalan sendiri. Koalisi masih menjadi pilihan walaupun dengan jumlah kursi di DPRD Provinisi PDIP bisa mengajukan satu paket internal untuk merebut kursi Gubernur Jawa Barat.
Saat ini PDIP lebih mendahulukan kesepahaman visi dengan berbagi parpol demi kemajuan Jabar. "Kita belum bicara figur tapi ke aspek-aspek strategis yang lebih luas. Namun memang tidak dipungkiri ada Pilgub Jabar. Tapi itu bukan tujuan akhir. Yang penting, perlu ada konsep kesepahaman pemikiran agar rakyat Jabar sejahtera," ujarnya.
Minggu, 15 Januari 2012
Surya Paloh: Nasdem berupaya perbaiki moralitas bangsa
Palangka Raya (ANTARA News) - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan gerakan perubahan atau merestorasi moralitas bangsa yang saat ini sedang dipertanyakan banyak pihak, kata Surya Paloh.
"Permasalah utama di bangsa ini adalah menyangkut moralitas. Kita sudah masuk pada proses demoralisasi," kata Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasdem itu di Palangka Raya, Minggu.
Kehadiran Ormas Nasdem dapat memberi implikasi tersendiri dengan tema restorasi Indonesia atau gerakan perubahan. Jadi, tema restorasi menjadi salah satu pilihan untuk membawa perubahan kehidupan bangsa di masa mendatang.
Tema ini membawa konsekuensi, spirit, semangat dan ruh yang ada pada diri anak bangsa untuk memperjuangkan gerakan perubahan yang harus terjadi di bumi Indonesia.
Selain itu, anak bangsa juga punya pilihan bukan penonton dan pengamat, melainkan menempatkan diri dan bersikap proaktif, pelaku membuat sejarah baru perjalanan Indonesia ke depan.
Anak bangsa juga disebut sebagai kaum pergerakan di Nasdem, dan kaum pergeakan itu adalah yang memiliki semangat dan kepedulian hati, ingin melihat Indonesia jauh lebih berarti, kokoh, hebat sesuai dengan amanah dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
"Kita mengajak eleman bangsa dari berbagai komponen masyarakat. Kita butuh orang kaya, tetapi orang kaya yang mempunyai empati untuk melihat persoalan bangsanya sendiri dan berkontribusi arti kekayaan yang dimilikinya bagi mereka yang membutuhkan," ungkapnya.
Surya Paloh menambahkan, Nasdem juga mau melihat orang pintar semakin hebat dan bertambah. Kaum cendekiawan juga memiliki komitmen moralitas, bukan hanya sekedar mengeksploitasi kebodohan kaum papa dan orang bodoh di negeri ini.
Pada bagian lain Surya Paloh mengatakan, saat ini Indonesia berhadapan dengan kondisi yang hilang kepercayaan sebagai suatu bangsa, dan berani berdiri tegak lurus mengatakan kepada bangsa lain, "kami adalah suatu bangsa, bangsa Indonesia".
"Itulah yang menjadi misi Nasdem, untuk melakukan pergerakan perubahan restorasi Indonesia," kata Surya Paloh sambil menambahkan bahwa hal itu memberi sebuah konsekuensi tersendiri dan langkah ini tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
Gerakan perubahan selalu berhadaan dengan status quo. Untuk itu, provinsi ini dapat menyatakan tidak melihat status quo di Kalteng, tetapi melihat senafas dan sejalannya terhadap pergerakan perubahan restorasi bersama Agustin Teras Narang.
"Rumah restorasi ini dapat memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat Kalteng. Inilah rumah kita bersama, rumah yang tidak memberi sekat dan dinding kepada siapapun anak bangsa, kelompok, golongan dan partai apapun," demikian Surya Paloh.
(T.KR-GR/S019)
"Permasalah utama di bangsa ini adalah menyangkut moralitas. Kita sudah masuk pada proses demoralisasi," kata Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasdem itu di Palangka Raya, Minggu.
Kehadiran Ormas Nasdem dapat memberi implikasi tersendiri dengan tema restorasi Indonesia atau gerakan perubahan. Jadi, tema restorasi menjadi salah satu pilihan untuk membawa perubahan kehidupan bangsa di masa mendatang.
Tema ini membawa konsekuensi, spirit, semangat dan ruh yang ada pada diri anak bangsa untuk memperjuangkan gerakan perubahan yang harus terjadi di bumi Indonesia.
Selain itu, anak bangsa juga punya pilihan bukan penonton dan pengamat, melainkan menempatkan diri dan bersikap proaktif, pelaku membuat sejarah baru perjalanan Indonesia ke depan.
Anak bangsa juga disebut sebagai kaum pergerakan di Nasdem, dan kaum pergeakan itu adalah yang memiliki semangat dan kepedulian hati, ingin melihat Indonesia jauh lebih berarti, kokoh, hebat sesuai dengan amanah dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
"Kita mengajak eleman bangsa dari berbagai komponen masyarakat. Kita butuh orang kaya, tetapi orang kaya yang mempunyai empati untuk melihat persoalan bangsanya sendiri dan berkontribusi arti kekayaan yang dimilikinya bagi mereka yang membutuhkan," ungkapnya.
Surya Paloh menambahkan, Nasdem juga mau melihat orang pintar semakin hebat dan bertambah. Kaum cendekiawan juga memiliki komitmen moralitas, bukan hanya sekedar mengeksploitasi kebodohan kaum papa dan orang bodoh di negeri ini.
Pada bagian lain Surya Paloh mengatakan, saat ini Indonesia berhadapan dengan kondisi yang hilang kepercayaan sebagai suatu bangsa, dan berani berdiri tegak lurus mengatakan kepada bangsa lain, "kami adalah suatu bangsa, bangsa Indonesia".
"Itulah yang menjadi misi Nasdem, untuk melakukan pergerakan perubahan restorasi Indonesia," kata Surya Paloh sambil menambahkan bahwa hal itu memberi sebuah konsekuensi tersendiri dan langkah ini tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
Gerakan perubahan selalu berhadaan dengan status quo. Untuk itu, provinsi ini dapat menyatakan tidak melihat status quo di Kalteng, tetapi melihat senafas dan sejalannya terhadap pergerakan perubahan restorasi bersama Agustin Teras Narang.
"Rumah restorasi ini dapat memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat Kalteng. Inilah rumah kita bersama, rumah yang tidak memberi sekat dan dinding kepada siapapun anak bangsa, kelompok, golongan dan partai apapun," demikian Surya Paloh.
(T.KR-GR/S019)
Rektor: ketidakadilan disebabkan kekuasaan telah jadi industri
Yogyakarta (ANTARA News) - Praktik ketidakadilan yang terjadi di negeri ini disebabkan kekuasaan telah menjadi industri, kata Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid.
"Hal itu bisa dilihat dari perilaku oknum penghamba kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang rela mengeluarkan dana atau mengorbankan apa pun termasuk harga diri untuk menggapai kekuasaan," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Dengan kekuasaan sebagai industri, menurut dia, yang diproduksi atau dihasilkan adalah keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan harus berpihak pada yang kuat atau kaya, dan hal itu merupakan produk dari kapitalisme kekuasaan.
"Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menyuarakan nurani `silent majority` tersebut, tidak hanya berkutat dengan dunia akademik yang tersandera pada internal sehingga lupa pada persoalan bangsa di sekelilingnya," katanya.
Ia mengatakan, perguruan tinggi harus berani menyuarakan bahwa keadilan adalah untuk semua orang, dari rakyat jelata sampai presiden.
"Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak inetelektual yang berkepribadian Pancasila harus berada pada garda depan menegakkan nurani kebenaran dan keadilan," kata Edy.
Oleh karena itu, menurut dia, perguruan tinggi tidak boleh tidur ketika melihat nurani rakyat terkoyak karena hilangnya rasa keadilan.
Ia mengatakan, hal itu tercermin dari keberpihakan yang nyata dalam penegakan hukum yang bias kepada pemilik uang atau kekuasaan.
Contohnya, kasus Mesuji, Bima, sandal jepit, pisang Cilacap, Amar Abdullah yang menjadi buta karena dianiaya tetapi harus mendekam di penjara, dan kecurigaan kakak beradik yang tewas di penjara Polsek Sijunjung.
"Hal itu mencerminkan hukum seolah hanya untuk `si kecil`, kaum miskin, dhuafa atau mereka yang kurang terdidik," kata Edy.
"Hal itu bisa dilihat dari perilaku oknum penghamba kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang rela mengeluarkan dana atau mengorbankan apa pun termasuk harga diri untuk menggapai kekuasaan," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Dengan kekuasaan sebagai industri, menurut dia, yang diproduksi atau dihasilkan adalah keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan harus berpihak pada yang kuat atau kaya, dan hal itu merupakan produk dari kapitalisme kekuasaan.
"Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menyuarakan nurani `silent majority` tersebut, tidak hanya berkutat dengan dunia akademik yang tersandera pada internal sehingga lupa pada persoalan bangsa di sekelilingnya," katanya.
Ia mengatakan, perguruan tinggi harus berani menyuarakan bahwa keadilan adalah untuk semua orang, dari rakyat jelata sampai presiden.
"Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak inetelektual yang berkepribadian Pancasila harus berada pada garda depan menegakkan nurani kebenaran dan keadilan," kata Edy.
Oleh karena itu, menurut dia, perguruan tinggi tidak boleh tidur ketika melihat nurani rakyat terkoyak karena hilangnya rasa keadilan.
Ia mengatakan, hal itu tercermin dari keberpihakan yang nyata dalam penegakan hukum yang bias kepada pemilik uang atau kekuasaan.
Contohnya, kasus Mesuji, Bima, sandal jepit, pisang Cilacap, Amar Abdullah yang menjadi buta karena dianiaya tetapi harus mendekam di penjara, dan kecurigaan kakak beradik yang tewas di penjara Polsek Sijunjung.
"Hal itu mencerminkan hukum seolah hanya untuk `si kecil`, kaum miskin, dhuafa atau mereka yang kurang terdidik," kata Edy.
Soetrisno Bachir : berpolitik banyakan dosa daripada pahalanya
Bandung (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum PAN yang kini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII), Soetrisno Bachir, menuturkan pengalamannya selama berpolitik lebih banyak dosa daripada pahalanya.
"Cuma pengalaman saya di partai politik itu lebih banyak dosa daripada pahalanya kira-kira seperti," kata Soetrisno Bachir, usai memberikan pengarahan kepada kader PII Jawa Barat di Bandung, Sabtu.
Ia menambahkan, setelah dirinya keluar dari partai politik ia merasa seperti keluar dari kegelapan dan mendapatkan sebuah pencerahan.
"Saya keluar dari partai itu seperti diselamatkan dari kegelapan menuju ke cahaya," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pengalaman yang dilaluinya tersebut menjadi salah satu alasan bagi dirinya untuk memutuskan untuk kembali menggeluti dunia bisnis.
Soetrisno mengatakan, meskipun dirinya memiliki pengalaman pahit selama bergabung dalam partai politik namun dirinya tidak pernah melarang bagi kader dan alumni PII untuk berpolitik.
"Silahkan saja berpartai. Saya punya pengalaman pahit, pengalaman itu jadi modal kita melangkah. Banyak yang masih ada di PII yang berasal dari partai," kata Soetrisno.
Dia mengatakan, PII juga memiliki sikap politis terhadap keadaan bangsa yakni politik kebangsaan seperti sikap PII yang menolak impor beras, kedelai, dan garam.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII) Soetrisno Bachir meminta agar seluruh alumni PII memiliki kewajiban untuk berjihad baru yakni menjadi lokomotif perubahan peradaban dunia Islam.
"Lahirnya bangsa ini para pendirinya adalah tokoh-tokoh Islam, perhimpunan alumni PII yang sudah terlatih oleh latihan kader, punya kewajiban yakni jihad baru untuk jadi lokomotif perubahan peradaban baru yang islami," katanya saat membuka Musyawarah Daerah PII Jawa Barat, di Gedung P4TK-IPA Jalan Diponegoro Nomor 19 Kota Bandung.
"Cuma pengalaman saya di partai politik itu lebih banyak dosa daripada pahalanya kira-kira seperti," kata Soetrisno Bachir, usai memberikan pengarahan kepada kader PII Jawa Barat di Bandung, Sabtu.
Ia menambahkan, setelah dirinya keluar dari partai politik ia merasa seperti keluar dari kegelapan dan mendapatkan sebuah pencerahan.
"Saya keluar dari partai itu seperti diselamatkan dari kegelapan menuju ke cahaya," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pengalaman yang dilaluinya tersebut menjadi salah satu alasan bagi dirinya untuk memutuskan untuk kembali menggeluti dunia bisnis.
Soetrisno mengatakan, meskipun dirinya memiliki pengalaman pahit selama bergabung dalam partai politik namun dirinya tidak pernah melarang bagi kader dan alumni PII untuk berpolitik.
"Silahkan saja berpartai. Saya punya pengalaman pahit, pengalaman itu jadi modal kita melangkah. Banyak yang masih ada di PII yang berasal dari partai," kata Soetrisno.
Dia mengatakan, PII juga memiliki sikap politis terhadap keadaan bangsa yakni politik kebangsaan seperti sikap PII yang menolak impor beras, kedelai, dan garam.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII) Soetrisno Bachir meminta agar seluruh alumni PII memiliki kewajiban untuk berjihad baru yakni menjadi lokomotif perubahan peradaban dunia Islam.
"Lahirnya bangsa ini para pendirinya adalah tokoh-tokoh Islam, perhimpunan alumni PII yang sudah terlatih oleh latihan kader, punya kewajiban yakni jihad baru untuk jadi lokomotif perubahan peradaban baru yang islami," katanya saat membuka Musyawarah Daerah PII Jawa Barat, di Gedung P4TK-IPA Jalan Diponegoro Nomor 19 Kota Bandung.
Minggu, 08 Januari 2012
Prabowo Tegaskan Maju Jadi Capres 2014
VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap maju dalam bursa calon presiden 2014. Prabowo siap bersanding dengan calon Wakil Presiden hasil koalisi.
"Gerindra membangun komunikasi politik dengan semua partai, baik PDI Perjuangan maupun partai besar lainnya," kata Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, NTT.
Menurut Prabowo, pintu koalisi terbuka lebar bagi partai manapun. Asalkan memiliki visi, misi dan perjuangan yang sama yakni mengutamakan kepentingan rakyat.
"Saat ini ekonomi Indonesia mulai membaik. Saya kira hal yang baik untuk rakyat mesti dipertahankan. Namun yang paling utama adalah mengembalikan kedaulatan pada rakyat termasuk kedaulatan ekonomi kerakyatan dan bukan ekonomi kapitalisme atau ekonomi neolib," tegas Prabowo.
Prabowo menilai, pemerintah ke depan perlu mencermati kembali kebijakan yang cenderung merugikan rakyat, khususnya petani. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kata Prabowo, ekonomi rakyat terus terpuruk.
"Bangsa ini kaya raya, tetapi ekonomi rakyatnya terpuruk karena kebijakan mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Sehingga mematikan daya saing masyarakat Indonesia," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.
Dukung
Kader dan simpatisan Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada pemilu mendatang. Deklarasi dibacakan pewakilan masyarakat NTT saat pelantikan pengurus DPD Gerindra NTT di Kupang.
Isi deklarasi antara lain: "Kami keluarga besar gerinra NTT dengan ini menyatakan mendukung Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019."
Menurut Ketua DPD Gerindra NTT, Esthon Foennay, deklarasi ini merupakan bagian dari tekat untuk memanangkan Prabowo pada pemilu presiden. Prabowo dinilai figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
"Konsep pembangunanya jelas, yakni mengedepankan eknomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme Indonesia," kata Esthon yang kini menjadi Wakil Gubernur NTT.
Menurut Esthon, dukungan terhadap Prabowo berasal dari 21 kabupaten dan kota di NTT. "Deklarasi ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat NTT dan tidak ada unsur rekayasa," ujar dia.
"Gerindra membangun komunikasi politik dengan semua partai, baik PDI Perjuangan maupun partai besar lainnya," kata Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, NTT.
Menurut Prabowo, pintu koalisi terbuka lebar bagi partai manapun. Asalkan memiliki visi, misi dan perjuangan yang sama yakni mengutamakan kepentingan rakyat.
"Saat ini ekonomi Indonesia mulai membaik. Saya kira hal yang baik untuk rakyat mesti dipertahankan. Namun yang paling utama adalah mengembalikan kedaulatan pada rakyat termasuk kedaulatan ekonomi kerakyatan dan bukan ekonomi kapitalisme atau ekonomi neolib," tegas Prabowo.
Prabowo menilai, pemerintah ke depan perlu mencermati kembali kebijakan yang cenderung merugikan rakyat, khususnya petani. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kata Prabowo, ekonomi rakyat terus terpuruk.
"Bangsa ini kaya raya, tetapi ekonomi rakyatnya terpuruk karena kebijakan mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Sehingga mematikan daya saing masyarakat Indonesia," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.
Dukung
Kader dan simpatisan Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada pemilu mendatang. Deklarasi dibacakan pewakilan masyarakat NTT saat pelantikan pengurus DPD Gerindra NTT di Kupang.
Isi deklarasi antara lain: "Kami keluarga besar gerinra NTT dengan ini menyatakan mendukung Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019."
Menurut Ketua DPD Gerindra NTT, Esthon Foennay, deklarasi ini merupakan bagian dari tekat untuk memanangkan Prabowo pada pemilu presiden. Prabowo dinilai figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
"Konsep pembangunanya jelas, yakni mengedepankan eknomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme Indonesia," kata Esthon yang kini menjadi Wakil Gubernur NTT.
Menurut Esthon, dukungan terhadap Prabowo berasal dari 21 kabupaten dan kota di NTT. "Deklarasi ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat NTT dan tidak ada unsur rekayasa," ujar dia.
Kamis, 05 Januari 2012
Hidayat Nur Wahid Lirik Dahlan Jadi Capres
VIVAnews - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid secara pribadi menilai Dahlan Iskan layak dijadikan calon presiden pada pemilu 2014 mendatang. Sepak terjang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sangat cocok dengan kriteria yang diinginkan PKS.
“Dahlan Iskan merupakan sosok yang sangat bagus," kata Hidayat di Solo, Jawa Tengah, Kamis 5 Januari 2012.
Menurut dia, Dahlan Iskan adalah sosok pekerja keras, bukan tipe yang banyak omong dan senang berwacana. Dahlan juga dinilai tak suka melakukan pencitraan.
"Beliau juga terbiasa bekerja di lingkungan birokrasi dan organisasi. Tipe tersebut yang dibutukan sebagai presiden,” ujar Hidayat. Track record Dahlan Iskan selama menjabat Direktur Utama PLN juga dia bilang sukses.
Hanya saja, menurut Hidayat, Dahlan Iskan bukan orang parpol. Padahal pencalonan calon presiden melalui parpol, sehingga akan sulit untuk maju dalam pencalonan nanti.
“Saya melirik Dahlan Iskan karena sosok yang kongkrit, track record jelas dan terbukti sukses di berbagai bidang," kata dia.
"Meski tidak orang partai politik, nantinya tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan sebagai wakil presiden ataupun presiden. Karena PKS prinsipnya jika memenuhi kriteria dari luar partai pun bisa didukung. Seperti pengalaman mendukung Pak Amien Rais dan Pak SBY, kan beliau orang luar PKS.”
“Dahlan Iskan merupakan sosok yang sangat bagus," kata Hidayat di Solo, Jawa Tengah, Kamis 5 Januari 2012.
Menurut dia, Dahlan Iskan adalah sosok pekerja keras, bukan tipe yang banyak omong dan senang berwacana. Dahlan juga dinilai tak suka melakukan pencitraan.
"Beliau juga terbiasa bekerja di lingkungan birokrasi dan organisasi. Tipe tersebut yang dibutukan sebagai presiden,” ujar Hidayat. Track record Dahlan Iskan selama menjabat Direktur Utama PLN juga dia bilang sukses.
Hanya saja, menurut Hidayat, Dahlan Iskan bukan orang parpol. Padahal pencalonan calon presiden melalui parpol, sehingga akan sulit untuk maju dalam pencalonan nanti.
“Saya melirik Dahlan Iskan karena sosok yang kongkrit, track record jelas dan terbukti sukses di berbagai bidang," kata dia.
"Meski tidak orang partai politik, nantinya tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan sebagai wakil presiden ataupun presiden. Karena PKS prinsipnya jika memenuhi kriteria dari luar partai pun bisa didukung. Seperti pengalaman mendukung Pak Amien Rais dan Pak SBY, kan beliau orang luar PKS.”
Agung Laksono Kecewa Putusan MK Soal KPU
VIVAnews - Partai-partai kecewa putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan anggota parpol bisa mendaftar sebagai anggota KPU. Mahkamah justru membuat norma baru bahwa anggota parpol boleh mendaftar dengan syarat sudah tidak aktif setidaknya lima tahun sebelum mendaftar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mempertanyakan putusan itu. Menurutnya, putusan itu menyiratkan seolah parpol berbahaya bila berada dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum itu.
"Sebetulnya parpol itu jangan dianggap sebagai sesuatu pihak yang berbahaya, jangan begitu," ujar Agung di Kantor Presiden, Kamis 5 Januari 2012.
Menurut Agung yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu, pemilihan umum 1999 yang di dalamnya banyak orang parpol justru dinilai berhasil menyelenggarakan pemilihan umum paling demokratis. "Ini Undang-undang kan yang membuat parpol juga. Jangan jadikan parpol dianggap berbahaya sehingga harus lima tahun," kata Agung. "Makanya saya juga nggak mengerti kalau pertimbangannya untuk lebih clear sebaiknya ada sebanyak mungkin elemen di dalamnya."
Menurut Agung, adanya orang parpol dalam di KPU justru membuat pengawasan lebih terbuka. "Makanya justru dengan adanya orang parpol itu pengawasannya menjadi lebih terbuka, menurut saya ya, dan bukan berbahaya kan ada orang parpol di situ," kata dia.
Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan pencabutan ketentuan anggota KPU yang mundur di tengah jalan harus membayar denda sebesar dua kali uang kehormatan. Sebab, ketentuan itu memagari agar kasus yang menimpa di tubuh KPU periode saat ini tidak terulang di periode mendatang yakni saat Andi Nurpati mundur dan masuk menjadi pengurus DPP Demokrat.
Namun demikian, Muhaimin mengaku tidak masalah dengan putusan itu. Partainya menerima hal itu sebagai produk hukum yang harus ditaati. "Tidak ada masalah bagus-bagus saja agar objektif independen dan tidak berpihak," ujarnya. (sj)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mempertanyakan putusan itu. Menurutnya, putusan itu menyiratkan seolah parpol berbahaya bila berada dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum itu.
"Sebetulnya parpol itu jangan dianggap sebagai sesuatu pihak yang berbahaya, jangan begitu," ujar Agung di Kantor Presiden, Kamis 5 Januari 2012.
Menurut Agung yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu, pemilihan umum 1999 yang di dalamnya banyak orang parpol justru dinilai berhasil menyelenggarakan pemilihan umum paling demokratis. "Ini Undang-undang kan yang membuat parpol juga. Jangan jadikan parpol dianggap berbahaya sehingga harus lima tahun," kata Agung. "Makanya saya juga nggak mengerti kalau pertimbangannya untuk lebih clear sebaiknya ada sebanyak mungkin elemen di dalamnya."
Menurut Agung, adanya orang parpol dalam di KPU justru membuat pengawasan lebih terbuka. "Makanya justru dengan adanya orang parpol itu pengawasannya menjadi lebih terbuka, menurut saya ya, dan bukan berbahaya kan ada orang parpol di situ," kata dia.
Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan pencabutan ketentuan anggota KPU yang mundur di tengah jalan harus membayar denda sebesar dua kali uang kehormatan. Sebab, ketentuan itu memagari agar kasus yang menimpa di tubuh KPU periode saat ini tidak terulang di periode mendatang yakni saat Andi Nurpati mundur dan masuk menjadi pengurus DPP Demokrat.
Namun demikian, Muhaimin mengaku tidak masalah dengan putusan itu. Partainya menerima hal itu sebagai produk hukum yang harus ditaati. "Tidak ada masalah bagus-bagus saja agar objektif independen dan tidak berpihak," ujarnya. (sj)
PKS Acungkan Jempol untuk Dahlan Iskan
Translate INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) acungkan jempol untuk gaya kepemimpinan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dahlan dinilai dapat memenuhi kriteria untuk memimpin Indonesia.
Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, kepemimpinan Dahlan patut dijadikan teladan. Menurutnya, mantan dirut PLN itu pekerja keras yang konkret.
"Beliau memenuhi harapan Indonesia, yang memang cukup teruji. Beliau adalah pekerja yang konkret, tidak hanya ngomong kosong melainkan sedikit bicara banyak bekerja," kata HNW kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Dijelaskannya, dari segi pengalaman Dahlan sudah cukup teruji. Dari mulai pengalaman organisasi, birokrasi, maupun dari segi bidang informasi. Lebih jauh ia mengatakan, pimpinan media Jawa Pos group itu cukup sederhana dan tidak memiliki masalah hukum.
"Dari birokrasi dia baik, dari perjalanan beliau sangat bagus, dari informasi beliau sangat baik. Bahkan beliau tidak memiliki kasus hukum, jadi saya kira beliau cukup diacungkan jempol," lanjutnya.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah PKS akan mengusung Dahlan untuk maju sebagai Capres 2014? HNW enggan memberikan jawaban. Ia hanya meminta agar Dahlan tetap waspada agar tidak terpengaruh oleh sistem politik di tanah air. Selain itu, ia juga berharap agar Dahlan untuk fokus terhadap kinerjanya sebagai Menteri BUMN.
"Beliau memang harus waspada, karena banyak yang menyebutkan namanya untuk Capres dan juga pasti ada yang mengganjal. Saya harap agar fokus bekerja saja sebagai menteri," demikian HNW. [mar]
Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, kepemimpinan Dahlan patut dijadikan teladan. Menurutnya, mantan dirut PLN itu pekerja keras yang konkret.
"Beliau memenuhi harapan Indonesia, yang memang cukup teruji. Beliau adalah pekerja yang konkret, tidak hanya ngomong kosong melainkan sedikit bicara banyak bekerja," kata HNW kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Dijelaskannya, dari segi pengalaman Dahlan sudah cukup teruji. Dari mulai pengalaman organisasi, birokrasi, maupun dari segi bidang informasi. Lebih jauh ia mengatakan, pimpinan media Jawa Pos group itu cukup sederhana dan tidak memiliki masalah hukum.
"Dari birokrasi dia baik, dari perjalanan beliau sangat bagus, dari informasi beliau sangat baik. Bahkan beliau tidak memiliki kasus hukum, jadi saya kira beliau cukup diacungkan jempol," lanjutnya.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah PKS akan mengusung Dahlan untuk maju sebagai Capres 2014? HNW enggan memberikan jawaban. Ia hanya meminta agar Dahlan tetap waspada agar tidak terpengaruh oleh sistem politik di tanah air. Selain itu, ia juga berharap agar Dahlan untuk fokus terhadap kinerjanya sebagai Menteri BUMN.
"Beliau memang harus waspada, karena banyak yang menyebutkan namanya untuk Capres dan juga pasti ada yang mengganjal. Saya harap agar fokus bekerja saja sebagai menteri," demikian HNW. [mar]
Inilah Capres Pilihan PKS
INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belum menetapkan Calon Presiden (Capres) untuk Pemilu 2014. Walau demikian, PKS sudah menentukan kriteria Capres yang akan diusung pada Pilpres 2014.
Wakil Sekjend PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, partainya akan memberikan dukungan terhadap Capres yang memiliki keberanian. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani dan jujur.
"Saya melihat 2014 Indonesia butuh pemimpin yang progresif, berani dalam mengatasi tantangan, tidak punya cacat hukum dan tidak cacat dimata masyarakat," kata Mahfudz kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (5/1/20120).
Lebih lanjut ketua Komisi I DPR itu mengatakan, partainya belum memiliki tokoh untuk diusung maju ke RI-1. Dijelaskannya, masih terlalu dini untuk bicara Capres, oleh sebab itu, saat ini pihaknya masih fokus untuk menghadapi Pemilu 2014.
"Belum ada pembicaraan khusu, kita masih fokus terhadap Pemilu 2014. Nanti sambil berjalan akan kita tentukan," ucapnya. [mar]
Wakil Sekjend PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, partainya akan memberikan dukungan terhadap Capres yang memiliki keberanian. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani dan jujur.
"Saya melihat 2014 Indonesia butuh pemimpin yang progresif, berani dalam mengatasi tantangan, tidak punya cacat hukum dan tidak cacat dimata masyarakat," kata Mahfudz kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (5/1/20120).
Lebih lanjut ketua Komisi I DPR itu mengatakan, partainya belum memiliki tokoh untuk diusung maju ke RI-1. Dijelaskannya, masih terlalu dini untuk bicara Capres, oleh sebab itu, saat ini pihaknya masih fokus untuk menghadapi Pemilu 2014.
"Belum ada pembicaraan khusu, kita masih fokus terhadap Pemilu 2014. Nanti sambil berjalan akan kita tentukan," ucapnya. [mar]
Selasa, 03 Januari 2012
Megawati & Surya Paloh Punya Chemistry
INILAH.COM, Jakarta - Partai Nasional Demokrasi (NasDem) menilai wacana duet Megawati-Surya Paloh pada 2014 berpeluang untuk diwujudkan.
Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan, Megawati dan Surya Paloh memiliki chemistry sebagai sesama tokoh nasionalis.
"Saya kira kalau duet ini sampai terjadi, tentu akan sangat menarik. Ibu Mega dan SP (Surya Paloh, red) sama-sama menghendaki adanya perubahan di negeri ini," ujar Rio, Rabu (4/1/2012).
Meski begitu, Rio tidak bisa memastikan apakah wacana duet Megawati-Surya Paloh bisa terwujud pada 2014. Sebab saat ini NasDem tengah berjuang untuk bisa menjadi peserta pemilu.
"Jadi sah-sah saja dan wajar jika ada wacana seperti itu. NasDem saat ini masih terkonsentrasi menghadapi persiapan Pemilu 2014," terangnya. [mah]
Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan, Megawati dan Surya Paloh memiliki chemistry sebagai sesama tokoh nasionalis.
"Saya kira kalau duet ini sampai terjadi, tentu akan sangat menarik. Ibu Mega dan SP (Surya Paloh, red) sama-sama menghendaki adanya perubahan di negeri ini," ujar Rio, Rabu (4/1/2012).
Meski begitu, Rio tidak bisa memastikan apakah wacana duet Megawati-Surya Paloh bisa terwujud pada 2014. Sebab saat ini NasDem tengah berjuang untuk bisa menjadi peserta pemilu.
"Jadi sah-sah saja dan wajar jika ada wacana seperti itu. NasDem saat ini masih terkonsentrasi menghadapi persiapan Pemilu 2014," terangnya. [mah]
Intelijen diminta bisa deteksi kekerasan
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Muhammad Arwani Thomafi, meminta intelijen, baik dari Polri, TNI, maupun BIN, bekerja lebih keras dalam melakukan deteksi awal untuk mencegah terulangnya aksi kekerasan di berbagai daerah di Indonesia.
"Hal ini perlu dilakukan karena memasuki tahun 2012 aksi kekerasan belum juga reda," kata Arwani kepada ANTARA News, Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan kasus penembakan 10 karyawan di Bireun NAD membuktikan kalau keamanan masih menjadi barang 'langka' di negeri ini, sekaligus semakin menambah panjang daftar 'lemah'-nya polisi menjadi pelindung masyarakat.
Selain itu, Arwani juga mendesak Polri untuk mengusut tuntas motif penembakan di Aceh, apakah terkait dengan pemilukada yang sebentar lagi digelar, jaringan teroris, atau kriminalitas biasa. Sebab, jika melihat senjata jenis AK yang digunakan, dia menduga bahwa pelaku sepertinya sudah sangat terlatih dan bukan kriminalitas biasa.
"Ini menjadi tantangan bagi aparat untuk menciptakan rasa aman bagi warga di mana pun, bukan hanya di Aceh," katanya.
Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Adi Mulyono menegaskan bahwa aksi penembakan yang menewaskan warga Aceh pada malam Tahun Baru 2012 tidak terkait dengan unsur politik pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) setempat.
"Saya tegaskan aksi penembakan yang terjadi selama ini sama sekali tidak mengarah untuk menganggu berlangsungnya pemilukada di Aceh," kata Adi Mulyono.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penembakan terhadap warga sipil di tiga lokasi berbeda yang menyebabkan empat pekerja dan seorang penikmat kopi tewas, sementara delapan warga lain menderita luka berat.
Pangdam Adi Mulyono mengatakan bahwa aksi tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum kelompok tertentu yang hanya memiliki kepentingan pribadi dan tidak ada kaitannya mengarah pada mengacaukan suasana pemilukada damai Aceh.
Pangdam mengakui masih ada peredaran senjata ilegal di tangan orang yang tidak benar di wilayah Aceh meskipun 227 pucuk senjata api ilegal terhitung satu tahun kepemimpinannya sudah berhasil diamankan.
"Menyangkut suasana pemilukada sampai hari ini saya pikir masih kondusif berjalan sebagaimana sudah ditetapkan. Dan, yang melakukan aksi brutal penembakan itu memiliki kepentingan lain," kata Pangdam menegaskan.
Aparat kepolisian dibantu pihak TNI terus memburu pelaku kejahatan tersebut sampai ditemukan karena diyakini kepolisian sudah mengidentifikasi para pelaku penembak brutal itu.
Lebih lanjut dikatakan, selama ini belum ada satu pun pihak melapor ataupun mengaku terancam karena maju sebagai kandidat calon pemimpin daerah pada pemilukada Aceh.
Kendati demikian, jajaran TNI berharap kelompok apa pun itu yang masih memegang senjata api ilegal segera menyerahkannya kepada aparat berwajib.
"Keberadaan senjata ilegal itu masih ada di tangan orang yang tidak benar. Oleh karena itu, kami mengimbau untuk segera menyerahkannya agar kondisi wilayah Aceh ini tetap terjaga keamanannya," pungkasnya. (zul)
"Hal ini perlu dilakukan karena memasuki tahun 2012 aksi kekerasan belum juga reda," kata Arwani kepada ANTARA News, Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan kasus penembakan 10 karyawan di Bireun NAD membuktikan kalau keamanan masih menjadi barang 'langka' di negeri ini, sekaligus semakin menambah panjang daftar 'lemah'-nya polisi menjadi pelindung masyarakat.
Selain itu, Arwani juga mendesak Polri untuk mengusut tuntas motif penembakan di Aceh, apakah terkait dengan pemilukada yang sebentar lagi digelar, jaringan teroris, atau kriminalitas biasa. Sebab, jika melihat senjata jenis AK yang digunakan, dia menduga bahwa pelaku sepertinya sudah sangat terlatih dan bukan kriminalitas biasa.
"Ini menjadi tantangan bagi aparat untuk menciptakan rasa aman bagi warga di mana pun, bukan hanya di Aceh," katanya.
Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Adi Mulyono menegaskan bahwa aksi penembakan yang menewaskan warga Aceh pada malam Tahun Baru 2012 tidak terkait dengan unsur politik pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) setempat.
"Saya tegaskan aksi penembakan yang terjadi selama ini sama sekali tidak mengarah untuk menganggu berlangsungnya pemilukada di Aceh," kata Adi Mulyono.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penembakan terhadap warga sipil di tiga lokasi berbeda yang menyebabkan empat pekerja dan seorang penikmat kopi tewas, sementara delapan warga lain menderita luka berat.
Pangdam Adi Mulyono mengatakan bahwa aksi tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum kelompok tertentu yang hanya memiliki kepentingan pribadi dan tidak ada kaitannya mengarah pada mengacaukan suasana pemilukada damai Aceh.
Pangdam mengakui masih ada peredaran senjata ilegal di tangan orang yang tidak benar di wilayah Aceh meskipun 227 pucuk senjata api ilegal terhitung satu tahun kepemimpinannya sudah berhasil diamankan.
"Menyangkut suasana pemilukada sampai hari ini saya pikir masih kondusif berjalan sebagaimana sudah ditetapkan. Dan, yang melakukan aksi brutal penembakan itu memiliki kepentingan lain," kata Pangdam menegaskan.
Aparat kepolisian dibantu pihak TNI terus memburu pelaku kejahatan tersebut sampai ditemukan karena diyakini kepolisian sudah mengidentifikasi para pelaku penembak brutal itu.
Lebih lanjut dikatakan, selama ini belum ada satu pun pihak melapor ataupun mengaku terancam karena maju sebagai kandidat calon pemimpin daerah pada pemilukada Aceh.
Kendati demikian, jajaran TNI berharap kelompok apa pun itu yang masih memegang senjata api ilegal segera menyerahkannya kepada aparat berwajib.
"Keberadaan senjata ilegal itu masih ada di tangan orang yang tidak benar. Oleh karena itu, kami mengimbau untuk segera menyerahkannya agar kondisi wilayah Aceh ini tetap terjaga keamanannya," pungkasnya. (zul)
Anggota DPR apresiasi kinerja pemerintah
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Komisi I Nuhayati Ali Assegaf memberikan apresiasi kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono atas prestasi Indonesia di bidang ekonomi.
Kenaikan peringkat Indonesia dari BBB- ke BB+ atau setara dengan investment grade oleh Fitch Ratings, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia diakui baik di mata internasional.
"Saya memberikan apresiasi dan acungan jempol kepada pemerintah SBY atas peningkatan prestasi ekonomi Indonesia dari BBB- menjadi BB+ atau setara dengan investment great. Ini prestasi kepemimpinan beliau (Yudhoyono)," kata anggota DPR RI Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, meskipun pemeritahan SBY mendapatkan tekanan dan kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari oposisi atau pihak lain, namun Presiden Yudhoyono tetap bekerja keras dan meraih presitasi.
"Dan inilah saatnya bagi masyarakat Indonesia bisa membuka mata dan menjaga apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Yudhoyono. Saat ditekan dan dikritik bisa menghasilkan prestasi, apalagi kalau didukung oleh semua pihak, tentu akan lebih berprestasi," katanya.
Ia menambahkan, apa yang telah dihasilkan oleh pemerintahan Yudhoyono tersebut, sebaiknya diteruskan oleh presiden berikutnya.
"Keberhasilan itu bukan untuk Yudhoyono semata, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ke depan, presiden berikutnya bisa mencontoh keberhasilan dan meneruskan apa yang telah dilakukan Yudhoyono. Mari sama-sama dijaga kondisi ini sehingga pertumbuhan ekonomi tetap baik dan kesejahteraan rakyat bisa tercapai," kata Nurhayati.
Ia mengakui, tahun 2012 dan 2013 adalah tahun politik, dimana akan terjadi situasi politik yang semakin memanas. Namun demikian, semua pihak diminta untuk tetap menjaga situasi dan kondisi yang sudah dicapai dengan baik.
"Tahun depan sudah masuk tahun politik, tapi elit politik tetap harus mendukung pemerintahan Yudhoyono dan tidak bicara negatif. Mari kita jaga dan lanjutkan situasi ini agar bisa suitanable dan memberikan iklim yang kondusif kepada pemerintahan sehingga semua stabil dan itu kita butuhkan," kata Nurhayati.
Indonesia, lanjutnya, adalah negara emergencing economic di Asean dan SBY berhasil menunjukan bahwa ekonomi Indonesia tidak terpengaruh sama sekali dengan krisis yang ada di luar negeri, khususnya di Uni Eropa.
"Memulai memang sulit tapi menjaga itu lebih sulit. Prestasi ini harus dijaga dan jadi tanggung jawab bersama demi kepentingan bangsa. Ini bukan pemerintah Yudhoyono saja. Presiden Yudhoyono berhasil membuktikan bahwa perekonomian kita bisa tumbuh dengan baik," ujar Nurhayati.
Kenaikan peringkat Indonesia dari BBB- ke BB+ atau setara dengan investment grade oleh Fitch Ratings, Kamis (15/12), menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia diakui baik di mata internasional. Menyikapi hal itu, pemerintah akan memanfaatkan peluang tersebut sebagai buah dari perjuangan Indonesia selama 14 tahun.
"Fitch menaikkan peringkat kita jadi investment grade. Ini sesuatu yang lepas dari kita sejak 14 tahun lalu. Tahun 1997 awal krisis dulu kita downgrade bahkan pernah default. Setelah itulah kita berjuang dan bekerja keras bagi ekonomi kita dan kalau ekonomi kita makin baik," kata Presiden Yudhoyono.
Hal yang membuat presiden Yudhoyono bisa berbangga adalah prestasi yang diperoleh Indonesia itu diraih di saat negara-negara maju mengalami krisis ekonomi.
"Terjadinya krisis di sejumlah negara, banyak negara yang diturunkan justru peringkatnya. AS sendiri, lalu negara-negara Eropa. Bahkan saya ikuti berita internasional ada enam bank bertaraf global yang diturungkan peringkatnya. Oleh karena itu kita justru bersyukur dan gembira kita justru mendapat kenaikan pangkat," pungkas SBY.
Kenaikan peringkat Indonesia dari BBB- ke BB+ atau setara dengan investment grade oleh Fitch Ratings, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia diakui baik di mata internasional.
"Saya memberikan apresiasi dan acungan jempol kepada pemerintah SBY atas peningkatan prestasi ekonomi Indonesia dari BBB- menjadi BB+ atau setara dengan investment great. Ini prestasi kepemimpinan beliau (Yudhoyono)," kata anggota DPR RI Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, meskipun pemeritahan SBY mendapatkan tekanan dan kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari oposisi atau pihak lain, namun Presiden Yudhoyono tetap bekerja keras dan meraih presitasi.
"Dan inilah saatnya bagi masyarakat Indonesia bisa membuka mata dan menjaga apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Yudhoyono. Saat ditekan dan dikritik bisa menghasilkan prestasi, apalagi kalau didukung oleh semua pihak, tentu akan lebih berprestasi," katanya.
Ia menambahkan, apa yang telah dihasilkan oleh pemerintahan Yudhoyono tersebut, sebaiknya diteruskan oleh presiden berikutnya.
"Keberhasilan itu bukan untuk Yudhoyono semata, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ke depan, presiden berikutnya bisa mencontoh keberhasilan dan meneruskan apa yang telah dilakukan Yudhoyono. Mari sama-sama dijaga kondisi ini sehingga pertumbuhan ekonomi tetap baik dan kesejahteraan rakyat bisa tercapai," kata Nurhayati.
Ia mengakui, tahun 2012 dan 2013 adalah tahun politik, dimana akan terjadi situasi politik yang semakin memanas. Namun demikian, semua pihak diminta untuk tetap menjaga situasi dan kondisi yang sudah dicapai dengan baik.
"Tahun depan sudah masuk tahun politik, tapi elit politik tetap harus mendukung pemerintahan Yudhoyono dan tidak bicara negatif. Mari kita jaga dan lanjutkan situasi ini agar bisa suitanable dan memberikan iklim yang kondusif kepada pemerintahan sehingga semua stabil dan itu kita butuhkan," kata Nurhayati.
Indonesia, lanjutnya, adalah negara emergencing economic di Asean dan SBY berhasil menunjukan bahwa ekonomi Indonesia tidak terpengaruh sama sekali dengan krisis yang ada di luar negeri, khususnya di Uni Eropa.
"Memulai memang sulit tapi menjaga itu lebih sulit. Prestasi ini harus dijaga dan jadi tanggung jawab bersama demi kepentingan bangsa. Ini bukan pemerintah Yudhoyono saja. Presiden Yudhoyono berhasil membuktikan bahwa perekonomian kita bisa tumbuh dengan baik," ujar Nurhayati.
Kenaikan peringkat Indonesia dari BBB- ke BB+ atau setara dengan investment grade oleh Fitch Ratings, Kamis (15/12), menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia diakui baik di mata internasional. Menyikapi hal itu, pemerintah akan memanfaatkan peluang tersebut sebagai buah dari perjuangan Indonesia selama 14 tahun.
"Fitch menaikkan peringkat kita jadi investment grade. Ini sesuatu yang lepas dari kita sejak 14 tahun lalu. Tahun 1997 awal krisis dulu kita downgrade bahkan pernah default. Setelah itulah kita berjuang dan bekerja keras bagi ekonomi kita dan kalau ekonomi kita makin baik," kata Presiden Yudhoyono.
Hal yang membuat presiden Yudhoyono bisa berbangga adalah prestasi yang diperoleh Indonesia itu diraih di saat negara-negara maju mengalami krisis ekonomi.
"Terjadinya krisis di sejumlah negara, banyak negara yang diturunkan justru peringkatnya. AS sendiri, lalu negara-negara Eropa. Bahkan saya ikuti berita internasional ada enam bank bertaraf global yang diturungkan peringkatnya. Oleh karena itu kita justru bersyukur dan gembira kita justru mendapat kenaikan pangkat," pungkas SBY.
SI dukung Pemerintahan SBY hingga 2014
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) mendukung pemerintahan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono sampai selesainya masa baktinya pada tahun 2014.
Ketua Umum PP SI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan hal itu dalam keterangan tertulisnya tentang Refleksi 2011 dan Proyeksi 2012 Kaum Syarikat Islam di Jakarta, Selasa.
Rahardjo menegaskan, SI sangat tidak tidak setuju dan menolak usaha-usaha yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah secara inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi.
Kaum SI, katanya, menghargai kebijaksanaan Presiden SBY yang memberikan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, namun SI berpandangan aparat tersebut harus diawasi dengan ketat dan tegas sehingga fungsi penegakan hukum yang tidak tebang pilih mendapat apresiasi di mata masyarakat dan pandangan dunia internasional.
"Pimpinan KPK yang baru juga kami minta untuk tidak takut kepada siapa saja, kaum SI akan mendukung setiap tindakan KPK yang dilandasi kejujuran, kebenaran dan keadilan. KPK harus benar-benar independen," kata Rahardjo.
Syarikat Islam, sebuah ormas Islam yang berdiri pada tahun 1905, yang didahului lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI), dan saat ini terus melakukan pembenahan diri secara internal. Setidaknya, menurut Rahardjo, saat ini terdapat lima juta kartu tanda anggota SI sudah dibagikan kepada anggota dan kader organisasi itu di seluruh Indonesia.
Dari sisi pembangunan ekonomi, SI berpendapat pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dengan kekuatan bangsa sendiri utamanya di sektor pertanian dan kelautan yang merupakan potensi terbesar bangsa.
Sementara dari sisi pembangunan politik, kaum SI meminta DPR untuk berbuat hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok, inidividu atau partainya untuk mengangkat kembali citra DPR di mata rakyat yang diwakilinya, yang kini dinilai terpuruk.
Dikatakan, Pemilu 2014 harus benar-benar rahasia, jujur dan adil; tidak ada lagi permainan suara dan uang, termasuk jual beli suara.
Mengenai demokrasi, Rahardjo juga menyampaikan kaum SI dapat memahami perubahan iklim kebangsaan menuju alam demokrasi yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia, dan bukan demokrasi liberal. Demokrasi Indonesia, begitu Rahardjo, harus sesuai harkat hidup bangsa Indonesia, yang mengedepankan penataan akhlak luhur bangsa dengan mengajak keterlibatan elemen bangsa dalam memperkuat NKRI.(*)
Ketua Umum PP SI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan hal itu dalam keterangan tertulisnya tentang Refleksi 2011 dan Proyeksi 2012 Kaum Syarikat Islam di Jakarta, Selasa.
Rahardjo menegaskan, SI sangat tidak tidak setuju dan menolak usaha-usaha yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah secara inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi.
Kaum SI, katanya, menghargai kebijaksanaan Presiden SBY yang memberikan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, namun SI berpandangan aparat tersebut harus diawasi dengan ketat dan tegas sehingga fungsi penegakan hukum yang tidak tebang pilih mendapat apresiasi di mata masyarakat dan pandangan dunia internasional.
"Pimpinan KPK yang baru juga kami minta untuk tidak takut kepada siapa saja, kaum SI akan mendukung setiap tindakan KPK yang dilandasi kejujuran, kebenaran dan keadilan. KPK harus benar-benar independen," kata Rahardjo.
Syarikat Islam, sebuah ormas Islam yang berdiri pada tahun 1905, yang didahului lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI), dan saat ini terus melakukan pembenahan diri secara internal. Setidaknya, menurut Rahardjo, saat ini terdapat lima juta kartu tanda anggota SI sudah dibagikan kepada anggota dan kader organisasi itu di seluruh Indonesia.
Dari sisi pembangunan ekonomi, SI berpendapat pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dengan kekuatan bangsa sendiri utamanya di sektor pertanian dan kelautan yang merupakan potensi terbesar bangsa.
Sementara dari sisi pembangunan politik, kaum SI meminta DPR untuk berbuat hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok, inidividu atau partainya untuk mengangkat kembali citra DPR di mata rakyat yang diwakilinya, yang kini dinilai terpuruk.
Dikatakan, Pemilu 2014 harus benar-benar rahasia, jujur dan adil; tidak ada lagi permainan suara dan uang, termasuk jual beli suara.
Mengenai demokrasi, Rahardjo juga menyampaikan kaum SI dapat memahami perubahan iklim kebangsaan menuju alam demokrasi yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia, dan bukan demokrasi liberal. Demokrasi Indonesia, begitu Rahardjo, harus sesuai harkat hidup bangsa Indonesia, yang mengedepankan penataan akhlak luhur bangsa dengan mengajak keterlibatan elemen bangsa dalam memperkuat NKRI.(*)
Golkar Bertekad Geser Dominasi PDIP di Bali
VIVAnews - Pengurus DPP dan DPD Partai Golkar se-Indonesia merayakan tahun baru 2012 di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu, Golkar meneguhkan jika tahun 2012 adalah tahun untuk berkarya.
Setidaknya hal itu yang diungkapkan Ketua DPD Golkar Bali, Ketut Sudikerta dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Selasa 3 Januari 2012. Sudikerta mengaku sudah menyiapkan jurus jitu mengejawantahkan tahun berkarya itu di Bali.
Apalagi, tahun ini, Bali disibukkan dengan hiruk pikuk pilkada Kabupaten Buleleng, persiapan pilkada Kabupaten Gianyar, dan pemilihan Gubernur di awal 2013.
"Jadi, kami sudah menyiapkan beberapa langkah kekaryaan untuk menyambut tahun politik di Bali," kata Sudikerta.
Golkar Bali, dia melanjutkan, akan memfokuskan pada kerja-kerja yang berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak, minimal untuk masyarakat Bali. Salah satu yang utama adalah membangun infrastruktur. Hal itu bisa dilakukan dengan memberi bantuan terhadap akses jalan yang sangat vital bagi masyarakat Bali.
Selanjutnya, urai wakil bupati Kabupaten Badung ini, kekaryaan itu juga akan diejawantahkan melalui pemberian bantuan kepada tempat-tempat peribadatan yang membutuhkan. "Seluruh kader tentu saja akan dikerahkan dan fokus pada hal tersebut," ucap dia.
Tak hanya itu, Golkar juga mengaku menyiapkan kerja-kerja di bidang sosial. Salah satunya disiapkan melalui kesiapsiagaan partai jika tejadi bencana alam. "Ini untuk semakin menyolidkan kader dan membangun suasana kegotong-royongan. Kami ingin bekerja nyata," ujar Sudikerta.
Dengan kerja nyata kekaryaan, kata Sudikerta, ia optimistis Golkar mampu mendulang suara optimal di Bali yang selama ini didominasi PDIP. "Obsesi dan tujuan semua orang pasti punya. Dan, tak ada yang tak mungkin sepanjang kami bekerja untuk rakyat," kata dia.
Beda Golkar dengan Partai Demokrat. Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, mengaku tahun 2012 merupakan tahun di mana Partai Demokrat harus melakukan konsolidasi kultural. Maksudnya, Demokrat Bali ingin lebih membumikan partai asuhan Susilo Bambang Yudhoyono itu kepada publik Bali.
"Setelah kami bertubi-tubi mendapat cobaan, kami ingin membuktikan jika Demokrat tetap eksis. Maka, diperlukan konsolidasi kultural," ujarnya kepada VIVAnews.com.
Pun dengan PDIP. Partai asuhan Megawati Soekarnoputri itu memiliki resolusi di tahun 2012. "Kami ingin mempertahankan suara di Bali," kata Ketua DPD PDIP Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi. (Laporan: Bobby Andalan l Bali, art)
Setidaknya hal itu yang diungkapkan Ketua DPD Golkar Bali, Ketut Sudikerta dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Selasa 3 Januari 2012. Sudikerta mengaku sudah menyiapkan jurus jitu mengejawantahkan tahun berkarya itu di Bali.
Apalagi, tahun ini, Bali disibukkan dengan hiruk pikuk pilkada Kabupaten Buleleng, persiapan pilkada Kabupaten Gianyar, dan pemilihan Gubernur di awal 2013.
"Jadi, kami sudah menyiapkan beberapa langkah kekaryaan untuk menyambut tahun politik di Bali," kata Sudikerta.
Golkar Bali, dia melanjutkan, akan memfokuskan pada kerja-kerja yang berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak, minimal untuk masyarakat Bali. Salah satu yang utama adalah membangun infrastruktur. Hal itu bisa dilakukan dengan memberi bantuan terhadap akses jalan yang sangat vital bagi masyarakat Bali.
Selanjutnya, urai wakil bupati Kabupaten Badung ini, kekaryaan itu juga akan diejawantahkan melalui pemberian bantuan kepada tempat-tempat peribadatan yang membutuhkan. "Seluruh kader tentu saja akan dikerahkan dan fokus pada hal tersebut," ucap dia.
Tak hanya itu, Golkar juga mengaku menyiapkan kerja-kerja di bidang sosial. Salah satunya disiapkan melalui kesiapsiagaan partai jika tejadi bencana alam. "Ini untuk semakin menyolidkan kader dan membangun suasana kegotong-royongan. Kami ingin bekerja nyata," ujar Sudikerta.
Dengan kerja nyata kekaryaan, kata Sudikerta, ia optimistis Golkar mampu mendulang suara optimal di Bali yang selama ini didominasi PDIP. "Obsesi dan tujuan semua orang pasti punya. Dan, tak ada yang tak mungkin sepanjang kami bekerja untuk rakyat," kata dia.
Beda Golkar dengan Partai Demokrat. Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, mengaku tahun 2012 merupakan tahun di mana Partai Demokrat harus melakukan konsolidasi kultural. Maksudnya, Demokrat Bali ingin lebih membumikan partai asuhan Susilo Bambang Yudhoyono itu kepada publik Bali.
"Setelah kami bertubi-tubi mendapat cobaan, kami ingin membuktikan jika Demokrat tetap eksis. Maka, diperlukan konsolidasi kultural," ujarnya kepada VIVAnews.com.
Pun dengan PDIP. Partai asuhan Megawati Soekarnoputri itu memiliki resolusi di tahun 2012. "Kami ingin mempertahankan suara di Bali," kata Ketua DPD PDIP Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi. (Laporan: Bobby Andalan l Bali, art)
Senin, 02 Januari 2012
PDIP: Setgab Gerombolan Koalisi Yang Seolah-olah
INILAH.COM, Jakarta - Sekretariat gabungan (Setgab) dinilai hanya sebagai sandiwara belaka untuk mengelabui bahwa partai koalisi berjalan dengan baik. Namun, nyatanya Setgab itu sendiri secara jelas tidak berfungsi dan justru hanya memperkeruh antara partai koalisi.
Politisi senior PDIP Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Setgab tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurutnya, Setgab yang dibentuk oleh Partai koalisi yang tergabung ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hanya sandiwara belaka.
"Setgab itu memang sudah tidak jelas. Setgab hanya gerombolan koalisi yang seolah-olah saja," kata Ganjar kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Dijelaskannya, Setgab bukan menjadi tolak ukur untuk menilai roda pemerintahan dalam KIB II dapat berjalan dengan baik. Justru, lanjut anggota Komisi II DPR itu, dengan adanya Setgab justru semakin memperjelas bahwa partai koalisi tidak kompak.
"Kalau ukurannya Setgab memang tidak pernah jelas, terbukti dalam setiap pengambilan keputusan Setgab tidak berfungsi. Demokrat hanya didukung oleh PKB dan PAN saja," jelasnya. [mar]
Politisi senior PDIP Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Setgab tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurutnya, Setgab yang dibentuk oleh Partai koalisi yang tergabung ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hanya sandiwara belaka.
"Setgab itu memang sudah tidak jelas. Setgab hanya gerombolan koalisi yang seolah-olah saja," kata Ganjar kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Dijelaskannya, Setgab bukan menjadi tolak ukur untuk menilai roda pemerintahan dalam KIB II dapat berjalan dengan baik. Justru, lanjut anggota Komisi II DPR itu, dengan adanya Setgab justru semakin memperjelas bahwa partai koalisi tidak kompak.
"Kalau ukurannya Setgab memang tidak pernah jelas, terbukti dalam setiap pengambilan keputusan Setgab tidak berfungsi. Demokrat hanya didukung oleh PKB dan PAN saja," jelasnya. [mar]
Tahun 2012 Persoalan Hukum Redam Kekisruhan Politik
NILAH.COM, Jakarta - Memasuki tahun 2012 banyak kalangan baik itu politisi maupun pengamat khawatir akan kekisruhan sistem politik di tanah air. Namun, ada yang terpenting yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu penegakkan hukum.
Politisi senior PDIP, Ganjar Pranowo menilai bahwa maraknya tindak kekerasan di tanah air semakin menunjukkan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Menurutnya, persoalan hukum harus menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2012 ini.
"Isu penegakkan hukum masih jalan di tempat. Soal penegakkan hukum akan menjadi persoalan terpenting ditahun 2012," kata Ganjar ketika dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Penegakkan hukum, kata Ganjar, masih jauh dari harapan masyarakat. Oleh sebab itu, lanjutnya, sudah saatnya pemerintah perlu membenahi sitem penegakkan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang saat ini terjadi, tindak kekerasan serta pelanggaran HAM kerap terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Penegakkan hukum sudah sangat tidak jelas, konflik agraria, tindak kekerasan dimana-mana. Saya kira pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian secara khusus terhadap hukum kita," jelasnya. [mar]
Politisi senior PDIP, Ganjar Pranowo menilai bahwa maraknya tindak kekerasan di tanah air semakin menunjukkan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Menurutnya, persoalan hukum harus menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2012 ini.
"Isu penegakkan hukum masih jalan di tempat. Soal penegakkan hukum akan menjadi persoalan terpenting ditahun 2012," kata Ganjar ketika dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Penegakkan hukum, kata Ganjar, masih jauh dari harapan masyarakat. Oleh sebab itu, lanjutnya, sudah saatnya pemerintah perlu membenahi sitem penegakkan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang saat ini terjadi, tindak kekerasan serta pelanggaran HAM kerap terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Penegakkan hukum sudah sangat tidak jelas, konflik agraria, tindak kekerasan dimana-mana. Saya kira pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian secara khusus terhadap hukum kita," jelasnya. [mar]
PKS Acungkan Jempol Untuk Dahlan Iskan
NILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) acungkan jempol untuk gaya kepemimpinan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dahlan dinilai dapat memenuhi kriteria untuk memimpin Indonesia.
Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, kepemimpinan Dahlan patut dijadikan teladan. Menurutnya, mantan dirut PLN itu pekerja keras yang konkret.
"Beliau memenuhi harapan Indonesia, yang memang cukup teruji. Beliau adalah pekerja yang konkret, tidak hanya ngomong kosong melainkan sedikit bicara banyak bekerja," kata HNW kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Dijelaskannya, dari segi pengalaman Dahlan sudah cukup teruji. Dari mulai pengalaman organisasi, birokrasi, maupun dari segi bidang informasi. Lebih jauh ia mengatakan, pimpinan media Jawa Pos group itu cukup sederhana dan tidak memiliki masalah hukum.
"Dari birokrasi dia baik, dari perjalanan beliau sangat bagus, dari informasi beliau sangat baik. Bahkan beliau tidak memiliki kasus hukum, jadi saya kira beliau cukup diacungkan jempol," lanjutnya.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah PKS akan mengusung Dahlan untuk maju sebagai Capres 2014? HNW enggan memberikan jawaban. Ia hanya meminta agar Dahlan tetap waspada agar tidak terpengaruh oleh sistem politik di tanah air. Selain itu, ia juga berharap agar Dahlan untuk fokus terhadap kinerjanya sebagai Menteri BUMN.
"Beliau memang harus waspada, karena banyak yang menyebutkan namanya untuk Capres dan juga pasti ada yang mengganjal. Saya harap agar fokus bekerja saja sebagai menteri," demikian HNW. [mar]
Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, kepemimpinan Dahlan patut dijadikan teladan. Menurutnya, mantan dirut PLN itu pekerja keras yang konkret.
"Beliau memenuhi harapan Indonesia, yang memang cukup teruji. Beliau adalah pekerja yang konkret, tidak hanya ngomong kosong melainkan sedikit bicara banyak bekerja," kata HNW kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (2/1/2012).
Dijelaskannya, dari segi pengalaman Dahlan sudah cukup teruji. Dari mulai pengalaman organisasi, birokrasi, maupun dari segi bidang informasi. Lebih jauh ia mengatakan, pimpinan media Jawa Pos group itu cukup sederhana dan tidak memiliki masalah hukum.
"Dari birokrasi dia baik, dari perjalanan beliau sangat bagus, dari informasi beliau sangat baik. Bahkan beliau tidak memiliki kasus hukum, jadi saya kira beliau cukup diacungkan jempol," lanjutnya.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah PKS akan mengusung Dahlan untuk maju sebagai Capres 2014? HNW enggan memberikan jawaban. Ia hanya meminta agar Dahlan tetap waspada agar tidak terpengaruh oleh sistem politik di tanah air. Selain itu, ia juga berharap agar Dahlan untuk fokus terhadap kinerjanya sebagai Menteri BUMN.
"Beliau memang harus waspada, karena banyak yang menyebutkan namanya untuk Capres dan juga pasti ada yang mengganjal. Saya harap agar fokus bekerja saja sebagai menteri," demikian HNW. [mar]
Minggu, 01 Januari 2012
Inilah Ramalan Politik tentang 11 Calon Presiden
RMOL. Pembicaraan mengenai Capres selalu menarik. Termasuk soal bagaimana nasib para tokoh yang digadang-gadang jadi Capres di Pilpres nanti di tahun ini.
Saat ini setidaknya ada 11 tokoh yang digadang-gadang nyapres. Mereka adalah Aburizal Bakrie alias Ical, Anas Urbaningrum, Jusuf Kalla alias JK, Hatta Rajasa, Ani Yudhoyono, Mahfud MD, Sri Mulyani, Megawati, Pramono Edi Wibowo, Prabowo Subianto, dan Wiranto.
Paranormal Ki Gendeng Pamungkas mencoba menerawang nasib 11 tokoh itu, baik berkaitan dengan karier politik, bulan baik dan bulan buruk, jodoh atau pasangan politik, dan juga mengenai kondisi keuangan tokoh-tokoh tadi.
Untuk Ical, Ki Gendeng bilang, sepanjang 2012 kariernya tidak akan berkembang. Bahkan, popularitasnya juga cenderung turun karena kasus Lumpur Lapindo akan kembali mencuat.
"Untuk keuangannya juga cenderung turun karena tersedot dengan bias politiknya yang tinggi," kata Ki Gendeng. Soal jodoh atau pasangan politik Ical, Ki Gendeng tidak bisa melihatnya.
Di 2012 ini, lanjut Ki Gendeng, Ical memiliki dua bulan buruk, yaitu Juli dan Agustus. "Ical bahkan akan jatuh sakit di bulan ini," katanya yakin.
Untuk Anas, Ki Gendeng memprediksi nasibnya tidak lebih baik dari Ical. Bahkan, tekanan kasus hukum untuk Anas sepanjang 2012 akan semakin tinggi. Soal pasangan, jodoh Anas juga belum terlihat jelas. Namun soal keuangan, kekayaan Anas akan makin melambung.
"Para penyumbang untuk dia dan Demokrat akan semakin banyak," kata Ki Gendeng.
Ki Gendeng mengingatkan Anas untuk hati-hati di bulan Juni dan Juli. Anas juga harus hati-hati saat melakukan perjalanan darat ke daerah Kalimantan. "Ada bahaya mengintai di sana. Kalau tidak hati-hati, Anas bisa kecelakaan."
Untuk JK, kata Ki Gendeng, karier politiknya akan stag. JK hanya akan sibuk di PMI.
“Untuk politik praktis, tidak akan ada gerakan yang melambung,” katanya. Ki Gendeng juga memprediksi, JK akan jatuh sakit April dan Oktober. Bukan karena kecelakaan atau tekanan, tapi lebih karena faktor usia. “Tapi sakitnya cuma biasa.”
Untuk harta, Ki Gendeng yakin JK tidak mengalami kendala. Sebab, JK memiliki banyak usaha, sehingga bisa saling sokong. “Untuk jodoh, saya tidak melihat sama sekali. Bagaimana mau ada jodoh, JK tidak akan bisa nyampres lagi,” terangnya.
Untuk Hatta, Ki Gendeng meramal nasibnya datar-datar saja. Tidak akan ada perubahan dukungan. Bahkan partainya cenderung akan turun di mata masyarakat. “Perjalanannya untuk jadi Capres akan semakin berat,” katanya. Untuk keuangan, Hatta mengalami kenaikan. Tapi hanya sedikit. Hatta sedikit punya keuntungan, sebab dia tidak punya bulan nahas. “Semua akan berjalan biasa saja,” kata Ki Gendeng.
Soal jodoh, Ki Gendeng tidak melihat bakal ada pasangan. Meski saat ini PAN sedang gencar merayu berbagai pihak, tapi melihat kondisi Hatta suka pura-pura, tidak akan ada yang berminat.
Mengenai Ani Yudhoyono, Ki Gendeng meramal, kesehatan Ibu Negara itu akan kembali terganggu di akhir-akhir tahun. “Bukan saja Ibu Ani, SBY juga kesehatannya akan terganggu. Sebab, masalah di 2012 akan semakin berat,” tuturnya.
Mengenai kansnya jadi Capres, lanjut Ki Ageng, Ani akan sangat sulit. Orang-orang yang selama ini mendorongnya buat Capres 2014 akan semakin berkurang. Sebab, di tahun ini orang-orang lebih banyak mementingkan diri sendiri daripada loyalitasnya.
“Tapi untuk keuangan, dia akan semakin kaya. Orang yang nyumbang kepadanya akan semakin banyak, sebab ingin dijadikan anak emas,” terang Ki Gendeng.
Nasib tragis akan menghantam Mahfud MD. Ki Gendeng memprediksi, Mahfud bakal turun dari jabatannya sebagai Ketua MK. Soal wacana pencapresannya juga akan padam. “Soalnya, dia itu plintat-plintut,” sebut Ki Gendeng.
Sri Mulyani yang saat ini banyak dilirik partai juga tidak akan berkembang. Selain nggak punya partai sendiri, gerakan penolakan Sri Mulyani mengenai kasus Century juga bakal besar. “Dia memang ada di Amerika. Tapi, dia tetap akan banyak didemo,” kata Ki Gendeng.
Keuangan Sri Mulyani juga akan melorot. Soalnya, dia bakal diporotin orang-orang yang mengaku mau mencalonkannya, tapi sebenarnya orang-orang itu hanya ingin ambil uang Sri Mulyani.
Untuk Megawati, Ki Gendeng memprediksi, dia tidak bakal berkembang sama sekali. Masyarakat yang simpati kepadanya akan semakin berkurang. Masyarakat akan beralih cari tokoh lain yang potensial.
“Tapi untuk keuangan, Mega akan semakin kaya. Orang yang berlindung di balik namanya tetap akan menyumbang banyak,” kata Ki Gendeng. Untuk kesehatan, Megawati tidak mengalami kendala. Tapi suaminya, Taufik Kiemas, akan kembali mengalami masalah dan harus dirawat di RS.
Prabowo bakal bernasib lebih sial. Menurut Ki Gendeng, dia akan makin miskin karena hartanya banyak digunakan untuk kampanye dan biaya politik, tapi namanya di masyarakat tidak akan naik. “Nama dia bahkan akan turun drastis,” kata Ki Gendeng.
Untuk Pramono Ehdie Wibisono, Ki Gendeng memprediksi adik ipar SBY ini akan bernasih sama dengan Mahfud MD. Pramono bakal turun dari jabatannya sebagai Kasad TNI, namun tidak bisa naik jadi Panglima.
“Akan ada banyak masalah di 2012 ini. Pramono memang tidak punya masalah. Tapi, dengan gejolak yang terjadi, dia bisa jadi korban,” tutur Ki Gendeng.
Sementara Wiranto namanya akan semakin tenggelam. Selain semakin tua, Wiranto juga semakin dilupakan masyarakat. Wiranto dianggap tidak punya gerakan dan tidak punya sejarah baik.
Abah Sufi Alghazali punya pandangan berbeda mengenai Ical. Dia memperdiski suara Ical di 2012 justru akan melejit. Keuangan Ical juga akan semakin kuat. Para penguasa kelas kakap akan makin banyak yang menyumbang kepadanya. “Sementara Anas Urbaningrum akan sial. Kalau tidak hanya mengandalkan ilmu politik dia akan jatuh. Jika ingin berkuasa di Indonesia, mistis harus jadi kekuatan pendampingnya,” kata Abah Sufi.
Jika mengabaikan dunia mistis, sambung Abah Sufi, Anas juga bakal celaka bahkan bisa ditangkap KPK. Sekarang-serangan gaib dari berbagai pihak akan semakin gencar.
“Demokrat akan punya tokoh baru, tapi namanya masih gaib,” katanya. [zul]
Saat ini setidaknya ada 11 tokoh yang digadang-gadang nyapres. Mereka adalah Aburizal Bakrie alias Ical, Anas Urbaningrum, Jusuf Kalla alias JK, Hatta Rajasa, Ani Yudhoyono, Mahfud MD, Sri Mulyani, Megawati, Pramono Edi Wibowo, Prabowo Subianto, dan Wiranto.
