Jakarta (ANTARA
News) - Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan Partai
Demokrat sebaiknya tidak berinisiatif mengeluarkan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dari koalisi, sebaliknya menyerahkannya kepada PKS
sendiri.
"Soal mundur atau tidaknya PKS dari koalisi jangan diserahkan
pada Partai Demokrat, serahkan pada PKS sendiri," kata Achsanul di
Jakarta, Rabu.
Ia beralasan, bila Demokrat berinisiatif mendepak PKS, maka akan timbul kesan partainya menzalimi PKS.
"Silakan PKS yang menjawab. Keluar dari koalisi sama derajatnya
dengan menolak kenaikan BBM. Kita tidak mungkin mengeluarkan PKS. PKS
itu datang bertamu, tidak mungkin kita usir," kata Achsanul.
Sementara
itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengaku masih
menunggu surat resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua
Sekretariat Gabungan atau koalisi.
"Lagi nunggu surat pengeluaran, kita nothing to lose. Infonya dari Jumat mau dikirim, tapi sampai sekarang belum menerima surat resminya," kata Mahfudz.
PKS menganggap tidak tepat menaikan BBM yang disertai dengan pemberian BLSM.
"Buat
PKS di DPR RI berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi ada
kajian objektif dari Bank Indonesia bahwa bila BBM dinaikkan, maka
terjadi inflasi besar-besaran.
Buat apa PKS mengiyakan kenaikan
BBM karena harus mengikuti koalisi. Seharusnya koalisi mengikuti dan
tunduk pada objektivitas," pungkas Mahfudz.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar