INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja
Indonesia (PPPI), Daniel Hutapea, mengatakan ketidaklolosan 18 partai
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti pemilu 2014 disinyalir
karena intervensi politik.
"Ya ada intervensi, di DPR
waktu RDP partai kecil itu sengaja digugur-gugurkan," tuding Danile di
Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2012).
Daniel mengaku,
tudingan itu dilontarkan karena PPPI telah melengkapi seluruh
persyaratan agar bisa lolos mengikuti pemilihan umum tahun 2014.
Menurutnya, hal itu telah dibuktikan PPPI bersama 17 parpol lainnya ke
ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan oleh KPU.
"Sebelum ke Mabes, kami sudah ke KPU dan
KPU menyatakan, bahwa KPU harus meloloskan 12 partai, apabila tidak
diloloskan, maka KPU akan dipidanakan selama 3 tahun, itu ada UU-nya.
Kami juga akan pertanyakan Bawaslu, tindaklanjutnya sudah sampai di
mana," bebernya.
Dia menuturkan, saat menyerahkan persyaratan ke
KPU, semua syarat yang harus dipenuhi telah dilengkapi PPPI, yang
dibuktikan dengan ceklis pada daftar persyaratan tersebut, sehingga PPPI
mengadukan KPU ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan penggelapan
dokumen persyaratan PPPI.
"Khusus melaporkan penggelapan, karena
kami diceklis lengkap, dan itu tidak mau diserahkan kepada kami, tapi
panitia mengatakan, itu atas perintah atasan. Tidak diberikan, itu
menurut Pak Ayumi (salah seorang panitia)," urainya.
Dia
menjelaskan, untuk menguatkan tudingan ke KPU tersebut, pihaknya membawa
sejumlah bukti persyaratan yang diminta dan diserahkan ke KPU.
"Bukti-bukti yang dibawa, ya banyak, termasuk keterangan dari PaK Ayumi,
sudah diserahkan ceklisnya dan data-data ketidaklolosan, kelengkapannya
sudah kami berikan, dan kami juga sudah buktikan apa yang dianggap
tidak lengkap, ternyata lengkap, kami serahkan ke Bawaslu. Jadi
persyaratan lengkap sudah diserahkan ke Bawaslu," urainya. [mvi]
Jumat, 16 November 2012
Dipo Alam Lebih Berani Daripada Dahlan Iskan
INILAH.COM, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Gede Pasek
Suardika menilai langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang
melaporkan beberapa kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait adanya permainan anggaran sudah tepat.
"Saya kira langkah yang dilakukan Dipo Alam tidak perlu dipolemikkan. Kan sudah dibawa ke track yang benar yaitu ke penegak hukum. Sekarang tinggal bagaimana penegak hukum menindaklanjuti pengaduan tersebut," ujar Pasek, Jumat (16/11/2012).
Berbeda dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang menuduh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memeras direksi BUMN. Namun, Dahlan tidak melaporkan dugaan tersebut ke penegak hukum karena tidak ada bukti.
Menurut Pasek, sikap Dipo Alam yang membawa dugaan adanya permainan anggaran ke KPK adalah langkah yang berani. Sikap Dahlan Iskan dinilai hanya bentuk politisasi. Hal ini diperkuat dengan laporan Dahlan yang hingga kini belum tuntas di Badan Kehormatan (BK) DPR.
"Tidak juga, beda. Pak Dahlan kan tidak berani bawa ke KPK. Niatnya saja yang baik, tapi grasa grusu sehingga banyak nama baik orang dirusak tanpa tanggung jawab," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu (14/11/2012), Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyambangi Gedung KPK. Kedatangan Dipo ke KPK untuk melaporkan permainan anggaran yang dilakukan oleh tiga kementrian dan juga DPR.
KPK berjanji akan segera melaporkan verifikasi laporan Dipo tersebut. Dalam kedatangannya ke KPK, Dipo diketahui juga telah menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya ke KPK. Namun diketahui, Dipo baru menyerahkan satu fraksi yang ia laporkan ke KPK, dan masih terbuka peluang untuk melaporkan fraksi lainnya. [rok]
"Saya kira langkah yang dilakukan Dipo Alam tidak perlu dipolemikkan. Kan sudah dibawa ke track yang benar yaitu ke penegak hukum. Sekarang tinggal bagaimana penegak hukum menindaklanjuti pengaduan tersebut," ujar Pasek, Jumat (16/11/2012).