Paranormal Ki Gendeng Pamungkas mencoba menerawang nasib 11 tokoh itu, baik berkaitan dengan karier politik, bulan baik dan bulan buruk, jodoh atau pasangan politik, dan juga mengenai kondisi keuangan tokoh-tokoh tadi.
Untuk Ical, Ki Gendeng bilang, sepanjang 2012 kariernya tidak akan berkembang. Bahkan, popularitasnya juga cenderung turun karena kasus Lumpur Lapindo akan kembali mencuat.
"Untuk keuangannya juga cenderung turun karena tersedot dengan bias politiknya yang tinggi," kata Ki Gendeng. Soal jodoh atau pasangan politik Ical, Ki Gendeng tidak bisa melihatnya.
Di 2012 ini, lanjut Ki Gendeng, Ical memiliki dua bulan buruk, yaitu Juli dan Agustus. "Ical bahkan akan jatuh sakit di bulan ini," katanya yakin.
Untuk Anas, Ki Gendeng memprediksi nasibnya tidak lebih baik dari Ical. Bahkan, tekanan kasus hukum untuk Anas sepanjang 2012 akan semakin tinggi. Soal pasangan, jodoh Anas juga belum terlihat jelas. Namun soal keuangan, kekayaan Anas akan makin melambung.
"Para penyumbang untuk dia dan Demokrat akan semakin banyak," kata Ki Gendeng.
Ki Gendeng mengingatkan Anas untuk hati-hati di bulan Juni dan Juli. Anas juga harus hati-hati saat melakukan perjalanan darat ke daerah Kalimantan. "Ada bahaya mengintai di sana. Kalau tidak hati-hati, Anas bisa kecelakaan."
Untuk JK, kata Ki Gendeng, karier politiknya akan stag. JK hanya akan sibuk di PMI.
“Untuk politik praktis, tidak akan ada gerakan yang melambung,” katanya. Ki Gendeng juga memprediksi, JK akan jatuh sakit April dan Oktober. Bukan karena kecelakaan atau tekanan, tapi lebih karena faktor usia. “Tapi sakitnya cuma biasa.”
Untuk harta, Ki Gendeng yakin JK tidak mengalami kendala. Sebab, JK memiliki banyak usaha, sehingga bisa saling sokong. “Untuk jodoh, saya tidak melihat sama sekali. Bagaimana mau ada jodoh, JK tidak akan bisa nyampres lagi,” terangnya.
Untuk Hatta, Ki Gendeng meramal nasibnya datar-datar saja. Tidak akan ada perubahan dukungan. Bahkan partainya cenderung akan turun di mata masyarakat. “Perjalanannya untuk jadi Capres akan semakin berat,” katanya. Untuk keuangan, Hatta mengalami kenaikan. Tapi hanya sedikit. Hatta sedikit punya keuntungan, sebab dia tidak punya bulan nahas. “Semua akan berjalan biasa saja,” kata Ki Gendeng.
Soal jodoh, Ki Gendeng tidak melihat bakal ada pasangan. Meski saat ini PAN sedang gencar merayu berbagai pihak, tapi melihat kondisi Hatta suka pura-pura, tidak akan ada yang berminat.
Mengenai Ani Yudhoyono, Ki Gendeng meramal, kesehatan Ibu Negara itu akan kembali terganggu di akhir-akhir tahun. “Bukan saja Ibu Ani, SBY juga kesehatannya akan terganggu. Sebab, masalah di 2012 akan semakin berat,” tuturnya.
Mengenai kansnya jadi Capres, lanjut Ki Ageng, Ani akan sangat sulit. Orang-orang yang selama ini mendorongnya buat Capres 2014 akan semakin berkurang. Sebab, di tahun ini orang-orang lebih banyak mementingkan diri sendiri daripada loyalitasnya.
“Tapi untuk keuangan, dia akan semakin kaya. Orang yang nyumbang kepadanya akan semakin banyak, sebab ingin dijadikan anak emas,” terang Ki Gendeng.
Nasib tragis akan menghantam Mahfud MD. Ki Gendeng memprediksi, Mahfud bakal turun dari jabatannya sebagai Ketua MK. Soal wacana pencapresannya juga akan padam. “Soalnya, dia itu plintat-plintut,” sebut Ki Gendeng.
Sri Mulyani yang saat ini banyak dilirik partai juga tidak akan berkembang. Selain nggak punya partai sendiri, gerakan penolakan Sri Mulyani mengenai kasus Century juga bakal besar. “Dia memang ada di Amerika. Tapi, dia tetap akan banyak didemo,” kata Ki Gendeng.
Keuangan Sri Mulyani juga akan melorot. Soalnya, dia bakal diporotin orang-orang yang mengaku mau mencalonkannya, tapi sebenarnya orang-orang itu hanya ingin ambil uang Sri Mulyani.
Untuk Megawati, Ki Gendeng memprediksi, dia tidak bakal berkembang sama sekali. Masyarakat yang simpati kepadanya akan semakin berkurang. Masyarakat akan beralih cari tokoh lain yang potensial.
“Tapi untuk keuangan, Mega akan semakin kaya. Orang yang berlindung di balik namanya tetap akan menyumbang banyak,” kata Ki Gendeng. Untuk kesehatan, Megawati tidak mengalami kendala. Tapi suaminya, Taufik Kiemas, akan kembali mengalami masalah dan harus dirawat di RS.
Prabowo bakal bernasib lebih sial. Menurut Ki Gendeng, dia akan makin miskin karena hartanya banyak digunakan untuk kampanye dan biaya politik, tapi namanya di masyarakat tidak akan naik. “Nama dia bahkan akan turun drastis,” kata Ki Gendeng.
Untuk Pramono Ehdie Wibisono, Ki Gendeng memprediksi adik ipar SBY ini akan bernasih sama dengan Mahfud MD. Pramono bakal turun dari jabatannya sebagai Kasad TNI, namun tidak bisa naik jadi Panglima.
“Akan ada banyak masalah di 2012 ini. Pramono memang tidak punya masalah. Tapi, dengan gejolak yang terjadi, dia bisa jadi korban,” tutur Ki Gendeng.
Sementara Wiranto namanya akan semakin tenggelam. Selain semakin tua, Wiranto juga semakin dilupakan masyarakat. Wiranto dianggap tidak punya gerakan dan tidak punya sejarah baik.
Abah Sufi Alghazali punya pandangan berbeda mengenai Ical. Dia memperdiski suara Ical di 2012 justru akan melejit. Keuangan Ical juga akan semakin kuat. Para penguasa kelas kakap akan makin banyak yang menyumbang kepadanya. “Sementara Anas Urbaningrum akan sial. Kalau tidak hanya mengandalkan ilmu politik dia akan jatuh. Jika ingin berkuasa di Indonesia, mistis harus jadi kekuatan pendampingnya,” kata Abah Sufi.
Jika mengabaikan dunia mistis, sambung Abah Sufi, Anas juga bakal celaka bahkan bisa ditangkap KPK. Sekarang-serangan gaib dari berbagai pihak akan semakin gencar.
“Demokrat akan punya tokoh baru, tapi namanya masih gaib,” katanya. [zul]
PDIP: Apa Aksi Inpres Berantas Korupsi 'II'?
VIVAnews - Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Yang perlu dipertanyakan, siapa komandan pemberantasan korupsi?
"Belum ada kejelasan lembaga mana yang menjadi komandan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Kejaksaan Agung," kata Eva Kusuma Sundari kepada VIVAnews.com, Jumat 30 Desember 2011.
Menurut Eva, bila komandannya adalah KPK, maka ada persoalan tersendiri. Yakni, soal bentuk lembaga yang independen dan tidak punya kaki. Sebagai perbandingan, kata Eva, di Australia yang menjadi komandan adalah lembaga sejenis Kejaksaan Agung.
"Semua Kementerian atau Lembaga wajib mempunyai konsep pencegahan di masing-masing instansinya. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah aktif sejak perencanaan, tidak hanya mencegat di ujung," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VI ini.
Eva mengatakan, hal kedua yang menjadi perhatian selanjutnya adalah apa aksi dari pembuatan peraturan itu. Apa isinya? Bila isinya menyangkut mekanisme kerja atau guide line, penanggungjawaban masing-masing Kementerian atau Lembaga, dan mekanisme sanksi, maka itu akan sangat membantu untuk bekerja.
"Isu ketiga, jangan keroyokan. Nanti lempar-lemparan tanggung jawab. Sepatutnya ditunjuk penanggungjawab utama sebagai komandan. Usulku, penegak hukum," ujar Eva.
Seperti diketahui, inpres ini merupakan lanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. "Detailnya cukup rinci," kata Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember 2011.
Boediono berharap, Inpres yang akan efektif berlaku pada 2012 itu akan lebih baik lagi pelaksanaannya dibanding Inpres 9 tahun 2011. "Setelah saya telaah, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012 isinya sangat substantif, bukan basa-basi," kata Boediono. (umi)
"Belum ada kejelasan lembaga mana yang menjadi komandan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Kejaksaan Agung," kata Eva Kusuma Sundari kepada VIVAnews.com, Jumat 30 Desember 2011.
Menurut Eva, bila komandannya adalah KPK, maka ada persoalan tersendiri. Yakni, soal bentuk lembaga yang independen dan tidak punya kaki. Sebagai perbandingan, kata Eva, di Australia yang menjadi komandan adalah lembaga sejenis Kejaksaan Agung.
"Semua Kementerian atau Lembaga wajib mempunyai konsep pencegahan di masing-masing instansinya. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah aktif sejak perencanaan, tidak hanya mencegat di ujung," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VI ini.
Eva mengatakan, hal kedua yang menjadi perhatian selanjutnya adalah apa aksi dari pembuatan peraturan itu. Apa isinya? Bila isinya menyangkut mekanisme kerja atau guide line, penanggungjawaban masing-masing Kementerian atau Lembaga, dan mekanisme sanksi, maka itu akan sangat membantu untuk bekerja.
"Isu ketiga, jangan keroyokan. Nanti lempar-lemparan tanggung jawab. Sepatutnya ditunjuk penanggungjawab utama sebagai komandan. Usulku, penegak hukum," ujar Eva.
Seperti diketahui, inpres ini merupakan lanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. "Detailnya cukup rinci," kata Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember 2011.
Boediono berharap, Inpres yang akan efektif berlaku pada 2012 itu akan lebih baik lagi pelaksanaannya dibanding Inpres 9 tahun 2011. "Setelah saya telaah, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012 isinya sangat substantif, bukan basa-basi," kata Boediono. (umi)
Delapan Resolusi PPP untuk 2012
VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan mencatat sejumlah persoalan masih belum selesai pada 2011 ini. Fraksi PPP menyampaikan sejumlah resolusi untuk 2012 nanti.
Resolusi pertama, terkait hilangnya hak suara puluhan juta warga negara Indonesia pada pelaksanaan Pemilu 2009. FPPP meminta pemerintah merapikan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), melaksanakan pendataan dan penomoran induk kependudukan (single identity number), KTP elektronik (e-KTP), melakukan pendataan serta pemutakhiran data pemilih dan penduduk potensial pemilih.
"Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa hilangnya hak suara warga," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi dalam siaran pers, Kamis 29 Desember 2011.
Kedua, FPPP menilai peranan pemerintah masih terlalu dominan dalam struktur Panitia Seleksi KPU. Meski demikian, FPPP meminta Panitia Seleksi untuk tetap bersikap independen, imparsial dan bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat dihasilkan calon-calon Anggota KPU yang terbaik, berintegritas tinggi, tidak memihak dan dapat bekerja keras demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.
Ketiga, FPPP mendesak seluruh lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), agar menuntaskan seluruh kasus-kasus korupsi besar dan berdampak sistemik, seperti kasus mafia perpajakan, mafia pertambangan, BLBI, Bank Century, cek pelawat dan sebagainya. Untuk itu, FPPP juga meminta KPK dan PPATK dapat bekerjasama lebih erat dalam menerapkan prinsip pembuktian terbalik yang merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Keempat, FPPP prihatin kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dalam sengketa masyarakat dengan perusahaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain, seperti pada kasus Freeport, Mesuji, Bima dan lain-lain. Agar persoalan pelanggaran HAM ini dapat dituntaskan, maka FPPP meminta pemerintah segera melaksanakan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membentuk pengadilan-pengadilan HAM. "Dengan demikian, seluruh tudingan dan wacana adanya pelanggaran HAM dapat diselesaikan secara hukum dan berkeadilan."
Kelima, terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan masyarakat, FPPP meminta Polri mengedepankan fungsi pencegahan, deteksi dini dan pendekatan persuasif, termasuk dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, ustaz dan lain-lain. Setiap aparat Polri harus memahami dan menaati prosedur tetap dan siapa pun yang melanggarnya harus ditindak seadil-adilnya.
"Namun, sebagai solusi jangka panjang, FPPP juga mencermati dan mendalami wacana yang berkembang untuk menempatkan Polri berada di bawah koordinasi kementerian negara. FPPP juga sedang mempertimbangkan diskursus penempatan aparat polisi di daerah di bawah koordinasi kepala-kepala daerah," kata Arwani.
Keenam, akhir-akhir ini telah terjadi eskalasi konflik yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan dan sumberdaya alam antara masyarakat dan kaum pemilik modal yang melibatkan aparat. Terkait hal tersebut, FPPP berpendapat pemerintah belum melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam, terutama Pasal 5 dan Pasal 6 yang menegaskan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM.
"FPPP juga sedang menyiapkan konsep dan sikap terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan UU Agraria yang akan dibahas pada tahun 2012," kata Arwani.
Ketujuh, FPPP memandang perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai 6,5 persen dengan tren inflasi yang menurun. Nilai tukar cenderung stabil dan kinerja neraca pembayaran tahun 2011 mencatat surplus yang cukup besar. Kinerja perbankan juga tetap terjaga dengan penyaluran kredit yang cukup tinggi, meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Rasio kecukupan modal jauh di atas batas minimum 8 persen dan rasio kredit bermasalah berada di bawah 5 persen.
Namun, FPPP juga mencermati potensi terjadinya krisis global pada tahun 2012 tidak dapat diabaikan. Untuk itu, FPPP meminta pemerintah mewaspadai tiga hal penting berikut, pertama, berlarutnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan lambatnya pemulihan krisis Eropa yang bisa membawa dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan keuangan global.
Kedua, terjadinya perlambatan pertumbuhan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas internasional yang berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan investasi. Ketiga, krisis global bisa membawa dampak buruk terhadap upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin masih relatif besar.
Kedelapan, terhadap persoalan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, FPPP mendesak pemerintah segera merealisasikan amanat wajib belajar 9 tahun sehingga semua anak Indonesia dapat menuntaskan pendidikan SD dan SMP. FPPP juga meminta pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana belajar dan pemberian beasiswa bagi siswa-siswa miskin dan berprestasi dapat diselesaikan. (umi)
Resolusi pertama, terkait hilangnya hak suara puluhan juta warga negara Indonesia pada pelaksanaan Pemilu 2009. FPPP meminta pemerintah merapikan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), melaksanakan pendataan dan penomoran induk kependudukan (single identity number), KTP elektronik (e-KTP), melakukan pendataan serta pemutakhiran data pemilih dan penduduk potensial pemilih.
"Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa hilangnya hak suara warga," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi dalam siaran pers, Kamis 29 Desember 2011.
Kedua, FPPP menilai peranan pemerintah masih terlalu dominan dalam struktur Panitia Seleksi KPU. Meski demikian, FPPP meminta Panitia Seleksi untuk tetap bersikap independen, imparsial dan bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat dihasilkan calon-calon Anggota KPU yang terbaik, berintegritas tinggi, tidak memihak dan dapat bekerja keras demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.
Ketiga, FPPP mendesak seluruh lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), agar menuntaskan seluruh kasus-kasus korupsi besar dan berdampak sistemik, seperti kasus mafia perpajakan, mafia pertambangan, BLBI, Bank Century, cek pelawat dan sebagainya. Untuk itu, FPPP juga meminta KPK dan PPATK dapat bekerjasama lebih erat dalam menerapkan prinsip pembuktian terbalik yang merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Keempat, FPPP prihatin kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dalam sengketa masyarakat dengan perusahaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain, seperti pada kasus Freeport, Mesuji, Bima dan lain-lain. Agar persoalan pelanggaran HAM ini dapat dituntaskan, maka FPPP meminta pemerintah segera melaksanakan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membentuk pengadilan-pengadilan HAM. "Dengan demikian, seluruh tudingan dan wacana adanya pelanggaran HAM dapat diselesaikan secara hukum dan berkeadilan."
Kelima, terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan masyarakat, FPPP meminta Polri mengedepankan fungsi pencegahan, deteksi dini dan pendekatan persuasif, termasuk dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, ustaz dan lain-lain. Setiap aparat Polri harus memahami dan menaati prosedur tetap dan siapa pun yang melanggarnya harus ditindak seadil-adilnya.
"Namun, sebagai solusi jangka panjang, FPPP juga mencermati dan mendalami wacana yang berkembang untuk menempatkan Polri berada di bawah koordinasi kementerian negara. FPPP juga sedang mempertimbangkan diskursus penempatan aparat polisi di daerah di bawah koordinasi kepala-kepala daerah," kata Arwani.
Keenam, akhir-akhir ini telah terjadi eskalasi konflik yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan dan sumberdaya alam antara masyarakat dan kaum pemilik modal yang melibatkan aparat. Terkait hal tersebut, FPPP berpendapat pemerintah belum melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam, terutama Pasal 5 dan Pasal 6 yang menegaskan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM.
"FPPP juga sedang menyiapkan konsep dan sikap terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan UU Agraria yang akan dibahas pada tahun 2012," kata Arwani.
Ketujuh, FPPP memandang perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai 6,5 persen dengan tren inflasi yang menurun. Nilai tukar cenderung stabil dan kinerja neraca pembayaran tahun 2011 mencatat surplus yang cukup besar. Kinerja perbankan juga tetap terjaga dengan penyaluran kredit yang cukup tinggi, meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Rasio kecukupan modal jauh di atas batas minimum 8 persen dan rasio kredit bermasalah berada di bawah 5 persen.
Namun, FPPP juga mencermati potensi terjadinya krisis global pada tahun 2012 tidak dapat diabaikan. Untuk itu, FPPP meminta pemerintah mewaspadai tiga hal penting berikut, pertama, berlarutnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan lambatnya pemulihan krisis Eropa yang bisa membawa dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan keuangan global.
Kedua, terjadinya perlambatan pertumbuhan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas internasional yang berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan investasi. Ketiga, krisis global bisa membawa dampak buruk terhadap upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin masih relatif besar.
Kedelapan, terhadap persoalan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, FPPP mendesak pemerintah segera merealisasikan amanat wajib belajar 9 tahun sehingga semua anak Indonesia dapat menuntaskan pendidikan SD dan SMP. FPPP juga meminta pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana belajar dan pemberian beasiswa bagi siswa-siswa miskin dan berprestasi dapat diselesaikan. (umi)
PPP Pertanyakan "Ancaman" Dipo Alam
VIVAnews -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bersikap profesional dan proporsional. Ancaman Dipo Alam kepada para menteri tidak pada tempatnya. Mengenai penilaian terhadap kinerja menteri dan reshuffle merupakan kewenangan Presiden SBY.
"Pak Dipo Alam tidak perlu mengancam. Sebaiknya sesama pembantu presiden bisa berkoordinasi dengan baik, masing-masing bekerja sesuai tupoksinya," kata Muhamad Arwani Thomafi, Sekretaris FPPP, Jumat 30 Desember 2011.
Dia menambahkan, pernyataan Dipo ke publik bisa ditafsirkan ada persaingan subyektif antarmenteri. Padahal, lanjut dia, dalam konstitusi sudah jelas bahwa yang mengawasi dan berwenang penuh untuk menilai kinerja menteri adalah Presiden.
"Bukan kali ini saja Seskab membuat pernyataan yang mengejutkan dan cenderung kurang produktif. Daripada bikin kisruh, sebaiknya fokus pada tugas masing-masing yang harus diselesaikan."
Meski demikian, ia tidak merasa ancaman tersebut ditujukan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP PPP dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang diusulkan oleh PPP. “Penilaian kami menteri asal PPP cukup responsif dan kinerjanya baik," kata dia.
Sebelumnya, Dipo Alam mengajak para menteri lebih proaktif menyampaikan informasi seputar kinerja kementeriannya kepada publik melalui pers. Menurut Dipo, tidak seharusnya menteri-menteri yang merupakan pembantu Presiden justru diam ketika ditanya wartawan.
"Saya mengajak kepada Saudara-saudara sekalian, kepada para menteri dan kawan-kawan saya, itu adalah bagian dari tugas saya sebagai Sekretaris Kabinet, manajemen kabinet," kata Dipo.
"Kalau mereka tidak mau ikut berpartisipasi dalam share informasi, i'll make a note. Bukan hanya UKP4 yang bikin note. I do make a note pada rekan-rekan saya yang tidak mau sharing informasi," kata Dipo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011.
Dipo mengungkapkan, reshuffle kabinet memang sudah berlalu. Presiden sudah mengumumkan menteri-menteri yang baru untuk mengganti menteri lama atau menggeser posnya. Namun demikian, menurut Dipo, evaluasi menteri kabinet tidak berhenti.
"Bahwa reshuffle kabinet tidak berhenti kemarin, itu pendapat saya. Saya memonitor terus," kata dia. (eh)
"Pak Dipo Alam tidak perlu mengancam. Sebaiknya sesama pembantu presiden bisa berkoordinasi dengan baik, masing-masing bekerja sesuai tupoksinya," kata Muhamad Arwani Thomafi, Sekretaris FPPP, Jumat 30 Desember 2011.
Dia menambahkan, pernyataan Dipo ke publik bisa ditafsirkan ada persaingan subyektif antarmenteri. Padahal, lanjut dia, dalam konstitusi sudah jelas bahwa yang mengawasi dan berwenang penuh untuk menilai kinerja menteri adalah Presiden.
"Bukan kali ini saja Seskab membuat pernyataan yang mengejutkan dan cenderung kurang produktif. Daripada bikin kisruh, sebaiknya fokus pada tugas masing-masing yang harus diselesaikan."
Meski demikian, ia tidak merasa ancaman tersebut ditujukan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP PPP dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang diusulkan oleh PPP. “Penilaian kami menteri asal PPP cukup responsif dan kinerjanya baik," kata dia.
Sebelumnya, Dipo Alam mengajak para menteri lebih proaktif menyampaikan informasi seputar kinerja kementeriannya kepada publik melalui pers. Menurut Dipo, tidak seharusnya menteri-menteri yang merupakan pembantu Presiden justru diam ketika ditanya wartawan.
"Saya mengajak kepada Saudara-saudara sekalian, kepada para menteri dan kawan-kawan saya, itu adalah bagian dari tugas saya sebagai Sekretaris Kabinet, manajemen kabinet," kata Dipo.
"Kalau mereka tidak mau ikut berpartisipasi dalam share informasi, i'll make a note. Bukan hanya UKP4 yang bikin note. I do make a note pada rekan-rekan saya yang tidak mau sharing informasi," kata Dipo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011.
Dipo mengungkapkan, reshuffle kabinet memang sudah berlalu. Presiden sudah mengumumkan menteri-menteri yang baru untuk mengganti menteri lama atau menggeser posnya. Namun demikian, menurut Dipo, evaluasi menteri kabinet tidak berhenti.
"Bahwa reshuffle kabinet tidak berhenti kemarin, itu pendapat saya. Saya memonitor terus," kata dia. (eh)
Langganan:
Postingan (Atom)