RMOL. Di tengah desakan keluar dari Sekretariat Gabungan
(Setgab) Koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim telah
mendapat ampun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan
pengampunan ini, PKS memastikan akan tetap berada di dalam koalisi
sampai 2014 dan mempertahankan tiga menterinya di kabinet.
Jurubicara
PKS Mardani Alisera menyatakan, SBY dan PKS sudah melakukan pembicaraan
langsung mengenai polemik yang terjadi saat ini.
"Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak SBY. Pertemuannya minggu lalu," ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu 23/6).
Ia
tidak bersedia menyebut siapa pihak yang mewakili PKS dan dimana
pertemuan itu dilakukan. Dia beralasan terlalu sensitif kalau hal itu
disampaikan sekarang. Setelah semua clear dan suasana kondusif kembali,
pihaknya baru akan menceritakan secara lengkap pertemuan itu.
Yang
jelas, kata Mardani, dalam pertemuan itu SBY memahami sikap PKS yang
berbeda dalam rencana kenaikan BBM. SBY tidak mempermasalahkan perbedaan
tersebut tetapi lebih melihat sumbangsih PKS selama ini dalam mendukung
pemerintahan SBY.
"Kebersamaan PKS dengan Pak SBY itu kan bukan
sekarang saja, tapi sejak 2004. Pak SBY tahu bagaimana besarnya dukungan
kami saat pilpres 2004. Beliau datang ke kantorng-kantong PKS. Kalau
2009 memang tidak begitu terasa, kalau sudah banyak yang mendukung Pak
SBY," ujarnya.
Dalam pilpres, lanjut Mardani, PKS tidak hanya mengeluarkan tenaga dan keringat. Tapi juga darah agar SBY bisa memang.
"Bukan hanya keringat, tapi juga darah. Tokoh-tokoh senior di Demokrat juga tahu dan sangat paham dengan hal itu," jelasnya.
Dengan
hasil pertemuan ini, PKS tetap komitmen berada di koalisi dan mendukung
program pro rakyat SBY sampai 2014. Untuk pihak luar dan kader Demokrat
yang ngotot minta PKS keluar koalisi, Mardani minta untuk mencontoh
sikap SBY.
"Kita harus berpegang pada etika politik," tandasnya. [ian]
Minggu, 23 Juni 2013
Kamis, 20 Juni 2013
Legislator: BPK perlu unit tindak lanjut temuan
Pewarta: Dewanto Samodro
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan unit atau anggota yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atau temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara.
"Selama ini tidak ada unit atau anggota BPK yang bertanggung jawab menindaklanjuti dan mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan undang-undang mengamanatkan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK, terutama yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Namun, hingga saat ini masih banyak temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.
Karena itu Harry mengatakan perlu ada unit atau Anggota BPK yang bertugas memprovokasi kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kerugian negara yang ditemukan BPK. Menurut dia, BPK harus mendesak penegak hukum menindaklanjuti temuan atau hasil pemeriksaan.
"Kalau penegak hukumnya tidur, ya digedor pintunya. Jangan dibiarkan tidur terus. BPK-nya lemah, penegak hukumnya juga lemah atau jangan-jangan ada yang bermain di situ," tuturnya.
Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih satu orang anggota BPK yang akan menggantikan Taufiqurahman Ruki yang memasuki masa pensiun.
Semula, uji kepatutan dan kelayakan akan diikuti 22 calon anggota BPK. Namun, salah satu calon yaitu mantan anggota DPR Muhammad Misbakhun mengundurkan diri dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi mengikuti Pemilu Legislatif 2014.
Pada hari kedua ini, Komisi XI menguji kepatutan dan kelayakan 10 orang calon anggota BPK yaitu Habsul Nurhadi, Zindar Kar Marbun, Endang Sukendar, Dharma Bhakti, Rustam Effendy, Jupri Bandang, Sumurung Halomoan Nami Naibaho, Rini Purwandari, Dodi Hidayat, dan Hekinus Manao.
Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK berlangsung selama dua hari. Komisi XI DPR akan memilih dan mengambil keputusan pada 25 Juni 2013.
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan unit atau anggota yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atau temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara.
"Selama ini tidak ada unit atau anggota BPK yang bertanggung jawab menindaklanjuti dan mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan undang-undang mengamanatkan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK, terutama yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Namun, hingga saat ini masih banyak temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.
Karena itu Harry mengatakan perlu ada unit atau Anggota BPK yang bertugas memprovokasi kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kerugian negara yang ditemukan BPK. Menurut dia, BPK harus mendesak penegak hukum menindaklanjuti temuan atau hasil pemeriksaan.
"Kalau penegak hukumnya tidur, ya digedor pintunya. Jangan dibiarkan tidur terus. BPK-nya lemah, penegak hukumnya juga lemah atau jangan-jangan ada yang bermain di situ," tuturnya.
Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih satu orang anggota BPK yang akan menggantikan Taufiqurahman Ruki yang memasuki masa pensiun.
Semula, uji kepatutan dan kelayakan akan diikuti 22 calon anggota BPK. Namun, salah satu calon yaitu mantan anggota DPR Muhammad Misbakhun mengundurkan diri dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi mengikuti Pemilu Legislatif 2014.
Pada hari kedua ini, Komisi XI menguji kepatutan dan kelayakan 10 orang calon anggota BPK yaitu Habsul Nurhadi, Zindar Kar Marbun, Endang Sukendar, Dharma Bhakti, Rustam Effendy, Jupri Bandang, Sumurung Halomoan Nami Naibaho, Rini Purwandari, Dodi Hidayat, dan Hekinus Manao.
Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK berlangsung selama dua hari. Komisi XI DPR akan memilih dan mengambil keputusan pada 25 Juni 2013.
Legislator nilai pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai Pemerintah tidak mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebelum 2014 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Sebelum 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai tujuh persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,3--6,8, dan itu tertuang dalam RPJMN. Namun dalam RAPBN 2014 pemerintah memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,4-6,9 persen dan 6,2 persen di 2013," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis.
Harry menyatakan akan mendesak pemerintah untuk menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2014 di atas angka tujuh persen. Sehingga pemerintah bisa bekerja keras untuk mencapai hasil pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
"Nah tinggal nanti pilihan politik presiden di pidato tanggal 16 Agustus saat Sidang Paripurna, setelah kita berikan `input` itu apakah dia akan memilih angka pertumbuhan tujuh persen atau tidak," ujar Harry.
Harry mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Namun jawaban yang diterima Harry dari keduanya adalah jawaban pesimistis.
"Menteri Keuangan dan Kepala Badan (Kebijakan) Fiskal bilang kepada saya bahwa (target) itu tidak mungkin. Tapi saya bilang bahwa politik belanja pemerintah itu harus dipaksakan agar pemerintah benar-benar kerja keras, dan nanti di situ diuji dan dinilai keberhasilan seorang presiden," kata dia.
(R028/D012)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai Pemerintah tidak mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi tujuh persen sebelum 2014 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Sebelum 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai tujuh persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,3--6,8, dan itu tertuang dalam RPJMN. Namun dalam RAPBN 2014 pemerintah memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,4-6,9 persen dan 6,2 persen di 2013," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis.
Harry menyatakan akan mendesak pemerintah untuk menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2014 di atas angka tujuh persen. Sehingga pemerintah bisa bekerja keras untuk mencapai hasil pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
"Nah tinggal nanti pilihan politik presiden di pidato tanggal 16 Agustus saat Sidang Paripurna, setelah kita berikan `input` itu apakah dia akan memilih angka pertumbuhan tujuh persen atau tidak," ujar Harry.
Harry mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Namun jawaban yang diterima Harry dari keduanya adalah jawaban pesimistis.
"Menteri Keuangan dan Kepala Badan (Kebijakan) Fiskal bilang kepada saya bahwa (target) itu tidak mungkin. Tapi saya bilang bahwa politik belanja pemerintah itu harus dipaksakan agar pemerintah benar-benar kerja keras, dan nanti di situ diuji dan dinilai keberhasilan seorang presiden," kata dia.
(R028/D012)
Rabu, 19 Juni 2013
Dikabarkan Gantikan TK, Ini Jawaban Pram
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung
dikabarkan akan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menanggapi isu itu, Pram, panggilan akrabnya, tidak mau berkomentar banyak. Siapa yang akan mengisi kursi kosong itu tergantung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya terus terang tidak mikirin," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Sebagaimana diberitakan, Taufiq Kiemas (TK) meninggal di salah satu rumah sakit di Singapura, pada Sabtu (8/6/2013). Tugasnya sebagai Ketua MPR sementara dijalankan oleh pimpinan MPR lainnya.
PDIP akan menggelar rapat besok, membahas pengganti TK. Pram tidak mau berandai-andai siapa yang pantas mengisi posisi itu, meski namanya sudah disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
"Itu kewenangan ketum, kan ketum sudah tahu satu persatu kadernya," ucapnya. [rok]
Menanggapi isu itu, Pram, panggilan akrabnya, tidak mau berkomentar banyak. Siapa yang akan mengisi kursi kosong itu tergantung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya terus terang tidak mikirin," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Sebagaimana diberitakan, Taufiq Kiemas (TK) meninggal di salah satu rumah sakit di Singapura, pada Sabtu (8/6/2013). Tugasnya sebagai Ketua MPR sementara dijalankan oleh pimpinan MPR lainnya.
PDIP akan menggelar rapat besok, membahas pengganti TK. Pram tidak mau berandai-andai siapa yang pantas mengisi posisi itu, meski namanya sudah disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
"Itu kewenangan ketum, kan ketum sudah tahu satu persatu kadernya," ucapnya. [rok]
Anies: jelang kenaikan harga BBM, pemerintah harus perhatikan efisiensi APBN
Jakarta (ANTARA
News) - Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah
harus memperhatikan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) secara keseluruhan.
"Yang harus diperhatikan adalah efisiensi penggunaan APBN secara keseluruhan, pengeluaran rutin mengalami lonjakan yang luar biasa maka harus ada pengetatan," ujar Anies Baswedan saat ditemui di di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat menanggapi isu mengenai kenaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diduga menggunakan dana pinjaman luar negeri.
"Bukan hanya subsidinya yang harus dikurangi tapi pengelolaan budget secara umum. Budget APBN kita (tahun 2013, red) Rp 1.600 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 500 triliun. Negara mana yang APBN nya meningkat dalam waktu 8 tahun," ujar Anies.
Menurut Anies semen/jak tampuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal tahun 2005, penggunaan biaya APBN sekitar Rp 80 triliun. Hal itu jauh lebih banyak pada tahun 2013 yang naik menjadi tiga kali lipatnya. Pada realisasinya tidak mengarah kepada upaya mensejahtrakan rakyat melainkan hanya digunakan untuk upaya pembangunan gedung pembelian alat-alat dan fasilitas negara dan selebihnya tidak tahu kemana.
"Jadi kalau perusahaan itu uang perusahaannya dipakai untuk membiayai menejemen, lah gimana? Sekarang lihat ada berapa kantor pemerintahan yang ganti gedungnya, renovasinya, jalan, itu semua penghematan-penghematan yang bisa dilakukan, diganti untuk infrastruktur, jalan, listrik di semua tempat, jembatan, bandar laut, daripada dipakai untuk mengganti (renovasi gedung) pemerintah," ujarnya.
Ini yang menjadikan kenaikan harga BBM akan menambah boros APBN, sehingga subsidi pun tidak berjalan dengan maksimal. Tidak serta merta kenaikan BBM harus dibarengi BLSM. Justru BLSM harus diberikan tanpa harus menaikan BBM karena untuk mensejahtrakan rakyat itu penting. BBM juga akan berpeluang membuka hutang Indonesia keluar negeri.
"Jadi ketika bicara soal BLSM gak cepat-cepat ambil dari luar negeri. Karena kalau di dalam negeri itu harus dibereskan," kata dia. (*)
"Yang harus diperhatikan adalah efisiensi penggunaan APBN secara keseluruhan, pengeluaran rutin mengalami lonjakan yang luar biasa maka harus ada pengetatan," ujar Anies Baswedan saat ditemui di di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat menanggapi isu mengenai kenaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diduga menggunakan dana pinjaman luar negeri.
"Bukan hanya subsidinya yang harus dikurangi tapi pengelolaan budget secara umum. Budget APBN kita (tahun 2013, red) Rp 1.600 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 500 triliun. Negara mana yang APBN nya meningkat dalam waktu 8 tahun," ujar Anies.
Menurut Anies semen/jak tampuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal tahun 2005, penggunaan biaya APBN sekitar Rp 80 triliun. Hal itu jauh lebih banyak pada tahun 2013 yang naik menjadi tiga kali lipatnya. Pada realisasinya tidak mengarah kepada upaya mensejahtrakan rakyat melainkan hanya digunakan untuk upaya pembangunan gedung pembelian alat-alat dan fasilitas negara dan selebihnya tidak tahu kemana.
"Jadi kalau perusahaan itu uang perusahaannya dipakai untuk membiayai menejemen, lah gimana? Sekarang lihat ada berapa kantor pemerintahan yang ganti gedungnya, renovasinya, jalan, itu semua penghematan-penghematan yang bisa dilakukan, diganti untuk infrastruktur, jalan, listrik di semua tempat, jembatan, bandar laut, daripada dipakai untuk mengganti (renovasi gedung) pemerintah," ujarnya.
Ini yang menjadikan kenaikan harga BBM akan menambah boros APBN, sehingga subsidi pun tidak berjalan dengan maksimal. Tidak serta merta kenaikan BBM harus dibarengi BLSM. Justru BLSM harus diberikan tanpa harus menaikan BBM karena untuk mensejahtrakan rakyat itu penting. BBM juga akan berpeluang membuka hutang Indonesia keluar negeri.
"Jadi ketika bicara soal BLSM gak cepat-cepat ambil dari luar negeri. Karena kalau di dalam negeri itu harus dibereskan," kata dia. (*)
Senin, 17 Juni 2013
Sidang Paripurna BBM Dinilai Cuma Panggung Politik
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat berpandangan
sidang paripurna DPR untuk mengesahkan anggaran pendapatan belanja
negara-perubahan (APBN-P) 2013 sebagai panggung politik.
Sidang ini juga menentukan rencana pemerintah menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus memutuskan dana konpensasi
berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, sikap DPR telah ditampung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR. Penaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah.
"Sebenarnya tidak ada lagi pandangan fraksi. Menurut saya panggung politik saja ini. Karena sebenarnya sudah diputuskan di banggar," kata Sutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Untuk itu, lanjut Sutan, partainya tidak keberatan jika keputusan penaikan harga BBM dilakukan dengan cara voting. Sutan meyakini bahwa harga BBM akan diputuskan dalam sidang paripurna.
"Voting itu kan salah satu demokrasi juga, yang pasti yang menang pro rakyat," tegasnya. [yeh]
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, sikap DPR telah ditampung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR. Penaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah.
"Sebenarnya tidak ada lagi pandangan fraksi. Menurut saya panggung politik saja ini. Karena sebenarnya sudah diputuskan di banggar," kata Sutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Untuk itu, lanjut Sutan, partainya tidak keberatan jika keputusan penaikan harga BBM dilakukan dengan cara voting. Sutan meyakini bahwa harga BBM akan diputuskan dalam sidang paripurna.
"Voting itu kan salah satu demokrasi juga, yang pasti yang menang pro rakyat," tegasnya. [yeh]
Hanura Pertimbangkan Walk Out di Sidang Paripurna soal BBM
Tribunnews.com, JAKARTA - Fraksi
Hanura DPR RI memikirkan kemungkinan melakukan aksi walk out dalam
sidang paripurna pengesahan UU APBN-Perubahan 2013 di gedung DPR RI
Jakarta, Senin (17/6/2013) lusa.
"Nanti kita lihat, tapi semua kemungkinan bisa terjadi," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin Jumat (14/6/2013).Sidang Paripurna DPR soal pengesahan APBN-Perubahan 2013 akan dilakukan lusa di Dewan. Besar kemungkinan akan dilakukan voting terhadap rencana kenaikan harga BBM bersusbdi dan program BLSM yang mengundang pro dan kontra.
Menurut Saleh Husin, Hanura menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak awal."Dan Hanura akan tetap konsisten menolak kenaikan harga BBM," kata dia.
Lanjut Saleh walaupun dalam APBN 2012 pemerintah sudah diberikan keleluasaan untuk dapat menaikan harga BBM dengan catatan harga ICP (minyak mentah Indonesia) dalam enam bulan terakhir mencapai 115 dolar AS per barel sementara ICP saat ini 95 dolar AS per barel berarti pemerintah tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM apalagi saat ini adalah waktu yang kurang tepat menaikkan harga BBM yaitu akan memasuki bulan suci Ramadhan dimana akan meningkatnya pemakaian berbagai kebutuhan rumah tangga dan kebanyakan keluarga juga akan memasukan anak-anaknya kesekolah atau kelas baru sehingga ketergantungan akan biaya sangat tinggi.
"Hrusnya pemerintah mempunyai empati untuk hal ini. Untuk masalah BLSM, raskin, PKH, beasiswa pada intinya kami setuju tetapi dengan syarat dana dan rujukan kebijakannya tidak boleh bersumber dari pinjaman ADB dan IBRD, kan kasian mau memberikan bantuan tapi dari utang luar negeri, nah ini yang kami tentang," kata dia. (aco)
PKS tolak kenaikan BBM subsidi bukan balas dendam
Medan (ANTARA News)
- Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menegaskan, sikap
partai politiknya menolak kenaikan harga BBM subsidi bukan satu balas
dendam politik. PKS anggota Sekretariat Gabungan Koalisi di pemerintahan
Presiden Susilo Yudhoyono.
"Tidak ada balas dendam. Mau balas kepada siapa?," katanya Matta, kepada wartawan di Medan, Senin.
Penolakan tersebut juga bukan disebabkan penahanan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Ishaaq, terkait skandal suap impor sapi. "Tahun lalu tidak ada yang ditahan, kami menolak juga kok. Juga bukan untuk pencitraan," katanya.
Menurut dia, penolakan tersebut lebih disampaikan belum kebijakan komprehensif menyelesaikan berbagai persoalan energi di bagian hulu.
Kondisi itu berbeda dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pada 2005 karena solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi krisis energi, di antaranya menerapkan konversi minyak tanah ke gas.
Selain itu, penolakan kali ini juga disebabkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menaikkan harga BBM tersebut.
"Justru dilemparkan kembali ke DPR. Itu artinya pemerintah tidak percaya diri menaikkan harga BBM," katanya.
PKS siap menerima konsekuensi apapun dari penolakannya itu. Termasuk jika ketiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Tentang menteri, diserahkan sepenuhnya kepada presiden," katanya.
Satu lagi, Matta menegaskan, "Jadi tidak benar kita 'kaki dua' atau 'muka dua', karena sistemnya memang begitu. Kalau kami (parpol) tidak bekerja seperti itu, DPR ini seperti eksekutif saja, fungsi penyeimbangnya tidak ada," katanya.
Penolakan tersebut juga bukan disebabkan penahanan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Ishaaq, terkait skandal suap impor sapi. "Tahun lalu tidak ada yang ditahan, kami menolak juga kok. Juga bukan untuk pencitraan," katanya.
Menurut dia, penolakan tersebut lebih disampaikan belum kebijakan komprehensif menyelesaikan berbagai persoalan energi di bagian hulu.
Kondisi itu berbeda dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pada 2005 karena solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi krisis energi, di antaranya menerapkan konversi minyak tanah ke gas.
Selain itu, penolakan kali ini juga disebabkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menaikkan harga BBM tersebut.
"Justru dilemparkan kembali ke DPR. Itu artinya pemerintah tidak percaya diri menaikkan harga BBM," katanya.
PKS siap menerima konsekuensi apapun dari penolakannya itu. Termasuk jika ketiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Tentang menteri, diserahkan sepenuhnya kepada presiden," katanya.
Satu lagi, Matta menegaskan, "Jadi tidak benar kita 'kaki dua' atau 'muka dua', karena sistemnya memang begitu. Kalau kami (parpol) tidak bekerja seperti itu, DPR ini seperti eksekutif saja, fungsi penyeimbangnya tidak ada," katanya.
Minggu, 16 Juni 2013
Paripurna Soal BBM Panas, Hanura dan PDIP Protes Paparan Ketua Banggar
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Hanura protes dikelompokkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Achmadi Noor Supit sebagai fraksi yang mendukung penetapan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau 'Balsem'. Hanura menolak kenaikan harga BBM dan Balsem.
"Di awal paparan tadi dengan jelas dikatakan Hanura menolak kenaikan harga BBM, tapi kenapa di akhir Hanura dikelompokkan ke dalam fraksi yang setuju penetapan APBN-P 2013," kata anggota Fraksi Hanura, Erik Satria Wardana, dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Erik menegaskan Hanura menolak kenaikan harga BBM dan anggaran dana kompensasinya. Dengan begitu, Hanura juga tak setuju dengan rancangan APBN-P 2013 yang diajukan pemerintah.
"Sudah jelas kami menolak," ujarnya.
PDIP juga protes dengan laporan Ketua Banggar Achmadi Noor Supit. Mereka protes karena postur APBN-P tandingan yang telah disampaikan ke Banggar tak dibacakan oleh Achmadi.
Rapat segera berlangsung panas begitu Ketua Banggar Achmadi Noor Supit melaporkan hasil pembahasan di Banggar. Hujan interupsi langsung deras mengalir.
Jakarta - Hanura protes dikelompokkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Achmadi Noor Supit sebagai fraksi yang mendukung penetapan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau 'Balsem'. Hanura menolak kenaikan harga BBM dan Balsem.
"Di awal paparan tadi dengan jelas dikatakan Hanura menolak kenaikan harga BBM, tapi kenapa di akhir Hanura dikelompokkan ke dalam fraksi yang setuju penetapan APBN-P 2013," kata anggota Fraksi Hanura, Erik Satria Wardana, dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Erik menegaskan Hanura menolak kenaikan harga BBM dan anggaran dana kompensasinya. Dengan begitu, Hanura juga tak setuju dengan rancangan APBN-P 2013 yang diajukan pemerintah.
"Sudah jelas kami menolak," ujarnya.
PDIP juga protes dengan laporan Ketua Banggar Achmadi Noor Supit. Mereka protes karena postur APBN-P tandingan yang telah disampaikan ke Banggar tak dibacakan oleh Achmadi.
Rapat segera berlangsung panas begitu Ketua Banggar Achmadi Noor Supit melaporkan hasil pembahasan di Banggar. Hujan interupsi langsung deras mengalir.
Hanura Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi
Hanura DPR RI, Syarifuddin Sudding menegaskan partainya tetap konsisten
menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Saya kira, kami sudah putuskan tetap seperti sikap semula waktu di
paripurna DPR 2012 lalu bahwa Hanura menolak harga BBM naik. Jadi sampai
saat ini kami tetap konsisten dengan sikap itu," kata Sudding di gedung
DPR Jakarta, Selasa (4/6/2013).Menurut Sudding, dalam kondisi seperti saat ini kenaikan harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat. "Rakyat sudah susah, ini akan berimbas ke daya beli masyarakat dan yang miskin akan tambah miskin," katanya.
Penolakan Hanura akan kenaikan harga BBM memperpanjang daftar fraksi di Dewan yang menolak kenaikan harga BBM. Sebelumnya Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKS telah menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Terlalu Dini Bahas Koalisi PDIP-Demokrat
INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik Jeffrie Geovanie menilai
masih terlalu dini untuk membahas kemungkinan koalisi PDIP dan Partai
Demokrat menghadapi Pemilu Presiden 2014.
"Biarkan saja berjalan natural, biarkan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meneruskan tradisi positif baru di PDIP, agar makin banyak melahirkan pemimpin muda seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo," kata anggota Dewan Penasehat Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Di sisi lain, Jeffrie mengharapkan agar masyarakat memberikan kesempatan Partai Demokrat menyiapkan dan menjalankan konvensi capresnya, hingga melahirkan pemimpin muda baru seperti Gita Wiryawan dan Mahfud MD.
"Biarkan saja juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa semakin mustahil rekonsiliasi PDIP dan Demokrat karena wafatnya Taufiq Kiemas," katanya.
Menurut Jefrrie, sesungguhnya pada 2014 adalah momentum terjadinya peralihan generasi dan faktanya saat ini hanya PDIP dan Demokrat, partai yang memberikan ruang yang luas untuk munculnya pemimpin muda di 2014.
Kendati demikian, Jeffrie menilai sikap kenegarawanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mampu melahirkan koalisi kedua partai itu pada 2014.[ant/man]
"Biarkan saja berjalan natural, biarkan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meneruskan tradisi positif baru di PDIP, agar makin banyak melahirkan pemimpin muda seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo," kata anggota Dewan Penasehat Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Di sisi lain, Jeffrie mengharapkan agar masyarakat memberikan kesempatan Partai Demokrat menyiapkan dan menjalankan konvensi capresnya, hingga melahirkan pemimpin muda baru seperti Gita Wiryawan dan Mahfud MD.
"Biarkan saja juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa semakin mustahil rekonsiliasi PDIP dan Demokrat karena wafatnya Taufiq Kiemas," katanya.
Menurut Jefrrie, sesungguhnya pada 2014 adalah momentum terjadinya peralihan generasi dan faktanya saat ini hanya PDIP dan Demokrat, partai yang memberikan ruang yang luas untuk munculnya pemimpin muda di 2014.
Kendati demikian, Jeffrie menilai sikap kenegarawanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mampu melahirkan koalisi kedua partai itu pada 2014.[ant/man]
KNPI Setuju Subsidi BBM Dikurangi
VIVAnews - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda
Indonesia Taufan Rotorasiko menyampaikan, organisasinya mendukung
langkah pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Namun di sisi
lain, kata Taufan, KNPI memahami aspirasi masyarakat yang menginginkan
harga-harga barang tetap stabil meski ada kenaikan harga energi.
"Jadi subsidi harusnya bukan ke produk," kata Taufan, "karena yang menikmati itu kebanyakan masyarakat menengah ke atas."
Anggaran negara, menurut Taufan, harus diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Misal untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
Selain itu, "ke depan, pemerintah harus membuat program energi yang lebih sustainable sehingga menghilangkan ketergantungan pada minyak impor," kata Taufan. Konversi minyak ke gas, kata Taufan, harus diperluas.
"Impor BBM itu mahal, sementara gas kita yang ramah lingkungan, malah diekspor," katanya.
Pemerintah kini sedang berusaha memperjuangkan penyesuaian subsidi BBM dalam postur APBN bernegosiasi dengan DPR. Jika jadi dikurangi, dana subsidi sebesar Rp300 triliun bisa dialihkan untuk sektor yang lain. (adi)
"Jadi subsidi harusnya bukan ke produk," kata Taufan, "karena yang menikmati itu kebanyakan masyarakat menengah ke atas."
Anggaran negara, menurut Taufan, harus diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Misal untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
Selain itu, "ke depan, pemerintah harus membuat program energi yang lebih sustainable sehingga menghilangkan ketergantungan pada minyak impor," kata Taufan. Konversi minyak ke gas, kata Taufan, harus diperluas.
"Impor BBM itu mahal, sementara gas kita yang ramah lingkungan, malah diekspor," katanya.
Pemerintah kini sedang berusaha memperjuangkan penyesuaian subsidi BBM dalam postur APBN bernegosiasi dengan DPR. Jika jadi dikurangi, dana subsidi sebesar Rp300 triliun bisa dialihkan untuk sektor yang lain. (adi)
Peneliti LIPI : 2014 Rakyat yang Hukum PKS
Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - PKS telah membulatkan tekad untuk menolak program mengurangi subsidi BBM oleh pemerintah. Menurut peneliti politik LIPI Siti Zuhro, Pemilu 2014 akan memberikan hukuman untuk PKS.
"Pemilu 2014 akan menghukum partai banci dan tidak bertanggung jawab," ujar Siti Zuhro dalam acara diskusi Akan Berhasilkah Konvensi Demokrat, di Galeri Caffe, komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Menurut Siti PKS bergabung dalam koalisi hanya mau mendapatkan bagian kekuasaan. Di saat ada kebijakan yang tidak populer, PKS lari dari tanggung jawab agar tidak terkena getah penurunan elektabilitas.
"Menggelikan sekali kan ketika melihat partai yang duduk di pemerintah, tapi justru melawan pemerintah, kasian rakyat yang ada di pelosok yang tidak teredukasi politik dengan baik," tambah Siti.
Partai yang masuk koalisi menurut peneliti politik LIPI ini harus punya satu platform yang sama. Mengawal semua kebijakan pemerintah. Bukan menjadi oposisi dalam koalisi.
"Saya rasa semua partai tahu konsekuensi melanggar Code of Conduct tanpa harus diingatkan rakyat," pungkasnya.
Jakarta - PKS telah membulatkan tekad untuk menolak program mengurangi subsidi BBM oleh pemerintah. Menurut peneliti politik LIPI Siti Zuhro, Pemilu 2014 akan memberikan hukuman untuk PKS.
"Pemilu 2014 akan menghukum partai banci dan tidak bertanggung jawab," ujar Siti Zuhro dalam acara diskusi Akan Berhasilkah Konvensi Demokrat, di Galeri Caffe, komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Menurut Siti PKS bergabung dalam koalisi hanya mau mendapatkan bagian kekuasaan. Di saat ada kebijakan yang tidak populer, PKS lari dari tanggung jawab agar tidak terkena getah penurunan elektabilitas.
"Menggelikan sekali kan ketika melihat partai yang duduk di pemerintah, tapi justru melawan pemerintah, kasian rakyat yang ada di pelosok yang tidak teredukasi politik dengan baik," tambah Siti.
Partai yang masuk koalisi menurut peneliti politik LIPI ini harus punya satu platform yang sama. Mengawal semua kebijakan pemerintah. Bukan menjadi oposisi dalam koalisi.
"Saya rasa semua partai tahu konsekuensi melanggar Code of Conduct tanpa harus diingatkan rakyat," pungkasnya.
PKS Ingin Populer Dengan Klaim Membela Rakyat Kecil
Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Partai Demokrat sepertinya sudah benar-benar jengah dengan sikap PKS. Klaim PKS yang ingin membela rakyat kecil dianggap sebagai usaha agar populer saja.
"Kita perlu anggota koalisi yang siap untuk tidak populer. Jangan mudah mengklaim mendukung rakyat hanya untuk mencari popularitas," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi dalam acara diskusi Akan Berhasilkah Konvensi Demokrat di Galeri Caffe, komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Didi yang juga anggota komisi 3 DPR RI ini menghimbau agar PKS jangan bermain api sesaat di atas isu kenaikan BBM. PKS harusnya lebih jeli dalam menelaah program kenaikan pengurangan subsidi BBM.
"Masak mau enaknya tapi tidak mau susahnya," tambah Didi.
Ketua DPP Partai Demokrat ini juga mengharap agar PKS bisa konsisten terhadap sikapnya. Jika memang sudah tidak mau mendukung kebijakan pemerintah, diharapkan PKS dengan senang hati keluar dari Setgab.
Sebelumnya PKS telah menyatakan siap untuk menolak RAPBNP di DPR. Padahal dalam RAPBN akan dibahas pengurangan subsdidi BBM dan pengalihan subsidi ke pos pembangunan yang lain.
Jakarta - Partai Demokrat sepertinya sudah benar-benar jengah dengan sikap PKS. Klaim PKS yang ingin membela rakyat kecil dianggap sebagai usaha agar populer saja.
"Kita perlu anggota koalisi yang siap untuk tidak populer. Jangan mudah mengklaim mendukung rakyat hanya untuk mencari popularitas," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi dalam acara diskusi Akan Berhasilkah Konvensi Demokrat di Galeri Caffe, komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Didi yang juga anggota komisi 3 DPR RI ini menghimbau agar PKS jangan bermain api sesaat di atas isu kenaikan BBM. PKS harusnya lebih jeli dalam menelaah program kenaikan pengurangan subsidi BBM.
"Masak mau enaknya tapi tidak mau susahnya," tambah Didi.
Ketua DPP Partai Demokrat ini juga mengharap agar PKS bisa konsisten terhadap sikapnya. Jika memang sudah tidak mau mendukung kebijakan pemerintah, diharapkan PKS dengan senang hati keluar dari Setgab.
Sebelumnya PKS telah menyatakan siap untuk menolak RAPBNP di DPR. Padahal dalam RAPBN akan dibahas pengurangan subsdidi BBM dan pengalihan subsidi ke pos pembangunan yang lain.
Sabtu, 15 Juni 2013
Setuju BBM Naik, Gerindra Tolak BLSM untuk Rakyat Miskin
VIVAnews - Partai Gerindra setuju dengan rencana
pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi.
Sebab, alokasi subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah, bisa
dimanfaatkan untuk program masyarakat lain, terutama infrastruktur.
Hal ini disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis, dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN-Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013.
Meski setuju kenaikan harga BBM, namun, Partai Gerindra tak setuju dengan penggelontoran kompensasi bagi warga miskin yang dinamai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sebab, kata Fary, BLSM bersifat sangat politis.
"BLSM hanya menempatan rakyat miskin sebagai objek penerima bantunan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis," ujar dia.
Sejauh ini, ada tiga partai politik yang terang-terangan menolak kebijakan harga BBM naik. Mereka adalah Hanura, PKS, dan PDI Perjuangan.
DPR akan membahas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini Rapat Paripurna, Senin mendatang.
Hal ini disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis, dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN-Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013.
Meski setuju kenaikan harga BBM, namun, Partai Gerindra tak setuju dengan penggelontoran kompensasi bagi warga miskin yang dinamai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sebab, kata Fary, BLSM bersifat sangat politis.
"BLSM hanya menempatan rakyat miskin sebagai objek penerima bantunan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis," ujar dia.
Sejauh ini, ada tiga partai politik yang terang-terangan menolak kebijakan harga BBM naik. Mereka adalah Hanura, PKS, dan PDI Perjuangan.
DPR akan membahas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini Rapat Paripurna, Senin mendatang.
Tanpa BLSM, Rakyat Miskin Naik 4 Juta Orang
VIVAnews - Partai Golkar hingga Sabtu, 15 Juni 2013
mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi. Golkar juga mendukung pemberian Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) oleh pemerintah.
Ketua DPP partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan, jika masyarakat miskin tidak diberikan BLSM maka jumlah rakyat miskin akan bertambah hingga 4 juta orang.
"Kalau pemerintah menargetkan jumlah orang miskin pada tahun 2013 sebanyak 10,5 juta orang, maka akan bertambah menjadi 14,5 juta orang miskin," kata Noor Supit di Gedung DPR.
Pria yang juga Ketua Badan Anggaran DPR-RI ini berpandangan BLSM dapat menyelamatkan dan mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin. Untuk itulah, Partai Golkar berpandangan, BLSM harus diberikan. Partai Golkar menggarisbawahi kepada pemerintah jika harga BBM naik maka, jumlah rakyat miskin tidak boleh bertambah.
"Partai Golkar harus bertanggung jawab, tidak boleh rakyat miskin bertambah," katanya menegaskan.
Ia mengaku, keputusan Golkar mendukung dan setuju dengan perubahan APBN 2013 yang secara otomatis mendukung kenaikan BBM dan pemberian BLSM oleh pemerintah telah dipikirkan secara matang.
Perubahan APBN ini disebabkan perekonomian Indonesia yang akan ambruk jika subsidi energi terlalu besar. Dana subsidi energi Rp300 triliun dapat dialihkan ke berbagai program pengentasan kemiskinan yang lebih bermanfaat. (umi)
Ketua DPP partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan, jika masyarakat miskin tidak diberikan BLSM maka jumlah rakyat miskin akan bertambah hingga 4 juta orang.
"Kalau pemerintah menargetkan jumlah orang miskin pada tahun 2013 sebanyak 10,5 juta orang, maka akan bertambah menjadi 14,5 juta orang miskin," kata Noor Supit di Gedung DPR.
Pria yang juga Ketua Badan Anggaran DPR-RI ini berpandangan BLSM dapat menyelamatkan dan mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin. Untuk itulah, Partai Golkar berpandangan, BLSM harus diberikan. Partai Golkar menggarisbawahi kepada pemerintah jika harga BBM naik maka, jumlah rakyat miskin tidak boleh bertambah.
"Partai Golkar harus bertanggung jawab, tidak boleh rakyat miskin bertambah," katanya menegaskan.
Ia mengaku, keputusan Golkar mendukung dan setuju dengan perubahan APBN 2013 yang secara otomatis mendukung kenaikan BBM dan pemberian BLSM oleh pemerintah telah dipikirkan secara matang.
Perubahan APBN ini disebabkan perekonomian Indonesia yang akan ambruk jika subsidi energi terlalu besar. Dana subsidi energi Rp300 triliun dapat dialihkan ke berbagai program pengentasan kemiskinan yang lebih bermanfaat. (umi)
Pakar: Tolak Kenaikan BBM, PKS Alihkan Isu Korupsi
VIVAnews - Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu
Buana, Heri Budianto, Sabtu 15 Juni 2013 menilai Partai Keadilan
Sejahtera telah berhasil melakukan pengalihan isu dengan menolak
kenaikan BBM. Perhatian publik telah beralih dari kasus korupsi daging
sapi impor menjadi soal BBM.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka. Luthfi diduga menerima suap dalam kasus daging sapi impor.
"Sekarang publik tidak lagi disuguhkan dengan berita-berita tentang LHI (Luthfi Hasan Ishaq), tapi sudah berganti dengan soal BBM," kata Heri dalam diskusi Berebut Berkah Subsidi di Warung Daun, Jakarta.
Menurut Heri, PKS juga telah berhasil melakukan komunikasi politik. Jika PKS tidak menentang kenaikan BBM, maka kompensasi kenaikan BBM tidak akan sebesar ini.
"Karena akan head to head antara koalisi dan oposisi. Muatan Politis BBM 2014 sangat kuat dan juga pengalihan isu," ungkap dia.
Namun, Heri menilai PKS saat ini dalam posisi dilematis antara keluar dari koalisi atau bertahan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka PKS akan kehilangan tiga menterinya.
"Tapi kalau PKS keluar dari koalisi, maka publik akan merespon positif. Kalau PKS bertahan, responnya akan negatif," tegasnya.
Elektabilitas
Heri menyatakan rencana kenaikan BBM telah dimanfaatkan partai untuk menaikan popularitas, elektabilitas, dan simpati publik terhadap partai. Isu BBM terbukti membawa perubahan simpati publik.
"Muatan politik sangat besar. Masing-masing partai mengamankan posisi dan memanfaatkan kompensasi ini. Tapi ujung-ujungnya adalah tahun depan," tegas dia.
Heri menilai polemik kenaikan BBM menjadi senjata paling ampuh untuk meraih simpati publik. Hal ini sudah terbukti pada tahun 2009, dan semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.
"Padahal dengan kenaikan harga BBM efek ke masyarakat akan tambah berat. Bentuk kompensasi hanya ganti bungkus," ujarnya. (umi)
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka. Luthfi diduga menerima suap dalam kasus daging sapi impor.
"Sekarang publik tidak lagi disuguhkan dengan berita-berita tentang LHI (Luthfi Hasan Ishaq), tapi sudah berganti dengan soal BBM," kata Heri dalam diskusi Berebut Berkah Subsidi di Warung Daun, Jakarta.
Menurut Heri, PKS juga telah berhasil melakukan komunikasi politik. Jika PKS tidak menentang kenaikan BBM, maka kompensasi kenaikan BBM tidak akan sebesar ini.
"Karena akan head to head antara koalisi dan oposisi. Muatan Politis BBM 2014 sangat kuat dan juga pengalihan isu," ungkap dia.
Namun, Heri menilai PKS saat ini dalam posisi dilematis antara keluar dari koalisi atau bertahan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka PKS akan kehilangan tiga menterinya.
"Tapi kalau PKS keluar dari koalisi, maka publik akan merespon positif. Kalau PKS bertahan, responnya akan negatif," tegasnya.
Elektabilitas
Heri menyatakan rencana kenaikan BBM telah dimanfaatkan partai untuk menaikan popularitas, elektabilitas, dan simpati publik terhadap partai. Isu BBM terbukti membawa perubahan simpati publik.
"Muatan politik sangat besar. Masing-masing partai mengamankan posisi dan memanfaatkan kompensasi ini. Tapi ujung-ujungnya adalah tahun depan," tegas dia.
Heri menilai polemik kenaikan BBM menjadi senjata paling ampuh untuk meraih simpati publik. Hal ini sudah terbukti pada tahun 2009, dan semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.
"Padahal dengan kenaikan harga BBM efek ke masyarakat akan tambah berat. Bentuk kompensasi hanya ganti bungkus," ujarnya. (umi)
Ini Pengganti TK yang Diinginkan Kader PDIP
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) mempunyai kriteria kader yang akan menggantikan almarhum Taufiq
Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pilihan kader
seperti apa, sudah dimiliki.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, mencari sosok pengganti Taufiq bukanlah perkara yang mudah. "Bisa ditiru seperti pak Taufiq mungkin sangat sulit. Ya carilah yang mendekati," jelas Maruarar, di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2013).
Dia menjelaskan, sosok yang harus menggantikan Taufiq haruslah benar-benar paham dengan sifat Taufiq semasa hidup. Dalam kehidupan politiknya, pria yang kerap disapa Ara itu mengatakan bahwa Taufiq sukses membangun kekuatan politik yang baik.
"Figur yang bisa membangun silaturahmi walaupun berbeda politik dengan pemerintah, berbeda generasi dengan anak muda, dengan senior termasuk dengan orang yang berbeda aliran dalam politik," jelasnya.
Lanjut anggota Komisi XI DPR ini, Taufiq Kiemas juga membawa spirit empat pilar. Semangat 1 Juni sebagai hari Pancasila harus terus digelorakan. Hal itulah yang harus diperhatikan bagi kader yang akan menggantikannya nanti. "Pak Taufiq Kiemas yang humble, figur seperti itu yang diperlukan, merangkul," tutur Ara. [mvi]
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, mencari sosok pengganti Taufiq bukanlah perkara yang mudah. "Bisa ditiru seperti pak Taufiq mungkin sangat sulit. Ya carilah yang mendekati," jelas Maruarar, di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2013).
Dia menjelaskan, sosok yang harus menggantikan Taufiq haruslah benar-benar paham dengan sifat Taufiq semasa hidup. Dalam kehidupan politiknya, pria yang kerap disapa Ara itu mengatakan bahwa Taufiq sukses membangun kekuatan politik yang baik.
"Figur yang bisa membangun silaturahmi walaupun berbeda politik dengan pemerintah, berbeda generasi dengan anak muda, dengan senior termasuk dengan orang yang berbeda aliran dalam politik," jelasnya.
Lanjut anggota Komisi XI DPR ini, Taufiq Kiemas juga membawa spirit empat pilar. Semangat 1 Juni sebagai hari Pancasila harus terus digelorakan. Hal itulah yang harus diperhatikan bagi kader yang akan menggantikannya nanti. "Pak Taufiq Kiemas yang humble, figur seperti itu yang diperlukan, merangkul," tutur Ara. [mvi]
Mengapa PKS 'Mbalelo' terhadap Yudhoyono?
INILAH.COM, Jakarta - PKS makin berani mbalelo di Setgab
Koalisi pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PKS tahu dan yakin
bahwa SBY yang sudah merosot pamornya itu, tidak akan berani memecat
dari koalisi.
Sebagaimana PKS terjerat korupsi sapi, Demokrat juga sudah terjerembab kubangan skandal Hambalang, Centurygate dan Wisma Atlit, sama-sama dirundung korupsi yang melilit. Meski secara politik tidak pailit.
PKS bahkan membiarkan sikap antipati dari Setgab koalisi makin meninggi sampai para anggotanya ‘makan hati’. PKS tak punya banyak pilihan kecuali melawan kenaikan harga BBM sebagai ‘pukulan balik terakhir’ kepada SBY sebelum elektabilitasnya jatuh di titik nadir. Segala nasehat dan saran SBY kepada PKS nampaknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sepi.
PKS sadar bahwa korupsi sapi telah menggilasnya dan ia harus membangun kembali karakternya sebagai partai dakwah untuk bertahan dari dari kemerosotan dan demoralisasi. PKS kini harus bersikap ‘melawan dari dalam’ koalisi semua yang sudah retak itu.
PKS tak perduli apapun penilaian pakar dan publik atas strategi komunikasi politik yang tengah dilancarkannya sekarang ini, yang sering disebut sebagai strategi bermuka dua. Di satu sisi, PKS memprotes kenaikan BBM untuk mendapat simpati masyarakat namun, di sisi yang lain tetap nyaman mempertahankan kadernya di kabinet untuk mendapat kapitalisasi dan investasi politik.
Publik pun mahfum bahwa, turbulensi politik akibat meruyaknya kasus korupsi di tubuh PKS membuat image sebagai parpol yang santun dan bersih menjadi jatuh. “Bayangkan, permainan importasi daging, dana mahar untuk pilkada, mobil dan rumah mewah hasil rasuah sampai pentas wanita cantik ternyata lekat di elit-elit PKS," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi
Memang, mau tidak mau, PKS harus menarik kembali simpati masyarakat dengan menonjolkan sikap pembelaannya terhadap rakyat kecil dengan menolak kenaikkan harga BBM. Sementara SBY sebagai pemegang hak penuh Setgab tak bisa tidak, akibat pamornya yang terus merosot, membiarkan sikap mbalelo yang dijalankan PKS karena SBY juga ‘rawan tembak’ akibat korupsi yang melilit Demokrat. SBY enggan cari musuh mengingat era kepemimpinannya akan segera berakhir.
Saat ini sepertinya SBY dan PKS sama-sama melihat dirinya sendiri, berkaca di cermin yang retak dan memaklumkan kondisi yang serba tidak enak. Apalagi, korupsi politik makin meruak dan bau sengak [berbagai sumber]
Sebagaimana PKS terjerat korupsi sapi, Demokrat juga sudah terjerembab kubangan skandal Hambalang, Centurygate dan Wisma Atlit, sama-sama dirundung korupsi yang melilit. Meski secara politik tidak pailit.
PKS bahkan membiarkan sikap antipati dari Setgab koalisi makin meninggi sampai para anggotanya ‘makan hati’. PKS tak punya banyak pilihan kecuali melawan kenaikan harga BBM sebagai ‘pukulan balik terakhir’ kepada SBY sebelum elektabilitasnya jatuh di titik nadir. Segala nasehat dan saran SBY kepada PKS nampaknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sepi.
PKS sadar bahwa korupsi sapi telah menggilasnya dan ia harus membangun kembali karakternya sebagai partai dakwah untuk bertahan dari dari kemerosotan dan demoralisasi. PKS kini harus bersikap ‘melawan dari dalam’ koalisi semua yang sudah retak itu.
PKS tak perduli apapun penilaian pakar dan publik atas strategi komunikasi politik yang tengah dilancarkannya sekarang ini, yang sering disebut sebagai strategi bermuka dua. Di satu sisi, PKS memprotes kenaikan BBM untuk mendapat simpati masyarakat namun, di sisi yang lain tetap nyaman mempertahankan kadernya di kabinet untuk mendapat kapitalisasi dan investasi politik.
Publik pun mahfum bahwa, turbulensi politik akibat meruyaknya kasus korupsi di tubuh PKS membuat image sebagai parpol yang santun dan bersih menjadi jatuh. “Bayangkan, permainan importasi daging, dana mahar untuk pilkada, mobil dan rumah mewah hasil rasuah sampai pentas wanita cantik ternyata lekat di elit-elit PKS," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi
Memang, mau tidak mau, PKS harus menarik kembali simpati masyarakat dengan menonjolkan sikap pembelaannya terhadap rakyat kecil dengan menolak kenaikkan harga BBM. Sementara SBY sebagai pemegang hak penuh Setgab tak bisa tidak, akibat pamornya yang terus merosot, membiarkan sikap mbalelo yang dijalankan PKS karena SBY juga ‘rawan tembak’ akibat korupsi yang melilit Demokrat. SBY enggan cari musuh mengingat era kepemimpinannya akan segera berakhir.
Saat ini sepertinya SBY dan PKS sama-sama melihat dirinya sendiri, berkaca di cermin yang retak dan memaklumkan kondisi yang serba tidak enak. Apalagi, korupsi politik makin meruak dan bau sengak [berbagai sumber]
PKS Ambil Tiga Keuntungan Sekaligus soal BBM
INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dinilai ingin mengambil tiga keuntungan sekaligus dari sikap
mengambangnya mengenai keputusan penaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM).
Pengamat senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, PKS ingin mengambil tiga keuntungan sekaligus, yakni pencitraan, pengalihan isu tentang kasus impor daging, serta untuk menempati posisi aman di mata masyarakat dan juga pemerintah.
"PKS ingin mengambil untung semua, terutama yang ketiga, di satu pihak terkesan membela rakyat di pihak lain ingin tetap bertahan untuk berkoalisi dalam pemerintahan," ujarnya kepada INILAH.COM, Sabtu (15/6/2013).
PKS, melalui menterinya yang berada di kabinet mendukung rencana pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, namun dari pihak DPP PKS, partai yang diketuai Anis Matta itu masih menolak rencana pemerintah tersebut.
Seperti yang disampaikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, partainya mendukung penuh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). [mvi]
Pengamat senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, PKS ingin mengambil tiga keuntungan sekaligus, yakni pencitraan, pengalihan isu tentang kasus impor daging, serta untuk menempati posisi aman di mata masyarakat dan juga pemerintah.
"PKS ingin mengambil untung semua, terutama yang ketiga, di satu pihak terkesan membela rakyat di pihak lain ingin tetap bertahan untuk berkoalisi dalam pemerintahan," ujarnya kepada INILAH.COM, Sabtu (15/6/2013).
PKS, melalui menterinya yang berada di kabinet mendukung rencana pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, namun dari pihak DPP PKS, partai yang diketuai Anis Matta itu masih menolak rencana pemerintah tersebut.
Seperti yang disampaikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, partainya mendukung penuh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). [mvi]
Langganan:
Postingan (Atom)