INILAH.COM, Jakarta - Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyayangkan pernyataan Ketua
Departemen ESDM Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana di salah satu media
televisi yang menyebutkan bahwa Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid
atau Gus Dur melakukan korupsi sehingga harus lengser.
Menurut Malik, sebagai seorang tokoh dan juga politisi, Sutan sebaiknya memahami lengsernya Gus Dur.
"Sebagai
seorang politisi, mestinya dia (Sutan) tidak hanya sekadar bicara.
Semua orang tahu bahwa kasus Buloggate dan Bruneigate sudah di SP3
(Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejaksaan dan semua paham
bahwa Gus Dur dijatuhkan secara politik bukan karena kasus hukum.
Artinya secara hukum Gus Dur bersih," kata Malik di Jakarta, Sabtu
(24/11/2012).
Ia menyebutkan, pernyataan Ketua Komisi VII DPR RI
jelas memberikan dampak dan pengaruh kepada warga Nahdliyyin.
"Pernyataan itu sama sekali tidak bijak dan menyinggung perasaan warga
Nahdliyyin," kata anggota Komisi II DPR RI itu.
Yang pasti, kata
dia, pernyataan Sutan bahwa Gus Dur korup hanya upaya untuk menutupi
kawan-kawan dia yang sekarang jadi pesakitan. "Pernyataan itu menghina.
Pernyataan Sutan itu tidak hanya bodoh tapi juga tidak berdasar," kata
Malik yang juga Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ormas.
Dalam
sebuah acara talk show di sebuah televisi bersama mantan Juru Bicara
Gus Dur, Adhie Masardi, Sutan menyebutkan, Gus Dur semasa menjadi
presiden pernah tersandung masalah hukum, yakni Buloggate fan Brunaigate
sehingga lengser. [ant]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar