INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap
partai main-main. Sebab, di internal PKS tidak kompak dalam mendukung
kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua meminta agar PKS tidak mengajak dan melemparkan sesuatu untuk menciptakan opini publik.
"Dewan
syuro itu mengatakan penolakan itu kebijakan DPP, menteri bilang
mendukung, tapi ini PKS kok seperti partai main-main," kata Max, di
Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Sebagaimana diberitakan,
internal PKS pecah soal penaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa anggota
majelis syuro yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II,
mendukung kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Sebab, mereka adalah pembantu Presiden, sehingga harus loyal.
Sedangkan,
Dewan Pengurus Pusat PKS yang dipimpin oleh Anis Matta, menolak rencana
pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Sikap DPP itu
ditunjukkan melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Di daerah,
spanduk penolakan dipasang.
Menurut Max, tindakan sikap PKS saat
ini sudah lari dari kesepahaman koalisi yang telah dibangun dengan
pemerintah. Jika PKS menolak kenaikan harga BBM, seharusnya juga
memasang spanduk penolakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).
BLSM
adalah program pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Subsidi yang sudah membebani anggaran negara dialihkan dalam bentuk
program yang bermanfaat untuk masyarakat miskin.
Salah satu
menteri yang bertanggung jawab langsung untuk mendistribusikan program
BLSM adalah Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan
politikus PKS. "Kalau memang PKS menolak BLSM saya persilakan PKS pasang
bendera," tegasnya. [rok]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar