VIVAnews - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan wacana agar Polri diletakkan di bawah kementerian tertentu adalah sah-sah saja. Marzuki menilai dalam alam demokrasi saat ini, segala bentuk ide perlu dihargai.
"Kalau wacana boleh-boleh saja, tetapi yang penting sekarang presiden sudah memerintahkan untuk melakukan investigasi. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil investigasi," katanya saat ditemui usai acara orasi kebudayaan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu 28 Desember 2011.
Marzuki Alie menuturkan bahwa posisi polisi saat ini berada di bawah siapa bukan menjadi soal. Dia menilai yang terpenting adalah bagaimana membangun kepolisian dengan sifat-sifat yang lebih mengarah pada masyarakat civil society bukan militeristik (represif).
"Sehingga kejadian-kejadian kemarin itu insya allah tidak terulang kembali," ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan masyarakat tidak boleh serta merta menyalahkan aparat kepolisian. Dalam menjalankan tugas di lapangan, mereka selalu tunduk pada undang-undang dan aturan yang ada.
"Kita harus memahami tugas Polri itu harus dihargai. Jangan sampai kepolisian dalam menegakkan kebenaran (hukum) didasarkan pada aturan-aturan itu, lalu kita salah-salahkan, juga tidak tepat," ucapnya.
Wacana dipindahkannya posisi polisi yang semula berada di bawah presiden menjadi di bawah kementerian muncul setelah pecah bentrok Brimob dan warga di Bima, dua tewas, puluhan terluka. Bentrok terjadi setelah polisi berusaha membubarkan demonstran yang telah memblokir Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, NTB, selama enam hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar