Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi kemungkinan untuk
menduetkan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, dengan
politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), sebagai pasangan
capres-cawapres pada pemilu mendatang. Namun kepastiannya baru akan
diputuskan pada konvensi nasional Gerindra.
"Beberapa nama sedang
kita pertimbangkan untuk mendampingi Pak Prabowo, salah satunya JK,"
kata Muzani saat berbincang, Rabu (4/7/2012) malam.
Salah satu
alasan masuknya nama JK dalam bursa cawapres Gerindra adalah tingginya
hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo-JK sebagai capres dan
cawapres. Namun, Muzani menjelaskan, kepastian mengenai siapa pendamping
Prabowo akan diputuskan dalam konvensi nasional.
"Kita sedang
memikirkan sebuah cara untuk menjaring dukungan sekaligus cawapres untuk
Pak Prabowo. Ada forum yang namanya konvensi nasional, nanti di sana
akan diputuskan," ujarnya.
Namun Muzani mengaku belum menentukan
waktu untuk pelaksanaan konvensi nasional tersebut. "Sedang kita carikan
waktu yang tepat," tuturnya.
Sebelumnya anggota Dewan Pembina
Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan Gerindra mempertimbangkan untuk
menyandingkan Prabowo dengan JK. "Kan hasil survei kemarin itu
menyatakan bahwa pasangan Prabowo dan JK dan pasangan Prabowo dan Mahfud
MD kan elektabilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu kita
mempertimbangkan untuk menyandingkan Pak Prabowo dengan Pak JK atau
Mahfud MD untuk menjadi alternatif dalam Pemilu 2014 yang akan datang,"
kata Martin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(4/7/2012).
Gerindra meyakini Prabowo dan JK dianggap alternatif
menarik capres-cawapres yang merupakan paduan serasi. "Karena ini
perpaduan jawa dan luar jawa, perpaduan militer dan non moliter, yang
dianggap perpaduannya memiliki ketegasan dan keberanian untuk memimpin
pemerintahan ini ke depan," ungkapnya.
Partai Golkar sendiri tak
mempermasalahkan rencana Gerindra menduetkan Prabowo dengan JK untuk
pilpres 2014. Bagaimanapun JK boleh melenggang, dengan sejumlah
konsekuensi.
"Menurut saya Golkar tidak berhak melarang, cuma
mengimbau. Karena itu kan hak pribadi seseorang. Jadi kalau Pak JK maju
sebagai capres ataupun cawapres Golkar tidak bisa melarang. Tapi yang
penting Pak JK tidak menggunakan infastruktur partai," kata Wasekjen
Golkar, Nurul Arifin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar