Kamis, 26 Juli 2012

Ihwal Kedelai, Begini Sikap Fraksi Golkar

Jurnal Parlemen
Senayan 
Kelangkaan tahu-tempe akibat mahalnya harga kedelai disebabkan ketidakmampuan pemerintah mengelola tata niaga kedelai. Pasokan terganggu karena pemerintah terlalu bergantung pada kedelai impor. Repotnya, Amerika Serikat yang selama ini memasok kedelai ke Indonesia sedang didera musim kering sehingga produksi hasil pertaniannya merosot. 

"Ketergantungan terhadap impor merupakan cermin dari ketidakberdayaan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Saya khawatir akan timbul gejolak sosial mengingat pangan merupakan persoalan fundamental," kata Setya Novanto, anggota Fraksi Partai Golkar, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/7).

Produksi kedelai dalam negeri paling tinggi mencapai 900 ribu ton. Sedangkan kebutuhan nasional terhadap komoditi ini mencapai 2,6 juta. Jadi, kurang 1,7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab itulah, pemerintah mengimpor kedelai dari Amerika Serikat dan negara lainnya.

Tetapi, jika hal ini dibiarkan, maka setiap tahun Indonesia akan selalu bergantung pada impor sehingga rentan terhadap gejolak kenaikan harga. Harga makin bergejolak karena para importir kedelai juga bermain. Dari sini industri kecil seperti produsen tahu dan tempe terkena imbas. Pedagang kecil yang berbahan baku tahu dan tempe semisal penjual gorengan dan warung makanan pun ikut terkena dampak.

"Fraksi Golkar khawatir, sesungguhnya kenaikan harga kedelai saat ini sudah identik dengan praktik kartel dan permainan segelintir importir. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah harus memberikan akses lebih kepada koperasi dan industri kecil untuk mengimpor kedelai sendiri," katanya




Senayan - Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy menyarankan pemerintah untuk menggunakan dana kontingensi pangan pada APBN 2012 untuk mengatasi krisis kedelai.

Menurut Romahurmuziy, DPR telah menganggarkan Rp 2 triliun pada APBN 2012 sebagai dana darurat ketahanan pangan. "Kalau semula seluruhnya diproyeksikan untuk darurat beras, pemerintah bisa men-switch sebagian anggaran tersebut untuk insentif penanaman kedelai pada Musim Tanam (MT) III/2012, mengingat pada ARAM II BPS diproyeksikan pertumbuhan produksi gabah sudah berada di level yang cukup aman pada 4,31 persen," kata, panggilan akrab Romahurmuziy, dalam rilisnya, Kamis (26/7).

Romy menambahkan, dengan insentif petani untuk Upsus (Upaya Khusus) kedelai sebesar Rp 1 juta per hektare, pada MT III/2012 bisa dialokasikan 500 ribu hektare, sehingga total bisa dialokasikan Rp 500 miliar. Dengan adanya Upsus untuk tambahan luas tanam 500 ribu hektare dan produktivitas yang meningkat mencapai 1,75-2 ton per hektare, maka akan ada tambahan produksi 875 ribu-1 juta ton produksi kedelai pada akhir MT III/2012.

"Sehingga dengan proyeksi produksi kedelai ARAM II BPS pada 779 ribu ton, total dengan tambahan upsus dari dana kontingensi bisa mencapai antara 1,654 juta ton sampai dengan 1,779 juta ton. Maka pada akhir tahun ini Insya Allah krisis kedelai bisa diakhiri," kata politisi PPP ini.



Senayan - Urusan melonjaknya harga kedelai saat ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada Kementerian Pertanian. "Ini mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya," ujar Anggota komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel di Jakarta, Kamis (26/7).

Inti permasalahan pangan adalah produktivitas pertanian yang masih rendah sehingga kapasitas produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Dan jika berbicara tentang produktivitas pertanian, maka ada dua faktor yang paling menentukan.

"Yakni ketersediaan kecukupan lahan dan dukungan pembangunan infrastruktur dasar pertanian. Dua hal ini bukan domain Kementerian Pertanian tapi Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Kemal menegaskan bahwa harus ada kerjasama yang sinergis antara Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menggenjot produksi pangan nasional.

Sebagai contoh kasus kedelai ini, lahan yang tersedia untuk produksi kedelai hanya sekitar 600 ribu hektar lahan, itu pun tidak seratus persen untuk tanam kedelai saja. Padahal kalau mau mencapai swasembada kedelai dibutuhkan sekitar 1,5 juta hektar lahan pertanian. Disinilah letak inti permasalahan.

"Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan lahan pertanian jika konversi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi hingga mencapai 100 ribu per hektar per tahunnya. Kondisi ini semakin rumit jika kita melihat betapa tidak jelasnya regulasi yang mengatur hak kepemilikan dan penggunaan lahan," paparnya lagi.

Bukan hanya masalah lahan, masalah infrastruktur dasar pertanian kita juga sangat memprihatinkan.

"Dari jumlah saluran irigasi terpadu, lahan sawah yang baru terairi hanya sekitar 36%. Dari total bendungan atau dam yang berjumlah 273, ada 5 yang mengalami rusak ringan dan sedang, dan 14 rusak berat sedangkan lahan sawah yang terairi oleh bendungan yang ada hanya sekitar 7%," ujarnya.



Senayan - Ketua DPR Marzuk Alie menilai kebijakan Pemerintahan SBY-Boediono untuk membebaskan sementara bea masuk kedelai adalah langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi kenaikan harga kedelai yang mencekik para pengusa tempe dan tahu.

"Yang penting pemerintah merespon cepat. Kenaikan harga kedelai kan disebabkan gagal panen di AS yang membuat harganya melonjak. Ini diantisipasi dengan membebaskan bea masuk untuk sementara," ujar Marzuki di Jakarta, Kamis (26/7).

Setelah harga kembali normal, menurutnya bea masuk kedelai akan kembali diterapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi para petani kedelai lokal. "Kondisi sekarang yang diuntungkan kan petani kedelai kalau tidak terlibat tengkulak. Petani harus tetap dilindungi," jelas Marzuki.

Untuk menanggulangi hal ini, Marzuki juga menjelaskan bahwa peran Bulog akan dikembalikan seperti semula. "Dulu kan Bulog. Setelah krisis, dipangkas semua wewenangnya. Kini pelan-pelan kita kembalikan sehingga Bulog bisa mengambil langkah-langkah yang perlu agar tidak ada gejolak harga seperti pada kedelai," imbuh dia.

Sementara itu anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menilai bahwa pembebasan bea masuk impor kedelai hingga akhir tahun bukan solusi yang tepat dan hanya akan menguntungkan importir tanpa diikuti oleh perbaikan tata niaga Pemerintah.

"Kebijakan Pemerintah saat ini hanya mampu meredam gejolak harga kedelai dalam jangka pendek, bukan menyelesaiakan masalah untuk jangka panjang," ujar Mak'mur.end


Rabu, 04 Juli 2012

Benny Minta Kajati Gorontalo Tahan Fadel

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat, Benny K Harman meminta Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo untuk menahan Fadel Muhammad dalam kasus korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Gorontalo.

Pasalnya dalam kasus tersebut, Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

"Ketua DPP Partai Demokrat bidang hukum meminta kejaksaan menahan Fadel Muhammad. Itu menerapkan asas equel before the law," ujar Benny di Gedung DPR, Senayan, Rabu (4/7/2012).

Menurutnya, Kejaksaan Tinggi harus memberlakukan setiap warga negara sama. Sebab dimata hukum tidak membedakan orang tersebut berdasarkan jabatan politik seseorang.

"Jangan karena petinggi partai lalu tidak ditahan. Kalau kejaksaan tidak berani, akan hancurkan wibawa. Yang lain berani kok ini tidak berani," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Gorontalo membuka kembali kasus korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Gorontalo. Setelah dibuka kembali Kejati Gorontalo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad ditetapkan menjadi tersangka.[dit]

Jenderal Ignatius Melawan Anas

INILAH.COM, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ignatius Mulyono mengisyaratkan memberi perlawanan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Apalagi hingga kini Ignatius tak lagi berkomunikasi dengan Anas.
Politikus Partai Demokrat Ignatius Mulyono secara lugas meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bertanggungjawab dalam kasus proyek Hambalang terkait dengan pengadaan tanah Hambalang. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan Partai Demokrat usai.
"Apakah pimpinan dan anggotanya? Ini kita serahkan ke Pak Anas. Bahwa semua mesti bertanggung jawab agar badai cepat selesai," kata Ignatius sebelum rapat Tim Pengawas (Timwas) Century di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Lebih lanjut Ignatius menuturkan Surat Keputusan Hak Pakai Tanah Hambalang yang ia peroleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) diserahkan kepada Anas dan Nazaruddin. "Saya serahkan ke Anas dan Nazaruddin. Kalau saya ingat, beliau berdua itu berjejer," kata pensiunan bintang dua ini.
Ketika disinggung soal informasi dirinya menerima uang dari Nazaruddin untuk memberi informasi tentang keterlibatan Anas dalam pengurusan sertifikat Hambalang, Ignatius membantah dengan keras. "Itu melempar-lempar isu, tidak benar," tepis Ignatius usai Rapat Timwas Century DPR.
Dia menegaskan sebagai tentara satu kata satu perbuatan terkait pernyataan yang ia sampaikan ke KPK. "Saya ini jenderal, satu kata satu perbuatan," tegas Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini. Ignatius mengatakan dirinya telah lama tidak melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Sementara terpisah sumber INILAH.COM di lingkar dalam Anas Urbaningrum menyebutkan penjelasan Ignatius Mulyono terkait peran Anas dalam kasus sertifikat Hambalang merupakan tudingan yang mengada-ada. Sumber itu menyebutkan Ignatius masih terkait upaya politik pelengseran Anas yang disuarakan kelompok tertentu. "Dia tetap di bawah kontrol oleh operator operasi pelengseran Anas," sebut sumber tersebut.
Saat pemanggilan pertama oleh KPK pekan lalu, Anas Urbaningrum menepis tudingan bila dirinya memerintahkan Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat Hambalang. Dia juga mengaku tidak tahu menahu atas proyek tersebut. [mdr]

Politik Indonesia Dikuasai Kartel Oligarki!

RMOL. Politik sesudah Soeharto terjebak dalam lingkaran setan kartel politik.

Begitu diungkap Dr. Marcus Mietzner, dosen senior Australian National University saat berbicara dalam seminar terbuka bertajuk Politik Kartelisasi di Indonesia, di Humboldt Universitaet, Jerman, kemarin (Selasa, 3/7).

"Mereka mengatur bagaimana politik berproses, sehingga demokratisasi di Indonesia tidak memperlihatkan perubahan dalam mutu," kata Marcus.

Dalam kesempatan itu, Marcus mencontohkan bos-bos kartel politik yang ada setelah Soeharto. Antara lain, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Arifin Panigoro dan Laksamana Sukardi.

Pengamat politik dari UI, Boni Hargens, yang hadir dalam diskusi dan menyampaikan pemaparan Marcus itu kepada Rakyat Merdeka Online, setuju dengan pandangan tersebut. Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa memang sesudah Soeharto jatuh demokrasi kita dibajak oleh orang-orang kaya atau dalam istilah Jeffrey Winters sebagai oligarki.

"Para oligarki itu berubah wujud dan modus vivendi menjadi kartel karena sesudah 1998 peran partai menguat," katanya sesaat tadi (Rabu, 4/7).

Hanya saja, berbeda dengan Marcus dan ilmuwan lain yang memakai pendekatan kartel, Boni melihat kekuatan politik sesudah 1998 berada di tangan kartel oligarkis, bukan hanya kartel politik. Kartel oligarkis adalah kartel yang berfondasikan oligarki karena pada masa lalu, sebelum berubah "baju" mereka adalah oligarki murni.

"Sesudah Suharto, mereka masuk partai dan membangun kartelisasi politik," urainya.[dem]

Sekjen Gerindra: JK Salah Satu Kandidat Pendamping Prabowo

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi kemungkinan untuk menduetkan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, dengan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), sebagai pasangan capres-cawapres pada pemilu mendatang. Namun kepastiannya baru akan diputuskan pada konvensi nasional Gerindra.

"Beberapa nama sedang kita pertimbangkan untuk mendampingi Pak Prabowo, salah satunya JK," kata Muzani saat berbincang, Rabu (4/7/2012) malam.

Salah satu alasan masuknya nama JK dalam bursa cawapres Gerindra adalah tingginya hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo-JK sebagai capres dan cawapres. Namun, Muzani menjelaskan, kepastian mengenai siapa pendamping Prabowo akan diputuskan dalam konvensi nasional.

"Kita sedang memikirkan sebuah cara untuk menjaring dukungan sekaligus cawapres untuk Pak Prabowo. Ada forum yang namanya konvensi nasional, nanti di sana akan diputuskan," ujarnya.

Namun Muzani mengaku belum menentukan waktu untuk pelaksanaan konvensi nasional tersebut. "Sedang kita carikan waktu yang tepat," tuturnya.

Sebelumnya anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan Gerindra mempertimbangkan untuk menyandingkan Prabowo dengan JK. "Kan hasil survei kemarin itu menyatakan bahwa pasangan Prabowo dan JK dan pasangan Prabowo dan Mahfud MD kan elektabilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu kita mempertimbangkan untuk menyandingkan Pak Prabowo dengan Pak JK atau Mahfud MD untuk menjadi alternatif dalam Pemilu 2014 yang akan datang," kata Martin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Gerindra meyakini Prabowo dan JK dianggap alternatif menarik capres-cawapres yang merupakan paduan serasi. "Karena ini perpaduan jawa dan luar jawa, perpaduan militer dan non moliter, yang dianggap perpaduannya memiliki ketegasan dan keberanian untuk memimpin pemerintahan ini ke depan," ungkapnya.

Partai Golkar sendiri tak mempermasalahkan rencana Gerindra menduetkan Prabowo dengan JK untuk pilpres 2014. Bagaimanapun JK boleh melenggang, dengan sejumlah konsekuensi.

"Menurut saya Golkar tidak berhak melarang, cuma mengimbau. Karena itu kan hak pribadi seseorang. Jadi kalau Pak JK maju sebagai capres ataupun cawapres Golkar tidak bisa melarang. Tapi yang penting Pak JK tidak menggunakan infastruktur partai," kata Wasekjen Golkar, Nurul Arifin.

Ical Minta Zulkarnaen Kooperatif dengan KPK

VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kadernya, Zulkarnaen Djabar kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, Zulkarnaen berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama.

"(Zulkarnaen) sudah memberikan keterangan. Saya instruksikan kepada kader kami untuk segera kooperatif dengan KPK," kata Aburizal, kepada wartawan, seusai menerima kunjungan balasan pimpinan Partai United Malays National Organisation (UMNO) di Hotel Four Seasons, Jakarta, hari ini.

Namun, Aburizal atau yang biasa disapa Ical mengingatkan semua pihak, termasuk pers, agar menghormati asas hukum praduga tak bersalah. Sebelum Zulkarnaen divonis bersalah oleh pengadilan, imbuhnya, yang bersangkutan belum dapat dinyatakan bersalah.

Golkar, sebagai partai tempat bernaung bagi Zulkarnaen, menurut Aburizal, pun tetap akan menghormati hak-haknya. Partai tidak akan membuat keputusan atau sanksi apa pun sebelum yang bersangkutan divonis bersalah.

Sebaliknya, Partai Golkar tentu tidak akan melindungi dan justru akan mengambil sikap tegas jika Zulkarnaen terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"(sikap) Partai Golkar jelas, bahwa kalau dia dinyatakan bersalah, pasti Partai akan segera mengambil tindakan keras terhadap tersangka korupsi, apalagi korupsi Alquran," tutur mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Zulkarnaen yang juga anggota Komisi VIII DPR ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, akhir Juni lalu. Dia diduga mengarahkan anggaran untuk pengadaan Alquran. "Dari upayanya mengarahkan itu, ZD diduga menerima fee," kata juru bicara KPK Johan Budi SP.
Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan anak Zulkarnaen, Dendy Prasetya, sebagai tersangka. "DP diduga bersama-sama dengan ZD menerima fee," kata Johan.

Aburizal: Ibas Belum Masuk Daftar Cawapres

VIVAnews - Nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, belum resmi masuk daftar kandidat calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Aburizal Bakrie di Pemilihan Umum 2014 mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjelaskan sedikitnya ada lima nama yang telah resmi diusulkan menjadi kandidat cawapres untuk mendampingi dirinya. Mereka adalah Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) yang diusulkan DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Pramono Edhie Wibowo (Kepala Staf Angkatan Darat) yang diusulkan DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) yang diusulkan DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta.

Dua nama berikutnya, yakni Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama), resmi diusulkan sejumlah organisasi massa pendiri Partai Golkar.
"Soal nama Ibas, belum ada yang (resmi) mengusulkan sampai sekarang," Aburizal menegaskan.

Menurut dia, wacana seputar nama putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berkembang saat dirinya melakukan serangkaian kegiatan di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Timur pada 19-21 Juni lalu.
Kala itu, ia ditanya wartawan perihal beredarnya spanduk-spanduk yang mengatasnamakan Edhie Baskoro Yudhoyono yang berisikan ucapan selamat datang kepada dirinya di Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Tiga kota/kabupaten tersebut merupakan daerah pemilihan Ibas sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

"Waktu itu saya mengucapkan terima kasih atas puluhan spanduk dari Ibas, yang mengucapkan selamat datang kepada saya di Magetan, Ngawi dan Ponorogo. Dan pada waktu itu kelihatan bahwa seolah-olah ada lamaran kepada Ibas," Aburizal menerangkan.

"Ketika ditanyakan teman-teman pers, 'Bagaimana Ibas?' Saya jawab, 'Ibas itu cocok, karena Beliau itu bibit, bebet dan bobotnya (bahasa Jawa: silsilah dan kualitas personal) tepat'," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Meski begitu, Aburizal mengingatkan, Partai Golkar belum memutuskan satu pun dari lima nama yang telah resmi diusulkan itu. Rapimnas III Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, pada 29-30 Juni lalu memang mengamanatkan kepada dirinya untuk menentukan satu nama yang dianggap layak dan tepat. Tetapi, nama tersebut baru akan diputuskan di Rapimnas berikutnya.

"(Soal cawapres) di Rapimnas kemarin diserahkan sepenuhnya kepada saya sebagai capres Partai Golkar dan kemudian saya nanti harus menyerahkan nama itu, satu nama saja, untuk jadi cawapres, yang akan disahkan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan pada saat yang tepat," katanya. (Laporan: Arief Hidayat)

Alasan Golkar Lirik Ibas Jadi Cawapres

VIVAnews – Wasekjen Golkar Bidang Kajian Kebijakan, Nurul Arifin, menyatakan Golkar punya perhitungan sendiri mengenai ketertarikan mereka terhadap sosok Sekjen Demokrat Ibas Yudhoyono yang dinilai pantas menjadi calon wakil presiden mendampingi Aburizal Bakrie.

“Kriteria cawapres kami tidak main-main. Namanya juga politik, maka kami tidak berhitung untuk kalah. Harapan kami menang. Maka orang-orang yang kami masukkan daftar cawapres punya orientasi untuk membangun kemenangan,” kata Nurul kepada VIVAnews, Senin 2 Juli 2012.

Munculnya nama Eddhie Baskoro Yudhoyono sebagai cawapres Golkar juga tak lepas dari kalkulasi politik Golkar. Ibas, dinilai partai beringin itu, punya sejumlah kans untuk menang di pemilu. “Dia punya basis massa, punya perspektif anak muda, dan mencerminkan masa depan,” terang Nurul.

Anggota Komisi II DPR itu pun menyesalkan apabila ada pihak-pihak yang memandang negatif minat Golkar atas Ibas. “Tidak apa-apa. Tapi bagi kami ini justru situasi yang harus dilihat positif,” ucap Nurul. Ia menekankan, Golkar sama sekali tidak berniat mendompleng nama besar Ibas karena Golkar dan Aburizal sendiri sudah memiliki nama besar di dunia politik.

Ibas sendiri menanggapi santai kemunculan nama dirinya sebagai cawapres Aburizal. “Yang jelas Demokrat hingga kini belum akan memunculkan nama karena masih terus berkonsolidasi dan berkonsentrasi pada program kerja partai,” kata putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf bangga dengan niat Golkar “meminang” Ibas. “Sebagai ketua fraksi saya bangga dengan Mas Ibas. Beliau sangat muda tapi sudah ada yang melirik untuk menjadi calon wakil presiden,” ujar mantan staf khusus Ibu Negara Ani Yudhoyono itu.

Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, sebelumnya menanggapi wacana Golkar ini dengan tersenyum. “Kalau saya setuju. Tapi ini kan baru 2012, sedangkan Partai Demokrat (menentukan capres-cawapres) nanti 2014. Sabar, dalam berpolitik Demokrat fair play,” kata Anas yang turut menghadiri deklarasi Aburizal sebagai capres.

Golkar pun tak terburu-buru memutuskan siapa cawapres Aburizal. “Semua ini baru wacana yang kami input. Ini belum pasti. Baru pada akhir tahun 2013 nanti kami akan wujudkan yang pasti,” ujar Nurul. Selain Ibas, Golkar juga melirik Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Sultan Hamengku Buwono X. (umi)

Potret Korupsi dan Generasi Cuci Gudang

VIVAlog- Sepertinya kasus korupsi tidak henti-hentinya mendera negeri ini. Mulai dari kementerian, departemen atau lembaga negara yang sekuler sampai dengan yang religius-sekalipun. Mulai dari legislator, eksekutif dan yudikatifnya nyaris memiliki irisan-irisan untuk melakukan tindakan korupsi ini. Semua lini dari ketiga lembaga negara tersebut hampir terjerat dan bermasalah dengan kerugian uang Negara yang tidak sedikit dan berpotensi merusak tatanan Negara serta merusak tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi idaman bersama (baldatun thoyibbatun wa rabbun ghofur).
Terobosan untuk mengurangi korupsi dengan menaikkan gaji PNS yaitu model reumenarasi pun mengalami ganjalan. Terbukti dengan adanya pegawai di Kementerian tertentu yang sudah mendapatkan program reumenerasi, akan tetapi masih tergiur untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Sertifikasi yang mestinya menjadikan guru dan dosen sejahtera-pun ternyata masih ada yang tergiur untuk menyelewengkan beberapa progam bantuan BOS ataupun BOMM, sekolahpun akhirnya tetap mahal. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam bangsa ini? Hemat saya bangsa ini memang perlu “cuci gudang” dalam artian yang sesungguhnya.

Komisi VIII: Kami Tak Tahu Perusahaan Anak ZD

VIVAnews -- Tak hanya menjerat anggota Komisi VIII DPR RI, Zulkarnaen Djabar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan anaknya, Dendy Prasetyo sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dendy adalah pemimpin perusahaan pemenang tender pengadaan Al Quran, PT Adhi Abdi Aksara Indonesia.

Terkait itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairun Nisa mengaku penunjukkan perusahaan milik anak ZD tidak dibahas dalam rapat pimpinan Komisi VIII DPR. "Ya nggak dong, nggak tahu kami. Kami salah kalau membahas perusahaannya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2012.

Ia mengatakan awalnya Kementerian Agama meminta anggaran sebesar Rp70 miliar. Namun Komisi VIII hanya menyetujui sekitar Rp50-55 miliar. "Mereka tadinya mintanya Rp70 miliar, tapi kami tak memenuhi, dari mana uangnya? Akhirnya disetujui angka itu. Kemampuan anggaran kita Rp50-55 miliar. Itu untuk Al Quran, Surat Yasin, Tafsir, dan Juz Ama," ungkapnya.

Ia membeberkan proses pengajuan anggaran diajukan oleh Kemenag ke Komisi VIII. Setelah dibahas di Komisi VIII kemudian disampaikan ke Badan Anggaran (Bangar). "Setelah disetujui Banggar lalu dikembalikan ke kami, dan ditandatangani Pimpinan dan Banggar," jelasnya.

Untuk diketahui, pasangan ayah dan anak, Zulkarnaen dan Dendy dijerat atas tiga kasus korupsi. Pertama, diduga terlibat suap pengadaan Al Quran pada 2011 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Kedua, diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag 2011. Dan ketiga, diduga terlibat suap proyek pengadaan Al Quran tahun anggaran 2012.

KPK menduga Zulkarnen mengarahkan pembahasan anggaran untuk dua proyek di Kementerian Agama tersebut. "Dalam upaya dia 'menjaga' anggaran, ZD diduga dapat fee," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

KPK juga menetapkan anak Zulkarnaen, Dendy Prasetya, sebagai tersangka. "DP ini diduga bersama-sama dengan ZD menerima suap. DP itu bukan penyuapnya. Ini yang harus di-clear-kan," jelas Johan.

"Diduga dua tersangka ini yang masih kerabat menerima uang suap sekitar Rp4 miliar," kata Johan. Sementara dugaan penyuapnya adalah pihak swasta. "Jumlah uang suap diduga lebih dari itu."

Zulkarnaen selaku anggota Banggar DPR pun sudah menyampaikan permintaan maaf atas adanya kasus tersebut. Permintaan maaf dari ZD juga diutarakan kepada Ical selaku Ketua Umum Partai Golkar. "Saya juga sampaikan mohon maaf kepada Pak Ical, kepada kawan-kawan partai. Semuanyalah," ujar Zulkarnaen dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin 2 Juli 2012. (eh)

Komisi III: Dana Gedung Baru KPK Tunggu 2013

VIVAnews - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, I Gede Pasek Suardika, mengaku tidak bisa memaksa semua fraksi untuk memuluskan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka, menurut dia, dana pembangunan gedung KPK belum bisa segera dicairkan.

"Soal bintang masih kami bicarakan, karena saya sebagai ketua komisi tidak bisa memaksakan kehendak," ujar Gede Pasek di kantor KPK, Jakarta, Rabu 4 Juli 2012.

Pasek mengimbau KPK agar tidak lagi meributkan soal anggaran yang diberi label 'bintang'. Sebaiknya, kata dia, KPK kembali memasukkan dana pembangunan gedung baru itu pada anggaran 2013.

"Kita pikirkan saja soal anggaran tahun 2013, tidak usah ribut lagi soal bintang. Pembahasan anggaran 2013, KPK bisa membahas lagi soal gedung," kata Pasek.

Tertahannya dana pembangunan gedung baru KPK di DPR ini memantik reaksi masyarakat. Berbagai kalangan masyarakat akhirnya menggalang dana secara patungan untuk membangun gedung baru KPK. Penggalangan dana ini masih berlangsung. (ren)

Ignatius: Anas Harus Bertanggung Jawab

Ferdinan - detikNews

Jakarta Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono berharap siapa pun kader partai yang diduga ikut terlibat dalam skandal proyek Hambalang harus bertanggung jawab. Bagi Ignatius, kasus itu harus segera dituntaskan.

"Mari bertanggung jawab supaya apa yang menimpa Demokrat segera berakhir. Apakah pimpinan dan anggotanya, ini kita serahkan ke Pak Anas. Bahwa semua mesti bertanggung jawab," kata Ignatius di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Nama Ignatius muncul di kasus Hambalang karena pernah mengaku dimintai bantuan oleh Anas untuk menanyakan hak pakai lahan untuk proyek Hambalang. Dia pun pernah diperiksa KPK.

Sementara Anas usai pemeriksaan pekan lalu di KPK, membantah pernah meminta Ignatius mengurusi surat hak pakai tanah tersebut.

Menurut Ignatius pembicaraan mengenai SK hak pakai tanah juga dihadiri Nazaruddin yang saat itu menjabat sebagai Bendum Demokrat. SK tersebut diserahkan kepada Aas dan Nazar lalu dikirim kepada Sesmenpora saat itu Wafid Muharam.

Hari ini, KPK kembali memeriksa Anas terkait Hambalang. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Anas mengaku mendapat banyak pertanyaan, dari soal struktur, keuangan partai hingga Hambalang.

Demokrat Siap Hadapi Kemungkinan Terburuk Terkait Pemeriksaan Anas

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta Untuk kedua kalinya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dimintai keterangannya oleh KPK dalam kasus Hambalang. Partai Demokrat siap menghadapi kemungkinan paling buruk sekalipun terkait hasil pemeriksaan tersebut.

"Apapun kemungkinannya tentu siap," kata jubir Demokrat, Andi Nurpati, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Demokrat, lanjut Andi, tidak akan melakukan intervensi terkait pemeriksaan ini. Partainya akan menyerahkan sepenuhnya soal status Anas kepada KPK.

"Meskipun kita berharap tidak (tersangka)," lanjutnya lagi.

Andi belum bisa mengetahui materi apa yang nantinya bakal ditanya kepada Anas. Bisa saja pemeriksaan lanjutan atau ada keterangan Anas yang masih diperlukan.

"Saya kira dengan kehadiran beliau di KPK ini adalah bagian dari akomodatifnya beliau menghadapi proses ini," tandasnya.

Anas Puji KPK Kerja Cepat dan Profesional di Kasus Hambalang

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta Anas berterima kasih pada KPK yang bekerja profesional dan cepat untuk segera menuntaskan kasus Hambalang. Buktinya, Anas diperiksa kembali hari ini.

"Saya berterima kasih pada KPK yang bekerja profesional dan cepat. Makanya salah satunya hari ini saya diminta keterangan lagi. KPK bergerak cepat dan profesional," kata Anas di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said,

Menurut Anas, masyarakat menyorot kasus Hambalang dan berharap KPK segera menuntaskan kasus tersebut. Anas juga meminta KPK memproses cepat kasus lainnya.

"Bahwa apa yang disebut kasus Hambalang ini tuntas kasusnya, maka KPK bisa bergerak untuk memproses kasus-kasus lain yang jumlahnya tidak sedikit," ujar mantan anggota KPU itu.

Anas memahami banyak laporan yang masuk ke KPK yang antre untuk diproses. "Mari kita ikuti dengan cermat proses hukum yang objektif agar proses hukum berada dalam jalur hukum yang sesungguh-sungguhnya," kata Anas.

Sebelum memasuki gedung KPK, Anas berjanji akan memberikan keterangan lagi. "Nanti lesehan lagi ya," ucap Anas yang berbatik coklat ini.

Dalam pemeriksaan kali ini, Anas disambut oleh rekannya di PD antara lain Andi Nurpatti, I Gede Pasek Suardika, dan Denny Kailimang.

Anas Kembali Diperiksa KPK, PD Ingin Kasus Hambalang Tuntas

Ferdinan - detikNews

Jakarta Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya berselang satu pekan, penyelidik KPK kembali mendalami keterangan Anas terkait proyek Hambalang.

Wakil Sekjen Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan pemanggilan kali kedua oleh KPK disikapi santai oleh Anas. "Kemarin ketemu Anas enggak ada sesuatu hal yang membuat hati beliau berat atau galau," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Ramadhan menilai pemanggilan KPK merupakan kesempatan baik untuk membantah segala tuduhan yang dialamatkan ke Anas. "Sehingga tidak jadi bola liar," ujar Ramadhan.

Internal Demokrat pun tidak berpikir negatif atas kelanjutan perkara yang mungkin menyeret pengurus partai. Ramadhan tetap yakin Anas tidak terlibat dalam skandal proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut.

"Kami berpikir positif, tidak berpikir negatif. Penuntasan masalah hukum ini bukan hanya keiginan Pak Anas tapi keinginan semua," tegas dia.

Namun dia mengingatkan agar KPK memproses perkara secara indepeden dan objektif. �"Segala sesuatu yang dilakukan KPK bukan karena opini," pungkasnya.

Demokrat Hormati KPK Soal Status Cegah untuk Hartati Murdaya

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya, terkait kasus suap Buol. Politisi Demokrat menghormati langkah KPK.

"Apa pun yang dilakukan KPK, saya yakin itu profesional dan terukur dan kita tidak usah membantu KPK dengan membangun opini tambahan lagi. Jadi kita hormati dan biarkan KPK bekerja dengan profesional di ranah penegakan hukum," kata Politisi PD, I Gede Pasek Suardika, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (4/7/2012).

Ketua Komisi bidang Hukum DPR ini percaya jika KPK pasti memiliki alasan mencegah Hartati ke luar negeri. Partai pun, lanjut Pasek, enggan mengomentari persoalan hukum tersebut.

"Itu urusan personal sehingga tidak perlu kita bantu secara hukum. Silakan saja dimasukan ke ranah hukum," jelas Pasek.

Sebelumnya, Ditjen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat cegah ke luar negeri terhadap pengusaha Siti Hartati Murdaya. Pencegahan ini dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami telah menerima surat permintaan pencegahan atas nama Hartati Murdaya dari KPK," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi, Djoni Muhammad, Selasa (3/7) kemarin.

Sementara itu Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK juga meminta imigrasi mencegah empat orang lainnya. Mereka adalah Bupati Buol, Amran Batalipu dan 3 orang dari PT Hardaya Inti Plantations yaitu Benhard, Arim dan Seri Sirithorn.

"Pencegahan terkait penyidikan dugaan penerimaan dalam penerbitan hak guna perkebunan sawit," kata Johan.

Pencegahan ini berlaku sejak 28 Juni 2012 untuk 6 bulan ke depan. "Tujuannya sewaktu-waktu lima orang tersebut akan dimintai keterangan KPK, mereka tidak sedang berada di luar negeri," tutur Johan.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Ansori sebagai tersangka termasuk Bupati Buol. Ansori diketahui menjabat sebagai General Manager PT Hardaya Inti Plantations.

Ansori ditangkap KPK pada Selasa (26/6) lalu setelah kedapatan tengah akan memberikan uang dalam jumlah milliaran rupiah. Dalam penggrebekan itu, Amran yang dilindungi para pengawalnya, berhasil meloloskan diri dari sergapan penyidik KPK.

Uang yang diduga untuk menyuap itu, diberikan terkait HGU Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Buol. Hardaya Inti Plantation merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Banyak Anggota DPR Tersandung Korupsi, Bukti Parpol Gagal Bina Kadernya

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Juni 2012 lalu merilis DPR merupakan lembaga terkorup. Kasus-kasus yang menimpa anggota dewan seakan terus menghiasi pemberitaan media. Pola rekruitmen kader yang asal-asalan dituding sebagai penyebab buruknya moral anggota dewan. Baru-baru ini korupsi Alquran yang melibatkan anggota Komisi VIII dari Golkar Zulkarnaen Djabar.

"Korupsi yang melibatkan anggota dewan menandakan partai politik bukan lagi gagal membina kadernya, tapi karena partai tidak punya mekanisme rekruitmen kader yang baik," kata peneliti dari Masyarakat Transparansi Indonesia (Jamil Mubarok, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (3/7/2012).

Menurut Jamil, partai membiarkan kadernya berlomba untuk mencari banyak dukungan dari konstituennya tanpa memikirkan moral tiap kadernya itu sendiri.

"Yang penting orang bisa masuk dan mendukung, yang penting suara terbanyak," tegasnya.

Dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota parpol, terlebih yang duduk di kursi wakil rakyat, kata Jamil, masyarakat akan berpikir ulang untuk menaruh kepercayaan kepada partai tersebut.

"Seharusnya kasus korupsi yang telah terjadi dijadikan pelajaran agar tidak terus terulang," terang Jamil.

Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap partai yang didukungnya, imbuh Jamil, tentu berdampak pada merosotnya suara dalam hajat demokrasi 2014 nanti. Namun dengan waktu setahun sebelum memasuki 2014, partai dapat memperbaiki pandangan negatif yang kadung merekat di mata masyarakat.

"Mau tidak mau partai harus turut aktif dalam pemberantasan korupsi, tidak ada lagi pelemahan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Partai harus jadi yang terdepan dalam gerakan pemberantasan korupsi dan harus dibuktikan nyata," ujar Jamil.

Menilai kasus korupsi Alquran yang melibatkan Zulkarnaen Djabar, Jamil menyesalkan hal tersebut menjadi jalan mengeruk keuntungan pribadi seorang wakil rakyat.

"Ini kebangetan, mereka sudah tidak takut Tuhan, manusia apalagi. Menurut saya yang ada di benak mereka tiada Tuhan selain uang. Simbol agama yang dijunjung tinggi dan menurut kita sangat sakral, sangat mulia, ada peluang dikorupsi ya di korupsi juga," kata Jamil.

Sebelumnya, Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) melakukan survei di 163 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya adalah 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).

FPKS: Sulit Mengembalikan Alquran Kemenag di Anggota Komisi VIII

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta PKS tak mendorong anggotanya di Komisi VIII DPR mengembalikan Alquran yang sudah dibagikan ke anggota Komisi VIII DPR. Karena sulit mengembalikan barang yang sudah terlanjur dibagikan ke konstituen.

"Sekali lagi gagasan itu baik, dan akan lebih baik lagi menyelesaikan di hulunya, akar dan masalah pokoknya, kenapa ındikasi tindak pidana korupsi itu terjadi. KPK segera mengusut dengan tuntas hal tersebut," kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2012).

Menurutnya tak mudah menarik Alquran dari konstituen. Abdul hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR ini mengaku tak paham dengan pengadaannya juga.

"Bagus jika ada ide di kembalikan. Hanya secara teknis agak sulit jika sudah dibagikan ke masyarakat. Saya tidak tahu persis, saya masuk di Komisi VIII, bulan Oktober 2011. Hal yang terkait pembahasan anggaran di 8 tahun APBN 2011 Dan 2012, tidak mengikutinya. Waktu itu saya masih di Komisi V,"ungkapnya.

Dia yakin sekali Alquran yang diberikan ke Komisi VIII DPR bukan hasil korupsi. Karena dibeli dengan anggaran yang sudah diberikan Kemenag.

"Informasi yang saya tahu, Alquran tersebut dibeli melalui anggaran APBN, hanya dalam proses pengadaannya ada indikasi penyimpangan. Wallohualam, biar KPK segera membuktikannya,"tandasnya.

Pimpinan DPR Tak Dapat Jatah 500 Alquran Kemenag

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta Tidak semua anggota DPR mendapat jatah sekitar 500 kitab suci Alquran dari Kementerian Agama, termsasuk pimpinan DPR. Jatah tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama.

"Kita nggak, nggak ada. Pimpinan DPR secara tata tertib tidak punya kewenangan untuk masuk ke komisi terkait. Pimpinan dewan hanya melakukan fungsi koordinasi saja," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Kesra, Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Menurut Taufik, pengadaan kitab suci Kemenag menjadi wewenang penuh Komisi III DPR, baik di pengawasan maupun perencanaan budgeting.

"Artinya sudah sangat luas sekali kita sampaikan. Di ruang rapat komisi itu punya fungsi legitimasi yang kuat. Menjadi kewenangan komisi VIII berkoordinasi dengan mitra kerjanya yang terkait. Komisi itu memiliki hak budget, kontrol dan fungsi legislasi melekat ke masing-masing anggota-anggota," katanya.

Pimpinan DPR tidak dalam posisi mendorong-dorong KPK. Namun pada posisi menghormati proses hukum saja.

"Kita tunggu saja proses hukum di KPK. Yang jelas selama ini proses penganggaran sudah berjalan terbuka. Tentunya semua sudah sangat terbuka dan pimpinan sudah melibatkan pihak terkait," kata Taufik.

Lalu bagaimana tanggapan Taufik tentang Kemenag yang lolos dari audit BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)?

"WTP itu setahu saya melihat posisi mekanismenya. Tidak melihat dalam kaitan kasusnya. Dia hanya by mechanism ada indikasi atau tidak. Artinya pada saat posisi WTP itu kesimpulan BPK sebagai auditor negara untuk dijadikan salah satu acuan. Jadi ini tidak bisa direlevansikan dengan WTP karena ini penyimpangan oknum," jawabnya.

Ingrid Kansil: Tak Masalah Anggota DPR Bantu Salurkan Alquran

Ferdinan - detikNews

Jakarta Anggota Komisi VIII DPR Ingrid Kansil tidak mempersoalkan jatah Alquran yang dibagikan ke anggota dewan untuk disalurkan ke masyarakat. Asalkan penyaluran kitab suci itu dilakukan secara bertanggung jawab.

"Sepanjang pembagian pendistribusian Alquran ini bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, ada buktinya bahwa masyarakat telah menerima. Tidak masalah menurut saya," kata mantan fotomodel dan pemain sinteron ini, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Menurutnya seluruh anggota Komisi VIII mendapat jatah 500 Alquran untuk dibagikan ke masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Namun tidak semua anggota mengambilnya.

"Apa salahnya kalau kita mendapatkan Alquran kemudian membantu mendistribusikan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Anggota dewan kan representasi masyarakat," imbuh istri Menkop/UKM Syarief Hasan ini.

Namun bila Alquran itu harus dikembalikan, Ingrid menunggu keputusan komisinya. "Kalau memang Alquran yang dibagikan ada kaitan dengan kasusnya Pak Zulkarnaen tentunya ya harus disepakati dulu apa solusinya, bisa juga dikembalikan," ujar perempuan ayu ini.

Anggaran proyek Alquran tercatat mencapai Rp 22 miliar pada APBN Perubahan 2011. Nilainya meningkat menjadi Rp 55 miliar di APBN Perubahan 2012.

Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini menilai wajar terjadinya lonjakan anggaran proyek pengadaan Alquran. Menurut dia penambahan anggaran dilakukan agar Kemenag dapat mencetak Alquran sesuai jumlah kebutuhan.