Ihwal Kedelai, Begini Sikap Fraksi Golkar

Jurnal Parlemen

Senayan 

Kelangkaan tahu-tempe akibat mahalnya harga kedelai disebabkan ketidakmampuan pemerintah mengelola tata niaga kedelai. Pasokan terganggu karena pemerintah terlalu bergantung pada kedelai impor. Repotnya, Amerika Serikat yang selama ini memasok kedelai ke Indonesia sedang didera musim kering sehingga produksi hasil pertaniannya merosot. 

"Ketergantungan terhadap impor merupakan cermin dari ketidakberdayaan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Saya khawatir akan timbul gejolak sosial mengingat pangan merupakan persoalan fundamental," kata Setya Novanto, anggota Fraksi Partai Golkar, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/7).

Produksi kedelai dalam negeri paling tinggi mencapai 900 ribu ton. Sedangkan kebutuhan nasional terhadap komoditi ini mencapai 2,6 juta. Jadi, kurang 1,7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab itulah, pemerintah mengimpor kedelai dari Amerika Serikat dan negara lainnya.

Tetapi, jika hal ini dibiarkan, maka setiap tahun Indonesia akan selalu bergantung pada impor sehingga rentan terhadap gejolak kenaikan harga. Harga makin bergejolak karena para importir kedelai juga bermain. Dari sini industri kecil seperti produsen tahu dan tempe terkena imbas. Pedagang kecil yang berbahan baku tahu dan tempe semisal penjual gorengan dan warung makanan pun ikut terkena dampak.

"Fraksi Golkar khawatir, sesungguhnya kenaikan harga kedelai saat ini sudah identik dengan praktik kartel dan permainan segelintir importir. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah harus memberikan akses lebih kepada koperasi dan industri kecil untuk mengimpor kedelai sendiri," katanya

Krisis Kedelai, Pemerintah Bisa Pakai Dana Kontingensi APBN 2012

Senayan - Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy menyarankan pemerintah untuk menggunakan dana kontingensi pangan pada APBN 2012 untuk mengatasi krisis kedelai.

Menurut Romahurmuziy, DPR telah menganggarkan Rp 2 triliun pada APBN 2012 sebagai dana darurat ketahanan pangan. "Kalau semula seluruhnya diproyeksikan untuk darurat beras, pemerintah bisa men-switch sebagian anggaran tersebut untuk insentif penanaman kedelai pada Musim Tanam (MT) III/2012, mengingat pada ARAM II BPS diproyeksikan pertumbuhan produksi gabah sudah berada di level yang cukup aman pada 4,31 persen," kata, panggilan akrab Romahurmuziy, dalam rilisnya, Kamis (26/7).

Romy menambahkan, dengan insentif petani untuk Upsus (Upaya Khusus) kedelai sebesar Rp 1 juta per hektare, pada MT III/2012 bisa dialokasikan 500 ribu hektare, sehingga total bisa dialokasikan Rp 500 miliar. Dengan adanya Upsus untuk tambahan luas tanam 500 ribu hektare dan produktivitas yang meningkat mencapai 1,75-2 ton per hektare, maka akan ada tambahan produksi 875 ribu-1 juta ton produksi kedelai pada akhir MT III/2012.

"Sehingga dengan proyeksi produksi kedelai ARAM II BPS pada 779 ribu ton, total dengan tambahan upsus dari dana kontingensi bisa mencapai antara 1,654 juta ton sampai dengan 1,779 juta ton. Maka pada akhir tahun ini Insya Allah krisis kedelai bisa diakhiri," kata politisi PPP ini.

Harga Kedelai Melonjak, Bukan Hanya Urusan Kementan

Senayan - Urusan melonjaknya harga kedelai saat ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada Kementerian Pertanian. "Ini mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya," ujar Anggota komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel di Jakarta, Kamis (26/7).

Inti permasalahan pangan adalah produktivitas pertanian yang masih rendah sehingga kapasitas produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Dan jika berbicara tentang produktivitas pertanian, maka ada dua faktor yang paling menentukan.

"Yakni ketersediaan kecukupan lahan dan dukungan pembangunan infrastruktur dasar pertanian. Dua hal ini bukan domain Kementerian Pertanian tapi Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Kemal menegaskan bahwa harus ada kerjasama yang sinergis antara Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menggenjot produksi pangan nasional.

Sebagai contoh kasus kedelai ini, lahan yang tersedia untuk produksi kedelai hanya sekitar 600 ribu hektar lahan, itu pun tidak seratus persen untuk tanam kedelai saja. Padahal kalau mau mencapai swasembada kedelai dibutuhkan sekitar 1,5 juta hektar lahan pertanian. Disinilah letak inti permasalahan.

"Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan lahan pertanian jika konversi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi hingga mencapai 100 ribu per hektar per tahunnya. Kondisi ini semakin rumit jika kita melihat betapa tidak jelasnya regulasi yang mengatur hak kepemilikan dan penggunaan lahan," paparnya lagi.

Bukan hanya masalah lahan, masalah infrastruktur dasar pertanian kita juga sangat memprihatinkan.

"Dari jumlah saluran irigasi terpadu, lahan sawah yang baru terairi hanya sekitar 36%. Dari total bendungan atau dam yang berjumlah 273, ada 5 yang mengalami rusak ringan dan sedang, dan 14 rusak berat sedangkan lahan sawah yang terairi oleh bendungan yang ada hanya sekitar 7%," ujarnya.

Marzuki Dukung Pembebasan Bea Masuk Impor Kedelai 

Senayan - Ketua DPR Marzuk Alie menilai kebijakan Pemerintahan SBY-Boediono untuk membebaskan sementara bea masuk kedelai adalah langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi kenaikan harga kedelai yang mencekik para pengusa tempe dan tahu.

"Yang penting pemerintah merespon cepat. Kenaikan harga kedelai kan disebabkan gagal panen di AS yang membuat harganya melonjak. Ini diantisipasi dengan membebaskan bea masuk untuk sementara," ujar Marzuki di Jakarta, Kamis (26/7).

Setelah harga kembali normal, menurutnya bea masuk kedelai akan kembali diterapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi para petani kedelai lokal. "Kondisi sekarang yang diuntungkan kan petani kedelai kalau tidak terlibat tengkulak. Petani harus tetap dilindungi," jelas Marzuki.

Untuk menanggulangi hal ini, Marzuki juga menjelaskan bahwa peran Bulog akan dikembalikan seperti semula. "Dulu kan Bulog. Setelah krisis, dipangkas semua wewenangnya. Kini pelan-pelan kita kembalikan sehingga Bulog bisa mengambil langkah-langkah yang perlu agar tidak ada gejolak harga seperti pada kedelai," imbuh dia.

Sementara itu anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menilai bahwa pembebasan bea masuk impor kedelai hingga akhir tahun bukan solusi yang tepat dan hanya akan menguntungkan importir tanpa diikuti oleh perbaikan tata niaga Pemerintah.

"Kebijakan Pemerintah saat ini hanya mampu meredam gejolak harga kedelai dalam jangka pendek, bukan menyelesaiakan masalah untuk jangka panjang," ujar Mak'mur.

Benny Minta Kajati Gorontalo Tahan Fadel

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat, Benny K Harman meminta Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo untuk menahan Fadel Muhammad dalam kasus korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Gorontalo.

Pasalnya dalam kasus tersebut, Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

"Ketua DPP Partai Demokrat bidang hukum meminta kejaksaan menahan Fadel Muhammad. Itu menerapkan asas equel before the law," ujar Benny di Gedung DPR, Senayan, Rabu (4/7/2012).

Menurutnya, Kejaksaan Tinggi harus memberlakukan setiap warga negara sama. Sebab dimata hukum tidak membedakan orang tersebut berdasarkan jabatan politik seseorang.

"Jangan karena petinggi partai lalu tidak ditahan. Kalau kejaksaan tidak berani, akan hancurkan wibawa. Yang lain berani kok ini tidak berani," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Gorontalo membuka kembali kasus korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Gorontalo. Setelah dibuka kembali Kejati Gorontalo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad ditetapkan menjadi tersangka.[dit]

Jenderal Ignatius Melawan Anas

INILAH.COM, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ignatius Mulyono mengisyaratkan memberi perlawanan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Apalagi hingga kini Ignatius tak lagi berkomunikasi dengan Anas.
Politikus Partai Demokrat Ignatius Mulyono secara lugas meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bertanggungjawab dalam kasus proyek Hambalang terkait dengan pengadaan tanah Hambalang. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan Partai Demokrat usai.
"Apakah pimpinan dan anggotanya? Ini kita serahkan ke Pak Anas. Bahwa semua mesti bertanggung jawab agar badai cepat selesai," kata Ignatius sebelum rapat Tim Pengawas (Timwas) Century di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Lebih lanjut Ignatius menuturkan Surat Keputusan Hak Pakai Tanah Hambalang yang ia peroleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) diserahkan kepada Anas dan Nazaruddin. "Saya serahkan ke Anas dan Nazaruddin. Kalau saya ingat, beliau berdua itu berjejer," kata pensiunan bintang dua ini.
Ketika disinggung soal informasi dirinya menerima uang dari Nazaruddin untuk memberi informasi tentang keterlibatan Anas dalam pengurusan sertifikat Hambalang, Ignatius membantah dengan keras. "Itu melempar-lempar isu, tidak benar," tepis Ignatius usai Rapat Timwas Century DPR.
Dia menegaskan sebagai tentara satu kata satu perbuatan terkait pernyataan yang ia sampaikan ke KPK. "Saya ini jenderal, satu kata satu perbuatan," tegas Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini. Ignatius mengatakan dirinya telah lama tidak melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Sementara terpisah sumber INILAH.COM di lingkar dalam Anas Urbaningrum menyebutkan penjelasan Ignatius Mulyono terkait peran Anas dalam kasus sertifikat Hambalang merupakan tudingan yang mengada-ada. Sumber itu menyebutkan Ignatius masih terkait upaya politik pelengseran Anas yang disuarakan kelompok tertentu. "Dia tetap di bawah kontrol oleh operator operasi pelengseran Anas," sebut sumber tersebut.
Saat pemanggilan pertama oleh KPK pekan lalu, Anas Urbaningrum menepis tudingan bila dirinya memerintahkan Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat Hambalang. Dia juga mengaku tidak tahu menahu atas proyek tersebut. [mdr]

Politik Indonesia Dikuasai Kartel Oligarki!

RMOL. Politik sesudah Soeharto terjebak dalam lingkaran setan kartel politik.

Begitu diungkap Dr. Marcus Mietzner, dosen senior Australian National University saat berbicara dalam seminar terbuka bertajuk Politik Kartelisasi di Indonesia, di Humboldt Universitaet, Jerman, kemarin (Selasa, 3/7).

"Mereka mengatur bagaimana politik berproses, sehingga demokratisasi di Indonesia tidak memperlihatkan perubahan dalam mutu," kata Marcus.

Dalam kesempatan itu, Marcus mencontohkan bos-bos kartel politik yang ada setelah Soeharto. Antara lain, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Arifin Panigoro dan Laksamana Sukardi.

Pengamat politik dari UI, Boni Hargens, yang hadir dalam diskusi dan menyampaikan pemaparan Marcus itu kepada Rakyat Merdeka Online, setuju dengan pandangan tersebut. Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa memang sesudah Soeharto jatuh demokrasi kita dibajak oleh orang-orang kaya atau dalam istilah Jeffrey Winters sebagai oligarki.

"Para oligarki itu berubah wujud dan modus vivendi menjadi kartel karena sesudah 1998 peran partai menguat," katanya sesaat tadi (Rabu, 4/7).

Hanya saja, berbeda dengan Marcus dan ilmuwan lain yang memakai pendekatan kartel, Boni melihat kekuatan politik sesudah 1998 berada di tangan kartel oligarkis, bukan hanya kartel politik. Kartel oligarkis adalah kartel yang berfondasikan oligarki karena pada masa lalu, sebelum berubah "baju" mereka adalah oligarki murni.

"Sesudah Suharto, mereka masuk partai dan membangun kartelisasi politik," urainya.[dem]

Sekjen Gerindra: JK Salah Satu Kandidat Pendamping Prabowo

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi kemungkinan untuk menduetkan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, dengan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), sebagai pasangan capres-cawapres pada pemilu mendatang. Namun kepastiannya baru akan diputuskan pada konvensi nasional Gerindra.

"Beberapa nama sedang kita pertimbangkan untuk mendampingi Pak Prabowo, salah satunya JK," kata Muzani saat berbincang, Rabu (4/7/2012) malam.

Salah satu alasan masuknya nama JK dalam bursa cawapres Gerindra adalah tingginya hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo-JK sebagai capres dan cawapres. Namun, Muzani menjelaskan, kepastian mengenai siapa pendamping Prabowo akan diputuskan dalam konvensi nasional.

"Kita sedang memikirkan sebuah cara untuk menjaring dukungan sekaligus cawapres untuk Pak Prabowo. Ada forum yang namanya konvensi nasional, nanti di sana akan diputuskan," ujarnya.

Namun Muzani mengaku belum menentukan waktu untuk pelaksanaan konvensi nasional tersebut. "Sedang kita carikan waktu yang tepat," tuturnya.

Sebelumnya anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan Gerindra mempertimbangkan untuk menyandingkan Prabowo dengan JK. "Kan hasil survei kemarin itu menyatakan bahwa pasangan Prabowo dan JK dan pasangan Prabowo dan Mahfud MD kan elektabilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu kita mempertimbangkan untuk menyandingkan Pak Prabowo dengan Pak JK atau Mahfud MD untuk menjadi alternatif dalam Pemilu 2014 yang akan datang," kata Martin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Gerindra meyakini Prabowo dan JK dianggap alternatif menarik capres-cawapres yang merupakan paduan serasi. "Karena ini perpaduan jawa dan luar jawa, perpaduan militer dan non moliter, yang dianggap perpaduannya memiliki ketegasan dan keberanian untuk memimpin pemerintahan ini ke depan," ungkapnya.

Partai Golkar sendiri tak mempermasalahkan rencana Gerindra menduetkan Prabowo dengan JK untuk pilpres 2014. Bagaimanapun JK boleh melenggang, dengan sejumlah konsekuensi.

"Menurut saya Golkar tidak berhak melarang, cuma mengimbau. Karena itu kan hak pribadi seseorang. Jadi kalau Pak JK maju sebagai capres ataupun cawapres Golkar tidak bisa melarang. Tapi yang penting Pak JK tidak menggunakan infastruktur partai," kata Wasekjen Golkar, Nurul Arifin.

Ical Minta Zulkarnaen Kooperatif dengan KPK

VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kadernya, Zulkarnaen Djabar kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, Zulkarnaen berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama.

"(Zulkarnaen) sudah memberikan keterangan. Saya instruksikan kepada kader kami untuk segera kooperatif dengan KPK," kata Aburizal, kepada wartawan, seusai menerima kunjungan balasan pimpinan Partai United Malays National Organisation (UMNO) di Hotel Four Seasons, Jakarta, hari ini.

Namun, Aburizal atau yang biasa disapa Ical mengingatkan semua pihak, termasuk pers, agar menghormati asas hukum praduga tak bersalah. Sebelum Zulkarnaen divonis bersalah oleh pengadilan, imbuhnya, yang bersangkutan belum dapat dinyatakan bersalah.

Golkar, sebagai partai tempat bernaung bagi Zulkarnaen, menurut Aburizal, pun tetap akan menghormati hak-haknya. Partai tidak akan membuat keputusan atau sanksi apa pun sebelum yang bersangkutan divonis bersalah.

Sebaliknya, Partai Golkar tentu tidak akan melindungi dan justru akan mengambil sikap tegas jika Zulkarnaen terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"(sikap) Partai Golkar jelas, bahwa kalau dia dinyatakan bersalah, pasti Partai akan segera mengambil tindakan keras terhadap tersangka korupsi, apalagi korupsi Alquran," tutur mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Zulkarnaen yang juga anggota Komisi VIII DPR ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, akhir Juni lalu. Dia diduga mengarahkan anggaran untuk pengadaan Alquran. "Dari upayanya mengarahkan itu, ZD diduga menerima fee," kata juru bicara KPK Johan Budi SP.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan anak Zulkarnaen, Dendy Prasetya, sebagai tersangka. "DP diduga bersama-sama dengan ZD menerima fee," kata Johan.

Aburizal: Ibas Belum Masuk Daftar Cawapres

VIVAnews - Nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, belum resmi masuk daftar kandidat calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Aburizal Bakrie di Pemilihan Umum 2014 mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjelaskan sedikitnya ada lima nama yang telah resmi diusulkan menjadi kandidat cawapres untuk mendampingi dirinya. Mereka adalah Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) yang diusulkan DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Pramono Edhie Wibowo (Kepala Staf Angkatan Darat) yang diusulkan DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) yang diusulkan DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta.

Dua nama berikutnya, yakni Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama), resmi diusulkan sejumlah organisasi massa pendiri Partai Golkar.

"Soal nama Ibas, belum ada yang (resmi) mengusulkan sampai sekarang," Aburizal menegaskan.

Menurut dia, wacana seputar nama putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berkembang saat dirinya melakukan serangkaian kegiatan di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Timur pada 19-21 Juni lalu.

Kala itu, ia ditanya wartawan perihal beredarnya spanduk-spanduk yang mengatasnamakan Edhie Baskoro Yudhoyono yang berisikan ucapan selamat datang kepada dirinya di Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Tiga kota/kabupaten tersebut merupakan daerah pemilihan Ibas sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

"Waktu itu saya mengucapkan terima kasih atas puluhan spanduk dari Ibas, yang mengucapkan selamat datang kepada saya di Magetan, Ngawi dan Ponorogo. Dan pada waktu itu kelihatan bahwa seolah-olah ada lamaran kepada Ibas," Aburizal menerangkan.

"Ketika ditanyakan teman-teman pers, 'Bagaimana Ibas?' Saya jawab, 'Ibas itu cocok, karena Beliau itu bibit, bebet dan bobotnya (bahasa Jawa: silsilah dan kualitas personal) tepat'," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Meski begitu, Aburizal mengingatkan, Partai Golkar belum memutuskan satu pun dari lima nama yang telah resmi diusulkan itu. Rapimnas III Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, pada 29-30 Juni lalu memang mengamanatkan kepada dirinya untuk menentukan satu nama yang dianggap layak dan tepat. Tetapi, nama tersebut baru akan diputuskan di Rapimnas berikutnya.

"(Soal cawapres) di Rapimnas kemarin diserahkan sepenuhnya kepada saya sebagai capres Partai Golkar dan kemudian saya nanti harus menyerahkan nama itu, satu nama saja, untuk jadi cawapres, yang akan disahkan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan pada saat yang tepat," katanya. (Laporan: Arief Hidayat)