Andri Haryanto - detikNews
Jakarta
Soegeng Sarjadi Syndicate
(SSS) Juni 2012 lalu merilis DPR merupakan lembaga terkorup.
Kasus-kasus yang menimpa anggota dewan seakan terus menghiasi
pemberitaan media. Pola rekruitmen kader yang asal-asalan dituding
sebagai penyebab buruknya moral anggota dewan. Baru-baru ini korupsi
Alquran yang melibatkan anggota Komisi VIII dari Golkar Zulkarnaen
Djabar.
"Korupsi yang melibatkan anggota dewan menandakan partai
politik bukan lagi gagal membina kadernya, tapi karena partai tidak
punya mekanisme rekruitmen kader yang baik," kata peneliti dari
Masyarakat Transparansi Indonesia (Jamil Mubarok, dalam perbincangan
dengan detikcom, Selasa (3/7/2012).
Menurut Jamil, partai
membiarkan kadernya berlomba untuk mencari banyak dukungan dari
konstituennya tanpa memikirkan moral tiap kadernya itu sendiri.
"Yang penting orang bisa masuk dan mendukung, yang penting suara terbanyak," tegasnya.
Dengan
kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota parpol, terlebih yang duduk
di kursi wakil rakyat, kata Jamil, masyarakat akan berpikir ulang untuk
menaruh kepercayaan kepada partai tersebut.
"Seharusnya kasus korupsi yang telah terjadi dijadikan pelajaran agar tidak terus terulang," terang Jamil.
Kehilangan
kepercayaan dari masyarakat terhadap partai yang didukungnya, imbuh
Jamil, tentu berdampak pada merosotnya suara dalam hajat demokrasi 2014
nanti. Namun dengan waktu setahun sebelum memasuki 2014, partai dapat
memperbaiki pandangan negatif yang kadung merekat di mata masyarakat.
"Mau
tidak mau partai harus turut aktif dalam pemberantasan korupsi, tidak
ada lagi pelemahan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Partai
harus jadi yang terdepan dalam gerakan pemberantasan korupsi dan harus
dibuktikan nyata," ujar Jamil.
Menilai kasus korupsi Alquran yang
melibatkan Zulkarnaen Djabar, Jamil menyesalkan hal tersebut menjadi
jalan mengeruk keuntungan pribadi seorang wakil rakyat.
"Ini
kebangetan, mereka sudah tidak takut Tuhan, manusia apalagi. Menurut
saya yang ada di benak mereka tiada Tuhan selain uang. Simbol agama yang
dijunjung tinggi dan menurut kita sangat sakral, sangat mulia, ada
peluang dikorupsi ya di korupsi juga," kata Jamil.
Sebelumnya,
Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) melakukan survei di 163 kabupaten di 33
provinsi di Indonesia. Hasilnya adalah 47 persen responden menjawab DPR
adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak
(21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar