M Iqbal - detikNews
Jakarta - Anggota Setgab koalisi tak habis pikir dengan
sikap PKS yang bersebrangan soal kenaikan harga BBM. Ketua umum PPP
Surya Dharma Ali menilai, sikap membangkang PKS dalam code of conduct
sama dengan memisahkan diri.
"Ya intinya memang sangat disesalkan
sikap PKS yang berbeda dengan pemerintah, karena koalisi itu kan
terikat pada code of conduct," kata Surya Dharma Ali usai rapat Setgab
di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.
Menurutnya,
kenaikan BBM merupakan keputusan strategis pemerintah, dalam code of
conduct diatur ketika pemerintah mengambil keputusan strategis maka
anggota koalisi wajib mendukung.
"Kalau dia tidak memberi
dukungan atau berbeda dengan kebijakan strategis (koalisi), sama dengan
telah memisahkan diri. Jadi sangat disesalkan," tegasnya.
Namun,
Surya menuturkan bahwa keputusan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi
adalah hak preogatif presiden SBY, karena parpol berkomitmen kepada SBY.
"Tergantung
keputusan dari yang melakukan koalisi itu, koalisi itu parpol dengan
presiden. Nah kepatuhan dalam koalisi itu dasarnya adalah code of
conduct itu," ungkapnya.
"Seandainya ada penilaian partai ini
tidak patuh berdasarkan code of conduct, maka tindakan selanjutnya
tergantung pada presiden apakah akan tetap dibiarkan atau ditegur saja,
disanksi atau dikeluarkan, menjadi hak preogatif presiden," lanjut
Menteri Agama itu.
Surya menyinggung sikap frontal PKS menolak
kenaikan BBM yang dilakukan bahkan secara masif, yaitu melalui
spanduk-spanduk di jalan.
"Penolakan PKS sangat massif karena
selain dalam pernyataan di media, juga dalam bentuk spanduk yang
tersebar luas sekali di seluruh penjuru negeri," ucapnya.
"Nanti
akan kita liat sikap resminya pada rapat-rapat di DPR, dan kalau memang
ada perkembangan khusus tidak tertutup setgab ketemu lagi," imbuh
politisi PPP itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar