VIVAnews - Rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan secara resmi menyatakan tekad mewujudkan partai yang lebih bermartabat dan bebas dari korupsi dengan mendorong pengelolaan keuangan partai yang lebih terbuka kepada publik.
"Rakernas menyatakan bertekad menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor pemberantasan korupsi dengan cara mendorong terciptanya transparansi pengelolaan keuangan partai," ujar Ketua Pelaksana Rakernas I PDI Perjuangan, Puan Maharani, saat memberikan sambutan di acara penutupan Rakernas di Bandung, Rabu 14 Desember 2011.
Pembiayaan program partai, lanjut Puan, dilakukan dengan cara memaksimalkan iuran wajib dan sukarela dari anggota partai serta sumbangan sukarela simpatisan partai.
Selain itu, PDI Perjuangan juga menyatakan, tidak akan membela kader yang terlibat kasus korupsi. "Menegaskan kembali sikap untuk tidak membela siapapun kader PDI Perjuangan yang terlibat korupsi dan suap yang justru mencemari nama baik partai dan mencederai aspirasi masyarakat" kata Puan.
Oleh karena itu, Puan menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan ditugaskan untuk memperjuangkan pengaturan pendanaan partai yang lebih akuntabel dalam undang-undang. "Menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk memperjuangakan pengaturan komprehensif, akuntable, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat tentang pendanaan partai politik untuk menghindari kader-kader partai politik terjerumus dalam praktek korupsi, suap, dan politik uang yang merugikan keuangan negara," kata Puan.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan seluruh kader dan pengurus partainya turut menjadi pelopor gerakan pemberantasan korupsi. "Sebagai Ketua Umum Partai, dengan tanggung jawab yang besar terhadap sejarah dan masa depan Bangsa, maka melalui Rakernas pertama ini, saya menginstruksikan agar PDIP menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Mega dalam pidato pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan, Hotel Harris, Bandung, Senin 12 Desember 2011.
"Inilah momentum tepat bagi kita, bukan saja untuk bersama menyatakan enough is enough pada korupsi. Tapi juga sekaligus bahu membahu belajar dan mengembangkan sikap antikorupsi baik di kalangan partai ataupun rakyat," kata Mega.
Untuk itu, lanjut Mega, sistem keuangan partai harus dibenahi. "Dari aspek internal, kita harus merancang sistem keuangan partai yang mengedepankan akuntabilitas," kata Mega.
Meski partai memang membutuhkan banyak biaya yang antara lain untuk keperluan konsolidasi internal partai, mendidik calon-calon pemimpin bangsa, pendidikan politik rakyat, dan untuk biaya pemilu. Namun menurut Mega, semua keperluan tersebut harus dibiayai oleh dana yang bukan dari hasil korupsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar