Merpati Dianjurkan Pakai Pesawat Dalam Negeri
VIVAnews - Menteri Perindustrian M.S Hidayat menyarankan maskapai penerbangan nasional, seperti Merpati, menggunakan pesawat buatan Indonesia. Teknologi dirgantara di tanah air pun, lanjut dia, sudah memadai untuk membuat pesawat.
"Pesawat seperti [yang digunakan] Merpati itu dibuat di Indonesia saja lah," ujar Hidayat usai menghadiri peresmian konsentrasi manajemen kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, Sabtu 14 Mei 2011.
Menurut Hidayat, industri dirgantara Indonesia secara teknologi sangat memadai. Saat ini, terangnya, PT dirgantara Indonesia sedang kebanjiran order pembuatan pesawat CN 235 dari beberapa negara, di antaranya Korea Selatan dan Thailand.
"Korea dan Thailand memesan pesawat jenis CN 235 ke Indonesia. Jadi, industri dirgantara kita itu secara teknologi sebetulnya sangat memadai," jelasnya.
Meski secara teknologi memadai, namun Hidayat mengakui produksi pesawat di dalam negeri masih ada kendala. Ini terkait manajerial keuangan yang kurang memadai. Hidayat berjanji untuk segera memperbaiki manajerial dan memberikan suntikan dana bagi PT Dirgantara Indonesia.
"Tetapi itu bagian dari warisan masa lalu. Ke depan, kita akan perbaiki. Tinggal kita bantu finansial back-upnya agar bisa produksi lebih banyak lagi," katanya.
Dia juga menyarankan kepada maskapai penerbangan Indonesia untuk menggunakan pesawat jenis CN 235 buatan Indonesia untuk penerbangan antar pulau.
"Transportasi antarpulau bisa dilayani dengan pesawat CN 235. Industri kita sangat memadai. Apalagi, kita juga sudah punya sertifikat FAA," imbuhnya.
Seperti diketahui, pesawat jenis Xian MA-60 milik Merpati yang jatuh di laut dekat Bandara Kaimana, Papua Barat merupakan pesawat buatan China. Kecelakaan tersebut menewaskan 25 penumpang dan awak pesawat.
Pesawat MA60, Nepal Beli 2 Gratis 1
"Ini keinginan pemerintah. Sepertinya mereka tak bisa menolak satu pesawat gratis."VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mempertanyakan harga pembelian pesawat PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tipe MA60 dari Xian Aircraft Industrial Corporation. Dari Merpati, JK mendapat informasi harganya US$11,2 juta per unit.
Namun, Kalla bingung karena total yang harus dibayar adalah US$220 juta untuk 15 unit MA60. Dengan demikian, kata Kalla, per unit pesawat berharga US$15 juta.
Sebagai perbandingan, berikut harga MA60 di sejumlah negara pengguna, seperti Nepal, Birma, dan Zimbabwe.
Pada 2005, Nepal membeli MA60 dengan harga US$11 juta. Bahkan, saat itu Nepal mendapat 'diskon' dari Xian dengan paket beli dua, gratis satu.
Dikutip dari majalah mingguan Nepal Times edisi 12-18 Agustus 2005, pembelian pesawat ini untuk menyuplai Royal Nepal Airlines. Laman ini juga mengutip sumber internal maskapai yang tidak setuju dengan pembelian pesawat. "Ini keinginan pemerintah. Sepertinya mereka tak bisa menolak satu pesawat gratis untuk tentara."
Selain masalah ini, sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) pun jadi sumber perdebatan pembelian pesawat MA60 di Nepal saat itu. Masih dikutip dari laman ini, pesawat jenis yang sama juga dijual China dengan harga US$ 11 juta ke Fiji, Eritrea dan Kongo.
Di tahun yang sama, Zimbabwe bahkan bisa membeli lebih murah lagi, US$22 juta untuk tiga unit MA60, seperti dikutip dari Ghanaweb.com edisi 19 Maret 2008. Pesawat ini untuk mengisi kebutuhan armada di Air Zimbabwe.
Sementara itu, negara tetangga Indonesia, Birma, juga sempat membeli pesawat jenis ini pada 2010. Dikutip dari laman Mizzima.com edisi 7 Desember 2010, perkiraan harga MA60 sekitar US$12,5 juta.
Untuk Indonesia sendiri, pengadaan pesawat MA60 itu terdiri beberapa tahapan mulai 2002 hingga 2010. Tahapan itu terdiri dari tahap penjajagan, pematangan proses pengadaan, penyerahan dan penggunaan pesawat tahun 2007-2009, evaluasi harga dan perubahan kontrak, renegosiasi 2008-2010, dan terakhir tahap pembelian.
Saling Berkelit Di Balik Proses Jual Beli Merpati
Kalau Berani Buka Saja Dokumen Di Kementerian BUMNRMOL.Jatuhnya pesawat Merpati MA-60 di Papua, dianggap bakal jadi awal terbongkarnya pat gulipat di balik pembelian pesawat made in China tersebut. Siapa sebenarnya yang paling tahu dan bertanggung jawab?
Kementerian Koordinator Perekonomian akhirnya buka kartu nama deretan pejabat yang bertanggung jawab dalam transaksi pembelian pesawat Merpati.
Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menyebutkan tiga kementerian yang berwenang dalam pembelian pesawat Merpati jenis MA-60. Antara lain, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
“Merpati itu urusan Depkeu dan BUMN, kita (Kemenko Perekonomian) urusannya hanya bilateral dagang. Mendag waktu itu yaitu Bu Mari (Mari Elka Pangestu) merupakan ketua delegasi, tapi delegasi gas Tangguh. Kuncinya di Depkeu dan BUMN,” ungkap Edy ketika dihubungi Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurut Edy, saat pembelian pesawat tersebut, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dijabat oleh Sri Mulyani, sedangkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dijabat Anny Ratnawaty. “Yang jelas Menko (Perekonomian) nggak ngurusin,” ujarnya berkelit.
Bahkan, Ketua Presidium Nasional Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Puyono justru mengungkapkan lebih gamblang dugaan mark up pembelian pesawat Merpati. Selain beberapa lembaga pemerintahan itu, Arief juga menduga ada keterlibatan oknum anggota DPR dalam memuluskan program pengadaan pesawat MA 60 tersebut.
Pesawat MA 60 yang dibeli pada 2009 sebagai pengganti dua armada lama, yakni Fokker 27 dan CN-235 untuk menjangkau 200 kabupaten di Indonesia Timur itu diduga kuat sarat dengan permainan harga. Selain permainan harga, dicurigai juga terjadi pengurangan komponen pendukung untuk flight safety. Kekurangan instrumen ini diduga antara lain menjadi bagian dari penyebab kecelakaan.
Tapi, dalam kesempatan lain, Mari justru juga berkelit disebut sebagai tokoh penting di balik pembelian pesawat Merpati.
“Pasti ada penjelasan (terkait transaksi ini-red). Pemeriksaan (pesawat) dilakukan sesuai dengan prosedur dalam pemerintahan. Kita tunggu saja hasil investigasi. Kita tidak usah berpolemik,” pinta Mari kepada Rakyat Merdeka di Bengkulu, baru-baru ini.
Pesawat MA 60 milik Merpati jatuh di Teluk Kaimana, Papua Sabtu (7/5). Tragedi itu lantas melebar ke proses pembelian pesawat buatan China. Diduga banyak yang berkepentingan agar pembelian pesawat ini diloloskan.
Bekas Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan, harga pesawat Merpati MA-60 buatan China itu sangat tidak wajar. Saat itu, pihaknya sempat meminta Menteri Mari Pangestu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan mengapa harga pesawat MA-60 yang dibeli dari China itu bisa melonjak drastis. Harga pasaran pesawat MA-60 sebesar 11,2 juta dolar AS jika dikalikan dengan 15 unit yang dibeli, maka harganya hanya 168 juta dolar AS.
“Tapi jaminan dana yang diberikan Kementerian mencapai 220 juta dolar AS. Lalu kemana itu selisih dana tersebut? Tanya saja ke Menkeu atau Menteri Perdagangan atau BUMN. Tanya sama mereka, saya tidak tahu, saya tidak menduga-duga,” ujar Kalla.
Dengan hitung-hitungan tersebut, maka ada selisih dana sebesar 52 juta dolar AS. Jumlah tersebut jika dikalikan kurs dolar AS di APBN menjadi sekitar Rp 468 miliar.
Menanggapi hal ini, Dirut Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengatakan, kecelakaan pesawat M-60 di Kaimana, Papua, lebih banyak karena masalah operasional. [RM]
Priyo-Golkar Ancam Pansus Merpati
Priyo Budi Santoso ingin penjelasan lengkap soal pembelian 15 unit pesawat MA60.VIVAnews - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan pihak-pihak yang terkait pembelian pesawat tipe MA 60 untuk PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) harus menjelaskan kembali proses tersebut. Jika tidak ada penjelasan memuaskan, Ketua DPP Golkar itu mengancam mendorong pembentukan pansus Merpati.
Menurutnya, ada tiga pejabat yang harus menjelaskan pengadaan pesawat itu, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perhubungan. Pada masa itu, pesawat N250 sudah menempuh 900 jam terbang untuk sertifikasi Federal Aviation Adminstration (FAA). Sertifikat ini mensyaratkan minimal 1600 jam terbang.
"Tidak ada hujan tidak angin, pemerintah kita malah membeli pesawat China yang justru tidak memiliki sertifikasi FAA," katanya. "Siapakah yang mengizinkan?"
Priyo mempersilakan Komisi XI, V, dan VI untuk bekerja mengurai permasalahan tersebut. "Pihak-pihak terkait harus menjelaskannya kembali. Apakah DPR perlu bentuk pansus atau komisi XI dan V dan VI rapat gabungan, untuk mengungkap itu semua," ujarnya.
Priyo mempertanyakan kenapa pemerintah tidak memakai pesawat buatan sendiri saja atau membeli dari Eropa atau Amerika. "Masalah nyawa ini penting. Kalau tidak ada penjelasan memuaskan, kami akan mendorong pembentukan Pansus," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Anis Matta mempersilakan Komisi XI mengusut tuntas hal itu. Dia meminta semua pihak menahan diri dalam mengambil kesimpulan sampai ada pendalaman kasus. "Nggak perlu terlalu cepat ambil kesimpulan," katanya.
DPR sudah dua kali mengundang Merpati untuk menjelaskan masalah pembelian pesawat dari Xian Aircraft Corporation China itu. Mencuatnya masalah pembelian ini dipicu kecelakaan pesawat tipe ini di Kaimana, Papua Barat, beberapa waktu lalu.
Kemudian terungkap juga, bahwa Jusuf Kalla sempat menolak pengadaan pesawat ini saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Alasannya, pesawat tersebut tidak dibekali sertifikat FAA. (kd)
Pembelian Pesawat Garuda Diduga Bermasalah
Serikat Pekerja Garuda melaporkan rekayasa harga pembelian pesawat ke KPK dan DPR.VIVAnews - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengungkapkan selain skandal pembelian pesawat MA-60 buatan China oleh PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), pengadaan pesawat untuk maskapai Garuda Indonesia pun diduga bermasalah.
"Rekayasa harga pembelian pesawat oleh Garuda itu sudah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR oleh serikat pekerja Garuda. Tetapi, laporan itu tidak ditindaklanjuti KPK hingga kini," ujar Bambang dalam keterangan yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Minggu 15 Mei 2011.
Untuk itu, kata Bambang, bertepatan adanya perintah presiden kepada para menteri untuk memberi penjelasan kepada pubik tentang proses pengadaan pesawat jenis MA-60 buatan China, ia juga mendesak pemerintah dan KPK merespons laporan serikat pekerja Garuda seputar dugaan rekayasa harga pembelian pesawat yang dilakukan Garuda. "Serikat pekerja Garuda sudah membuat laporan resmi kepada KPK dan ditembuskan kepada presiden," tuturnya.
Kecewa karena laporan itu tidak direspon, dia menambahkan, serikat pekerja Garuda membuat juga laporan resmi kepada Komisi III DPR plus sejumlah dokumen. "Karena itulah, saya mendesak pemerintah dan KPK agar memberi perhatian pada laporan itu," ujar Bambang.
Bambang berharap, Menteri Perhubungan dan Menteri Negara BUMN mendalami laporan tersebut. "Pasti ada alasan yang kuat, sehingga serikat pekerja Garuda berani mengambil inisiatif melaporkan masalah ini kepada KPK dan DPR," kata dia.
ni Kata Garuda Soal Pembelian Pesawat
Pengadaan pesawat maskapai Garuda Indonesia dilaporkan bermasalah.
VIVAnews - Pengadaan pesawat maskapai PT Garuda Indonesia Tbk, sedang disorot DPR. Parlemen menerima laporan Serikat Pekerja Garuda yang menuding ada rekayasa harga dalam proses pembeliannya.
Bagaimana tanggapan manajemen Garuda mengenai hal itu?
Menurut Pujobroto, Corporate Secretary Garuda Indonesia, dugaan itu perlu dibuktikan kebenarannya. Sebab, menurut dia perseroan selalu mengedepankan dan mengutamakan program pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang merupakan solusi mencegah terjadinya korupsi. "Bahkan, kita adalah BUMN yang mempelopori penggunaan program itu," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Minggu, 15 Mei 2011.
Tujuan dari e-procurement itu sendiri, tambah dia, sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. "Jadi, kita selalu mengedepankan aspek-aspek itu semua," kata Pujobroto.
Sementara itu, Ketua Bidang Humas Serikat Pekerja Garuda, Tomy Tampatty hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. Pesan singkat yang dikirim VIVAnews.com belum juga dijawab.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengungkapkan selain skandal pembelian pesawat MA-60 buatan China oleh PT Merpati Nusantara Airlines, pengadaan pesawat untuk maskapai Garuda Indonesia pun diduga bermasalah.
"Rekayasa harga pembelian pesawat oleh Garuda itu sudah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR oleh serikat pekerja Garuda. Tetapi, laporan itu tidak ditindaklanjuti KPK hingga kini," ujar Bambang dalam keterangan yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Minggu 15 Mei 2011.
VIVAnews - Pengadaan pesawat maskapai PT Garuda Indonesia Tbk, sedang disorot DPR. Parlemen menerima laporan Serikat Pekerja Garuda yang menuding ada rekayasa harga dalam proses pembeliannya.
Bagaimana tanggapan manajemen Garuda mengenai hal itu?
Menurut Pujobroto, Corporate Secretary Garuda Indonesia, dugaan itu perlu dibuktikan kebenarannya. Sebab, menurut dia perseroan selalu mengedepankan dan mengutamakan program pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang merupakan solusi mencegah terjadinya korupsi. "Bahkan, kita adalah BUMN yang mempelopori penggunaan program itu," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Minggu, 15 Mei 2011.
Tujuan dari e-procurement itu sendiri, tambah dia, sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. "Jadi, kita selalu mengedepankan aspek-aspek itu semua," kata Pujobroto.
Sementara itu, Ketua Bidang Humas Serikat Pekerja Garuda, Tomy Tampatty hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. Pesan singkat yang dikirim VIVAnews.com belum juga dijawab.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengungkapkan selain skandal pembelian pesawat MA-60 buatan China oleh PT Merpati Nusantara Airlines, pengadaan pesawat untuk maskapai Garuda Indonesia pun diduga bermasalah.
"Rekayasa harga pembelian pesawat oleh Garuda itu sudah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR oleh serikat pekerja Garuda. Tetapi, laporan itu tidak ditindaklanjuti KPK hingga kini," ujar Bambang dalam keterangan yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Minggu 15 Mei 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar