VIVAnews - Yayasan Keluarga Besar Soeharto (KBS) sangat merespons positif akuisisi Partai Nurani Umat oleh Partai Nasional Republik. Bahkan yayasan tersebut mendukung sepenuhnya Tommy Soeharto maju ke pencalonan presiden mendatang.
"Pada prinsipnya kami mendukung Mas Tommy untuk maju. Berangkat dari partai apapun, kami siap mendukungnya, "ucap Ketua Yayasan Keluarga Besar Soeharto, Kiswadi Agus, kepada VIVAnews.com, Selasa31 Januari 2012.
Menurutnya, meski berlabel yayasan dan bukan di ranah politik, pihaknya sangat merespons Tommy untuk tampil kembali di pentas politik. "Para putra-putra sangat mendukung langkahnya. Mengingat apa yang dilakukan oleh mendiang Pak Harto sangat berguna masyarakat, " katanya.
Menurut Kiswadi, mendukung Tommy Soeharto tak lepas dari niatan untuk membangkitkan kembali kejayaan Soeharto. Selain itu juga untuk menciptakan keberlangsungan masa kejayaan Soeharto.
"Ya, semuanya pasti ada gading yang tak retak. Apa yang dilakukan Pak Harto banyak juga manfaatnya untuk masyarakat, " katanya.
Saat ditanya mengapa mendorong Tommy, bukan putra putra Pak Harto yang lain, Kiswadi Agus menjelaskan Tommy memang memiliki kemampuan. "Tetapi bukan berarti kami mengesampingkan kemampuan dari para putra yang lain. Mas Tommy memiliki keinginan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya. (eh)
Senin, 30 Januari 2012
Kamis, 26 Januari 2012
Bambang Susatyo : "bola" Century ada di KPK
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo mengatakan penyelesaian kasus Bank Century kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lembaga negara tersebut perlu didukung secara penuh.
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
Bambang Susatyo : "bola" Century ada di KPK
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo mengatakan penyelesaian kasus Bank Century kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lembaga negara tersebut perlu didukung secara penuh.
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.
"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.
"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.
Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.
Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.
Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".
"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.
"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)
Senin, 23 Januari 2012
Koalisi Naga Menjadi Kekuatan Baru 2014
INILAH.COM, Jakarta - Koalisi Nasionalis-Agama (Naga) diyakini akan menjadi kekuatan baru untuk pemilu 2014. Apalagi, jika selama ini partai-partai berbasis agama bersatu menghambat partai-partai besar.
Partai-partai berbasis agama, hingga kini masih tersandera oleh persoalan parliamentary threshoald (PT) atau ambang batas suara parlemen. Jika mereka mampu membalikkan keadaan, bisa saja menjadi kekuatan baru di 2014.
"Bisa membalikkan analisa atau keraguan terhadap mereka dengan fakta baru berupa dukungan rakyat. Partai-partai ini pasti akan membuat manuver agar diperhitungkan oleh partaui lain," jelas pengamat politik asal UGM Arie Sujito saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (24/1/2012).
Arie menjelaskan, koalisi Naga yang dimotori oleh Gerindra dengan partai-partai Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa menjadi penghambat bagi koalisi biru yang dimitori oleh PAN dan Demokrat. "Bisa jadi, apalagi kalau seperti PPP, PKB masih risau dengan PT. Mereka juga disandera oleh partai besar," kata Arie.
Hal ini didasarkan juga bahwa selama ini partai-partai agama cenderung hanya menjadi pelengkap dalam koalisi. Mereka hanya bisa mengajukan penawaran politik pada posisi atau jabatan Menteri.
Pada pemilu 2014, Arie meyakini bahwa partai-partai Islam tersebut akan membuat terobosan. Mereka tidak ingin hanya sekedar pelengkap koalisi. Tentu, lanjutnya, harapan opsi mereka bisa saja tidak hanya Menteri tetapi juga RI-2.
"Mereka bisa membuat terobosan. Dia (partai-partai Islam, red) akan punya opsi banyak. Selama ini kan mereka opsinya terbatas," katanya. [gus]
Partai-partai berbasis agama, hingga kini masih tersandera oleh persoalan parliamentary threshoald (PT) atau ambang batas suara parlemen. Jika mereka mampu membalikkan keadaan, bisa saja menjadi kekuatan baru di 2014.
"Bisa membalikkan analisa atau keraguan terhadap mereka dengan fakta baru berupa dukungan rakyat. Partai-partai ini pasti akan membuat manuver agar diperhitungkan oleh partaui lain," jelas pengamat politik asal UGM Arie Sujito saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (24/1/2012).
Arie menjelaskan, koalisi Naga yang dimotori oleh Gerindra dengan partai-partai Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa menjadi penghambat bagi koalisi biru yang dimitori oleh PAN dan Demokrat. "Bisa jadi, apalagi kalau seperti PPP, PKB masih risau dengan PT. Mereka juga disandera oleh partai besar," kata Arie.
Hal ini didasarkan juga bahwa selama ini partai-partai agama cenderung hanya menjadi pelengkap dalam koalisi. Mereka hanya bisa mengajukan penawaran politik pada posisi atau jabatan Menteri.
Pada pemilu 2014, Arie meyakini bahwa partai-partai Islam tersebut akan membuat terobosan. Mereka tidak ingin hanya sekedar pelengkap koalisi. Tentu, lanjutnya, harapan opsi mereka bisa saja tidak hanya Menteri tetapi juga RI-2.
"Mereka bisa membuat terobosan. Dia (partai-partai Islam, red) akan punya opsi banyak. Selama ini kan mereka opsinya terbatas," katanya. [gus]
Aburizal Akui Sering Bertemu Mahfud MD
VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengakui sering bertemu dengan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi, pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa, tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2014 maupun pencalonan dirinya sebagai presiden.
"Itu pertemuan biasa, ngobrol, diskusi, tidak ada bicara soal Capres. Kalau ketemu, dari dulu, dari zaman Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sudah sering," ujarnya kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu 22 Januari 2012.
Ia menyangkal isu yang menyebutkan bahwa Mahfud MD sudah direncanakan bakal dipasangkan dengan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres), atau pun menjadi tim suksesnya, pada Pemilu 2014.
Namun, Aburizal tak menyebutkan nama tokoh yang akan mendampingi dirinya sebagai cawapres. Dia mengatakan, "kalau yang mau diduetkan, banyak."
Sempat beredar kabar tentang sejumlah nama yang disebut menjadi anggota tim sukses Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, membenarkan hal itu.
"Memang ada tim yang di lingkaran Ical yang dikoordinir oleh saudara Luhut Pandjaitan, ada juga Khofifah (Indar Parawansa), dan Muslim Abdurrahman. Saya dengar juga saudara Mahfud MD pernah ketemu dengan saudara. Luhut, tapi secara resmi belum ada," katanya.
Mahfud sebelumnya menegaskan, dia masih fokus bekerja sebagai hakim konstitusi. Perihal pencalonan dalam Pemilu Presiden 2014, Mahfud menyatakan, hal itu harus menunggu masa jabatannya berakhir pada Mei 2013 nanti.
"Itu pertemuan biasa, ngobrol, diskusi, tidak ada bicara soal Capres. Kalau ketemu, dari dulu, dari zaman Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sudah sering," ujarnya kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu 22 Januari 2012.
Ia menyangkal isu yang menyebutkan bahwa Mahfud MD sudah direncanakan bakal dipasangkan dengan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres), atau pun menjadi tim suksesnya, pada Pemilu 2014.
Namun, Aburizal tak menyebutkan nama tokoh yang akan mendampingi dirinya sebagai cawapres. Dia mengatakan, "kalau yang mau diduetkan, banyak."
Sempat beredar kabar tentang sejumlah nama yang disebut menjadi anggota tim sukses Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, membenarkan hal itu.
"Memang ada tim yang di lingkaran Ical yang dikoordinir oleh saudara Luhut Pandjaitan, ada juga Khofifah (Indar Parawansa), dan Muslim Abdurrahman. Saya dengar juga saudara Mahfud MD pernah ketemu dengan saudara. Luhut, tapi secara resmi belum ada," katanya.
Mahfud sebelumnya menegaskan, dia masih fokus bekerja sebagai hakim konstitusi. Perihal pencalonan dalam Pemilu Presiden 2014, Mahfud menyatakan, hal itu harus menunggu masa jabatannya berakhir pada Mei 2013 nanti.
PDIP: Kami Tidak Bertemu Ical di Bandung
VIVANews - Iklim koalisi partai dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 dan Pemilihan Presiden kian memanas. Berbagai pertemuan antar partai mulai dilakukan.
Beredar kabar pada 20 Januari lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical bersama dengan ketua DPD Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin atau dikenal Yance bertemu dengan ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya.
Pertemuan ketua dan pengurus kedua partai tingkat nasional dan Provinsi ini, disebut-sebut digelar di sebuah rumah makan di Jln. Trunojoyo, Kota Bandung, pada Jumat pekan lalu. Pertemuan ini diadakan untuk membicarakan koalisi memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 dan pemilihan Presiden 2014 Nanti.
Namun kabar itu dibantar Ruddy .“Tidak ada pertemuan antara PDIP dan Ical Ketua umum Golkar, apalagi dengan Ketua DPD Jabar Yance. PDIP Jawa Barat belum pernah melakukan komunikasi Politik dengan Golkar baik dalam pemenangan Gubernur hingga pemenangan Presiden,” tegasnya di sela sela
perayaan HUT PDIP ke 39 di Sukabumi.
Hanya kebetulan pada hari itu, Golkar sedang melakukan silaturahmi dengan sesepuh dan tokoh Jabar. Dalam kegiatan itu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie hadir di Bandung.
Dalam pertemuan itu Ical sempat mengatakan Jabar memang potensi besar dalam pemenangan pemilu. Perlu ada penggalian data secara ilmiah, termasuk isu-isu yang mesti diapresiasi di Jawa Barat. Ruddy mengakui iklim politik Jawa Barat Mulai memanas namun PDIP mencoba untuk tenang.
Dalam Pilgub 2013, PDIP tidak akan berjalan sendiri. Koalisi masih menjadi pilihan walaupun dengan jumlah kursi di DPRD Provinisi PDIP bisa mengajukan satu paket internal untuk merebut kursi Gubernur Jawa Barat.
Saat ini PDIP lebih mendahulukan kesepahaman visi dengan berbagi parpol demi kemajuan Jabar. "Kita belum bicara figur tapi ke aspek-aspek strategis yang lebih luas. Namun memang tidak dipungkiri ada Pilgub Jabar. Tapi itu bukan tujuan akhir. Yang penting, perlu ada konsep kesepahaman pemikiran agar rakyat Jabar sejahtera," ujarnya.
Beredar kabar pada 20 Januari lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical bersama dengan ketua DPD Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin atau dikenal Yance bertemu dengan ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya.
Pertemuan ketua dan pengurus kedua partai tingkat nasional dan Provinsi ini, disebut-sebut digelar di sebuah rumah makan di Jln. Trunojoyo, Kota Bandung, pada Jumat pekan lalu. Pertemuan ini diadakan untuk membicarakan koalisi memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 dan pemilihan Presiden 2014 Nanti.
Namun kabar itu dibantar Ruddy .“Tidak ada pertemuan antara PDIP dan Ical Ketua umum Golkar, apalagi dengan Ketua DPD Jabar Yance. PDIP Jawa Barat belum pernah melakukan komunikasi Politik dengan Golkar baik dalam pemenangan Gubernur hingga pemenangan Presiden,” tegasnya di sela sela
perayaan HUT PDIP ke 39 di Sukabumi.
Hanya kebetulan pada hari itu, Golkar sedang melakukan silaturahmi dengan sesepuh dan tokoh Jabar. Dalam kegiatan itu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie hadir di Bandung.
Dalam pertemuan itu Ical sempat mengatakan Jabar memang potensi besar dalam pemenangan pemilu. Perlu ada penggalian data secara ilmiah, termasuk isu-isu yang mesti diapresiasi di Jawa Barat. Ruddy mengakui iklim politik Jawa Barat Mulai memanas namun PDIP mencoba untuk tenang.
Dalam Pilgub 2013, PDIP tidak akan berjalan sendiri. Koalisi masih menjadi pilihan walaupun dengan jumlah kursi di DPRD Provinisi PDIP bisa mengajukan satu paket internal untuk merebut kursi Gubernur Jawa Barat.
Saat ini PDIP lebih mendahulukan kesepahaman visi dengan berbagi parpol demi kemajuan Jabar. "Kita belum bicara figur tapi ke aspek-aspek strategis yang lebih luas. Namun memang tidak dipungkiri ada Pilgub Jabar. Tapi itu bukan tujuan akhir. Yang penting, perlu ada konsep kesepahaman pemikiran agar rakyat Jabar sejahtera," ujarnya.
Minggu, 15 Januari 2012
Surya Paloh: Nasdem berupaya perbaiki moralitas bangsa
Palangka Raya (ANTARA News) - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan gerakan perubahan atau merestorasi moralitas bangsa yang saat ini sedang dipertanyakan banyak pihak, kata Surya Paloh.
"Permasalah utama di bangsa ini adalah menyangkut moralitas. Kita sudah masuk pada proses demoralisasi," kata Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasdem itu di Palangka Raya, Minggu.
Kehadiran Ormas Nasdem dapat memberi implikasi tersendiri dengan tema restorasi Indonesia atau gerakan perubahan. Jadi, tema restorasi menjadi salah satu pilihan untuk membawa perubahan kehidupan bangsa di masa mendatang.
Tema ini membawa konsekuensi, spirit, semangat dan ruh yang ada pada diri anak bangsa untuk memperjuangkan gerakan perubahan yang harus terjadi di bumi Indonesia.
Selain itu, anak bangsa juga punya pilihan bukan penonton dan pengamat, melainkan menempatkan diri dan bersikap proaktif, pelaku membuat sejarah baru perjalanan Indonesia ke depan.
Anak bangsa juga disebut sebagai kaum pergerakan di Nasdem, dan kaum pergeakan itu adalah yang memiliki semangat dan kepedulian hati, ingin melihat Indonesia jauh lebih berarti, kokoh, hebat sesuai dengan amanah dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
"Kita mengajak eleman bangsa dari berbagai komponen masyarakat. Kita butuh orang kaya, tetapi orang kaya yang mempunyai empati untuk melihat persoalan bangsanya sendiri dan berkontribusi arti kekayaan yang dimilikinya bagi mereka yang membutuhkan," ungkapnya.
Surya Paloh menambahkan, Nasdem juga mau melihat orang pintar semakin hebat dan bertambah. Kaum cendekiawan juga memiliki komitmen moralitas, bukan hanya sekedar mengeksploitasi kebodohan kaum papa dan orang bodoh di negeri ini.
Pada bagian lain Surya Paloh mengatakan, saat ini Indonesia berhadapan dengan kondisi yang hilang kepercayaan sebagai suatu bangsa, dan berani berdiri tegak lurus mengatakan kepada bangsa lain, "kami adalah suatu bangsa, bangsa Indonesia".
"Itulah yang menjadi misi Nasdem, untuk melakukan pergerakan perubahan restorasi Indonesia," kata Surya Paloh sambil menambahkan bahwa hal itu memberi sebuah konsekuensi tersendiri dan langkah ini tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
Gerakan perubahan selalu berhadaan dengan status quo. Untuk itu, provinsi ini dapat menyatakan tidak melihat status quo di Kalteng, tetapi melihat senafas dan sejalannya terhadap pergerakan perubahan restorasi bersama Agustin Teras Narang.
"Rumah restorasi ini dapat memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat Kalteng. Inilah rumah kita bersama, rumah yang tidak memberi sekat dan dinding kepada siapapun anak bangsa, kelompok, golongan dan partai apapun," demikian Surya Paloh.
(T.KR-GR/S019)
"Permasalah utama di bangsa ini adalah menyangkut moralitas. Kita sudah masuk pada proses demoralisasi," kata Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasdem itu di Palangka Raya, Minggu.
Kehadiran Ormas Nasdem dapat memberi implikasi tersendiri dengan tema restorasi Indonesia atau gerakan perubahan. Jadi, tema restorasi menjadi salah satu pilihan untuk membawa perubahan kehidupan bangsa di masa mendatang.
Tema ini membawa konsekuensi, spirit, semangat dan ruh yang ada pada diri anak bangsa untuk memperjuangkan gerakan perubahan yang harus terjadi di bumi Indonesia.
Selain itu, anak bangsa juga punya pilihan bukan penonton dan pengamat, melainkan menempatkan diri dan bersikap proaktif, pelaku membuat sejarah baru perjalanan Indonesia ke depan.
Anak bangsa juga disebut sebagai kaum pergerakan di Nasdem, dan kaum pergeakan itu adalah yang memiliki semangat dan kepedulian hati, ingin melihat Indonesia jauh lebih berarti, kokoh, hebat sesuai dengan amanah dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
"Kita mengajak eleman bangsa dari berbagai komponen masyarakat. Kita butuh orang kaya, tetapi orang kaya yang mempunyai empati untuk melihat persoalan bangsanya sendiri dan berkontribusi arti kekayaan yang dimilikinya bagi mereka yang membutuhkan," ungkapnya.
Surya Paloh menambahkan, Nasdem juga mau melihat orang pintar semakin hebat dan bertambah. Kaum cendekiawan juga memiliki komitmen moralitas, bukan hanya sekedar mengeksploitasi kebodohan kaum papa dan orang bodoh di negeri ini.
Pada bagian lain Surya Paloh mengatakan, saat ini Indonesia berhadapan dengan kondisi yang hilang kepercayaan sebagai suatu bangsa, dan berani berdiri tegak lurus mengatakan kepada bangsa lain, "kami adalah suatu bangsa, bangsa Indonesia".
"Itulah yang menjadi misi Nasdem, untuk melakukan pergerakan perubahan restorasi Indonesia," kata Surya Paloh sambil menambahkan bahwa hal itu memberi sebuah konsekuensi tersendiri dan langkah ini tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
Gerakan perubahan selalu berhadaan dengan status quo. Untuk itu, provinsi ini dapat menyatakan tidak melihat status quo di Kalteng, tetapi melihat senafas dan sejalannya terhadap pergerakan perubahan restorasi bersama Agustin Teras Narang.
"Rumah restorasi ini dapat memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat Kalteng. Inilah rumah kita bersama, rumah yang tidak memberi sekat dan dinding kepada siapapun anak bangsa, kelompok, golongan dan partai apapun," demikian Surya Paloh.
(T.KR-GR/S019)
Langganan:
Postingan (Atom)