Bhatugana puji Anas "gentlemen"

Senin, 12 Maret 2012 14:55 WIB | 907 Views

Sutan Batugana (ANTARA/Fanny Octavianus)

Yang dapat kerjaan baru adalah orang-orang yang menyewakan pocong dan hakim pasti semua akan lari terbirit-birit karena takut kalau malamnya didatangi pocong"

Berita Terkait

• KPK akan periksa Anas Urbaningrum

• Penasehat hukum Nazaruddin minta Anas bersaksi

• Anas perintah Yulianis untuk beli saham Garuda

• Anas pernah terima satu juta dolar

• Saksi: Anas pernah terima satu juta dolar

Video Terkait

Anas Menyangkal Ketahui ...

Anas Penuhi Panggilan Komite ...

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatugana menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang siap digantung di Monumen Nasional adalah pernyataan tegas dan gentlemen.

Beberapa waktu lalu Anas menegaskan, siap digantung bila terbukti korupsi dalam kasus Wisma Atlet dan pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Pertanda Bung Anas gentleman, yang bersangkutan siap digantung di Monas kalau ada satu rupiah pun terbukti dikorup oleh AU," kata Sutan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Sutan menyebut apa yang disampaikan Anas itu menunjukkan kemajuan dan keberanian yang luar biasa yang tak pernah diperkirakan sebelumnya.

"Ya ini menurut saya sudah maju sepuluh langkah seperti apa yang saya bayangkan semula," kata dia.

Sementara menyinggung tantangan sumpah pocong yang disampaikan tersangka kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, Sutan menilainya tak perlu ditanggapi.

"Saya khawatir nanti pengadilan jadi ajang sumpah pocong," sambungnya.

Setengah melucu, Bhatoegana menilai bila pengadilan menyanggupi sumpah pocong maka akan ada rental pocong.

"Yang dapat kerjaan baru adalah orang-orang yang menyewakan pocong dan hakim pasti semua akan lari terbirit-birit karena takut kalau malamnya didatangi pocong itu sendiri," katanya.

Demokrat Resmi Nonaktifkan Angie di DPP

Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah menandatangani surat keputusan penonaktifan Angie.

Selasa, 7 Februari 2012, 13:09 WIB

Anggi Kusumadewi, Suryanta Bakti Susila

Angelina Sondakh (Blog Angelina Sondakh)

BERITA TERKAIT

• Rival Partai Demokrat Bisa Manfaatkan Kemelut
• "Survei Turun, Pembersihan Demokrat Digelar"
• Demokrat: Angelina Sondakh Masih Anggota DPR
• "Survei Turun, SBY Gelar Rapat Dewan Pembina"
• "Angie Dipecat, Kehilangan Besar Demokrat"

VIVAnews – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan Angelina Sondakh telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Selasa 7 Februari 2012.

“Menurut keterangan dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat, surat keputusan penonaktifan sudah ditandatangani,” kata Syarif di Jakarta Convention Center, Jakarta. Namun, imbuhnya, Angelina tidak dipecat dari keanggotaan partai. Angelina juga tetap duduk sebagai anggota DPR dari Fraksi Demokrat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua juga menegaskan Angelina masih berhak duduk di DPR. “Angie hanya nonaktif dari kepengurusan Demokrat. Selaku anggota DPR, beliau belum diganti karena menunggu proses hukum berjalan,” dia.

Apabila Angelina nantinya dinyatakan bersalah oleh KPK dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games, maka fraksi akan otomatis memproses pemecatannya dari DPR.

Max juga mengatakan penonaktifan Angelina dari kepengurusan DPP Demokrat diambil bukan berdasarkan tekanan publik. “Itu peraturan integral dari partai, bukan untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat,” ujarnya.

Jumat, 3 Februari 2012, Angelina ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Kementerian Hukum dan HAM juga menerbitkan pencegahan terhadap mantan Putri Indonesia itu untuk bepergian ke luar negeri selama setahun.

Angelina sendiri menyatakan siap menghadapi penetapan status tersangka terhadap dirinya. “Sebagai Warga Negara Indonesia yang taat, saya siap bekerja sama meluruskan yang sebenarnya. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal pembuka semua,” tweet Angelina usai ditetapkan sebagai tersangka. (umi)

Yayasan Keluarga Besar Soeharto Dukung Nasrep

VIVAnews - Yayasan Keluarga Besar Soeharto (KBS) sangat merespons positif akuisisi Partai Nurani Umat oleh Partai Nasional Republik. Bahkan yayasan tersebut mendukung sepenuhnya Tommy Soeharto maju ke pencalonan presiden mendatang.

"Pada prinsipnya kami mendukung Mas Tommy untuk maju. Berangkat dari partai apapun, kami siap mendukungnya, "ucap Ketua Yayasan Keluarga Besar Soeharto, Kiswadi Agus, kepada VIVAnews.com, Selasa31 Januari 2012.

Menurutnya, meski berlabel yayasan dan bukan di ranah politik, pihaknya sangat merespons Tommy untuk tampil kembali di pentas politik. "Para putra-putra sangat mendukung langkahnya. Mengingat apa yang dilakukan oleh mendiang Pak Harto sangat berguna masyarakat, " katanya.

Menurut Kiswadi, mendukung Tommy Soeharto tak lepas dari niatan untuk membangkitkan kembali kejayaan Soeharto. Selain itu juga untuk menciptakan keberlangsungan masa kejayaan Soeharto.

"Ya, semuanya pasti ada gading yang tak retak. Apa yang dilakukan Pak Harto banyak juga manfaatnya untuk masyarakat, " katanya.

Saat ditanya mengapa mendorong Tommy, bukan putra putra Pak Harto yang lain, Kiswadi Agus menjelaskan Tommy memang memiliki kemampuan. "Tetapi bukan berarti kami mengesampingkan kemampuan dari para putra yang lain. Mas Tommy memiliki keinginan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya. (eh)

Bambang Susatyo : "bola" Century ada di KPK

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo mengatakan penyelesaian kasus Bank Century kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lembaga negara tersebut perlu didukung secara penuh.

"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.

Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.

"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.

"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.

Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.

Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.

Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".

"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.

"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)

Bambang Susatyo : "bola" Century ada di KPK

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo mengatakan penyelesaian kasus Bank Century kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lembaga negara tersebut perlu didukung secara penuh.

"Sekarang ini bola Century sebenarnya ada di tangan KPK, bukan lagi di lembaga negara lain. Kalau KPK serius untuk mengembalikan citranya di mata publik, maka kasus Century harus selesai," kata Bambang dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.

Menurut Bambang, KPK tidak boleh lagi mencari alasan yang akan meringankan kasus Century karena kerugian negara yang ditanggung akibat aliran dana untuk talangan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu sudah sangat jelas.

"Ketika bank sudah dirampok, kemudian diisi oleh pemerintah, kemudian dirampok lagi oleh pemiliknya, urusan apa negara mengeluarkan uang untuk menalangi bank yang bermasalah itu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.

"Harusnya KPK berpijak kepada fakta itu. Fakta yang ada menunjukkan pemerintah tidak perlu memberikan "bail out" karena Bank Century tidak memenuhi persyaratan," katanya.

Sejumlah dokumen kasus Bank Century telah diserahkan kepada KPK pada 12 Januari lalu.

Dokumen tersebut meliputi surat dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, notulen percakapan Sri Mulyani dengan Wakil Presiden Boediono sebelum pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), dan catatan dari pakar-pakar terhadap kasus pidana Bank Century.

Saat itu Ketua KPK yang baru dilantik, Abraham Samad, mengatakan bahwa kasus Bank Century tidak akan "dipeti-es-kan".

"Kita menguji keberanian KPK. Kita menagih janji Abraham (Samad), untuk segera meningkatkan status kasus Bank Century ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century itu.

"Dan juga harus segera diumumkan tersangka baru," tegasnya. (P012)

Koalisi Naga Menjadi Kekuatan Baru 2014

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi Nasionalis-Agama (Naga) diyakini akan menjadi kekuatan baru untuk pemilu 2014. Apalagi, jika selama ini partai-partai berbasis agama bersatu menghambat partai-partai besar.

Partai-partai berbasis agama, hingga kini masih tersandera oleh persoalan parliamentary threshoald (PT) atau ambang batas suara parlemen. Jika mereka mampu membalikkan keadaan, bisa saja menjadi kekuatan baru di 2014.
"Bisa membalikkan analisa atau keraguan terhadap mereka dengan fakta baru berupa dukungan rakyat. Partai-partai ini pasti akan membuat manuver agar diperhitungkan oleh partaui lain," jelas pengamat politik asal UGM Arie Sujito saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (24/1/2012).

Arie menjelaskan, koalisi Naga yang dimotori oleh Gerindra dengan partai-partai Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa menjadi penghambat bagi koalisi biru yang dimitori oleh PAN dan Demokrat. "Bisa jadi, apalagi kalau seperti PPP, PKB masih risau dengan PT. Mereka juga disandera oleh partai besar," kata Arie.

Hal ini didasarkan juga bahwa selama ini partai-partai agama cenderung hanya menjadi pelengkap dalam koalisi. Mereka hanya bisa mengajukan penawaran politik pada posisi atau jabatan Menteri.

Pada pemilu 2014, Arie meyakini bahwa partai-partai Islam tersebut akan membuat terobosan. Mereka tidak ingin hanya sekedar pelengkap koalisi. Tentu, lanjutnya, harapan opsi mereka bisa saja tidak hanya Menteri tetapi juga RI-2.
"Mereka bisa membuat terobosan. Dia (partai-partai Islam, red) akan punya opsi banyak. Selama ini kan mereka opsinya terbatas," katanya. [gus]

Aburizal Akui Sering Bertemu Mahfud MD

VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengakui sering bertemu dengan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi, pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa, tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2014 maupun pencalonan dirinya sebagai presiden.

"Itu pertemuan biasa, ngobrol, diskusi, tidak ada bicara soal Capres. Kalau ketemu, dari dulu, dari zaman Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sudah sering," ujarnya kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu 22 Januari 2012.

Ia menyangkal isu yang menyebutkan bahwa Mahfud MD sudah direncanakan bakal dipasangkan dengan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres), atau pun menjadi tim suksesnya, pada Pemilu 2014.

Namun, Aburizal tak menyebutkan nama tokoh yang akan mendampingi dirinya sebagai cawapres. Dia mengatakan, "kalau yang mau diduetkan, banyak."

Sempat beredar kabar tentang sejumlah nama yang disebut menjadi anggota tim sukses Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, membenarkan hal itu.
"Memang ada tim yang di lingkaran Ical yang dikoordinir oleh saudara Luhut Pandjaitan, ada juga Khofifah (Indar Parawansa), dan Muslim Abdurrahman. Saya dengar juga saudara Mahfud MD pernah ketemu dengan saudara. Luhut, tapi secara resmi belum ada," katanya.

Mahfud sebelumnya menegaskan, dia masih fokus bekerja sebagai hakim konstitusi. Perihal pencalonan dalam Pemilu Presiden 2014, Mahfud menyatakan, hal itu harus menunggu masa jabatannya berakhir pada Mei 2013 nanti.