Berbeda dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang menuduh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memeras direksi BUMN. Namun, Dahlan tidak melaporkan dugaan tersebut ke penegak hukum karena tidak ada bukti.
Menurut Pasek, sikap Dipo Alam yang membawa dugaan adanya permainan anggaran ke KPK adalah langkah yang berani. Sikap Dahlan Iskan dinilai hanya bentuk politisasi. Hal ini diperkuat dengan laporan Dahlan yang hingga kini belum tuntas di Badan Kehormatan (BK) DPR.
"Tidak juga, beda. Pak Dahlan kan tidak berani bawa ke KPK. Niatnya saja yang baik, tapi grasa grusu sehingga banyak nama baik orang dirusak tanpa tanggung jawab," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu (14/11/2012), Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyambangi Gedung KPK. Kedatangan Dipo ke KPK untuk melaporkan permainan anggaran yang dilakukan oleh tiga kementrian dan juga DPR.
KPK berjanji akan segera melaporkan verifikasi laporan Dipo tersebut. Dalam kedatangannya ke KPK, Dipo diketahui juga telah menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya ke KPK. Namun diketahui, Dipo baru menyerahkan satu fraksi yang ia laporkan ke KPK, dan masih terbuka peluang untuk melaporkan fraksi lainnya. [rok]
Senin, 05 November 2012
Wakil Ketua Komisi XI DPR Puji Keberanian Dahlan Iskan
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari PKS Zulkieflimansyah memuji keberanian Dahlan Iskan mengungkap dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR. Dia yakin Dahlan sudah menghitung secara cermat sebelum memberanikan diri menghadapi kekuatan politik di DPR.
"Saya kira apa yang dilakukan Pak Dahlan adalah upaya luar biasa dan butuh keberanian ekstra untuk mengungkap berbagai hal yang terjadi di BUMN kita. Ini bukan isu baru tapi baru di zaman Pak Dahlan ada keberanian secara eksplisit menyebut ada oknum yang memeras BUMN," kata Zulkieflimansyah kepada detikcom, Selasa (6/11/2012).
Zul, demikian disapa, yakin Dahlan tak sekedar pencitraan. "Saya kira Pak Dahlan sudah menghitung betul dengan cermat langkah-langkah beraninya ini. Tentu saya berasumsi bahwa lingkaran terdekat Pak Dahlan juga bersih dan juga tak melakukan tekanan-tekanan serupa ke BUMN," tegasnya.
Bagaimanapun keberhasilan Dahlan Iskan membersihkan BUMN akan meninggalkan kesan yang baik. "Kalau Pak Dahlan sukses bersih-bersih BUMN dia akan meninggalkan legacy yang baik tapi kalau sekedar sebagai sebuah upaya pencitraan maka akan menguap tanpa makna," tegasnya.
Dahlan memang telah melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR. Dua anggota yang dilaporkan adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto. Dahlan juga akan melaporkan kembali sejumlah anggota DPR ke BK secara tertulis Rabu depan.
Seperti diketahui, Sumaryoto disebut memeras PT Merpati. Sedangkan Idris memeras PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam. Namun Idris mengaku belum dihubungi BK soal penyebutan namanya tersebut.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari PKS Zulkieflimansyah memuji keberanian Dahlan Iskan mengungkap dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR. Dia yakin Dahlan sudah menghitung secara cermat sebelum memberanikan diri menghadapi kekuatan politik di DPR.
"Saya kira apa yang dilakukan Pak Dahlan adalah upaya luar biasa dan butuh keberanian ekstra untuk mengungkap berbagai hal yang terjadi di BUMN kita. Ini bukan isu baru tapi baru di zaman Pak Dahlan ada keberanian secara eksplisit menyebut ada oknum yang memeras BUMN," kata Zulkieflimansyah kepada detikcom, Selasa (6/11/2012).
Zul, demikian disapa, yakin Dahlan tak sekedar pencitraan. "Saya kira Pak Dahlan sudah menghitung betul dengan cermat langkah-langkah beraninya ini. Tentu saya berasumsi bahwa lingkaran terdekat Pak Dahlan juga bersih dan juga tak melakukan tekanan-tekanan serupa ke BUMN," tegasnya.
Bagaimanapun keberhasilan Dahlan Iskan membersihkan BUMN akan meninggalkan kesan yang baik. "Kalau Pak Dahlan sukses bersih-bersih BUMN dia akan meninggalkan legacy yang baik tapi kalau sekedar sebagai sebuah upaya pencitraan maka akan menguap tanpa makna," tegasnya.
Dahlan memang telah melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR. Dua anggota yang dilaporkan adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto. Dahlan juga akan melaporkan kembali sejumlah anggota DPR ke BK secara tertulis Rabu depan.
Seperti diketahui, Sumaryoto disebut memeras PT Merpati. Sedangkan Idris memeras PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam. Namun Idris mengaku belum dihubungi BK soal penyebutan namanya tersebut.
Anggota Komisi VI: Jangan Cuma 2 , Buka Semua Anggota DPR 'Tukang Palak'
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan baru melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR. Anggota Komisi VI DPR dari PKS Refrizal mendorong Dahlan Iskan untuk membuka semua anggota DPR pemeras BUMN tersebut.
"Buka semua dong. Lapor polisi dan KPK dong," kata Refrizal.
Hal ini disampaikan Refrizal kepada detikcom, Selasa (6/11/2012).
Refrizal berharap Dahlan benar-benar mengungkap semua anggota DPR yang disinyalir memeras BUMN. Tak melaporkan sedikit demi sedikit untuk keperluan pencitraan semata.
"Mau dicicil ya? Jangan nanggung dan jangan sampai hanya cari panggung," tantangnya.
Dahlan memang telah melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR, Senin (5/11) kemarin. Dua anggota yang dilaporkan adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto. Dahlan juga akan melaporkan kembali sejumlah anggota DPR ke BK secara tertulis Rabu depan.
Banyak juga pihak yang mendorong Dahlan melaporkan ke penegak hukum. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai praktik kongkalikong masuk ranah hukum dan bisa diproses oleh KPK. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan kesiapan KPK mengusut hal ini.
Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan baru melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR. Anggota Komisi VI DPR dari PKS Refrizal mendorong Dahlan Iskan untuk membuka semua anggota DPR pemeras BUMN tersebut.
"Buka semua dong. Lapor polisi dan KPK dong," kata Refrizal.
Hal ini disampaikan Refrizal kepada detikcom, Selasa (6/11/2012).
Refrizal berharap Dahlan benar-benar mengungkap semua anggota DPR yang disinyalir memeras BUMN. Tak melaporkan sedikit demi sedikit untuk keperluan pencitraan semata.
"Mau dicicil ya? Jangan nanggung dan jangan sampai hanya cari panggung," tantangnya.
Dahlan memang telah melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR, Senin (5/11) kemarin. Dua anggota yang dilaporkan adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto. Dahlan juga akan melaporkan kembali sejumlah anggota DPR ke BK secara tertulis Rabu depan.
Banyak juga pihak yang mendorong Dahlan melaporkan ke penegak hukum. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai praktik kongkalikong masuk ranah hukum dan bisa diproses oleh KPK. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan kesiapan KPK mengusut hal ini.
Pimpinan DPR: Anggota Pemeras BUMN Bisa Diberhentikan dari DPR
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendorong Badan Kehormatan (BK) DPR lekas melakukan klarifikasi menyangkut laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Jika terbukti memeras direksi BUMN, bisa diberhentikan dari DPR.
"Tergantung derajat kesalahannya. Kalau kesalahannya fatal dan dianggap memeras itu bisa diproses ke KPK, kalau etika itu di BK dan yang bersangkutan bisa diberi sanksi termasuk yang terbesar bisa diberhentikan dari DPR. Saya termasuk mendorong penuh agar masalah ini segera clear," kata Priyo kepada detikcom, Selasa (6/11/2012).
Priyo memang mendorong Dahlan Iskan untuk mengungkap semua anggota DPR yang disebutnya memeras BUMN. Namun Priyo agak kecewa karena Dahlan ternyata hanya melaporkan dua anggota DPR yang diduga memeras BUMN ke BK DPR.
"Agak kaget tapi komentar saya mendorong niat Pak Dahlan untuk mengungkap dan membuka siapa-siapa yang memalak BUMN, silakan, ada kalangan pejabat istana ungkap juga untuk adilnya, ada menteri silakan ungkap juga. Tetapi kalau yang disampaikan hanya seperti itu ke depan sebagai pejabat negara yang terkenal dan tenar semoga lebih berhati-hati untuk berbicara," katanya.
Namun Priyo tetap mendorong BK untuk menindakanjuti laporan Dahlan. Kalau memang ada buktinya, Priyo sepakat agar masalah ini diproses ke penegak hukum.
"Saya tidak tahu biar nanti BK, tetapi kalau ada itu lebih baik Pak Dahlan lebih wise dan wisdom langsung saja diam-diam sampaikan ke BK atau kemudian kalau benar-benar melanggar hukum laporkan saja ke KPK, ke Kejaksaan Agung, ke penegak hukum," tegasnya.
Dahlan memang telah melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR, Senin (5/11) kemarin. Dua anggota yang dilaporkan adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto. Dahlan juga akan melaporkan kembali sejumlah anggota DPR ke BK secara tertulis Rabu depan.
Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendorong Badan Kehormatan (BK) DPR lekas melakukan klarifikasi menyangkut laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Jika terbukti memeras direksi BUMN, bisa diberhentikan dari DPR.
"Tergantung derajat kesalahannya. Kalau kesalahannya fatal dan dianggap memeras itu bisa diproses ke KPK, kalau etika itu di BK dan yang bersangkutan bisa diberi sanksi termasuk yang terbesar bisa diberhentikan dari DPR. Saya termasuk mendorong penuh agar masalah ini segera clear," kata Priyo kepada detikcom, Selasa (6/11/2012).
Priyo memang mendorong Dahlan Iskan untuk mengungkap semua anggota DPR yang disebutnya memeras BUMN. Namun Priyo agak kecewa karena Dahlan ternyata hanya melaporkan dua anggota DPR yang diduga memeras BUMN ke BK DPR.
"Agak kaget tapi komentar saya mendorong niat Pak Dahlan untuk mengungkap dan membuka siapa-siapa yang memalak BUMN, silakan, ada kalangan pejabat istana ungkap juga untuk adilnya, ada menteri silakan ungkap juga. Tetapi kalau yang disampaikan hanya seperti itu ke depan sebagai pejabat negara yang terkenal dan tenar semoga lebih berhati-hati untuk berbicara," katanya.
Namun Priyo tetap mendorong BK untuk menindakanjuti laporan Dahlan. Kalau memang ada buktinya, Priyo sepakat agar masalah ini diproses ke penegak hukum.
"Saya tidak tahu biar nanti BK, tetapi kalau ada itu lebih baik Pak Dahlan lebih wise dan wisdom langsung saja diam-diam sampaikan ke BK atau kemudian kalau benar-benar melanggar hukum laporkan saja ke KPK, ke Kejaksaan Agung, ke penegak hukum," tegasnya.
Dahlan memang telah melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR, Senin (5/11) kemarin. Dua anggota yang dilaporkan adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto. Dahlan juga akan melaporkan kembali sejumlah anggota DPR ke BK secara tertulis Rabu depan.
Usman Jafar: IL dan S diduga pemeras BUMN
Jakarta (ANTARA
News) - Anggota Badan Kehormatan DPR RI, Usman Jafar mengatakan, dua
anggota DPR RI yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN sebagaimana
yang disebutkan oleh Meneg BUMN adalah IL dan S.
"Ya, inisialnya IL dan S," kata Usman Jafar saat dihubungi oleh wartawan di Jakarta, Senin.
Ia membantah telah menyebut nama panjang dari kedua inisial tersebut.
"Saya hanya sebut inisial, tidak menyebut nama dari inisial itu. Tadi memang ada pertanyaan soal kepanjangan inisial itu, tapi saya tidak jawab," tambah Usman.
Ia pun tidak mau menyebut asal fraksi dan komisi kedua inisial tersebut.
"Belum tahu itu. Kami belum bisa menuduh. Saat ini BK belum bisa menuduh dan belum terima bukti-bukti dan secara hukum belum terima Kalau ada bukti-bukti, kita telusuri," kata Usman.
Sebelumnya Meneg BUMN, Dahlan Iskan menyatakan, ada 2 anggota DPR RI yang melakukan pemerasan terhadap BUMN.
"Ada 3 peristiwa yang melibatkan 2 anggota DPR RI," kata Dahlan.
(Zul)
"Ya, inisialnya IL dan S," kata Usman Jafar saat dihubungi oleh wartawan di Jakarta, Senin.
Ia membantah telah menyebut nama panjang dari kedua inisial tersebut.
"Saya hanya sebut inisial, tidak menyebut nama dari inisial itu. Tadi memang ada pertanyaan soal kepanjangan inisial itu, tapi saya tidak jawab," tambah Usman.
Ia pun tidak mau menyebut asal fraksi dan komisi kedua inisial tersebut.
"Belum tahu itu. Kami belum bisa menuduh. Saat ini BK belum bisa menuduh dan belum terima bukti-bukti dan secara hukum belum terima Kalau ada bukti-bukti, kita telusuri," kata Usman.
Sebelumnya Meneg BUMN, Dahlan Iskan menyatakan, ada 2 anggota DPR RI yang melakukan pemerasan terhadap BUMN.
"Ada 3 peristiwa yang melibatkan 2 anggota DPR RI," kata Dahlan.
(Zul)
Priyo minta pejabat tidak teriak-teriak
Jakarta (ANTARA
News) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta pejabat negara
untuk lebih berhati-hati menyampaikan pernyataannya.
"Sebagai pejabat negara yang terkenal, saya sarankan agar berhati-hati memberikan pernyataan sebab resonansinya sangat besar. 10 hari ini DPR RI tenggelam karena bengok-bengok (teriakan) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Pejabat negara itu, mulutmu harimaunya," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Menanggapi laporan Dahlan kepada Badan Kehormatan DPR RI, dia menyayangkan laporan Dahlan itu ternyata tidak sesuai dengan teriakannya.
Dia menilai Dahlan lebih banyak berteriak daripada membuktikan tudingannya kepada anggota DPR.
"Dahlan Iskan ternyata makletik (segitu saja). Dia seharusnya nggak usah bengok-bengok (teriak-teriak menuding)," kata Priyo.
Dahlan disarankannya melaporkan saja kepada Badan Kehormatan, ketua fraksi atau KPK.
"Kalau Dahlan wise (bijaksana), langsung saja sampaikan ke BK, ke fraksi atau ke KPK. Jangan bengok-bengok seperti itu," sebut Priyo.
Tapi Priyo mengaku mendukung langkah CEO Jawa Pos itu.
"Saya dorong langkah Dahlan itu. Saya mendorong agar masalah ini segera selesai. Ungkap juga pejabat istana, orang sekitar presiden, menteri-menteri yang berkuasa," pungkas Priyo.
Sebelumnya Dahlan sudah melaporkan dua nama anggota DPR RI dalam tiga peristiwa yang melakukan pemerasan.
"Saya sudah laporkan kepada BK DPR RI, 2 nama, lokasi, orang-orang BUMN yang dimintai uang serta jumlah nominalnya," kata Priyo.
"Sebagai pejabat negara yang terkenal, saya sarankan agar berhati-hati memberikan pernyataan sebab resonansinya sangat besar. 10 hari ini DPR RI tenggelam karena bengok-bengok (teriakan) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Pejabat negara itu, mulutmu harimaunya," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Menanggapi laporan Dahlan kepada Badan Kehormatan DPR RI, dia menyayangkan laporan Dahlan itu ternyata tidak sesuai dengan teriakannya.
Dia menilai Dahlan lebih banyak berteriak daripada membuktikan tudingannya kepada anggota DPR.
"Dahlan Iskan ternyata makletik (segitu saja). Dia seharusnya nggak usah bengok-bengok (teriak-teriak menuding)," kata Priyo.
Dahlan disarankannya melaporkan saja kepada Badan Kehormatan, ketua fraksi atau KPK.
"Kalau Dahlan wise (bijaksana), langsung saja sampaikan ke BK, ke fraksi atau ke KPK. Jangan bengok-bengok seperti itu," sebut Priyo.
Tapi Priyo mengaku mendukung langkah CEO Jawa Pos itu.
"Saya dorong langkah Dahlan itu. Saya mendorong agar masalah ini segera selesai. Ungkap juga pejabat istana, orang sekitar presiden, menteri-menteri yang berkuasa," pungkas Priyo.
Sebelumnya Dahlan sudah melaporkan dua nama anggota DPR RI dalam tiga peristiwa yang melakukan pemerasan.
"Saya sudah laporkan kepada BK DPR RI, 2 nama, lokasi, orang-orang BUMN yang dimintai uang serta jumlah nominalnya," kata Priyo.
Langganan:
Postingan (Atom)