Minggu, 23 Juni 2013

PKS Klaim Sudah Dapat Ampun dari SBY

RMOL. Di tengah desakan keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim telah mendapat ampun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan pengampunan ini, PKS memastikan akan tetap berada di dalam koalisi sampai 2014 dan mempertahankan tiga menterinya di kabinet.

Jurubicara PKS Mardani Alisera menyatakan, SBY dan PKS sudah melakukan pembicaraan langsung mengenai polemik yang terjadi saat ini.

"Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak SBY. Pertemuannya minggu lalu," ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu 23/6).

Ia tidak bersedia menyebut siapa pihak yang mewakili PKS dan dimana pertemuan itu dilakukan. Dia beralasan terlalu sensitif kalau hal itu disampaikan sekarang. Setelah semua clear dan suasana kondusif kembali, pihaknya baru akan menceritakan secara lengkap pertemuan itu.

Yang jelas, kata Mardani, dalam pertemuan itu SBY memahami sikap PKS yang berbeda dalam rencana kenaikan BBM. SBY tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut tetapi lebih melihat sumbangsih PKS selama ini dalam mendukung pemerintahan SBY.

"Kebersamaan PKS dengan Pak SBY itu kan bukan sekarang saja, tapi sejak 2004. Pak SBY tahu bagaimana besarnya dukungan kami saat pilpres 2004. Beliau datang ke kantorng-kantong PKS. Kalau 2009 memang tidak begitu terasa, kalau sudah banyak yang mendukung Pak SBY," ujarnya.

Dalam pilpres, lanjut Mardani, PKS tidak hanya mengeluarkan tenaga dan keringat. Tapi juga darah agar SBY bisa memang.

"Bukan hanya keringat, tapi juga darah. Tokoh-tokoh senior di Demokrat juga tahu dan sangat paham dengan hal itu," jelasnya.

Dengan hasil pertemuan ini, PKS tetap komitmen berada di koalisi dan mendukung program pro rakyat SBY sampai 2014. Untuk pihak luar dan kader Demokrat yang ngotot minta PKS keluar koalisi, Mardani minta untuk mencontoh sikap SBY.

"Kita harus berpegang pada etika politik," tandasnya. [ian]

Kamis, 20 Juni 2013

Legislator: BPK perlu unit tindak lanjut temuan

Pewarta: Dewanto Samodro
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan unit atau anggota yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atau temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara.

"Selama ini tidak ada unit atau anggota BPK yang bertanggung jawab menindaklanjuti dan mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan undang-undang mengamanatkan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK, terutama yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Namun, hingga saat ini masih banyak temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

Karena itu Harry mengatakan perlu ada unit atau Anggota BPK yang bertugas memprovokasi kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kerugian negara yang ditemukan BPK. Menurut dia, BPK harus mendesak penegak hukum menindaklanjuti temuan atau hasil pemeriksaan.

"Kalau penegak hukumnya tidur, ya digedor pintunya. Jangan dibiarkan tidur terus. BPK-nya lemah, penegak hukumnya juga lemah atau jangan-jangan ada yang bermain di situ," tuturnya.

Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih satu orang anggota BPK yang akan menggantikan Taufiqurahman Ruki yang memasuki masa pensiun.

Semula, uji kepatutan dan kelayakan akan diikuti 22 calon anggota BPK. Namun, salah satu calon yaitu mantan anggota DPR Muhammad Misbakhun mengundurkan diri dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi mengikuti Pemilu Legislatif 2014.

Pada hari kedua ini, Komisi XI menguji kepatutan dan kelayakan 10 orang calon anggota BPK yaitu Habsul Nurhadi, Zindar Kar Marbun, Endang Sukendar, Dharma Bhakti, Rustam Effendy, Jupri Bandang, Sumurung Halomoan Nami Naibaho, Rini Purwandari, Dodi Hidayat, dan Hekinus Manao.

Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK berlangsung selama dua hari. Komisi XI DPR akan memilih dan mengambil keputusan pada 25 Juni 2013. 

Legislator nilai pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai Pemerintah tidak mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebelum 2014 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Sebelum 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai tujuh persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,3--6,8, dan itu tertuang dalam RPJMN. Namun dalam RAPBN 2014 pemerintah memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,4-6,9 persen dan 6,2 persen di 2013," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis.

Harry menyatakan akan mendesak pemerintah untuk menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2014 di atas angka tujuh persen. Sehingga pemerintah bisa bekerja keras untuk mencapai hasil pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

"Nah tinggal nanti pilihan politik presiden di pidato tanggal 16 Agustus saat Sidang Paripurna, setelah kita berikan `input` itu apakah dia akan memilih angka pertumbuhan tujuh persen atau tidak," ujar Harry.

Harry mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Namun jawaban yang diterima Harry dari keduanya adalah jawaban pesimistis.

"Menteri Keuangan dan Kepala Badan (Kebijakan) Fiskal bilang kepada saya bahwa (target) itu tidak mungkin. Tapi saya bilang bahwa politik belanja pemerintah itu harus dipaksakan agar pemerintah benar-benar kerja keras, dan nanti di situ diuji dan dinilai keberhasilan seorang presiden," kata dia.
(R028/D012) 

Rabu, 19 Juni 2013

Dikabarkan Gantikan TK, Ini Jawaban Pram

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung dikabarkan akan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menanggapi isu itu, Pram, panggilan akrabnya, tidak mau berkomentar banyak. Siapa yang akan mengisi kursi kosong itu tergantung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya terus terang tidak mikirin," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Sebagaimana diberitakan, Taufiq Kiemas (TK) meninggal di salah satu rumah sakit di Singapura, pada Sabtu (8/6/2013). Tugasnya sebagai Ketua MPR sementara dijalankan oleh pimpinan MPR lainnya.

PDIP akan menggelar rapat besok, membahas pengganti TK. Pram tidak mau berandai-andai siapa yang pantas mengisi posisi itu, meski namanya sudah disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

"Itu kewenangan ketum, kan ketum sudah tahu satu persatu kadernya," ucapnya. [rok]

Anies: jelang kenaikan harga BBM, pemerintah harus perhatikan efisiensi APBN

Jakarta (ANTARA News) - Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah harus memperhatikan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan.

"Yang harus diperhatikan adalah efisiensi penggunaan APBN secara keseluruhan, pengeluaran rutin mengalami lonjakan yang luar biasa maka harus ada pengetatan," ujar Anies Baswedan saat ditemui di di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat menanggapi isu mengenai kenaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diduga menggunakan dana pinjaman luar negeri.

"Bukan hanya subsidinya yang harus dikurangi tapi pengelolaan budget secara umum. Budget APBN kita (tahun 2013, red) Rp 1.600 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 500 triliun. Negara mana yang APBN nya meningkat dalam waktu 8 tahun," ujar Anies.

Menurut Anies semen/jak tampuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal tahun 2005, penggunaan biaya APBN sekitar Rp 80 triliun. Hal itu jauh lebih banyak pada tahun 2013 yang naik menjadi tiga kali lipatnya. Pada realisasinya tidak mengarah kepada upaya mensejahtrakan rakyat melainkan hanya digunakan untuk upaya pembangunan gedung pembelian alat-alat dan fasilitas negara dan selebihnya tidak tahu kemana.

"Jadi kalau perusahaan itu uang perusahaannya dipakai untuk membiayai menejemen, lah gimana? Sekarang lihat ada berapa kantor pemerintahan yang ganti gedungnya, renovasinya, jalan, itu semua penghematan-penghematan yang bisa dilakukan, diganti untuk infrastruktur, jalan, listrik di semua tempat, jembatan, bandar laut, daripada dipakai untuk mengganti (renovasi gedung) pemerintah," ujarnya.

Ini yang menjadikan kenaikan harga BBM akan menambah boros APBN, sehingga subsidi pun tidak berjalan dengan maksimal. Tidak serta merta kenaikan BBM harus dibarengi BLSM. Justru BLSM harus diberikan tanpa harus menaikan BBM karena untuk mensejahtrakan rakyat itu penting. BBM juga akan berpeluang membuka hutang Indonesia keluar negeri.

"Jadi ketika bicara soal BLSM gak cepat-cepat ambil dari luar negeri. Karena kalau di dalam negeri itu harus dibereskan," kata dia. (*)

Senin, 17 Juni 2013

Sidang Paripurna BBM Dinilai Cuma Panggung Politik

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat berpandangan sidang paripurna DPR untuk mengesahkan anggaran pendapatan belanja negara-perubahan (APBN-P) 2013 sebagai panggung politik. Sidang ini juga menentukan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus memutuskan dana konpensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, sikap DPR telah ditampung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR. Penaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah.

"Sebenarnya tidak ada lagi pandangan fraksi. Menurut saya panggung politik saja ini. Karena sebenarnya sudah diputuskan di banggar," kata Sutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Untuk itu, lanjut Sutan, partainya tidak keberatan jika keputusan penaikan harga BBM dilakukan dengan cara voting. Sutan meyakini bahwa harga BBM akan diputuskan dalam sidang paripurna.

"Voting itu kan salah satu demokrasi juga, yang pasti yang menang pro rakyat," tegasnya. [yeh]

Hanura Pertimbangkan Walk Out di Sidang Paripurna soal BBM

Tribunnews.com, JAKARTA - Fraksi Hanura DPR RI memikirkan kemungkinan melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna pengesahan UU APBN-Perubahan 2013 di gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/6/2013) lusa.
"Nanti kita lihat, tapi semua kemungkinan bisa terjadi," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin Jumat (14/6/2013).
Sidang Paripurna DPR soal pengesahan APBN-Perubahan 2013 akan dilakukan lusa di Dewan. Besar kemungkinan akan dilakukan voting terhadap rencana kenaikan harga BBM bersusbdi dan program BLSM yang mengundang pro dan kontra.
Menurut Saleh Husin, Hanura menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak awal."Dan ​Hanura akan tetap konsisten menolak kenaikan harga BBM," kata dia.
Lanjut Saleh walaupun dalam APBN 2012 pemerintah sudah diberikan keleluasaan untuk dapat menaikan harga BBM dengan  catatan  harga ICP (minyak mentah Indonesia) dalam enam bulan terakhir mencapai 115 dolar AS per barel sementara ICP saat ini 95 dolar AS per barel berarti pemerintah tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM apalagi saat ini adalah waktu yang kurang tepat menaikkan harga BBM yaitu akan memasuki bulan suci Ramadhan dimana akan meningkatnya pemakaian berbagai kebutuhan rumah tangga dan kebanyakan keluarga juga akan memasukan anak-anaknya kesekolah atau kelas baru sehingga ketergantungan akan biaya sangat tinggi.
"Hrusnya pemerintah mempunyai empati untuk hal ini. Untuk masalah BLSM, raskin, PKH, beasiswa pada intinya kami setuju  tetapi dengan syarat dana dan rujukan kebijakannya tidak boleh bersumber dari pinjaman ADB dan IBRD, kan kasian mau memberikan bantuan tapi dari utang luar negeri,  nah ini yang kami tentang," kata dia. (aco)

PKS tolak kenaikan BBM subsidi bukan balas dendam

Medan (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menegaskan, sikap partai politiknya menolak kenaikan harga BBM subsidi bukan satu balas dendam politik. PKS anggota Sekretariat Gabungan Koalisi di pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono.

"Tidak ada balas dendam. Mau balas kepada siapa?," katanya Matta, kepada wartawan di Medan, Senin.

Penolakan tersebut juga bukan disebabkan penahanan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Ishaaq, terkait skandal suap impor sapi. "Tahun lalu tidak ada yang ditahan, kami menolak juga kok. Juga bukan untuk pencitraan," katanya.

Menurut dia, penolakan tersebut lebih disampaikan belum kebijakan komprehensif menyelesaikan berbagai persoalan energi di bagian hulu.

Kondisi itu berbeda dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pada 2005 karena solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi krisis energi, di antaranya menerapkan konversi minyak tanah ke gas.

Selain itu, penolakan kali ini juga disebabkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menaikkan harga BBM tersebut.

"Justru dilemparkan kembali ke DPR. Itu artinya pemerintah tidak percaya diri menaikkan harga BBM," katanya.

PKS siap menerima konsekuensi apapun dari penolakannya itu. Termasuk jika ketiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Tentang menteri, diserahkan sepenuhnya kepada presiden," katanya.

Satu lagi, Matta menegaskan, "Jadi tidak benar kita 'kaki dua' atau 'muka dua', karena sistemnya memang begitu. Kalau kami (parpol) tidak bekerja seperti itu, DPR ini seperti eksekutif saja, fungsi penyeimbangnya tidak ada," katanya.

Minggu, 16 Juni 2013

Paripurna Soal BBM Panas, Hanura dan PDIP Protes Paparan Ketua Banggar

M Iqbal - detikNews

Jakarta - Hanura protes dikelompokkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Achmadi Noor Supit sebagai fraksi yang mendukung penetapan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau 'Balsem'. Hanura menolak kenaikan harga BBM dan Balsem.

"Di awal paparan tadi dengan jelas dikatakan Hanura menolak kenaikan harga BBM, tapi kenapa di akhir Hanura dikelompokkan ke dalam fraksi yang setuju penetapan APBN-P 2013," kata anggota Fraksi Hanura, Erik Satria Wardana, dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Erik menegaskan Hanura menolak kenaikan harga BBM dan anggaran dana kompensasinya. Dengan begitu, Hanura juga tak setuju dengan rancangan APBN-P 2013 yang diajukan pemerintah.

"Sudah jelas kami menolak," ujarnya.

PDIP juga protes dengan laporan Ketua Banggar Achmadi Noor Supit. Mereka protes karena postur APBN-P tandingan yang telah disampaikan ke Banggar tak dibacakan oleh Achmadi.

Rapat segera berlangsung panas begitu Ketua Banggar Achmadi Noor Supit melaporkan hasil pembahasan di Banggar. Hujan interupsi langsung deras mengalir.

Hanura Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Syarifuddin Sudding menegaskan partainya tetap konsisten menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Saya kira, kami sudah putuskan tetap seperti sikap semula waktu di paripurna DPR 2012 lalu bahwa Hanura menolak harga BBM naik. Jadi sampai saat ini kami tetap konsisten dengan sikap itu," kata Sudding di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Menurut Sudding, dalam kondisi seperti saat ini kenaikan harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat. "Rakyat sudah susah, ini akan berimbas ke daya beli masyarakat dan yang miskin akan tambah miskin," katanya.
Penolakan Hanura akan kenaikan harga BBM memperpanjang daftar fraksi di Dewan yang menolak kenaikan harga BBM. Sebelumnya Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKS telah menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Terlalu Dini Bahas Koalisi PDIP-Demokrat

INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik Jeffrie Geovanie menilai masih terlalu dini untuk membahas kemungkinan koalisi PDIP dan Partai Demokrat menghadapi Pemilu Presiden 2014.

"Biarkan saja berjalan natural, biarkan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meneruskan tradisi positif baru di PDIP, agar makin banyak melahirkan pemimpin muda seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo," kata anggota Dewan Penasehat Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Di sisi lain, Jeffrie mengharapkan agar masyarakat memberikan kesempatan Partai Demokrat menyiapkan dan menjalankan konvensi capresnya, hingga melahirkan pemimpin muda baru seperti Gita Wiryawan dan Mahfud MD.

"Biarkan saja juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa semakin mustahil rekonsiliasi PDIP dan Demokrat karena wafatnya Taufiq Kiemas," katanya.

Menurut Jefrrie, sesungguhnya pada 2014 adalah momentum terjadinya peralihan generasi dan faktanya saat ini hanya PDIP dan Demokrat, partai yang memberikan ruang yang luas untuk munculnya pemimpin muda di 2014.

Kendati demikian, Jeffrie menilai sikap kenegarawanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mampu melahirkan koalisi kedua partai itu pada 2014.[ant/man]

KNPI Setuju Subsidi BBM Dikurangi

VIVAnews - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Taufan Rotorasiko menyampaikan, organisasinya mendukung langkah pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Namun di sisi lain, kata Taufan, KNPI memahami aspirasi masyarakat yang menginginkan harga-harga barang tetap stabil meski ada kenaikan harga energi.

"Jadi subsidi harusnya bukan ke produk," kata Taufan, "karena yang menikmati itu kebanyakan masyarakat menengah ke atas."

Anggaran negara, menurut Taufan, harus diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Misal untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.

Selain itu, "ke depan, pemerintah harus membuat program energi yang lebih sustainable sehingga menghilangkan ketergantungan pada minyak impor," kata Taufan. Konversi minyak ke gas, kata Taufan, harus diperluas.

"Impor BBM itu mahal, sementara gas kita yang ramah lingkungan, malah diekspor," katanya.

Pemerintah kini sedang berusaha memperjuangkan penyesuaian subsidi BBM dalam postur APBN bernegosiasi dengan DPR. Jika jadi dikurangi, dana subsidi sebesar Rp300 triliun bisa dialihkan untuk sektor yang lain. (adi)

Peneliti LIPI : 2014 Rakyat yang Hukum PKS

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - PKS telah membulatkan tekad untuk menolak program mengurangi subsidi BBM oleh pemerintah. Menurut peneliti politik LIPI Siti Zuhro, Pemilu 2014 akan memberikan hukuman untuk PKS.

"Pemilu 2014 akan menghukum partai banci dan tidak bertanggung jawab," ujar Siti Zuhro dalam acara diskusi Akan Berhasilkah Konvensi Demokrat, di Galeri Caffe, komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).

Menurut Siti PKS bergabung dalam koalisi hanya mau mendapatkan bagian kekuasaan. Di saat ada kebijakan yang tidak populer, PKS lari dari tanggung jawab agar tidak terkena getah penurunan elektabilitas.

"Menggelikan sekali kan ketika melihat partai yang duduk di pemerintah, tapi justru melawan pemerintah, kasian rakyat yang ada di pelosok yang tidak teredukasi politik dengan baik," tambah Siti.

Partai yang masuk koalisi menurut peneliti politik LIPI ini harus punya satu platform yang sama. Mengawal semua kebijakan pemerintah. Bukan menjadi oposisi dalam koalisi.

"Saya rasa semua partai tahu konsekuensi melanggar Code of Conduct tanpa harus diingatkan rakyat," pungkasnya.

PKS Ingin Populer Dengan Klaim Membela Rakyat Kecil

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Partai Demokrat sepertinya sudah benar-benar jengah dengan sikap PKS. Klaim PKS yang ingin membela rakyat kecil dianggap sebagai usaha agar populer saja.

"Kita perlu anggota koalisi yang siap untuk tidak populer. Jangan mudah mengklaim mendukung rakyat hanya untuk mencari popularitas," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi dalam acara diskusi Akan Berhasilkah Konvensi Demokrat di Galeri Caffe, komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).

Didi yang juga anggota komisi 3 DPR RI ini menghimbau agar PKS jangan bermain api sesaat di atas isu kenaikan BBM. PKS harusnya lebih jeli dalam menelaah program kenaikan pengurangan subsidi BBM.

"Masak mau enaknya tapi tidak mau susahnya," tambah Didi.

Ketua DPP Partai Demokrat ini juga mengharap agar PKS bisa konsisten terhadap sikapnya. Jika memang sudah tidak mau mendukung kebijakan pemerintah, diharapkan PKS dengan senang hati keluar dari Setgab.

Sebelumnya PKS telah menyatakan siap untuk menolak RAPBNP di DPR. Padahal dalam RAPBN akan dibahas pengurangan subsdidi BBM dan pengalihan subsidi ke pos pembangunan yang lain.

Sabtu, 15 Juni 2013

Setuju BBM Naik, Gerindra Tolak BLSM untuk Rakyat Miskin

VIVAnews - Partai Gerindra setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. Sebab, alokasi subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah, bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat lain, terutama infrastruktur.

Hal ini disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) Fraksi Gerindra,  Fary Djemy Francis, dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN-Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013.

Meski setuju kenaikan harga BBM, namun, Partai Gerindra tak setuju dengan penggelontoran kompensasi bagi warga miskin yang dinamai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sebab, kata Fary, BLSM bersifat sangat politis.

"BLSM hanya menempatan rakyat miskin sebagai objek penerima bantunan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis," ujar dia.

Sejauh ini, ada tiga partai politik yang terang-terangan menolak kebijakan harga BBM naik. Mereka adalah Hanura, PKS, dan PDI Perjuangan.

DPR akan membahas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini Rapat Paripurna, Senin mendatang.

Tanpa BLSM, Rakyat Miskin Naik 4 Juta Orang

VIVAnews - Partai Golkar hingga Sabtu, 15 Juni 2013 mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Golkar juga mendukung pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh pemerintah.

Ketua DPP partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan, jika masyarakat miskin tidak diberikan BLSM maka jumlah rakyat miskin akan bertambah hingga 4 juta orang.

"Kalau pemerintah menargetkan jumlah orang miskin pada tahun 2013 sebanyak 10,5 juta orang, maka akan bertambah menjadi 14,5 juta orang miskin," kata Noor Supit di Gedung DPR.

Pria yang juga Ketua Badan Anggaran DPR-RI ini berpandangan BLSM dapat menyelamatkan dan mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin. Untuk itulah, Partai Golkar berpandangan, BLSM harus diberikan. Partai Golkar menggarisbawahi kepada pemerintah jika harga BBM naik maka, jumlah rakyat miskin tidak boleh bertambah.

"Partai Golkar harus bertanggung jawab, tidak boleh rakyat miskin bertambah," katanya menegaskan.

Ia mengaku, keputusan Golkar mendukung dan setuju dengan perubahan APBN 2013 yang secara otomatis mendukung kenaikan BBM dan pemberian BLSM oleh pemerintah telah dipikirkan secara matang.

Perubahan APBN ini disebabkan perekonomian Indonesia yang akan ambruk jika subsidi energi terlalu besar. Dana subsidi energi Rp300 triliun dapat dialihkan ke berbagai program pengentasan kemiskinan yang lebih bermanfaat. (umi)

Pakar: Tolak Kenaikan BBM, PKS Alihkan Isu Korupsi

VIVAnews - Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, Sabtu 15 Juni 2013 menilai Partai Keadilan Sejahtera telah berhasil melakukan pengalihan isu dengan menolak kenaikan BBM. Perhatian publik telah beralih dari kasus korupsi daging sapi impor menjadi soal BBM.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka. Luthfi diduga menerima suap dalam kasus daging sapi impor.

"Sekarang publik tidak lagi disuguhkan dengan berita-berita tentang LHI (Luthfi Hasan Ishaq), tapi sudah berganti dengan soal BBM," kata Heri dalam diskusi Berebut Berkah Subsidi di Warung Daun, Jakarta.

Menurut Heri, PKS juga telah berhasil melakukan komunikasi politik. Jika PKS tidak menentang kenaikan BBM, maka kompensasi kenaikan BBM tidak akan sebesar ini.

"Karena akan head to head antara koalisi dan oposisi. Muatan Politis BBM 2014 sangat kuat dan juga pengalihan isu," ungkap dia.

Namun, Heri menilai PKS saat ini dalam posisi dilematis antara keluar dari koalisi atau bertahan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka PKS akan kehilangan tiga menterinya.

"Tapi kalau PKS keluar dari koalisi, maka publik akan merespon positif. Kalau PKS bertahan, responnya akan negatif," tegasnya.

Elektabilitas


Heri menyatakan rencana kenaikan BBM telah dimanfaatkan partai untuk menaikan popularitas, elektabilitas, dan simpati publik terhadap partai. Isu BBM terbukti membawa perubahan simpati publik.

"Muatan politik sangat besar. Masing-masing partai mengamankan posisi dan memanfaatkan kompensasi ini. Tapi ujung-ujungnya adalah tahun depan," tegas dia.

Heri menilai polemik kenaikan BBM menjadi senjata paling ampuh untuk meraih simpati publik. Hal ini sudah terbukti pada tahun 2009, dan semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.

"Padahal dengan kenaikan harga BBM efek ke masyarakat akan tambah berat. Bentuk kompensasi hanya ganti bungkus," ujarnya. (umi)

Ini Pengganti TK yang Diinginkan Kader PDIP

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai kriteria kader yang akan menggantikan almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pilihan kader seperti apa, sudah dimiliki.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, mencari sosok pengganti Taufiq bukanlah perkara yang mudah. "Bisa ditiru seperti pak Taufiq mungkin sangat sulit. Ya carilah yang mendekati," jelas Maruarar, di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2013).

Dia menjelaskan, sosok yang harus menggantikan Taufiq haruslah benar-benar paham dengan sifat Taufiq semasa hidup. Dalam kehidupan politiknya, pria yang kerap disapa Ara itu mengatakan bahwa Taufiq sukses membangun kekuatan politik yang baik.

"Figur yang bisa membangun silaturahmi walaupun berbeda politik dengan pemerintah, berbeda generasi dengan anak muda, dengan senior termasuk dengan orang yang berbeda aliran dalam politik," jelasnya.

Lanjut anggota Komisi XI DPR ini, Taufiq Kiemas juga membawa spirit empat pilar. Semangat 1 Juni sebagai hari Pancasila harus terus digelorakan. Hal itulah yang harus diperhatikan bagi kader yang akan menggantikannya nanti. "Pak Taufiq Kiemas yang humble, figur seperti itu yang diperlukan, merangkul," tutur Ara. [mvi]

Mengapa PKS 'Mbalelo' terhadap Yudhoyono?

INILAH.COM, Jakarta - PKS makin berani mbalelo di Setgab Koalisi pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PKS tahu dan yakin bahwa SBY yang sudah merosot pamornya itu, tidak akan berani memecat dari koalisi.
Sebagaimana PKS terjerat korupsi sapi, Demokrat juga sudah terjerembab kubangan skandal Hambalang, Centurygate dan Wisma Atlit, sama-sama dirundung korupsi yang melilit. Meski secara politik tidak pailit.
PKS bahkan membiarkan sikap antipati dari Setgab koalisi makin meninggi sampai para anggotanya ‘makan hati’. PKS tak punya banyak pilihan kecuali melawan kenaikan harga BBM sebagai ‘pukulan balik terakhir’ kepada SBY sebelum elektabilitasnya jatuh di titik nadir. Segala nasehat dan saran SBY kepada PKS nampaknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sepi.
PKS sadar bahwa korupsi sapi telah menggilasnya dan ia harus membangun kembali karakternya sebagai partai dakwah untuk bertahan dari dari kemerosotan dan demoralisasi. PKS kini harus bersikap ‘melawan dari dalam’ koalisi semua yang sudah retak itu.
PKS tak perduli apapun penilaian pakar dan publik atas strategi komunikasi politik yang tengah dilancarkannya sekarang ini, yang sering disebut sebagai strategi bermuka dua. Di satu sisi, PKS memprotes kenaikan BBM untuk mendapat simpati masyarakat namun, di sisi yang lain tetap nyaman mempertahankan kadernya di kabinet untuk mendapat kapitalisasi dan investasi politik.
Publik pun mahfum bahwa, turbulensi politik akibat meruyaknya kasus korupsi di tubuh PKS membuat image sebagai parpol yang santun dan bersih menjadi jatuh. “Bayangkan, permainan importasi daging, dana mahar untuk pilkada, mobil dan rumah mewah hasil rasuah sampai pentas wanita cantik ternyata lekat di elit-elit PKS," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi
Memang, mau tidak mau, PKS harus menarik kembali simpati masyarakat dengan menonjolkan sikap pembelaannya terhadap rakyat kecil dengan menolak kenaikkan harga BBM. Sementara SBY sebagai pemegang hak penuh Setgab tak bisa tidak, akibat pamornya yang terus merosot, membiarkan sikap mbalelo yang dijalankan PKS karena SBY juga ‘rawan tembak’ akibat korupsi yang melilit Demokrat. SBY enggan cari musuh mengingat era kepemimpinannya akan segera berakhir.
Saat ini sepertinya SBY dan PKS sama-sama melihat dirinya sendiri, berkaca di cermin yang retak dan memaklumkan kondisi yang serba tidak enak. Apalagi, korupsi politik makin meruak dan bau sengak [berbagai sumber]

PKS Ambil Tiga Keuntungan Sekaligus soal BBM

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai ingin mengambil tiga keuntungan sekaligus dari sikap mengambangnya mengenai keputusan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pengamat senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, PKS ingin mengambil tiga keuntungan sekaligus, yakni pencitraan, pengalihan isu tentang kasus impor daging, serta untuk menempati posisi aman di mata masyarakat dan juga pemerintah.

"PKS ingin mengambil untung semua, terutama yang ketiga, di satu pihak terkesan membela rakyat di pihak lain ingin tetap bertahan untuk berkoalisi dalam pemerintahan," ujarnya kepada INILAH.COM, Sabtu (15/6/2013).

PKS, melalui menterinya yang berada di kabinet mendukung rencana pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, namun dari pihak DPP PKS, partai yang diketuai Anis Matta itu masih menolak rencana pemerintah tersebut.

Seperti yang disampaikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, partainya mendukung penuh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). [mvi]

Inilah Sikap Akhir PKS di Banggar Soal RAPBN P

INILAH.COM, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR menyampaikan pandangan akhir mini fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPR soal Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Pandangan ini akan dibawa ke paripurna sebagai pengambil keputusan tertinggi dan terakhir di DPR pada Senin (17/6/2013).

Yudu Widiana Adia, yang membacakan padangan akhir Fraksi PKS mengatakan, RUU APBN Perubahan ini perlu dibawa ke paripurna.

"FPKS memutuskan, hasil pembahasan RUU APBNP 2013 perlu dibawa ke rapat paripurna DPR RI," kata Yudi, Sabtu (15/7/2013).

PKS berpandangan, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) cukup bagus untuk tetap dilanjutkan. Namun, BLSM tidak harus dikaitkan dengan penaikan BBM.

"Fraksi PKS berpandangan bahwa program bantuan untuk rakyat perlu tetap diberikan tanpa harus diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi mengingat tingkat harga-harga yang sudah naik dan kondisi rakyat yang membutuhkan peningkatan daya beli," jelas anggota Komisi V DPR ini.

PKS juga beralasan, penaikan BBM justru akan memperpuruk ekonomi Indonesia. Subsidi yang dicabut nantinya, bisa membuat pertumbuhan ekonomi terjun bebas.

"Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen bisa dicapai kalau pemerintah tidak menaikkan BBM. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan sangat berpotensi memburuk bila BBM bersubsidi dinaikkan, bahkan bisa dibawah 6 persen," jelasnya.

Lanjutnya, program penaikan BBM juga bisa membuat kerugian diberbagai sektor. Pengangguran dan kemiskinan dipastikan akan bertambah banyak.

"Satu-satunya komponen yang bisa tumbuh dengan cemerlang adalah konsumsi rumah tangga. Kalau BBM bersubsidi dinaikkan, maka komponen konsumsi keluarga akan memburuk dan target pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran tidak tercapai," jelas Yudi.

Fraksi PKS juga menilai pemerintah tidak serius dalam menjalankan UU APBN ini. Sebab, banyak sektor yang tiba-tiba berubah.

"FPKS memandang pemerintah tidak sungguh-sungguh memyiapkan program yang akan mendukung amanah UU APBN 2013. Perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak, kesalahan manajemen pengelolaan energi, kegagalan program volume BBM bersubsidi," bebernya. [mvi]

Gerindra Nilai BLSM Timbulkan Konflik Sosial

INILAH.COM, Jakarta - Partai Gerindra menilai langkah pemerintah memberikan kompensasi penaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), menimbulkan konflik sosial.

Dalam pandangan mini Fraksi Partai Gerindra di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sabtu (15/6/2013), Gerindra sebenarnya menolak skema BLSM ini.

"Sebenarnya Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan adanya BLSM ini karena sifatnya sangat politis menjelang pemilu 2014. Selain itu, skema kompensasi melalui BLSM ini hanya sekedar 'balsem' bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan ketergantungan," jelas Fery Djemy Francis saat membacakan pandangan mini fraksi.

Fraksi Gerindra berpendapat, bahwa BLSM ini bisa menimbulkan kisruh. Belajar dari pengalaman pembagian BLT pada periode pertama pemerintahan SBY.

"Program ini sangat rawan konflik sosial di masyarakat. Menurut pandangan kami, program BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin sekedar objek penerima bantuan," jelasnya.

Gerindra juga berpandangan, BLSM akan membuat masyarakat seperti pengemis. Berharap pada bantuan-bantuan seperti ini. Tidak mendidik masyarakat untuk lebih mandiri. "Justru hanya akan mengajarkan masyarakat semakin tergantung kepada pihak pemerintah dan memperparah mentalitas masyarakat yang cenderung lebih suka menerima," jelas jubir Fraksi Gerindra ini.

Mereka berpandangan, kebehasilan penanggulangan kemiskinan harus dilihat dari kesiapan infrastruktur, penyelenggara dan kebersinambungan program.

"Kalau akhirnya program BLSM ini tetap dijalankan maka Fraksi Gerindra berharap alokasi dananya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur dasar di sektor pertanian, pemukiman dan infrastruktur dasar lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan dengan sistem padat karya," jelas dia. [mvi]

PDIP akan Mati-matian Tolak BBM di Paripurna

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan berjuang untuk menggagalkan penaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna DPR pada Senin (17/6/2013).

Hal itu tercermin dari pandangan mini Fraksi PDIP dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan di ruang Banggar, DPR, Sabtu (15/6/2013).

Seperti diketahui, hari Senin adalah penentu apakah BBM akan naik atau tidak. Sebab, pembahasan RAPBN Perubahan yang diajukan pemerintah, akan diputuskan dan diundangkan di paripurna Senin itu. Sejumlah fraksi masih menolak penaikan BBM seperti PDIP dan PKS.

"Setelah penyampaian pendapat, saran dan penilaian terhadap R-APBNP TA 2013 ini, maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI setuju untuk membawa Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013 beserta substansi RUU yang belum disepakati ke dalam pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat Paripurna," ujar anggota Sayed Muhammad Muliady dalam pandangan mini fraksi di ruang Banggar.

Dia menjelaskan, inflasi yang tinggi pada tahun 2013 ini akibat inflasi makanan, menjelang puasa dan lebaran. Serta inflasi yang timbul akibat ketidak pastian pemerintah dalam kebijakan BBM. Perlu diupayakan stimulus aktivitas ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan.

"Apabila keputusan rapat paripurna dapat menerima usulan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI maka RPABN-P 2013 akan mengalami penyesuaian postur APBN, antara lain belanja pemerintah pusat, besaran subsidi, pembiayaan dan lain sebagainya," jelas anggota Komisi III DPR ini. [mvi]

Rakyat Jangan Dipertontonkan Sinetron PKS-Setgab

INILAH.COM, Jakarta - Partai Hanura nampak kesal dengan konflik politik antara Sekretariat Gabungan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP Hanura Saleh Husen mengatakan, rakyat terlalu dipertontonkan dengan kisruh politik. Saleh menilai, konflik ini sudah tidak sehat. Menurutnya, SBY tidak menimbulkan kegaduhhan politik seperti sekarang.

"Tidak perlu lagi dipertontonkan kalau mau menendang ya tendang jangan kayak sinetron," kata Saleh di Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Dia mengatakan, SBY harus segera ambil sikap soal setgab. Tidak dibuat berlarut-larut. "Keberanian untuk berani atau tidak. Jangan dibuat berlarut-larut sehingga harga tidak menentu," terangnya. [mvi]

Golkar pemegang kunci kenaikan harga BMM

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Maruarar Sirait, menilai Partai Golkar yang akan menjadi pemegang kunci penentu apakah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bakal terlaksana atau tidak.

"Kita tahu rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena akan semakin memberatkan beban kehidupan rakyat," kata Maruarar Sirait pada diskusi "Polemik: Berebut Berkah Subsidi" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha, Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin, dan pakar komunikasi politik Heri Budianto.

Menurut Maruarar, jika mencermati peta fraksi-fraksi di DPR RI, maka Fraksi Partai Golkar yang akan jadi penentu apakah usulan pengurangan subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2013, bisa disetujui atau tidak pada pengesahan melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6).

Pada kesempatan tersebut, Maruarar juga berupaya mengingatkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha, yang juga menjadi pembicara pada diskusi tersebut, agar memiliki empati kepada masyarakat.

"Satya ini kawan saya, dan dia punya idealisme yang sama seperti kita. Kita semua tahu rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM. Partai Golkar akan jadi pemegang kuncinya. Jika Partai Golkar menolak, maka pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyatakan, Partai Golkar selama ini selalu menyuarakan slogan, "Suara Rakyat Suara Tuhan", sehingga parpol tersebut hendaknya juga menyuarakan suara rakyat yang menolak kenaikan harga BBM.

Menurut dia, hasil survei menyimpulkan, sebagian besar rakyat menolak kenaikan harga BBM.

"Jika Partai Golkar malah mendukung rencana kenaikan harga BBM, maka perlu dipertanyakan, itu suara apa? Kalau sikap PDI Perjuangan jelas," katanya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Saleh Husein, menyatakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberikan kepada rakyat miskin, tidak akan berarti apa-apa.

Menurut dia, rencana pemerintah akan memberikan dana kompensasi kepada rakyat miskin dalam program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), hanya Rp150.000 selama empat bulan.

Anggota Komisi V DPR RI ini menjelaskan, dana Rp150.000/bulan, jika dirata-ratakan sama dengan Rp5.000 per hari.

"Jumlah tersebut tidak ada maknanya bagi masyarakat, sementara harga barang-barang kebutuhan pokok akan naik tinggi, jauh melampaui Rp5.000," katanya.

Apalagi di daerah perdesaan kawasan timur Indonesia, menurut dia, hal itu tidak berarti apa-apa, karena ongkos kendaraan dari desa ke kota saja sudah lebih tinggi dari Rp5.000. 

Gerindra: BLSM bernuansa politis

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Gerindra menilai pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai skema kompensasi kenaikan BBM bersubsidi bersifat politis.

"Sebenarnya, Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan adanya pemberian BLSM ini karena sifatnya politis menjelang Pemilu 2014," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis, saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Sabtu.

Menurut Fraksi Gerindra, pemberian BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin hanya sebagai objek penerima bantuan.

"Akhirnya masyarakat tak mampu berpikir kritis dan mengembangkan prakarsa-prakarsa inovatif yang sebenarnya menjadi esensi dari pemberdayaan. Pemberian BLSM hanya akan jadi "balsem" bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan ketergantungan. Program BLSM ini tidak tepat karena merusak mentalitas masyarakat," kata Fary.

Ditambahkannya, dengan kenaikan BBM, maka sebenarnya subsidi BBM akan menurun. Tapi kenyataannya, subsidi BBM pada APBNP 2013 juga tetap naik dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun, hal ini belum termasuk kuota subsidi yang jebol seperti tahun sebelumnya.

"Oleh karena itu perlu kajian yang matang dan lebih dalam berkaitan dengan kenaikan BBM ini agar detail postur RAPBNP tidak terjadi kontradiksi seperti yang terjadi saat ini," kata Fary.

Disamping itu, masih kata Fary, dalam RAPBNP 2013, pemerintah telah menambah utang baru dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp341,7 triliun, padahal posisi outstanding pemerintah tahun 2013 mencapai Rp2.023,72 triliun.

"Menurut pandangan Fraksi Gerindra, kecanduan pemerintah terhadap utang telah mencapai level yang sangat mengkuatirkan, terutama utang yang diperoleh digunakan untuk membiayai program yang tidak produktif," demikian Fary.

Rabu, 12 Juni 2013

Waspadai Modus Baru Copet: Berpura-pura Jadi Tukang Pijat

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Aksi kejahatan kini semakin tak terduga. Mereka tak lagi menggunakan cara kekerasan, namun dengan teknik tertentu yang membuat korban tak berdaya. Salah satunya adalah berpura-pura jadi tukang pijat.

Seperti yang dialami seorang pembaca detikcom, Asep (26), saat menaiki angkot 61 jurusan Pasar Minggu-Pondok Labu dari kawasan Cilandak, Jaksel. Di dalam angkot, ada tiga penumpang pria dan satu wanita.

Asep duduk di bangku belakang sopir. Sementara dua pria duduk di sampingnya, satu lagi berada di depannya.

Di perjalanan, pria yang di depan Asep tiba-tiba membagikan selebaran promosi sebuah klinik pengobatan. Pria berpeci itu meminta korban untuk melihat alamat klinik dengan jelas.

"Lalu dia memijit bapak di samping saya. Mulai tangan dan kaki, seperti orang yang sedang promosi gitulah," kata Asep dalam surat elektronik, kepada detikcom, Kamis (13/6/2013).

Tak lama kemudian, si pria pemijat itu beralih ke Asep. Dia mulai memijat tangan, lalu kaki. Lama kelamaan, pijatan di kaki semakin keras sambil sedikit diguncang. Diduga, itu untuk mengeluarkan ponsel yang berada di saku kiri Asep.

"Saya tak curiga, karena pria itu sambil senyum. Saya akhirnya minta pijatan dihentikan dengan sopan," jelasnya.

Lalu, pria pemijat itu turun di sekitar kawasan perempatan Ragunan. Sebelumnya, dia sempat meminta Asep untuk melihat kembali alamat di selebaran klinik. Tak hanya itu, bapak yang di samping Asep kemudian juga meminta untuk dibacakan alamat klinik di selebaran.

"Dia bilang, saya tidak bisa baca. Tolong dibacakan. Rupanya itu untuk mengalihkan perhatian saja," terangnya.

Tak lama kemudian, Asep sadar ponselnya hilang. Seorang pria lain di angkot pun memberi tahu bahwa pria berpeci tadi copet. Asep pun turun, namun tak berhasil mengejarnya.

"Saya curiga, tiga orang itu memang komplotan dan saling mengenal. Sebaiknya kita terus waspada," pesannya.

Menko Polhukam: 3 Menteri dari PKS Minta Izin ke Lembang

Mega Putra Ratya - detikNews

 Jakarta - Tiga menteri asal PKS hari ini tidak hadir dalam acara di Istana Negara dan Sidkabtas di Kantor Presiden. Ketiganya ternyata sudah meminta izin tidak hadir untuk mengikuti kegiatan internal PKS di Lembang, Bandung.

"Izinnya ke Bapak Presiden, saya dapat tembusannya. Ijin ke DPTP PKS di Lembang untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan APBN-P 2013," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Sebelumnya diberitakan tiga menteri asal PKS tidak hadir dalam dua cara di Istana Negara. Menteri asal PKS yang tidak hadir adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Aljufri dan Mentan Suswono.

Sedangkan menteri yang hadir diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri PPA Linda Gumelar, Kapolri Timur Pradopo dan Panglima TNI Agus Suhartono.

Istana: 3 Menteri dari PKS Diundang Rapat, Tapi Minta Izin Tidak Hadir

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Istana meluruskan informasi ketidakhadiran trio menteri asal PKS di acara penyerahan laporan BPK dan sidang kabinet sore hari ini. Tiga orang kader PKS yang menjadi anggota KIB II seluruhnya diundang untuk hadir, mereka sudah meminta izin untuk tidak memenuhinya.

"Kalau untuk pertanyaan yang tidak hadir hari ini mereka itu menteri kabinet diundang semua, alasan tidak hadir tidak tahu," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha melalui telepon, Rabu (12/6/2013).

Setelah dikroscek, Julian mengatakan, menteri-menteri PKS itu ternyata sudah memberikan izin. Namun mereka tidak menjelaskan alasan mengapa tidak hadir.

"Setelah saya krosek, menkominfo katanya kunjungan ke Bandung. Mensos tidak bisa hadir mungkin rapat internal. Mentan tidak ada penjelasan tapi diwakili oleh wamen," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan tiga menteri asal PKS tidak hadir dalam dua acara di Istana Negara. Menteri asal PKS yang tidak hadir adalah
Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Aljufri dan Mentan Suswono.

Sedangkan menteri yang hadir diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri PPA Linda Gumelar, Kapolri Timur Pradopo dan Panglima TNI.

Soal Pemecatan PKS dari Koalisi, Syarif Hasan Bantah Ada Utusan Istana

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Demokrat (PD) membantah keterangan Wasekjen PKS Fahri Hamzah soal pemecatan PKS dari koalisi. Fahri telah menyebut ada utusan Istana yang mengabarkan partainya sudah didepak dari koalisi.

"Enggak ada itu. Tanya saja dia, dari siapa. Enggak ada," jawab Syarif saat dimintai konfirmasi usai rapat terbatas DPP PD di kediaman Presiden, Cikeas, Bogor, Rabu (12/6/2013).

Syarif juga mengungkapkan, rapat terbatas yang telah diikutinya itu tidak membahas mengenai sikap PD terhadap PKS. Rapat tersebut hanya membahas program kerja partai.

"(Rapat) Konsolidasi Internal. Program kerja kita lah, DPP PD," cetusnya.

Rapat juga tidak membahas mengenai rotasi yang ramai dibicarakan. Kabarnya, loyalis Anas Urbaningrum akan dirotasi. Meski Saan Mustopa dan Gede Pasek yang dikenal sebagai loyalis Anas tidak diundang, Syarif membantah rapat ini adalah untuk merotasi mereka.

"Memang yang diundang hanya pengurus inti. Ini bukan rapat pleno," pungkasnya.

Masyarakat diminta tenang jelang kenaikan harga BBM

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meminta masyarakat tenang menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar yang direncanakan pada Juni 2013.

Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu mengatakan, pemerintah mempersiapkan rencana kenaikan harga BBM secara matang. "Masyarakat tenang saja dan jangan menimbun," katanya.

Menurut dia, PT Pertamina (Persero) juga menyiapkan stok BBM secara cukup. Pemerintah berencana menaikkan harga premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter.

Jero mengatakan, kenaikan harga BBM masih menunggu persetujuan dana kompensasi yang akan diputuskan rapat paripurna DPR paling lambat 17 Juni 2013. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pembagian dana kompensasinya.

Ia mengatakan, kalau DPR bisa melakukan rapat pleno pada 17 Juni 2013, maka perlu proses beberapa hari sebelum diumumkan.

"Kami targetkan Juni ini sudah (dinaikkan). Jangan kelamaan, karena jelang bulan puasa," katanya.

Jero juga mengatakan, pengumum kenaikan tergantung pada siapa yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet.

Menurut dia, sesuai UU APBN 2013, pemerintah sudah diberi kewenangan penuh menyesuaikan harga BBM.

Namun, pemerintah menghitung beban inflasi akibat kenaikan yang diperkirakan 1,7 persen khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Rakyat menengah sekitar 45 juta mungkin tidak terlalu terasa. Tapi, bagi 15,5 juta rakyat miskin akan terasa berat. Karenanya, perlu proteksi dengan kompensasi," katanya.

Menurut dia, pemerintah sudah mendata dan menyiapkan kartu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang ditandatangani Kepala Bappenas.

"BLSM akan diberikan selama lima bulan dengan nilai Rp150.000 per bulan per KK," katanya. Sedangkan jangka waktu pembagiannya adalah dua bulan sekali. 

Penggantian Taufiq Kiemas Bakal Mulus

INILAH.COM, Jakarta - Sebelum 8 Juli 2013 dipastikan akan ada Ketua MPR pengganti Taufiq Kiemas. Saat ini, pimpinan MPR tengah mempersiapkan pergantian secara definitif. Semangat kekeluargaan akan ditonjolkan dalam peggantian Taufiq Kiemas ini.
Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pimpinan MPR bersepakat pada awal pekan depan akan menggelar rapat dengan mengundang pimpinan fraksi di MPR dan kelompok DPD RI.
"Tanggal 17 Juni 2013 kita akan menggelar rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok DPD RI," ujar Lukman usai rapat pimpinan MPR di gedung MPR/DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Rapat gabungam tersebut, imbuh Lukman, untuk bermusyawarah terkait pengisian lowongnya jabatan Ketua MPR. Menurut dia, di dalam Tata Tertib MPR Pasal 82 terkait kekosongan Ketua MPR maka akan digantikan dari fraksi asal. "Meski ada pandangan-pandangan lain juga. Makanya kita undang awal pekan depan," imbuh Lukman.
Dalam rapat Pimpinan MPR itu juga disepakati tidak ditunjuk pelaksana tugas (plt) Ketua MPR. Atas dasar kekeluargaan dan waktu yang tidak begitu lama, menurut Lukman, tugas dan wewenangan Ketua MPR akan dipikul empat pimpinan. "Tanggungjawab Ketua MPR akan dipikul seluruh Wakil Ketua," tegas Lukman.
Lukman memastikan, Ketua MPR secara definitif akan terpilih selama 30 hari terhitung sejak Taufiq Kiemas meninggal pada 8 Juni 2013 pekan lalu. Menurut Lukman, MPR akan menggelar sidang paripura untuk menetapkan Ketua MPR secara definitif.
Sementara, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung kembali menegaskan saat ini suasana di internal PDI Perjuangan dan keluarga besar Megawati Soekarnoputri tengah berduka. Menurut Pramono, PDI Perjuangan tidak mau berpolemik atas pergantian posisi Ketua MPR.
Hanya saja, Pramono memastikan siapapun yang akan menjadi pengganti Taufiq Kiemas akan disepakati seluruh fraksi. "Siapapun yang diputuskan insya Allah akan disepakati oleh fraksi-fraksi," tandas Pramono. [mdr]

Golkar: Kami Ingin PKS Keluar

INILAH.COM, Jakarta - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dengan koalisi, membuat setgab koalisi berang. Setgab mengakui bahwa menginginkan PKS keluar dari koalisi.

"Keinginan ada (mengeluarkan PKS, red) tapi kan belum ada keputusan apa-apa (dari Setgab)," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo, di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Sharif mengakui, bahwa sikap PKS yang memilih berseberangan dengan koalisi, sudah membuktikan bahwa secara tak langsung PKS tidak di dalam koalisi lagi.

"Dia (PKS) akan mutuskan untuk itu. Akan ada dirapatkan di Setgab nanti. Jadi kita menunggu mereka (PKS) keputusannya seperti apa," jelas Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Sharif mengatakan, rapat setgab pada selasa malam kemarin memang belum memutuskan nasib PKS. Setgab masih menunggu keputusan PKS dari rapat Majelis Syuro hari ini.

"Yah artinya mereka akan memutuskan dari rapat mereka dan diberitahukan ke kita keputusannya," jelasnya.[jat]

PKS Rapat, Anggota Majelis Syuro Pasrah 3 Menterinya Dicopot

Danu Damarjati - detikNews

 Jakarta - Anggota Majelis Syuro PKS, Jazuli Juwaini, menyatakan DPP PKS sedang melakukan rapat internal saat ini. Dirinya mengatakan, PKS siap jika tiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Setiap keberpihakan terhadap rakyat pasti menimbulkan resiko. Siap enggak siap, itu kewenangan Presiden," ujar Jazuli saat dihubungi detikcom, Rabu (12/6/2013).

Jazuli menuturkan, rapat kali ini membahas banyak tema. Dirinya enggan menyebut nama dan alamat lokasi rapat secara rinci.

"Belum selesai (rapatnya). Di Bandung ini, di salah satu hotel lah. Agendanya banyak, pemenangan Pilkada, APBNP, kalau nolak BBM kan sudah dari awal, itu sudah sepakat," terangnya.

Saat ini PKS masih menunggu 'surat cerai', dipecat dari koalisi dari SBY. Apakah langkah antisipasi dicopotnya tiga menteri dari kabinet juga dibahas di rapat ini?

"Kita tunggu saja nanti. Bertahap. Kita tunggu dulu, baru bersikap," tuturnya.

Paradigma politik PKS harus diubah

Kendari (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera H.M. Anis Matta menginstrusikan pengurus dan kader partai pimpinannya untuk mengubah paradigma berpolitik.

"Pendekatan kepada rakyat Indonesia tidak samata-mata dengan memberi bantuan. Temui mereka, mengenal mereka sehingga timbul rasa cinta dan sehati dengan PKS," kata Anis Matta pada acara temu relawan dan kader di Kendari, Sabtu.

PKS yang mengusung target tiga besar pada pemilihan umum 2014 dituntut membangun komunikasi dengan segenap lapisan masyarakat tanpa pilih merk.

"Saya baru saja menerima laporan pelantikan pengurus partai yang dipimpin oleh figur non muslim. Tidak ada masalah karena memang di daerah tersebut 97 persen pemeluk agamanya non muslim," kata Anis.

PKS menyadari mewujudkan cita-cita menjadi tiga besar pada pemilihan umum 2014 menghadapi tantangan namun pengurus dan kader harus optimistis bisa keluar dari cengkraman masalah tersebut.

Tantangan yang dihadapi PKS hari ini adalah serangan bertubi-tubi dari luar dan merosotnya kepercayaan rakyat kepada partai politik.

"Badai pasti berlalu. Kesampingkan masalah. Mari kita bertawakal karena sesungguhnya semua skenario yang dialami menjadi rahasia Allah," katanya.

Biarkan PKS keluar sendiri

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan Partai Demokrat sebaiknya tidak berinisiatif mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi, sebaliknya menyerahkannya kepada PKS sendiri.

"Soal mundur atau tidaknya PKS dari koalisi jangan diserahkan pada Partai Demokrat, serahkan pada PKS sendiri," kata Achsanul di Jakarta, Rabu.

Ia beralasan, bila Demokrat berinisiatif mendepak PKS, maka akan timbul kesan partainya menzalimi PKS.

"Silakan PKS yang menjawab. Keluar dari koalisi sama derajatnya dengan menolak kenaikan BBM. Kita tidak mungkin mengeluarkan PKS. PKS itu datang bertamu, tidak mungkin kita usir," kata Achsanul.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengaku masih menunggu surat resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan atau koalisi.

"Lagi nunggu surat pengeluaran, kita nothing to lose. Infonya dari Jumat mau dikirim, tapi sampai sekarang belum menerima surat resminya," kata Mahfudz.

PKS menganggap tidak tepat menaikan BBM yang disertai dengan pemberian BLSM.

"Buat PKS di DPR RI berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi ada kajian objektif dari Bank Indonesia bahwa bila BBM dinaikkan, maka terjadi inflasi besar-besaran.

Buat apa PKS mengiyakan kenaikan BBM karena harus mengikuti koalisi. Seharusnya koalisi mengikuti dan tunduk pada objektivitas," pungkas Mahfudz.

Siapa Utusan Istana yang Kabarkan PKS Didepak dari Koalisi?

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta - Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyebut ada utusan Istana yang mengabarkan bahwa partainya sudah didepak dari koalisi. Namun utusan Istana ini masih misterius. Siapa dia?

Menurut Fahri, utusan itu menyampaikan kabar didepaknya PKS kepada salah satu menteri PKS yang ada di kabinet. Pesan penting itu disampaikan pekan lalu.

Fahri enggan mengungkap utusan Istana itu. Dia hanya berjanji akan membuka semuanya pada waktu yang tepat.

"Tidak perlu disebut namanya, yang penting kami sedang menunggu. Tentu pada saatnya akan kamu sampaikan dan yang bersangkutan bisa ditanya," ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

PKS juga enggan menyebut siapa menteri yang menerima kabar tersebut. PKS hanya menyebut ada salah satu menteri yang dihubungi Istana.

"Ada lah, salah seorang menteri PKS," kata Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di DPR.

Saat ini ada tiga menteri PKS yang duduk di Kabinet. Mereka adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Dua nama pertama telah membantah menerima pesan dari Istana. Hanya Salim yang belum memberi keterangan.

Di Forum BPK, SBY Sindir PKS?

INILAH.COM, Jakarta - Dalam sambutan dalam acara laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP-LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat melontarkan sindiran. Apakah itu sindiran untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?

Presiden meminta era transparansi harus terbuka. Apalagi, jika ada kesalahan beberapa pihak, maka yang disalahkan semuanya.

"Era transparansi harus begitu. Jangan sampai yang salah 2 orang yang dimarahi semua. Hehehe. Biasanya begitu," kata Presiden disambut tawa di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Hadir seluruh jajaran BPK dan hampir seluruh menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II). Namun, para menteri PKS tidak ada yang hadir. Baik itu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri.

"Mungkin yang salah malah enggak ada di ruangan ini. Sedang kemana gitu, yang dimarahi yang enggak salah," lanjut SBY menyindir.

Posisi antara Setgab koalisi dan PKS sedang memanas. Terakhir, Setgab tidak mengundang PKS dalam rapat yang dipimpin SBY pada Selasa (11/6/2013) malam. [rok]

Demokrat Sebut PKS Partai Main-main

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap partai main-main. Sebab, di internal PKS tidak kompak dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua meminta agar PKS tidak mengajak dan melemparkan sesuatu untuk menciptakan opini publik.

"Dewan syuro itu mengatakan penolakan itu kebijakan DPP, menteri bilang mendukung, tapi ini PKS kok seperti partai main-main," kata Max, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Sebagaimana diberitakan, internal PKS pecah soal penaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa anggota majelis syuro yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, mendukung kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Sebab, mereka adalah pembantu Presiden, sehingga harus loyal.

Sedangkan, Dewan Pengurus Pusat PKS yang dipimpin oleh Anis Matta, menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Sikap DPP itu ditunjukkan melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Di daerah, spanduk penolakan dipasang.

Menurut Max, tindakan sikap PKS saat ini sudah lari dari kesepahaman koalisi yang telah dibangun dengan pemerintah. Jika PKS menolak kenaikan harga BBM, seharusnya juga memasang spanduk penolakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

BLSM adalah program pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Subsidi yang sudah membebani anggaran negara dialihkan dalam bentuk program yang bermanfaat untuk masyarakat miskin.

Salah satu menteri yang bertanggung jawab langsung untuk mendistribusikan program BLSM adalah Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan politikus PKS. "Kalau memang PKS menolak BLSM saya persilakan PKS pasang bendera," tegasnya. [rok]

Tak Ada Taufiq Kiemas, Demokrat-PDIP tetap Mesra

INILAH.COM, Jakarta - Pasca wafatnya Ketua MPR Taufiq Kiemas hubungan antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan tetap mesra. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tetap baik meskipun Taufiq Kiemas, sang penyatu, telah tiada.

"(Hubungan Demokrat dan PDIP) mesra saja. Saya juga berkomunikasi baik dengan hampir semua orang PDIP," kata Syarief, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Menurut dia, Demokrat juga membuka pintu lebar jika partai pimpinan Megawati Soekaroputri itu untuk bergabung menjadi anggota koalisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. "Sangat terbuka, kami terbuka dengan siapapun," kata Menteri Koperasi dan UKM itu.

Sebelumnya diberitakan, banyak kalangan memprediksi PDIP akan bersikap keras terhadap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pasca wafatnya Taufiq Kiemas. Sebab, hubungan baik PDIP dan pemerintah atau Partai Demokrat selama ini terjalin baik berkat peran Taufiq. [yeh]

PKS: Jangankan Menteri, Nyawa Dicabut tak Masalah

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak keberatan jika dicopot dari koalisi. PKS mempersilahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat menterinya.

"Jangankan menteri, nyawa dicabut juga nggak masalah. Kami tergantung sama yang di atas (Tuhan)," kata Wakil Sekjen PKS Mahfud Sidiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Menurut dia, tidak masalah jika berada di luar koalisi. PKS akan tetap kritik terhadap kebijakan pemerintah jika tidak sesuai dengan perjuangan rakyat.

"Sama aja, yang penting kita perbanyak kebaikan kalau ada hal-hal yang enggak beres kita kritik. Mau di dalam di luar sama aja," tegas Mahfud. [yeh]

Selasa, 11 Juni 2013

PKS Kerahkan Massa Tolak Harga BBM Naik

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu (12/6/2013). Menolak harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi naik.

"Aksi tolak kenaikan BBM akan dilaksanakan mulai jam 11.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia. Rencana ribuan karena massa dari Jabodetabek," kata Humas PKS Jakarta, Rifa, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Hari ini, Majelis Syuro akan menggelar rapat, membahas sikap PKS terhadap rencana pemerintah itu. Belum diketahui lokasinya.

Sebelumnya, PKS memasang spanduk penolakan di beberapa daerah. [rok]

Putusan PDIP Ditunggu, Siapa Pengganti Kiemas?

INILAH.COM, Jakarta - Kursi Ketua MPR mengalami kekosongan pasca-wafatnya Taufiq Kiemas. Kursi Ketua MPR akan tetap diisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim mengatakan, berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mekanisme dan prosedur penggantian ketua MPR dinyatakan bahwa pimpinan yang mengundurkan diri dan meninggal dunia tetap akan digantikan dari asal fraksi.

"Dalam konteks pak TK (Taufiq Kiemas), maka fraksi PDIP yang berhak mengajukan usulan penggantinya," kata Lukman, Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Menurutnya, dalam waktu singkat pimpinan MPR akan segera melayangkan surat kepada Fraksi PDIP guna menyiapkan penggantian Taufiq Kiemas. Namun, sebelumnya pimpinan MPR akan menggelar rapat terlebihdulu.

"Kami akan meminta fraksi PDIP mengajukan usulan nama pengganti lalu dalam waktu 30 hari sejak pimpinn MPR menyurati Fraksi PDIP maka dalam 30 hari itu Fraksi PDIP harus mengajukan nama, maka nama yang diajukan itu kita kukuhkan sebagai Ketua MPR," jelas Lukman. [tjs]

PKS Membangkang, PPP: Sesuai Code of Conduct Dianggap Pisahkan Diri

M Iqbal - detikNews

Jakarta - Anggota Setgab koalisi tak habis pikir dengan sikap PKS yang bersebrangan soal kenaikan harga BBM. Ketua umum PPP Surya Dharma Ali menilai, sikap membangkang PKS dalam code of conduct sama dengan memisahkan diri.

"Ya intinya memang sangat disesalkan sikap PKS yang berbeda dengan pemerintah, karena koalisi itu kan terikat pada code of conduct," kata Surya Dharma Ali usai rapat Setgab di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.

Menurutnya, kenaikan BBM merupakan keputusan strategis pemerintah, dalam code of conduct diatur ketika pemerintah mengambil keputusan strategis maka anggota koalisi wajib mendukung.

"Kalau dia tidak memberi dukungan atau berbeda dengan kebijakan strategis (koalisi), sama dengan telah memisahkan diri. Jadi sangat disesalkan," tegasnya.

Namun, Surya menuturkan bahwa keputusan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi adalah hak preogatif presiden SBY, karena parpol berkomitmen kepada SBY.

"Tergantung keputusan dari yang melakukan koalisi itu, koalisi itu parpol dengan presiden. Nah kepatuhan dalam koalisi itu dasarnya adalah code of conduct itu," ungkapnya.

"Seandainya ada penilaian partai ini tidak patuh berdasarkan code of conduct, maka tindakan selanjutnya tergantung pada presiden apakah akan tetap dibiarkan atau ditegur saja, disanksi atau dikeluarkan, menjadi hak preogatif presiden," lanjut Menteri Agama itu.

Surya menyinggung sikap frontal PKS menolak kenaikan BBM yang dilakukan bahkan secara masif, yaitu melalui spanduk-spanduk di jalan.

"Penolakan PKS sangat massif karena selain dalam pernyataan di media, juga dalam bentuk spanduk yang tersebar luas sekali di seluruh penjuru negeri," ucapnya.

"Nanti akan kita liat sikap resminya pada rapat-rapat di DPR, dan kalau memang ada perkembangan khusus tidak tertutup setgab ketemu lagi," imbuh politisi PPP itu.

3 Menteri PKS Dicopot? Syarief Hasan: Lihat Nanti

Ahmad Toriq - detikNews

 Jakarta - PKS tak lagi dianggap sebagai anggota Setgab dengan tak dilibatkan lagi di rapat koalisi tersebut semalam. Sesuai code of conduct, PKS seharusnya kehilangan 3 menteri di kabinet.

Namun tentu saja reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY. Partai Demokrat (PD) juga belum mengusulkan secara langsung agar SBY mencopot 3 menteri PKS.

PD masih akan melihat perkembangan politik terkini. Siapa tahu PKS masih berubah pikiran dan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Kita lihat perkembangan nanti," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013). Syarief yang juga Menkop/UKM hadir di DPR untuk mengikuti raker dengan Komisi VI.

Sebenarnya tak ada yang perlu ditunggu, karena PKS sudah jelas menolak kenaikan harga BBM. Spanduk penolakan kenaikan harga BBM juga sudah disebar PKS.

Meskipun tiga menteri PKS di kabinet lantang meneriakkan dukungan atas kebijakan pemerintah. Namun menteri tentu terikat kepada keputusan partainya. Wakil Ketua Umum PD Nurhayati Ali Assegaf juga telah meminta menteri dari PKS mundur, konsisten dengan keputusan partainya.

Code of conduct sendiri jelas mengatur bahwa semua partai koalisi wajib mengikuti keputusan vital yang diambil pemerintah. Kepada pembangkang otomatis keluar koalisi dan kehilangan menteri. Lalu kapankah PKS yang lantang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM akan kehilangan 3 kursi di kabinet?

"Ya kita lihat nanti," kata Syarief sembari tersenyum.