Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta
PKS tak mendorong anggotanya di Komisi VIII DPR mengembalikan Alquran
yang sudah dibagikan ke anggota Komisi VIII DPR. Karena sulit
mengembalikan barang yang sudah terlanjur dibagikan ke konstituen.
"Sekali
lagi gagasan itu baik, dan akan lebih baik lagi menyelesaikan di
hulunya, akar dan masalah pokoknya, kenapa ındikasi tindak pidana
korupsi itu terjadi. KPK segera mengusut dengan tuntas hal tersebut,"
kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2012).
Menurutnya tak mudah menarik
Alquran dari konstituen. Abdul hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR
ini mengaku tak paham dengan pengadaannya juga.
"Bagus jika ada
ide di kembalikan. Hanya secara teknis agak sulit jika sudah dibagikan
ke masyarakat. Saya tidak tahu persis, saya masuk di Komisi VIII, bulan
Oktober 2011. Hal yang terkait pembahasan anggaran di 8 tahun APBN 2011
Dan 2012, tidak mengikutinya. Waktu itu saya masih di Komisi
V,"ungkapnya.
Dia yakin sekali Alquran yang diberikan ke Komisi
VIII DPR bukan hasil korupsi. Karena dibeli dengan anggaran yang sudah
diberikan Kemenag.
"Informasi yang saya tahu, Alquran tersebut
dibeli melalui anggaran APBN, hanya dalam proses pengadaannya ada
indikasi penyimpangan. Wallohualam, biar KPK segera
membuktikannya,"tandasnya.
Rabu, 04 Juli 2012
Pimpinan DPR Tak Dapat Jatah 500 Alquran Kemenag
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta Tidak semua anggota DPR mendapat jatah sekitar 500 kitab suci Alquran dari Kementerian Agama, termsasuk pimpinan DPR. Jatah tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama.
"Kita nggak, nggak ada. Pimpinan DPR secara tata tertib tidak punya kewenangan untuk masuk ke komisi terkait. Pimpinan dewan hanya melakukan fungsi koordinasi saja," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Kesra, Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Menurut Taufik, pengadaan kitab suci Kemenag menjadi wewenang penuh Komisi III DPR, baik di pengawasan maupun perencanaan budgeting.
"Artinya sudah sangat luas sekali kita sampaikan. Di ruang rapat komisi itu punya fungsi legitimasi yang kuat. Menjadi kewenangan komisi VIII berkoordinasi dengan mitra kerjanya yang terkait. Komisi itu memiliki hak budget, kontrol dan fungsi legislasi melekat ke masing-masing anggota-anggota," katanya.
Pimpinan DPR tidak dalam posisi mendorong-dorong KPK. Namun pada posisi menghormati proses hukum saja.
"Kita tunggu saja proses hukum di KPK. Yang jelas selama ini proses penganggaran sudah berjalan terbuka. Tentunya semua sudah sangat terbuka dan pimpinan sudah melibatkan pihak terkait," kata Taufik.
Lalu bagaimana tanggapan Taufik tentang Kemenag yang lolos dari audit BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)?
"WTP itu setahu saya melihat posisi mekanismenya. Tidak melihat dalam kaitan kasusnya. Dia hanya by mechanism ada indikasi atau tidak. Artinya pada saat posisi WTP itu kesimpulan BPK sebagai auditor negara untuk dijadikan salah satu acuan. Jadi ini tidak bisa direlevansikan dengan WTP karena ini penyimpangan oknum," jawabnya.
Jakarta Tidak semua anggota DPR mendapat jatah sekitar 500 kitab suci Alquran dari Kementerian Agama, termsasuk pimpinan DPR. Jatah tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama.
"Kita nggak, nggak ada. Pimpinan DPR secara tata tertib tidak punya kewenangan untuk masuk ke komisi terkait. Pimpinan dewan hanya melakukan fungsi koordinasi saja," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Kesra, Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Menurut Taufik, pengadaan kitab suci Kemenag menjadi wewenang penuh Komisi III DPR, baik di pengawasan maupun perencanaan budgeting.
"Artinya sudah sangat luas sekali kita sampaikan. Di ruang rapat komisi itu punya fungsi legitimasi yang kuat. Menjadi kewenangan komisi VIII berkoordinasi dengan mitra kerjanya yang terkait. Komisi itu memiliki hak budget, kontrol dan fungsi legislasi melekat ke masing-masing anggota-anggota," katanya.
Pimpinan DPR tidak dalam posisi mendorong-dorong KPK. Namun pada posisi menghormati proses hukum saja.
"Kita tunggu saja proses hukum di KPK. Yang jelas selama ini proses penganggaran sudah berjalan terbuka. Tentunya semua sudah sangat terbuka dan pimpinan sudah melibatkan pihak terkait," kata Taufik.
Lalu bagaimana tanggapan Taufik tentang Kemenag yang lolos dari audit BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)?
"WTP itu setahu saya melihat posisi mekanismenya. Tidak melihat dalam kaitan kasusnya. Dia hanya by mechanism ada indikasi atau tidak. Artinya pada saat posisi WTP itu kesimpulan BPK sebagai auditor negara untuk dijadikan salah satu acuan. Jadi ini tidak bisa direlevansikan dengan WTP karena ini penyimpangan oknum," jawabnya.
Ingrid Kansil: Tak Masalah Anggota DPR Bantu Salurkan Alquran
Ferdinan - detikNews
Jakarta Anggota Komisi VIII DPR Ingrid Kansil tidak mempersoalkan jatah Alquran yang dibagikan ke anggota dewan untuk disalurkan ke masyarakat. Asalkan penyaluran kitab suci itu dilakukan secara bertanggung jawab.
"Sepanjang pembagian pendistribusian Alquran ini bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, ada buktinya bahwa masyarakat telah menerima. Tidak masalah menurut saya," kata mantan fotomodel dan pemain sinteron ini, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Menurutnya seluruh anggota Komisi VIII mendapat jatah 500 Alquran untuk dibagikan ke masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Namun tidak semua anggota mengambilnya.
"Apa salahnya kalau kita mendapatkan Alquran kemudian membantu mendistribusikan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Anggota dewan kan representasi masyarakat," imbuh istri Menkop/UKM Syarief Hasan ini.
Namun bila Alquran itu harus dikembalikan, Ingrid menunggu keputusan komisinya. "Kalau memang Alquran yang dibagikan ada kaitan dengan kasusnya Pak Zulkarnaen tentunya ya harus disepakati dulu apa solusinya, bisa juga dikembalikan," ujar perempuan ayu ini.
Anggaran proyek Alquran tercatat mencapai Rp 22 miliar pada APBN Perubahan 2011. Nilainya meningkat menjadi Rp 55 miliar di APBN Perubahan 2012.
Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini menilai wajar terjadinya lonjakan anggaran proyek pengadaan Alquran. Menurut dia penambahan anggaran dilakukan agar Kemenag dapat mencetak Alquran sesuai jumlah kebutuhan.
Jakarta Anggota Komisi VIII DPR Ingrid Kansil tidak mempersoalkan jatah Alquran yang dibagikan ke anggota dewan untuk disalurkan ke masyarakat. Asalkan penyaluran kitab suci itu dilakukan secara bertanggung jawab.
"Sepanjang pembagian pendistribusian Alquran ini bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, ada buktinya bahwa masyarakat telah menerima. Tidak masalah menurut saya," kata mantan fotomodel dan pemain sinteron ini, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Menurutnya seluruh anggota Komisi VIII mendapat jatah 500 Alquran untuk dibagikan ke masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Namun tidak semua anggota mengambilnya.
"Apa salahnya kalau kita mendapatkan Alquran kemudian membantu mendistribusikan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Anggota dewan kan representasi masyarakat," imbuh istri Menkop/UKM Syarief Hasan ini.
Namun bila Alquran itu harus dikembalikan, Ingrid menunggu keputusan komisinya. "Kalau memang Alquran yang dibagikan ada kaitan dengan kasusnya Pak Zulkarnaen tentunya ya harus disepakati dulu apa solusinya, bisa juga dikembalikan," ujar perempuan ayu ini.
Anggaran proyek Alquran tercatat mencapai Rp 22 miliar pada APBN Perubahan 2011. Nilainya meningkat menjadi Rp 55 miliar di APBN Perubahan 2012.
Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini menilai wajar terjadinya lonjakan anggaran proyek pengadaan Alquran. Menurut dia penambahan anggaran dilakukan agar Kemenag dapat mencetak Alquran sesuai jumlah kebutuhan.
Kamis, 15 Maret 2012
PKS: Soal Gejolak Kenaikan BBM, Politisi Jangan Asal Bicara
Jumat, 16/03/2012 08:00 WIB
Jakarta
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi mendapat penolakan melalui gerakan unjuk rasa di
sejumlah daerah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap para politisi
di Senayan tidak mengumbar pernyataan yang malah menyulut kemarahan
masyarakat.
"Pernyataan politsi juga harus dijaga. Anggota DPR harus lebih peka, lebih berempati kepada masyarakat," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal kepada detikcom, Kamis (15/3/2012) malam.
Politisi di DPR khususnya yang berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus berupaya meredam gejolak sosial terkait kenaikan harga BBM yang diperkirakan berlaku per 1 April mendatang. "Tidak boleh sembarangan statement yang malah memperkeruh suasana," ujarnya.
Pun dengan maraknya demonstrasi yang digelar mahasiswa, PKS berharap aksi tersebut tidak disertai tindak kekerasan yang dapat merugikan masyarakat. "Semua harus mengendepankan demokrasi, sehingga kritik yang lebih kontekstual, tidak berlebihan," sambungnya.
Dia menambahkan gelombang unjuk rasa yang digelar merupakan hak warga negara dalam mengemukakan pendapat atas kebijakan yang diambil pemerintah. "Kenaikan harga BBM ini memang menimbulkan kerawanan tetapi sebetulnya terkendali. Karena itu semua pihak harus mengendalikan diri menanggapi kebijakan ini," tandasnya.
Seperti diketahui, DPR kini tengah menggodok rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP). Postur baru anggaran diharapkan selesai akhir bulan ini untuk memutuskan kebijakan menaikkan harga BBM. Selain itu, pemerintah saat ini tengah menggodok empat jenis kompensasi atas kenaikan harga BBM yang rencananya dilaksanakan 1 April mendatang. Empat jenis kompensasi itu adalah bantuan langsung sementara masyarakata (BLSM), penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras miskin dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa.
(mpr/mpr)
"Pernyataan politsi juga harus dijaga. Anggota DPR harus lebih peka, lebih berempati kepada masyarakat," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal kepada detikcom, Kamis (15/3/2012) malam.
Politisi di DPR khususnya yang berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus berupaya meredam gejolak sosial terkait kenaikan harga BBM yang diperkirakan berlaku per 1 April mendatang. "Tidak boleh sembarangan statement yang malah memperkeruh suasana," ujarnya.
Pun dengan maraknya demonstrasi yang digelar mahasiswa, PKS berharap aksi tersebut tidak disertai tindak kekerasan yang dapat merugikan masyarakat. "Semua harus mengendepankan demokrasi, sehingga kritik yang lebih kontekstual, tidak berlebihan," sambungnya.
Dia menambahkan gelombang unjuk rasa yang digelar merupakan hak warga negara dalam mengemukakan pendapat atas kebijakan yang diambil pemerintah. "Kenaikan harga BBM ini memang menimbulkan kerawanan tetapi sebetulnya terkendali. Karena itu semua pihak harus mengendalikan diri menanggapi kebijakan ini," tandasnya.
Seperti diketahui, DPR kini tengah menggodok rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP). Postur baru anggaran diharapkan selesai akhir bulan ini untuk memutuskan kebijakan menaikkan harga BBM. Selain itu, pemerintah saat ini tengah menggodok empat jenis kompensasi atas kenaikan harga BBM yang rencananya dilaksanakan 1 April mendatang. Empat jenis kompensasi itu adalah bantuan langsung sementara masyarakata (BLSM), penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras miskin dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa.
(mpr/mpr)
Senin, 12 Maret 2012
Anas-Nazar 'Perang', Dewan Pembina PD: Biarin Ajalah!
Selasa, 13/03/2012 02:02 WIB
Jakarta
Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan
bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin saling bersahut di media
massa soal kasus korupsi. Komentar keduanya pun tak sedikit yang
menimbulkan kontroversi. Bagaimana tanggapan petinggi PD?
"Biarin ajalah," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, kepada detikcom, Senin (12/3/2012).
Menurut Mubarok, pertentangan antara Anas dan Nazar tidak mengganggu kondisi partai. Pihaknya masih bekerja seperti biasa, tanpa merasa risih dengan konflik keduanya.
"Ini saya masih rapat dewan pembina, kerja saja," sambungnya.
Pria berkacamata ini enggan menanggapi lebih jauh perang urat syaraf antara Anas dan Nazar. Menurut dia, semua diserahkan saja pada proses hukum.
"Biar pengamat aja yang terganggu," cetus Mubarok.
Belakangan ini, baik Nazar maupun Anas saling menyerang lewat pernyataan di media. Nazar menuding Anas terlibat di kasus Hambalang. Terdakwa kasus wisma atlet itu bahkan meminta Anas melakukan sumpah pocong.
Sementara Anas selalu membantah keterlibatannya. Dia bahkan siap digantung di Monas bila terbukti bersalah dalam kasus proyek sarana olahraga itu.
(mad/riz)
"Biarin ajalah," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, kepada detikcom, Senin (12/3/2012).
Menurut Mubarok, pertentangan antara Anas dan Nazar tidak mengganggu kondisi partai. Pihaknya masih bekerja seperti biasa, tanpa merasa risih dengan konflik keduanya.
"Ini saya masih rapat dewan pembina, kerja saja," sambungnya.
Pria berkacamata ini enggan menanggapi lebih jauh perang urat syaraf antara Anas dan Nazar. Menurut dia, semua diserahkan saja pada proses hukum.
"Biar pengamat aja yang terganggu," cetus Mubarok.
Belakangan ini, baik Nazar maupun Anas saling menyerang lewat pernyataan di media. Nazar menuding Anas terlibat di kasus Hambalang. Terdakwa kasus wisma atlet itu bahkan meminta Anas melakukan sumpah pocong.
Sementara Anas selalu membantah keterlibatannya. Dia bahkan siap digantung di Monas bila terbukti bersalah dalam kasus proyek sarana olahraga itu.
(mad/riz)
Baca Juga
Selasa, 13 Maret 2012 , 06:46:00
GORONTALO -
Langkah berani dilakukan mantan Ketua DPC Demokrat Boalemo Ismiyati
Saidi memberikan kesaksian pada sidang atas terdakwa kasus dugaan suap
wisma atlet SEA Games Muhamad Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta, Senin (12/3), berbuntut panjang. Akibat kesaksiannya
ini, Ismi mendapat teror dan diancam akan dibunuh oleh orang tidak
dikenal.
Pengakuan ini disampaikan Ismiyati Saidi ketika dihubungi Gorontalo Post (JPNN Group) via telpon selulernya. Di balik telepon, Ismiyati Saidi mengaku dirinya sempat menerima pesan singkat seluler dari pihak tak dikenal. Pesan singkat ini berisi bahwa dirinya akan dibunuh lantaran berani memberikan kesaksian pada kasus dugaan suap wisma atlet serta memberikan keterangan menerima uang untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum DPP Demokrat pada Kongres di Bandung 2010 lalu.
"Saya menerima teror akan dibunuh orang tidak dikenal yang disampaikan lewat SMS. Pesan ini saya terima setelah saya memberikan kesaksian atas kasus dugaan wisma atlet," aku Ismiyati Saidi tadi malam.
Padahal sambung Ismiyati Saidi, kesediaan atas kesaksian dirinya itu tidak ada niatan menyudutkan pihak manapun. Sebab dari kesaksian ini semata-mata demi menegakkan kebenaran dari apa yang pernah dilihat dan dialaminya sewaktu kongres Demokrat di Bandung. "Lagi pula saya diminta bersaksi tidak bermaksud ingin dikenal publik. Tetapi saya ingin benar-benar menegakkan kebenaran dari apa yang pernah saya saksikan," tegas Ismiyati Saidi.
Ditanya apakah Ia tidak takut dengan berbagai konsekuensi maupun ancaman dihadapinya? Dengan tegas Ismiyati Saidi mengatakan dirinya sudah siap dengan konsekuensi yang akand diterimanya, termasuk dari internal partai. Bahkan ia mengatakan dalam kesaksian pada persidangan ini, dirinya datang tanpa menggunakan pengawalan dari pihak mana pun. Hal ini membuktikan bahwa Ismiyati Saidi tidak pernah gentar dari bentuk apa pun dihadapinya, baik itu berupa konsekuensi ataupun ancaman atas keselamatan.
"Saya yakin kalau sesuatu kita niatkan dengan baik dan demi kebenaran, maka itu Insya Allah tidak akan ada hambatan," ujar Ismiyati.
Mantan Ketua DPC Demokrat Boalemo itu tampil dengan busana khas berwarna biru dibalut jilbab hitam memberikan kesaksikan di hadapan majelis hakim terkait penerimaan sejumlah uang pada Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Dalam kesaksiannya Ismi mengaku pernah menerima sejumlah uang dengan tujuan memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum DPP Demokrat.
Ismiyati menyampaikan kronologis saat uang pertama kali diterima ketua DPC Demokrat saat itu ketika di Hotel Sultan, Jakarta jelang Kongres Demokrat akan dilangsungkan. Dalam kesempatan ini oleh pihak panitia pemenangan AU mengarahkan sejumlah ketua DPC di hotel tersebut untuk memilih AU sebagai ketua umum. "Pada kesempatan itu pihak tim sukses pemenangan AU membagi-bagikan uang senilai Rp 15 juta kepada DPC Demokrat, termasuk saya sendiri dari DPC Demokrat Boalemo," tandas Ismiyati Saidi yang juga masuk dalam kubu pemenangan AU.
Ismiyati Saidi mengutarakan, dirinya menerima dana tersebut sebanyak 4 kali, di mana untuk kedua kalinya juga mendapat bagian Rp 15 juta dari panitia pemenangan Anas. Sedangkan penerimaan uang selanjutnya ketika kongres Demokrat akan dilaksanakan yakni oleh panitia memberikan uang 2000 dollar Amerika Serikat dan disusul oleh para ketua DPC diminta membuat suatu perjanjian bermaterai yang isinya kesediaan memilih AU ketika bersaing dengan Marzuki Ali. "Dari isi suarat perjanjian ini menyebutkan bahwa setiap ketua DPC memilih AU akan diprioritaskan maju pada pemilihan kepala daerah di masing-masing daerah," ungkap Ismiyati Saidi saat persidangan.(nrt)
Pengakuan ini disampaikan Ismiyati Saidi ketika dihubungi Gorontalo Post (JPNN Group) via telpon selulernya. Di balik telepon, Ismiyati Saidi mengaku dirinya sempat menerima pesan singkat seluler dari pihak tak dikenal. Pesan singkat ini berisi bahwa dirinya akan dibunuh lantaran berani memberikan kesaksian pada kasus dugaan suap wisma atlet serta memberikan keterangan menerima uang untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum DPP Demokrat pada Kongres di Bandung 2010 lalu.
"Saya menerima teror akan dibunuh orang tidak dikenal yang disampaikan lewat SMS. Pesan ini saya terima setelah saya memberikan kesaksian atas kasus dugaan wisma atlet," aku Ismiyati Saidi tadi malam.
Padahal sambung Ismiyati Saidi, kesediaan atas kesaksian dirinya itu tidak ada niatan menyudutkan pihak manapun. Sebab dari kesaksian ini semata-mata demi menegakkan kebenaran dari apa yang pernah dilihat dan dialaminya sewaktu kongres Demokrat di Bandung. "Lagi pula saya diminta bersaksi tidak bermaksud ingin dikenal publik. Tetapi saya ingin benar-benar menegakkan kebenaran dari apa yang pernah saya saksikan," tegas Ismiyati Saidi.
Ditanya apakah Ia tidak takut dengan berbagai konsekuensi maupun ancaman dihadapinya? Dengan tegas Ismiyati Saidi mengatakan dirinya sudah siap dengan konsekuensi yang akand diterimanya, termasuk dari internal partai. Bahkan ia mengatakan dalam kesaksian pada persidangan ini, dirinya datang tanpa menggunakan pengawalan dari pihak mana pun. Hal ini membuktikan bahwa Ismiyati Saidi tidak pernah gentar dari bentuk apa pun dihadapinya, baik itu berupa konsekuensi ataupun ancaman atas keselamatan.
"Saya yakin kalau sesuatu kita niatkan dengan baik dan demi kebenaran, maka itu Insya Allah tidak akan ada hambatan," ujar Ismiyati.
Mantan Ketua DPC Demokrat Boalemo itu tampil dengan busana khas berwarna biru dibalut jilbab hitam memberikan kesaksikan di hadapan majelis hakim terkait penerimaan sejumlah uang pada Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Dalam kesaksiannya Ismi mengaku pernah menerima sejumlah uang dengan tujuan memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum DPP Demokrat.
Ismiyati menyampaikan kronologis saat uang pertama kali diterima ketua DPC Demokrat saat itu ketika di Hotel Sultan, Jakarta jelang Kongres Demokrat akan dilangsungkan. Dalam kesempatan ini oleh pihak panitia pemenangan AU mengarahkan sejumlah ketua DPC di hotel tersebut untuk memilih AU sebagai ketua umum. "Pada kesempatan itu pihak tim sukses pemenangan AU membagi-bagikan uang senilai Rp 15 juta kepada DPC Demokrat, termasuk saya sendiri dari DPC Demokrat Boalemo," tandas Ismiyati Saidi yang juga masuk dalam kubu pemenangan AU.
Ismiyati Saidi mengutarakan, dirinya menerima dana tersebut sebanyak 4 kali, di mana untuk kedua kalinya juga mendapat bagian Rp 15 juta dari panitia pemenangan Anas. Sedangkan penerimaan uang selanjutnya ketika kongres Demokrat akan dilaksanakan yakni oleh panitia memberikan uang 2000 dollar Amerika Serikat dan disusul oleh para ketua DPC diminta membuat suatu perjanjian bermaterai yang isinya kesediaan memilih AU ketika bersaing dengan Marzuki Ali. "Dari isi suarat perjanjian ini menyebutkan bahwa setiap ketua DPC memilih AU akan diprioritaskan maju pada pemilihan kepala daerah di masing-masing daerah," ungkap Ismiyati Saidi saat persidangan.(nrt)
| RELATED NEWS |
Bhatugana puji Anas "gentlemen"
Senin, 12 Maret 2012 14:55 WIB | 907 Views
Sutan Batugana (ANTARA/Fanny Octavianus)
Yang dapat kerjaan baru adalah orang-orang yang menyewakan pocong dan hakim pasti semua akan lari terbirit-birit karena takut kalau malamnya didatangi pocong"
Video Terkait
Beberapa waktu lalu Anas menegaskan, siap digantung bila terbukti korupsi dalam kasus Wisma Atlet dan pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
"Pertanda Bung Anas gentleman, yang bersangkutan siap digantung di Monas kalau ada satu rupiah pun terbukti dikorup oleh AU," kata Sutan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Sutan menyebut apa yang disampaikan Anas itu menunjukkan kemajuan dan keberanian yang luar biasa yang tak pernah diperkirakan sebelumnya.
"Ya ini menurut saya sudah maju sepuluh langkah seperti apa yang saya bayangkan semula," kata dia.
Sementara menyinggung tantangan sumpah pocong yang disampaikan tersangka kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, Sutan menilainya tak perlu ditanggapi.
"Saya khawatir nanti pengadilan jadi ajang sumpah pocong," sambungnya.
Setengah melucu, Bhatoegana menilai bila pengadilan menyanggupi sumpah pocong maka akan ada rental pocong.
"Yang dapat kerjaan baru adalah orang-orang yang menyewakan pocong dan hakim pasti semua akan lari terbirit-birit karena takut kalau malamnya didatangi pocong itu sendiri," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)