Jakarta (ANTARA News) - Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah harus memperhatikan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan.

"Yang harus diperhatikan adalah efisiensi penggunaan APBN secara keseluruhan, pengeluaran rutin mengalami lonjakan yang luar biasa maka harus ada pengetatan," ujar Anies Baswedan saat ditemui di di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat menanggapi isu mengenai kenaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diduga menggunakan dana pinjaman luar negeri.

"Bukan hanya subsidinya yang harus dikurangi tapi pengelolaan budget secara umum. Budget APBN kita (tahun 2013, red) Rp 1.600 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 500 triliun. Negara mana yang APBN nya meningkat dalam waktu 8 tahun," ujar Anies.

Menurut Anies semen/jak tampuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal tahun 2005, penggunaan biaya APBN sekitar Rp 80 triliun. Hal itu jauh lebih banyak pada tahun 2013 yang naik menjadi tiga kali lipatnya. Pada realisasinya tidak mengarah kepada upaya mensejahtrakan rakyat melainkan hanya digunakan untuk upaya pembangunan gedung pembelian alat-alat dan fasilitas negara dan selebihnya tidak tahu kemana.

"Jadi kalau perusahaan itu uang perusahaannya dipakai untuk membiayai menejemen, lah gimana? Sekarang lihat ada berapa kantor pemerintahan yang ganti gedungnya, renovasinya, jalan, itu semua penghematan-penghematan yang bisa dilakukan, diganti untuk infrastruktur, jalan, listrik di semua tempat, jembatan, bandar laut, daripada dipakai untuk mengganti (renovasi gedung) pemerintah," ujarnya.

Ini yang menjadikan kenaikan harga BBM akan menambah boros APBN, sehingga subsidi pun tidak berjalan dengan maksimal. Tidak serta merta kenaikan BBM harus dibarengi BLSM. Justru BLSM harus diberikan tanpa harus menaikan BBM karena untuk mensejahtrakan rakyat itu penting. BBM juga akan berpeluang membuka hutang Indonesia keluar negeri.

"Jadi ketika bicara soal BLSM gak cepat-cepat ambil dari luar negeri. Karena kalau di dalam negeri itu harus dibereskan," kata dia. (*)