Senin, 16 Mei 2011

Sebelum dan Setelah Reformasi

Reformasi yang berjalan semenjak tahun 1998 telah berjalan 13 tahun, berbagai pendapat tentang hal ini sedang dimuat diberbagai mas media cetak maupun media on line, berikut kumpulan berita tersebut :

Saat Publik Menilai Presiden

"Komparasi orde dilakukan di masa kini jelas tidak apple to apple,"

VIVAnews - Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terbaru. Terkait presiden, hasil survei menemukan Soeharto merupakan Presiden yang paling disukai publik, mengalahkan lima presiden lain termasuk Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, 40,9 persen dari 1.200 responden juga berpendapat, Orde Baru lebih baik dibanding sejumlah orde lain termasuk Orde Reformasi ini.

"Hanya 22,8 persen yang memilih kondisi saat ini (di masa Reformasi)," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu 15 Mei 2011.

Uniknya, Indo Barometer juga menemukan, mayoritas masyarakat perkotaan justru menilai masa Orde Baru lebih baik dibanding masa Reformasi ini. "Secara persentase publik perkotaan menyatakan Orde Baru lebih baik, lebih tinggi, yakni 47,7 persen dibandingkan pedesaan yakni 35,7 persen," kata Qodari.

Berikut hasil survei yang digelar antara 25 April hingga 4 Mei 2011 ini, berdasarkan pertanyaan 'Presiden yang paling disukai':
1. Soeharto, presentase 36,5%;
2. Susilo Bambang Yudhoyono 20,9%;
3. Soekarno 9,8 %;
4. Megawati Soekarno Putri 9,2%;
5. BJ Habibie 4,4 %: dan
6. Abdurahman Wahid 4,3 %.
Responden yang menyatakan, semua suka 7,8%, yang menjawab tidak ada satupun yang disukai 1,3 % dan tidak tahu atau tidak jawab 5,9%.

Ternyata Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun ini telah membuat publik simpatik. Pasalnya selain dianggap sebagai presiden yang paling disukai ternyata Soeharto juga dinilai sebagai presiden yang paling berhasil dalam menjalankan tugasnya.

Berikut persentase survei kinerja presiden, dengan responden tersebar di 33 provinsi itu:
1. Soeharto 40,5%;
2. Susilo Bambang Yudhoyono 21,9%;
3. Soekarno 8,9%;
4. Megawati Soekarno Putri 6,5 %;
5. BJ Habibie 2,0 %; dan
6. Abdurahman Wahid 1,8%.
Sementara 3,8% menjawab semua berhasil, 3,0% tidak ada satu yang berhasil dan 11,6% tidak tahu/tidak jawab dalam survei yang dengan margin of errror 3 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Keberhasilan Orde Baru di mata responden mencakup hampir semua bidang kecuali hukum. "Mayoritas publik menyatakan bahwa Orde Baru lebih baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Namun untuk kondisi hukum yang lebih baik adalah di Orde Reformasi," ujar Qodari.

Survei menemukan, 34, 3 persen memilih penegakan hukum di era Reformasi memuaskan, dan 27,6 persen memilih Orde Baru yang lebih memuaskan. Lebih lanjut Qodari menjelaskan, tipisnya perbedaan ini karena masyarakat masih kecewa dengan kinerja pemberantasan hukum saat ini. "Pemerintah hanya memfokuskan penanganan pemberantasan korupsi dengan pembentukan lembaga antikorupsi tetapi tidak pada implementasinya," ucapnya.

Hal ini terbukti dengan data survei yang menunjukan perbedaan mencolok pada aspek implementasinya. 53,5 Persen masyarakat mengatakan pengusutan dan pengadilan terhadap berbagai korupsi belum terpenuhi berbanding 22,3 persen dengan yang menganggap telah terpenuhi. 57,3 Persen masyarakat mengangap penegakan keadilan hukum belum terpenuhi berbanding 17,7 persen.

Serta 53,8 persen masyarakat menganggap pengusutan dan pengadilan kasus korupsi oleh Soeharto dan pengikutnya belum terpenuhi berbanding dengan 7,8 persen yang menjawab belum terpenuhi.

Survei Lain

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan memang belum ada survei terbaru mengenai Soeharto dan Orde Baru dilakukan lembaganya. Survei terakhir yang relevan dengan Orde Baru digelar LSI 7-20 Oktober 2010 yang lalu.

Saat itu, LSI bertanya pada responden survei, "Seberapa demokratis pemerintahan di bawah Presiden Soeharto dulu?" dengan memakai jawaban gradasi antara 1 sampai 10. "Satu untuk paling tidak demokratis, sepuluh untuk paling demokratis," kata Burhan saat dihubungi VIVAnews, Senin 16 Mei 2011.

Dan hasilnya, nilai rata-rata adalah 4,6 persen. "Itu artinya tidak demokratis," kata pengajar di Universitas Paramadina itu.

Kemudian, LSI juga mencatat, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) didirikan pada tanggal 9 September 2002 di Jakarta, yang jelas-jelas mendukung anak biologis Soeharto sebagai calon Presiden telah terbukti gagal di dua Pemilu. Namun niat mengusung Mbak Tutut akhirnya urung dilaksanakan setelah pada hasil Pemilu 2004, PKPB yang bernomor urut 14 hanya memperoleh 2,11% suara secara nasional atau hanya memperoleh 2 kursi di DPR RI. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PKPB secara nasional malah turun
menjadi 1,4% dan gagal melampaui parliamentary threshold.

"Artinya, dua pemilu terakhir menunjukkan bahwa gagasan untuk menghidupkan kembali ruh Soeharto dan Orde Baru ditolak rakyat. Elektabilitas dalam Pemilu membuktikannya," kata Burhan.

LSI pun mengukur elektabilitas Tommy Soeharto pada Oktober 2010 itu. LSI menemukan, Tommy yang sekarang disebut Ketua Dewan Pendiri Partai Nasional Republik itu sudah cukup dikenal oleh rakyat Indonesia yakni 71%. Namun tingkat dikenal publik seperti ini tidak menjamin elektabilitasnya tinggi karena hanya 0,8% responden yang memilih Tommy kalau ia maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan sekarang.

Tak Apple to Apple

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, mengkritik hasil survei itu. "Kalau Era Soeharto lebih baik maka saya mengajukan pertanyaan kepada hasil survei itu," kata mantan wartawan itu. "Apakah mereka setuju dengan adanya penembakan aktivis, penculikan aktivis, pemberangusan media massa, pelanggaran hak asasi manusia? Setuju nggak mereka?"

Menurutnya, era saat ini lebih baik dari Orde Baru. "Misalnya angka kemiskinan berdasarkan data BPS jauh menurun," ujar mantan wartawan itu.

Ramadhan menuturkan, kalau hasil survei menyatakan saat ini lebih buruk dari Orde Baru, berarti sosialisasi dari tiap kementerian tidak berjalan dan belum sampai ke masyarakat. "Seharusnya itu menjadi peran hubungan masyarakat di tiap kementerian, hasil kerja selama ini dipublikasikan dan keberhasilan apa saja yang sudah dicapai," ujarnya.

Meski tidak sependapat dengan hasil survei itu, Ramadhan menyatakan, survei kritis seperti itu perlu dihargai. "Itu merupakan perangsang atau pemacu kinerja kita. Itu juga sebagai penawar obat mau nggak berubah," katanya.

Sementara Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan hasil survei yang menyebutkan Soeharto lebih disukai dari SBY cukup mengejutkan. Julian mempertanyakan responden survei tersebut. "Dari mana atau apa parameter siapa publik yang menjadi responden," kata dia.

Menurut dia, masa Reformasi tidak bisa dibandingkan dengan Orde Baru. Alasan Julian, karena situasi dan kondisi saat ini dengan 13 tahun lalu jauh berbeda. "Situasi berbeda, dunia internasional pun berbeda," kata dia.

Permasalahan yang ada di masa orde baru, dinilai Julian lebih kompleks ketimbang saat ini sehingga perlu deskripsi lebih jelas terkait survei tersebut. "Saya tidak mau terlalu naif dan menyederhanakan situasi," katanya.

Burhanuddin Muhtadi setuju dengan pendapat Julian ini. Ada kekeliruan mengkomparasikan orde-orde pemerintahan di masa kini. Jika mau membandingkan, seharusnya ada data survei yang dilakukan di setiap masa rezim memerintah. "Seperti di Amerika Serikat, di awal pemerintahan seorang Presiden, selalu ada survei 'approval rating'," kata Burhan.

Belum lagi, masa jabatan Presiden-presiden yang dibandingkan berbeda-beda, dengan kompleksitas persoalan yang berbeda. "Kasihan Gus Dur dan Habibie, karena masa jabatan mereka sebentar, sementara publik ditanyakan soal keberhasilan mereka," kata Burhan. "Padahal, dari sisi demokrasi, meski masa jabatan pendek justru kedua Presiden inilah yang banyak melakukan perubahan mendasar dalam demokrasi."

Belum lagi faktor responden. Responden yang ada saat ini, sebagian besar merasakan Orde Baru, namun hanya sebagian kecil merasakan Orde Lama. "Komparasi orde dilakukan di masa kini jelas tidak apple to apple," kata Burhan.

Wapres: Reformasi dan Demokratisasi Belum Tuntas

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengingatkan reformasi dan demokratisasi yang sedang dijalankan di Indonesia belum tuntas sehingga harus terus dikawal agar tidak melenceng dari yang dicita-citakan sejak awal.

"Demokrasi harus terus dikonsolidasikan agar benar-benar menjadi demokrasi yang substantif, demokrasi yang memberikan kedaulatan, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat dan bukan hanya demokrasi dalam penampilan atau demokrasi semu," kata Wapres Boediono Wapres saat memberikan pidato dalam acara pembukaan Kongres ke-VI Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), di Jakarta, Minggu.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Wapres mengharapkan agar KSBSI tetap menjadi pengawal yang handal dari reformasi dan demokrasi di Tanah Air.

Tentu, kata Boediono, fokus kiprah KSBSI ada di bidang perburuhan, di gerakan buruh.

Dikatakan Waptres, tetapi jangan dilupakan bahwa buruh adalah bagian integral dari gerakan yang lebih besar, yaitu reformasi dan demokratisasi bangsa kita.

"Gerakan buruh akan berhasil, dan hanya akan berhasil, apabila gerakan reformasi dan demokratisasi bangsa ini berhasil. Sebaliknya, reformasi besar bangsa ini akan berhasil apabila reformasi komponen-komponennya, termasuk gerakan buruh, berhasil dan bersinergi satu sama lain," kata Boediono.

Wapres mengingatkan simbiosis, saling ketergantungan, antarkomponen reformasi ini kepada semua pihak, terutama karena tantangan yang dihadapi sebagai bangsa, baik tantangan dari luar maupun dari dalam, akhir-akhir ini memang makin besar, makin menuntut kewaspadaan.

Wapres menggambarkan, di luar Indonesia terdapat gonjang-ganjing politik, gejolak sosial dan keruwetan ekonomi dan keuangan melanda berbagai negara dan bahkan alam pun tidak ketinggalan.

Bahkan, katanya, akhir-akhir ini bencana terjadi dimana-mana, terkadang dalam skala yang diluar dugaan manusia.

"Kita patut dan seharusnya bersyukur bahwa negara kita sampai saat ini selamat dari itu semua. Itu rakhmat Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Bukankah itu tugas dan kepentingan kita semua untuk menjaga agar musibah di luar itu tidak merembet ke negara kita," kata Wapres.

Wapres Boediono mengibaratkan Indonesia adalah sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra yang bergejolak dan tugas dan kepentingan semua komponen bangsa adalah untuk membawa kapal melewati badai dengan selamat dan akhirnya mencapai tujuannya.

Tantangan juga ada yang berasal dari dalam negeri, dari dalam kapal itu sendiri.

Berbagai masalah juga dihadapi di dalam negeri baik di bidang politik, keamanan, sosial dan ekonomi yang memerlukan pemecahan.

"Menggunakan tamsil kita, kuncinya di sini adalah bagaimana kita bersama-sama, dengan segala itikad baik, kejujuran dan ketulusan di antara kita, dengan selalu mengingat kepentingan bersama, berupaya mengatasi masalah agar kapal kita tidak oleng karena ulah kita sendiri sehingga justru membahayakan keselamatan kapal yang bernama Republik Indonesia dalam melewati badai besar," kata Wapres Boediono.
(A025)


Syafi'i Maarif: Soeharto Lebih Tegas dari SBY

"Soeharto punya ketegasan dan berani mengambil keputusan."

VIVAnews - Survei yang dilakukan Indo Barometer menohok pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana tidak, kesimpulan dari penelitian ini adalah publik merindukan masa-masa Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Bahkan, sebagian besar responden menegaskan bahwa kondisi saat Orde Baru lebih baik daripada era reformasi saat ini.

Tak hanya itu, Soeharto menempati urutan pertama sebagai presiden RI yang paling disukai dan paling berhasil, baru disusul Presiden SBY. Benarkah Soeharto lebih baik dari SBY?
Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafi'i Maarif menilai, citra kepemimpinan pemerintah Orde Baru lebih bagus dari kepemimpinan SBY. Juga lebih efektif. "Terlepas Soeharto banyak dimensi buruknya. Soeharto punya ketegasan dan berani mengambil keputusan," kata dia, Selasa 17 Mei 2011.

Namun, harus diakui, pemerintahan Orde Baru juga banyak sisi buruknya. Salah satunya, mematikan kemerdekaan dan demokrasi. "Kalau dari segi kebebasan, lebih baik sekarang. Namun, dari sisi kepemimpinan, walaupun otoriter, lebih baik kepemimpinan Orde Baru," tambah dia.

Syafi'i menambahkan, pemerintah di bawah komando SBY tidak tegas dan tidak berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang melanda bangsa ini. "Kepemimpinan SBY hari ini setengah gagal," kata dia.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta, menilai bahwa hasil itu menunjukkan kegagalan pemerintahan saat ini dalam mengelola negara. Kegagalan itulah yang kemudian memunculkan romantisme masa lalu. "Pemerintah terdeligitimasi karena tingkat kepercayaan semakin menurun," katanya saat berbincang dengan VIVAnews.com, di Jakarta, Senin 16 Mei 2011.

Adalah sangat  bisa dipahami, lanjut dia, apabila masyarakat Indonesia menyatakan kondisi Indonesia di era Presiden Soeharto, khususnya dari segi ekonomi, lebih baik. "Karena dalam konteks ekonomi mikro hampir tidak ada perubahan. Indikatornya adalah pelayanan publik yang masih buruk," lanjutnya.

Hasil survei itu tersebut adalah masukan berharga bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Sebab tingkat kepuasan publik terhadap kinerja keduanya terus merosot. Harus jadi cambuk.

Sementara itu, Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan memberi tanggapan keras terhadap hasil survei Indo Barometer itu. “Kalau era Soeharto lebih baik, maka apakah mereka setuju dengan adanya penculikan aktivis, pemberangusan media massa, dan pelanggaran hak azasi manusia?” tandasnya.

Ia menegaskan, era reformasi masih lebih baik ketimbang Orde Baru. “Misalnya, angka kemiskinan berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), jauh menurun,” tuturnya. Apapun, Demokrat tetap menghargai survei Indo Barometer tersebut. “Itu merupakan pemacu kinerja kita,” kata dia. (art

SBY Bisa Buktikan Reformasi Lebih Baik dari Orba

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kelebihan dibandingkan pemerintahan lain di era reformasi. Dalam tiga tahun sisa pemerintahannya ini, SBY bisa membuktikan hal itu.
Upaya tersebut perlu dilakukan untuk merespons hasil survei oleh Indo Barometer bahwa rezim Orde Baru lebih baik dibandingkan rezim di era Reformasi.
“SBY memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Presiden sebelum dia semenjak reformasi bergulir. Sehingga, di akhir periode ini, SBY harus bisa membuktikan bahwa reformasi jauh lebih baik ketimbang dari era Orde Baru,” ujar Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya di Jakarta, Selasa (17/5/2011).
Saat ini adalah momentum terbaik untuk pembuktian bahwa era Reformasi lebih baik dibandingkan Orde Baru. SBY bisa melakukannya karena dialah sampai saat ini presiden yang menjabat dua periode di era Reformasi.
“Di sisa 3 tahun lebih ini, SBY harus bisa membuktikan bahwa reformasi ini lebih baik dari pada era Orde baru. Saat SBY turun, harus memberi kesan ke masyarakat bahwa era reformasi ini lebih baik," kata Yunarto. [tjs]

Orba Dinilai Lebih Baik Karena Mitos Terwariskan

INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik Fachry Ali merasa ada sesuatu yang ganjil dengan hasil survei dari Indo Barometer yang mengatakan masyarakat merindukan masa Orde Baru yang dianggap lebih baik dari saat ini.

"Betul ada yang ganjil, kalau ada anak muda yang besar di era reformasi dan mengingat bahwa Orde Baru lebih bagus (dari era sekarang). Saya jadi ingin menyarankan untuk menguji dan melihat sejauh mana pengetahuan mereka terhadap Orde Baru," ucap Fachry Ali kepada INILAH.COM, Senin (16/5/2011).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) itu melihat banyaknya generasi muda yang merasa masa Orde Baru lebih baik dari saat ini meski mereka tidak tumbuh di zaman itu karena adanya mitos mengenai Orba yang terwarisi. "Itu umumnya ada mitos yang terwarisi oleh mereka dan ada pihak yang mencoba mewariskan mitos tersebut. Jadi, harus dicoba pengetahuan mereka terhadap Orba cukup solid atau tidak," katanya.

Lebih jauh Fachry Ali mengatakan fenomena seperti itu juga pernah terjadi pada Pemilu 1987 ketika Partai Demokrasi Indonesia mendapatkan popularitas yang tinggi di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal tersebut menurutnya karena masyarakat akan mencari perbandingan antara satu pemimpin dan pemimpin lainnya.

"Ini bukan fenomena baru, ini pernah terjadi pada pemilu 1987 ketika PDI saat itu mendapatkan popularitas, karena kerinduan terhadap Orde Lama, dan sebagian besar dari anak muda saat itu," Jelasnya.

Dengan alasan tersebut pengamat politik LIPI ini merasa tidak heran jika saat ini banyak yang menilai kepemimpinan Soeharto lebih baik dari SBY. "Jadi ini mitos, selalu ada keinginan untuk mencari pahlawan dan yang namanya pahlawan itu pasti melihat ke belakang, jadi tidak heran saat ini Soeharto yang dianggap lebih baik," tutupnya.

Sebelumnya Indo Barometer merilis hasil survei yang menemukan mayoritas rakyat rindu Orde Baru. Dalam survei itu ditemukan mantan Presiden Soeharto lebih populer daripada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

AM Fatwa: Era Orde Baru Penuh Penindasan

INILAH.COM, Jakarta – Korban rezim Orde Baru berpendapat hasil survei Indo Barometer bahwa rezim Soeharto lebih baik dibandingkan rezim Reformasi tidak bisa menjelaskan kondisi saat ini. Sebab, rezim Orde Baru tidak bisa dibandingkan langsung dengan rezim Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun.
Menurut politisi yang juga korban Orde Baru, AM Fatwa, rezim Orde Baru penuh dengan kekerasan. Hal itu tidak disadari atau diketahui generasi saat ini yang disurvei oleh Indo Barometer. “Masa Orde Baru itu penuh penindasan. Masa Soeharto itu tertutup, sedangkan masa Reformasi ini serba terbuka," tegas AM Fatwa kepada INILAH.COM, Selasa (17/5/2011).
Karena itu, menurutnya, hasil survei Indo Barometer itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa ada sejumlah kalangan yang merindukan kembalinya Orde Baru. "Zamannya saja sudah berbeda,” ujar politisi yang pernah dijebloskan ke penjara oleh rezim Orde Baru selama 18 tahun itu.
Menurut mantan politisi PAN ini, tidak perlu lagi membanding-bandingkan antara masa Soeharto dengan kepemimpinan Presiden SBY. Sebab, menurutnya, hal tersebut adalah dua sisi yang berbeda, dan berada pada masa atau rezim yang berbeda pula.
Sebelumnya, Indo Barometer melakukan survei mengenai kepuasan publik terhadap pemerintah. Sebagain besar responden yang diwawancarai menilai rezim Soeharto lebih baik dibandingkan rezim di era Reformasi. Hasil survei ini diragukan banyak kalangan karena dianggap tidak tepat membandingkan kedua rezim itu. [tjs]

Siapakah Pemberi Order Survei Indo Barometer?

NILAH.COM, Jakarta - Hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru (Orba) lebih baik daripada era Reformasi menimbulkan kecurigaan.

Muncul dugaan, survei pesanan keluarga Cendana atau pihak yang ingin membangkitkan kejayaan Orba sepertia Partai Nasional Republik (Nasrep) besutan Tommy Soeharto.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh peneliti Indo Barometer Abdul Hakim saat berbincang dengan INILAH.COM, Jakarta, Selasa (17/5/2011). "Ada juga yang mengaitkan hasil survei ini berkaitan dengan partai Tommy Soeharto, kami tegaskan sama sekali tidak. Kami juga tidak kenal," ujar Abdul Hakim.

Menurutnya, Indo Barometer setiap melakukan survei nasional selalu independen. Dan tema yang selalu diangkat bukanlah pesanan. "Ini clear ide Indo Barometer," ujarnya.

Abdul Hakim mengaku walaupun banyak kritikan terkait survei nasional yang dikeluarkan Indo Barometer, namun Indo Barometer menerimanya dengan tangan terbuka. "Kritikan kami anggap masukan. Prokontra terkait survei biasa terjadi," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hasil survei tidak selalu menyenangkan semua pihak dan juga akan menyenangkan sebagian pihak lainnya. "Itu semua wajar," terangnya. [mah]

PKB Pertanyakan Motif Survei Usung Orde Baru

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri mempertanyakan motif survei yang dilakukan Indo Barometer yang menunjukkan bahwa rezim Orde Baru lebih baik dibandingkan rezim di era Reformasi .
Dalam keterangan persnya, Selasa (17/5/2011), Hanif menyatakan setiap survei pasti memiliki motif dan memiliki desain yang dibangun sebelum survei dilaksanakan. Publik patut mempertanyakan apa motifnya dan desain penelitiannya bagaimana.
Ia juga mempertanyakan mengapa Indo Barometer menyusun daftar pertanyaan untuk responden berupa perbandingan antara mantan Presiden Soeharto dengan presiden-presiden sesudahnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang yang berkuasa 32 tahun dibandingkan dengan yang berkuasa hanya selama tujuh, tiga, dua, bahkan dengan yang hanya satu tahun menjabat seperti BJ Habibie?.
“Itu jelas tidak apple to apple (perbandingan tidak sepadan). Kalau begitu lalu maksudnya apa?", tanya Hanif.
Pertanyaan perbandingan antara Soeharto dengan presiden Indonesia sesudahnya tidak masuk dalam logika perbandingan. Yang bisa masuk logika perbandingan, katanya, adalah apabila perbandingannya bersifat tematik, bukan umum.
"Misalnya perbandingan antara kebijakan Soeharto mengenai pers dibandingkan dengan kebijakan presiden lain. Kalau umum sifatnya, jelas tidak logis diperbandingkan," ujarnya.
Lebih lanjut Hanif meminta agar lembaga survai lebih hati-hati dalam melakukan survei persepsi. Jangan sampai survei yang mungkin maksudnya baik malah dikesankan sebagai propaganda Orde Baru. Politisi PKB ini pun mengajak masyarakat untuk menghargai, merawat dan memajukan pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh bangsa ini sejak Reformasi.
"Sudah banyak capaian-capaian kita sejak reformasi. Itu banyak jasa Gus Dur, SBY, Mega dan Habibie. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, ya mari kita benahi. Tapi jangan sampai dimentahkan semua dan lalu membuat rakyat berilusi akan masa lampau yang otoritarian serta antidemokrasi." [tjs]


Survei Indo Barometer Menuai Kritik

INILAH.COM, Jakarta - Survei Indo Barometer yang menyimpulkan Orde Baru lebih baik dari Reformasi dipertanyakan banyak kalangan.. Mulai dari metodologi, kapasitas Indo Barometer hingga soal siapa sponsor survei ini.

Adalah tulisan Philips Vermonte, peneliti di CSIS yang tengah belajar di Amerika, berjudul Survey Membuktikan Orba Lebih Baik ??? (tiga tanda tanya) yang menjadi pusat diskusi.

Vermonte meragukan kesimpulan survei itu. Bagaimana bisa orang ditanya mengenai Orde Lama padahal mereka tak punya pengalaman dengannya. "Sungguh ajaib responden ditanya pendapatnya tentang Orde Lama," ujarnya seraya menambahkan bahwa mereka yang memiliki pengalaman empirik terhadap Orde Lama, tentulah orang-orang yang terlahir sebelum tahun 1950-an.

Jadi, Vermonte menduga, ada bias ke kelompok umur 60 tahun pada responden Indo Barometer. Tulisan ini lalu ditanggapi puluhan orang. Ada Sulfikar Amir, dosen di Singapura, ada Akhmad Sahal yang tengah studi di Amerika, ada Indra J Piliang, politisi Golkar, dan banyak lagi.

Ada yang menggugat metodologinya, ada yang bilang suveinya ngawur, bahkan ada yang mempertanyakan siapa sponsor yang mendanainya, serta dengan nada bercanda ada yang menulis ini: methodology follows the money.

Indar J Piliang mengaku telah menelpon Qodari, Direktur Pelaksana Indo Barometer untuk menanyakan survei nasional yang dipesan Golkar. "Dia (Qodari) bilang masih diolah datanya. Gue nggak tahu apakah Qodari menggunakan dana tambahan lain hingga survei ini muncul. Mestinya harus ada kejelasan soal pendanaan, sehingga validitas survei bisa dipercaya." [ram

Dua Pertanyaan untuk Survei Indo Barometer

Seharusnya, perbandingan dilakukan berdasarkan survei yang digelar di masing-masing orde.

VIVAnews - Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi memiliki dua catatan atas hasil survei terbaru Indo Barometer yang menemukan Soeharto lebih disukai daripada Susilo Bambang Yudhoyono.
Catatan pertama, terkait profil responden yang diminta pendapat mengenai perbandingan orde-orde pemerintahan itu.

Responden yang ada saat ini, sebagian besar merasakan Orde Baru, hanya sebagian kecil merasakan Orde Lama. Kemudian merasakan sebentar pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur, lalu Megawati dan SBY.

"Itu penting karena mereka menggunakan memori selektif," kata Burhan saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Senin 16 Mei 2011.

Akibatnya, perbandingan orde itu tidak setara karena ada Presiden yang menjabat sebentar, ada yang lama. Kemudian, masing-masing Presiden memiliki kompleksitas masalah mereka sendiri sesuai zamannya.

Seharusnya, kata Burhan, perbandingan baru bisa dilakukan berdasarkan survei yang digelar di masing-masing orde. Amerika Serikat melakukan itu setiap awal masa jabatan Presiden baru. Itulah yang kemudian menjadi perbandingan antara satu presiden dengan presiden lain.

"Namun tentu Indonesia belum ada seperti itu karena tradisi survei sendiri baru muncul setelah reformasi. Di masa Orde Baru mana mungkin melakukan survei politik seperti itu," katanya.

Catatan kedua Burhan adalah, soal hasil survei Indo Barometer yang menemukan responden yang bermukim di kota (47%) lebih tinggi prevalensinya mendukung Orde Baru lebih baik daripada respoden di pedesaan (37%). Menurut Burhan, temuan ini janggal karena seharusnya responden perkotaan lebih baik tingkat pendidikan dan akses informasinya, sehingga bisa lebih jernih melihat keadaan.

"Temuan Indo Barometer ini agak berbeda dengan temuan-temuan lembaga survei biasanya termasuk Lembaga Survei Indonesia," kata Burhan. "Biasanya tingkat pendidikan lebih baik, maka punya pemahaman lebih baik." (umi)

Survei Indo Barometer Untungkan Tommy Soeharto

INILAH.COM, Jakarta - Partai Nasional Republik (Nasrep) diuntungkan oleh hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan, mayoritas responden menilai Orde Baru lebih baik daripada era Reformasi.

Para pemilih usia muda pada Pemilu 2014 tidak banyak mengetahui track record Hutomo Mandalam Putra alias Tommy Soeharto, sang pembesut partai tersebut.

"Usia Tommy masih tergolong muda, sehingga bisa menarik minat anak-anak muda. Pemilih muda ini kan nggak paham masa lalu seperti apa," ujar kawan lama Tommy Soeharto, Alex Asmasoebrata kepada INILAH.COM, Selasa (17/5/2011).

Sementara itu, para pemilih tua yang sempat merasakan kekejaman masa Orde Baru (Orba) perlahan makin berkurang. Sehingga yang tersisa adalah generasi tengah yang pernah merasakan fase-fase akhir masa Orba.

"Adanya survei itu memang memberi angin untuk Tommy, dengan catatan partainya bisa ikut pemilu karena persyaratan kan sekarang susah. Sebagai kawan saya cuma bisa bilang kepada Tommy ya selamat berjuang," ujarnya.

Seperti diberitakan, setelah gagal menjadi ketua umum Partai Golkar, Tommy Soeharto memutuskan mendirikan Partai Nasional Republik (Nasrep). Partai berlambang kepala burung Rajawali ini telah resmi didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. [mah]

Puskaptis: 52% Persen Rindu Orde Baru

Masyarakat masih menganggap kondisi hukum saat ini lebih baik dibandingkan Orde Baru.

VIVAnews - Lembaga riset Indo Barometer kemarin mengeluarkan hasil survei terbaru yang salah satunya menunjukkan kondisi Orde Baru lebih baik daripada Reformasi. Survei sejenis dilakukan Pusat Kajian kebijakan dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis dengan hasil serupa dengan angka lebih tinggi.

"Kenapa perbedaan ini terjadi? Karena masyarakat melihat ketika zaman Soeharto kondisi ekonomi stabil, keamanan terjamin, mendapatkan sembako tidak susah, tenaga kerja terserap. Indikatornya itu," kata Direktur Puskaptis Husin Yazid dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 16 Mei 2011.

Survei dilakukan Puskaptis pada 15-22 Maret 2011 terhadap 1.250 sampel yang disebar di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 52 persen responden menginginkan kondisi yang sama seperti Orde Baru. Sebanyak 25 persen responden menyatakan sama saja, dan 23 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedang menurut Indo Barometer sebanyak 40,9 persen memilih kondisi pada saat masa Orde Baru. Hanya 22,8 persen yang memilih kondisi saat ini atau era Reformasi.

Menurut Hisin, masyarakat juga menilai, popularitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini menurun. Hal ini disebabkan karena ada penilaian bahwa pemerintah lebih banyak disibukkan menjaga pencitraan dibandingkan kepentingan rakyat.

"Masyarakat melihat politik pencitraan ini dianggap semu. Segala masalah ditutupi dengan politik pencitraan. Masyarakat sudah jengah," ucapnya.

Walaupun pemerintah menganggap kondisi ekonomi terus meningkat, pengangguran dan kemiskinan menurun, masyarakat menilai itu hanya klaim pemerintah. Sementara, masyarakat menengah kebawah ini sudah teriak.

"Karena struktur di masyarakat kita ini ada dimenengah ke bawah. Masyarakat kita masih melihat di tataran kepentingan perut," ungkapnya. Walau begitu, masyarakat masih menganggap kondisi hukum saat ini lebih baik dibandingkan Orde Baru. (eh)

Jika Survei 1998, Soeharto Pasti Super Gagal

Jika survei dilakukan tahun 1998, Soeharto tentu dinilai super gagal.

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meragukan hasil survei yang dilakukan oleh Indo Barometer mengenai keberhasilan pemerintahan Orde Baru. Menurut Mahfud, survei keberhasilan harus dipahami dari konteks dan waktunya.

"Obyektifitasnya saya ragu karena harus diberi padanan tahun yang sama. Itu kan sekarang dicampur romantisme orde baru," kata Mahfud, usai pemilihan Seputar Indonesia Award di Jakarta, Selasa, 17 Mei 2011.

Mahfud menilai, jika survei dilakukan tahun 1998, tentu Soeharto tidak akan dinilai berhasil. "Karena pada saat itu masyarakat sedang marah, sama dengan sekarang (marah terhadap era reformasi)," jelas Mahfud.

Mahfud juga memahami, kerinduan masyarakat akan era Orde Baru disebabkan ketidakpuasan terhadap era reformasi yang tak kunjung membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, Mahfud yakin akan ada perubahan dalam sepuluh tahun mendatang.

"Kalau dinilai sepuluh tahun yang akan datang saya kira beda. Yang dinilai keadaan sekarang, tapi menilainya sepuluh tahun yang akan datang," ujar Mahfud yang terpilih sebagai Newsmaker of the Year versi Seputar Indonesia Award.

Indo Barometer melakukan survei dengan 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia pada tanggal 25 April sampai 4 Mei 2011. Dari jumlah itu, Indo Barometer menemukan, 40,9 persen memilih kondisi pada saat masa Orde Baru.

"Hanya 22,8 persen yang memilih kondisi saat ini (di masa Reformasi)," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Jika Ingin Fair, : Bandingkan 13 Tahun Pertama Orba Dengan Reformasi

INILAH.COM, Jakarta - Survei Indo Barometer yang menyabutkan masa Orde Baru lebih disukai publik dari pada era reformasi, dinilai salah sasaran.

"Ini yang menjadi pertanyaan besar, tidak apple to apple (sederajat, red)," ujar peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya kepada INILAH.COM, Selasa (17/5/2011).

Dalam pandangannya, membandingkan masa kepemimpinan Soeharto dengan SBY tidak tepat. Seharusnya, lanjutnya, perbandingannya adalah dalam periodesasi yang sama. "Misalnya masa pemerintahan SBY dan Megawati pada tahun pertama," jelasnya.

Menurut Yunarto, pengakuan masyarakat merasa Orde Baru lebih baik hanya emosional saja. Sebab, selama perjalanan reformasi hingga 13 tahun ini, belum menghasilkan prestasi terbaik.
Jika ingin fair, seharusnya survei membandingkan 13 tahun pertama Orde Baru dengan Era Reformasi. Dengan responden yang pernah merasakan hidup di era awal Orde Baru.
"Saya melihat ini emosional saja saat reformasi belum sebaik Orde Baru," katanya. Apalagi, munculnya berbagai konflik elit yang justru membuat masyarakat pesimis. Kekacauan masalah terorisme, "Dan ini terakumulasi dalam kekecewaan masyarakat itu," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indo Barometer, ditemukan mayoritas publik menyatakan bahwa kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi.
Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya. [mah]

Pemerintah Sebaiknya Tanggapi Positif Hasil Survei

Medan (ANTARA News) - Pemerintah seharusnya bersikap positif dalam menganggapi hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang dikeluarkan lembaga survei Indo Barometer.

"Sebaiknya ditanggapi positif saja, bukan dibantah apalagi direndahkan," ujar pengamat politik dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Dadang Darmawan, kepada ANTARA News di Medan, Selasa.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menyoal penilaian masyarakat yang terungkap melalui hasil survei, karena yang terpenting adalah bagaimana terus berupaya dan bekerja keras membangun bangsa dan negara.

"Pemerintah sebaiknya menjadikan hasil survei sebagai pijakan untuk melihat realita di lapangan. Kalau benar adanya, tentu harus dilakukan perbaikan-perbaikan dan terus berupaya agar masyarakat benar-benar puas dengan kinerja pemerintah," katanya.
Indo Barometer mengumumkan hasil survei nasional bahwa 55,5 persen masyarakat tidak merasakan adanya perubahan kondisi bangsa antara sebelum dengan sesudah reformasi.

Menurut Dadang Darmawan, Indo Barometer tentu tidak akan sembarangan melakukan survei. "Sebuah lembaga survei tidak akan mungkin asal-asalan menggunakan data yang tidak benar hanya untuk mendiskreditkan pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah dapat menanggapi hasil survei secara positif dan menjadikannya pijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa datang.

"Bila perlu pemerintah mengajak lembaga-lembaga survei bekerja sama terkait hasil survei mereka, dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, tidak perlu ada bantahan, karena bantahan sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah," katanya menambahkan. (*)


Peneliti LIPI Ragukan Survei Indo Barometer

INILAH.COM, Jakarta - Peneliti LIPI Jaleswari Pramudawardani meragukan penelitian yang dilakukan oleh Indo Barometer mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY-Boediono.

Hal tersebut diungkapkan Jaleswari dalam diskusi bertajuk "Koreksi Masyarakat Sipil Terhadap Perjalanan Reformasi TNI", di Kantor KontraS Jl Borobudur 14 Menteng Jakarta Pusat, Senin (16/5/2011).

Menurutnya, dalam sebuah penelitian harus memilih responden yang akurat agar hasil penelitian tersebut juga menghasilkan data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Indo Barometeer harus memberikan gambaran utuh tidak bisa parsial, dan membeberkan hasil penelitian tersebut semuanya. Harusnya ada indikator yang jelas, sebenarnya persoalan itu kan kompleks, apalagi kalau kita mempersoalkan metode wawancara siapa saja respondennya," jelas Jaleswari.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indo Barometer, ditemukan mayoritas publik menyatakan bahwa kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi. Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya.
Ia menegaskan, ukuran yang dilakukan oleh Indo Barometer harus akurat. "Sebuah penelitian itu harus taat pada kaidah-kaidah penelitian. Orde Baru lebih baik itu ukurannya apa? Baik itu dalam konteks mana? Harus dipertanyakan publik yang mana yang menjadi responden. Kita harus mengkritisi terhadap hasil-hasil penelitian tersebut," tegasnya.

Namun, dari hasil penelitian itu pemerintah harus dapat berkaca diri terhadap kinerja pemerintah saat ini. "Ada plus minusnya, ini bisa dijadikan sebagai evaluasi. Pemerintah dapat mengevaluasi, minusnya di mana, plusnya di mana," jelasnya. [tjs]

Responden Indo Barometer tak Merasakan Orde Baru

INILAH.COM, Jakarta - Survei Indo Barometer yang menyebutkan, era Orde Baru lebih baik dibandingkan era reformasi patut dipertanyakan. Umur responden suvei ini ternyata 17 tahun ke atas, dimana mereka masih anak-anak saat Soeharto turun 13 tahun lalu.

Menurut Indo Barometer, hanya satu dari tiga orang responden (31%) merasa era reformasi lebih baik dari era sebelumnya. Sebaliknya, ada 28,2% yang merasa lebih buruk, dan 27% merasa sama saja. Nah, Indo Barometer lalu menggabungkan keduanya: 55,4% merasa lebih buruk atau sama saja.

Pertanyaan mengenai kondisi mana yang lebih baik Orde Baru atau Reformasi masing-masing dijawab 40,9% untuk Orde Baru dan 22,8% untuk Reformasi.

Kesimpulan ini membuat banyak kalangan tercengang. Apakah betul orang merasa lebih buruk kondisinya saat ini dibandingkan masa lalu?

Siapakah responden yang dipilih suvei ini sampai kesimpulannya seperti itu? Umur responden survei ini adalah 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Jadi, bagaimana bisa orang yang umurnya baru 3 tahun atau lebih kala Soeharto turun dari kekuasaan, 13 tahun lalu, bisa mengatakan era Orde Baru lebih bagus dari saat ini?

Responden itu tidak mengalami secara langsung kehidupan ekonomi dan politik era Soeharto. Dengan begitu opininya mengenai perbandingan dua era tidaklah objektif. Mungkin mereka hanya mendengar cerita-cerita dari neneknya atau orangtuanya.

Sulitnya lagi, data dari Indo Barometer tidak membuat pemilahan berapa jumlah responden yang berumur 17 tahun dan berapa yang 30 tahun ke atas yang sudah merasakan era Soeharto. Tidak itu saja. Harusnya ada pemisahan persepsi responden berdasarkan kelompok umur. Bukannya kesimpulan umum. Yang lain adalah, era Orde Baru mana yang mereka anggap lebih baik , soalnya era ini terbentang dalam waktu 32 tahun.
Seorang polster yang meminta namanya tak disebut mengatakan kelemahan utama dari survei Indo Barometer adalah soal umur responden. [ram]

Survei Indo Barometer Pisau Bermata Dua

INILAH.COM, Jakarta - Temuan survei Indo Barometer yang menyebutkan orde baru dinilai lebih baik dibanding orde reformasi tak ubahnya menjadi pisau bermata dua. Jika tak hati-hati menyikapi survei itu bisa memukul mundur reformasi 1998 silam.
Hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan mayoritas responden menilai orde baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibanding orde lainnya yakni sebesar 40,9%. Hanya 22,8% publik yang menilai orde reformasi sebagai orde terbaik.
Temuan ini jelas memiliki implikasi politik yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Karena temuan survei ini dapat menjadi positif, namun bisa saja juga berdampak sebaliknya. Positifnya, hasil survei ini mencambuk seluruh komponen bangsa ini baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan instrumen demokrasi yang diperjuangkan melalui gelombang reformasi Mei 1998.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebutkan temuan ini bukan berarti publik merindukan figur Pak Harto. Namun, Qodari menegaskan temuan ini bermakna publik belum puas dengan keadaan saat ini. "Sebetulnya pemerintah harus bisa berprestasi lebih baik lagi," ujarnya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, Senin (16/5/2011).
Namun, dampak negatif dari temuan survei ini, romantisme publik terhadap era otoritarianisme orde baru bisa-bisa mendapat legitimasi 'ilmiah' melalui hasil survei ini. Padahal melalui jalan reformasi 1998, upaya koreksi total atas sistem orde baru dilakukan.
Persoalan ekonomi yang mendasar seperti urusan sembilan bahan pokok (sembako) kerap menjadi 'alibi' bagi pihak-pihak yang mengidealkan era Pak Harto kembali hadir. Seperti yang diungkapkan Partai Nasional Republik (Nasrep) yang baru saja mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Partai ini ditujukan untuk melanjutkan cita-cita Pak Harto. Salah satu penggagas Partai Nasrep Edy Waluyo menyebutkan, saat orde baru masyarakat mencari sandang, papan, dan pangan dengan mudah. Namun saat ini, sambung Edy, selain persoalan ekonomi, urusan kenegaraan seperti NII, sikap pemerintah tidak jelas. "NII sudah memproklamirkan secara terbuka, mengapa pemerintah tidak berani menindak?" katanya.
Situasi ini sebenarnya terbaca dengan survei Indo Barometer. Temuan Indo Barometer menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY paling rendah di bidang ekonomi sebesar 41,2% dan penegakan hukum 46,7%. "Isu-isu besar yang memberatkan pemerintahan SBY-Boediono terutama pada masalah ekonomi dan hukum. Hal-hal inilah yang perlu dijadikan prioritas terobosan (bukan hanya perhatian) SBY-Boediono," tegas Qodari.
Temuan ini sejatinya menjadi pemandu bagi pemerintah dan segenap elemen bangsa ini untuk memiliki perhatian yang lebih dalam untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan hukum yang memang belakangan menjadi sorotan publik. Kesempatan ini seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak.
Karena jika dua persoalan krusial tersebut yakni hukum dan ekonomi tidak dapat ditangani dengan baik, bisa saja akan menjadi legitimasi bagi mereka yang mengidealkan pemerintahan Orde Baru yang telah dikoreksi bersama melalui reformasi.
Qodari menyebutkan terdapat peluang bagi pemerintah menjadikan era reformasi menjadi orde terbaik dalam sejarah. Dia menyebutkan, SBY yang paling tahu untuk merealisasikan itu. "Yang paling tahu SBY sendiri melakukan. Apa yang dilakukan supaya ada survei lagi, misalnya pada 2014-2015, ternyata temuannya orde reformasi menjadi orde terbaik dan SBY sebagai Presiden terbaik. Itu kembali ke SBY," sarannya. [mdr

Partai Nasional Republik Jual Mimpi Orba, : Tommy Soeharto Belum Tentu Laku

INILAH.COM, Jakarta - Hasil survei Indo Barometer yang menilai Orde Baru (Orba) lebih baik daripada era Reformasi tidak membuat Partai Nasional Republik (Nasrep) melambung di mata masyarakat.

Meski Partai Nasrep dibentuk oleh putra mendiang mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tomy Soeharto, namun publik tidak serta-merta tersihir survei dan parpol tersebut.

Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengaku kalau hasil penelitian tersebut tidak bisa dijadikan pijakan bahwa Nasrep juga dirindukan oleh masyarakat. "Terlalu jauh. Ini lompatan pemahaman yang salah besar," kata Yunarto kepada INILAH.COM, Selasa (17/5/2011).

Menurutnya, hasil survei ini bukan berarti bahwa keluarga Cendana akan menjadi idola kembali. Tapi, hal ini karena sikap psikologis masyarakat yang menilai bahwa kondisi bangsa sekarang ini masih ada yang belum tercapai.

Sehingga, salah besar jika ada pihak atau orang-orang yang ingin mengusung lagi keluarga Soeharto dalam kancah politik. Apalagi meyakini akan mendapat simpati masyarakat yang tinggi.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indo Barometer, ditemukan mayoritas publik menyatakan bahwa kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi.

Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya. [mah]

Survei: SBY Lebih Disukai daripada Soekarno

Presiden paling disukai adalah Soeharto. Barulah kemudian SBY dan Soekarno.

VIVAnews- Dari enam Presiden yang telah memimpin Indonesia, ternyata Presiden Soeharto yang paling disukai publik dan dinilai paling berhasil. Inilah temuan lembaga survei Indo Barometer yang dilansir pada Minggu, 15 Mei 2011 ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indo Barometer Soeharto menempati urutan pertama sebagai presiden RI yang paling disukai dengan presentase sebesar 36,5%. Di urutan kedua disusul oleh presiden yang sedang menjabat saat ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan 20,9%. Urutan ketiga, Soekarno dengan 9,8 %; keempat, Megawati Soekarno Putri yang tidak lain merupakan anak dari Presiden Soekarno dengan 9,2%; kelima, BJ Habibie dengan 4,4 % dan lalu Abdurahman Wahid 4,3 %. Koresponden yang menyatakan, semua suka 7,8%, yang menjawab tidak ada satupun yang disukai 1,3 % dan tidak tahu atau tidak jawab 5,9%.

Ternyata Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun ini telah membuat publik simpatik. Pasalnya selain dianggap sebagai presiden yang paling disukai ternyata Soeharto juga dinilai sebagai presiden yang paling berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagao presiden Republik Indonesia.

Hasil survei Indo Barometer menempatkan Soeharto di urutan pertama sebagai presiden yang paling berhasil dengan presentase 40,5%, diurutan kedua Susilo Bambang yudhoyono sebesar21,9%, ketiga Soekarno sebesar 8,9%, keempat Megawati Soekarno Putri sebesar 6,5 %. Di urutan kelima BJ Habibie sebesar 2,0 % disusul urutan keenam Abdurahman Wahid sebesar 1,8%. Sementara 3,8% menjawab semua berhasil, 3,0% tidak ada satu yang berhasil dan 11,6% tidak tahu/tidak jawab.

Survei yang dilakukan oleh lembaga Indobarometer ini dilakukan pada 25 April hingga 4 Mei 2011 dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Survei ini melibatkan 1.200 orang responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,0% pada tingkat kepercayaan 95 %. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia.

Seskab: Gerakan Reformasi Tidak Gagal

Survei itu patut dipertanyakan. Masak tidak ada perubahan? Dulu zaman Soeharto saya dan para aktivis demokrasi ditangkap, sekarang mana bisa SBY main tangkap atau pemerintah main culik 

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai tidak benar hasil survei Indo Barometer yang menyatakan gerakan reformasi politik dan pemerintahan yang telah berjalan selama 13 tahun telah gagal.

"Reformasi tidak gagal. Survei itu keliru dan tidak bermakna," tegas Dipo Alam di Jakarta di Jakarta, Senin.

Dipo mengatakan, sangat keliru membandingkan rezim Orde Baru Soeharto dengan pemerintahan reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Duren sama apel tak bisa dibandingkan," katanya mengomentari hasil sebuah survei.

Sebelumnya, Indo Barometer mengumumkan hasil survei nasional bahwa 55,5 persen masyarakat tidak merasakan adanya perubahan kondisi bangsa sebelum dan sesudah reformasi.

"Survei itu patut dipertanyakan. Masak tidak ada perubahan? Dulu zaman Soeharto saya dan para aktivis demokrasi ditangkap, sekarang mana bisa SBY main tangkap atau pemerintah main culik," katanya mempertanyakan.

Dipo meminta Indo Barometer menjelaskan siapa respondennya.

"Jangan-jangan respondennya anak-anak muda yang tidak tahu kondisi zaman Orde Baru," katanya.

Ia mengatakan, Orde Baru adalah zaman di mana kebebasan dan demokrasi diberangus. Undang-Undang Subversi menjadi alat pembungkam pemikiran kritis, aktivis ditangkap, diculik, dan dipenjarakan.

Pers dibreidel jika mengkritik pemerintah dan Soeharto. Korupsi, kolusi dan nepotisme mencengkeram kuat.

"Sekarang UU Subversi tidak ada sementara Singapura dan Malaysia masih memiliki "Internal Security Act". Amerika Serikat saja punya Patriot Act. Kita sebetulnya lebih maju dalam demokrasi," tegasnya.

Ketika ditanyakan mengapa survei Indo Barometer itu tidak bermakna, Dipo mengatakan, karena hasil survei itu mengingkari kenyataan yang telah dicapai oleh bangsa ini pasca runtuhnya Orde Baru.

"Sekarang kekuasaan presiden dibatasi. SBY tidak bisa menjadi presiden seumur hidup. Desentralisasi berjalan, otonomi daerah berjalan. Mana bisa gerakan reformasi dikatakan gagal?" Katanya.

Menurut Dipo, membandingkan SBY dengan Soeharto sangat tidak pas.

"Kalau mau bandingkan dengan masa pemerintahan Habibie, Gus Dur dan Megawati," katanya.

"Kalau masih ada tuntutan reformasi yang masih belum terpenuhi, memang diakui karena masih diperjuangkan. Tapi kalau bilang reformasi gagal, itu tidak benar sama sekali,"demikian Seskab Dipo Alam


Taufiq Kiemas: Orde Baru Tidak Ada yang Baik!

Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Ketua MPR, Taufiq Kiemas menilai hasil survei Indobarometer yang menyebut Orde Baru lebih baik dari Orde Reformasi adalah salah. Menurut orang yang pernah dikekang pemerintahan Soeharto ini, Orde Baru tidak ada yang baik.

"Yang lebih baik kondisi Orba itu apa? Saya rasa salah, kondisi Orba yang baik apa? Saya rasa nggak ada yang baik," kata Taufiq usai menghadiri pemberian penghargaan Seputar Indonesia Award 2011 di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (17/5/2011).

Politikus senior PDI Perjuangan ini mengatakan, pemerintahan sekarang ini kurang sesuai target itu mungkin. Tapi kondisi saat ini pasti lebih baik dibanding era Orba dulu.

"Sampai sekarang nggak ada yang ditangkap. Demokrasi lebih bagus. Mau ngomong apa saja nggak ditangkap. Ngomongin anggota DPR, ngomongin menterinya gak ditangkap. Indikasi demokrasi kan kalau persnya bisa ngomong," ujarnya.

Taufiq menilai, pemerintahan sekarang tidak bisa mencapai target karena seluruh elemen bangsa kurang kompak.

"Mestinya kita kompak. Bersatu kita, bagaimana memajukan negara ini. Kritik yang kreatif, ada jalan keluar, jangan maki-maki saja. Seperti gedung DPR, gedung itu kan bagus atau enggak? Kalau gak bagus kan oke. Jangan dianggap jelek semuanya. Kalau saya menolak gedung baru," ujarnya.

Berarti reformasi sendiri masih ada harapan? "Kalau nggak ada harapan untuk apa," cetusnya.
 

Demokratisasi Era SBY Berjalan Baik

INILAH.COM, Jakarta - Proses konsolidasi demokrasi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjalan lebih baik daripada era sebelumnya.

Menurut Ketua Bidang Hukum dan HAM Benteng Kedaulatan, Irwansyah, jika ada yang mencoba membanding-bandingkan lagi dengan masa lalu sangatlah tidak relevan.

“Sebab Presiden SBY adalah sosok yang menghidupkan demokrasi di negeri ini. Mereka yang menuduh SBY tak demokratis sebenarnya tidak menginginkan proses demokrasi,” tegas Irwansyah, Minggu (8/5/2011).

Oleh karena itu, Irwansyah mengimbau agar kelompok oposisi harus obyektif menilai kepemimpinan SBY dan tidak lagi selalu melihat ke belakang. “Jangan dustai proses demokrasi yang sudah berjalan denggan baik,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) I Gede Sandra meminta Presiden SBY menanggalkan statusnya di Partai Demokrat , karena SBY milik rakyat bukan milik satu partai saja.
"Yang rakyat pilih sebagai Presiden Republik Indonesia bukanlah partainya, melainkan personalnya. Maka sudah sewajarnya presidne melepaskan keterikatan organisasional dari partainya," ujarnya. [mah].

Rezim Soeharto Wariskan Bom Waktu

Warisan Orde Baru pada akhirnya menyebabkan bangsa ini menerima konsekuensi negatif.

VIVAnews - Hasil survei Indo Barometer terkait performa enam Presiden RI menunjukkan hasil yang mengejutkan. Pertama, bahwa Soeharto menempati urutan pertama sebagai presiden RI yang paling disukai, mengalahkan yang lain.

Tak hanya itu, mayoritas responden juga berpendapat, Soeharto adalah presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia. Publik merindukan masa-masa Orde Baru.

Menanggapi hasil survei tersebut, politisi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, berpendapat, masyarakat tak boleh lupa, bahwa kekuasaan Jenderal Besar Soeharto yang berlangsung 32 tahun telah mewariskan banyak bom waktu bagi rakyat dan generasi bangsa saat ini.

Salah satunya,  gaya pemerintahan otoriter militeristik yang diterapkan membuat publik terbungkam dan kebebasan berdemokrasi terpasung. Hal inilah yang memicu tumbuhnya persoalan-persoalan pelik di dalam masyarakat sekarang ini.

Tak ketinggalan adalah persoalan ekonomi. Harus diingat Orde Baru tumbang saat krisis ekonomi melanda Indonesia. "Negara berutang secara sistemik melalui modus CGI, IGGI maupun Paris Club. Kedua, kemandirian ekonomi terkikis. Sumber daya alam kita diobral dan nilai tambahnya buat negara lain. Ketiga, role model budaya politik oligarki," beber Arif, saat berbincang dengan VIVAnews.com, di Jakarta, Senin 16 Mei 2011.

Arif mengemukakan, persoalan warisan Orde Baru tersebut pada akhirnya menyebabkan bangsa ini menerima konsekuensi negatif. Di antaranya, "Indonesia kecanduan utang. Kedua, lingkungan hidup rusak, banjir dimana-mana karena hutan habis ditebang, malah sekarang sibuk menanam. Ketiga, demokrasi tersandera, anarkhisme, politik uang membelit kita," lanjutnya.

Berkaca dari hasil survei dan kondisi saat ini, Arif berpendapat, pemerintahan saat ini tidak boleh hanya sibuk melakukan politik pencintraan. Masyarakat pun diminta terus kritis mengawal kebijakan negara. "Pemerintah saat ini harusnya menyembuhkan penyakit ekonomi dan sosial ini, tetapi kelihatannya hanya kaya wacana miskin praksis," pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indo Barometer Soeharto menempati urutan pertama sebagai presiden RI yang paling disukai dengan presentase sebesar 36,5%. Di urutan kedua disusul oleh presiden yang sedang menjabat saat ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan 20,9%. Urutan ketiga, Soekarno dengan 9,8 %; keempat, Megawati Soekarno Putri yang tidak lain merupakan anak dari Presiden Soekarno dengan 9,2%; kelima, BJ Habibie dengan 4,4 % dan lalu Abdurahman Wahid 4,3 %. Koresponden yang menyatakan, semua suka 7,8%, yang menjawab tidak ada satupun yang disukai 1,3 % dan tidak tahu atau tidak jawab 5,9%.

Hasil survei Indo Barometer juga menempatkan Soeharto di urutan pertama sebagai presiden yang paling berhasil dengan presentase 40,5%, di urutan kedua Susilo Bambang Yudhoyono sebesar21,9%, ketiga Soekarno sebesar 8,9%, keempat Megawati Soekarno Putri sebesar 6,5 %. Di urutan kelima BJ Habibie sebesar 2,0 % disusul urutan keenam Abdurahman Wahid sebesar 1,8%. Sementara 3,8% menjawab semua berhasil, 3,0% tidak ada satu yang berhasil dan 11,6% tidak tahu/tidak jawab.

Survei yang dilakukan oleh lembaga Indo Barometer ini dilakukan pada 25 April hingga 4 Mei 2011 dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Survei ini melibatkan 1.200 orang responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,0% pada tingkat kepercayaan 95 %. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia. (eh

Mahfud Minta Survei Soal Orde Baru Dipahami Secara Kontekstual

Laurencius Simanjuntak - detikNews


Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD meminta masyarakat memahami hasil survei Indobarometer, yang menyebut Orde Baru lebih baik ketimbang Orde Reformasi, secara kontekstual. Menurutnya, hasil survei bisa beda jika penilaian terhadap Orde Reformasi dilakukan 10 tahun mendatang.

"Mungkin saja untuk saat ini survei itu benar, dan dari segi bahwa orang lebih suka Pak Harto dan lebih berhasil Orde Baru. Tapi kalau dinilai 10 tahun yang akan datang, saya kira beda, yang dinilai keadaan sekarang tapi menilainya 10 tahun yang akan datang, itu bisa beda," kata Mahfud.

Hal itu dikatakan Mahfud usai menghadiri pemberian penghargaan Seputar Indonesia Award 2011 di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (17/5/2011).

Menurut Mahfud, menilai Soeharto sekarang akan berbeda dengan menilainya pada tahun 1998. "Sekarang ini harus dinilai 10 tahun yang akan datang karena (saat ini) orang sedang marah, seperti halnya kalau kita nilai Pak Harto tahun 1998 tidak ada nilainya karena pada saat itu orang sedang marah," ujar mantan anggota DPR ini.

Dia mengatakan, konteks waktu dalam survei tidak boleh disamaratakan. "Sejarah yang sedang berlangsung sekarang lalu dibandingkan dengan sejarah yang sudah selesai. Sudah lewat, kurang fair juga," ujarnya.

Menurut Mahfud, secara faktual pemerintah sekarang memang menimbulkan kekecewaan. Namun, pemerintahan Soeharto saat itu pun menimbulkan kekecewaan juga.

"Tapi sudah lewat dan dinilai sekarang lalu menjadi orang bercampur romantisme juga mengingat masa lalu. Saya kira objektivitasnya, agak ragu, atau sekurang-kurangnya diberikan padanan waktu yang samalah. Kalau Soeharto lewat 10 tahun baru dinilai, kalau sekarang pun harus dinilai sesudah lewat 10 tahun," ujarnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar