Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - PKS tak lagi dianggap sebagai anggota Setgab
dengan tak dilibatkan lagi di rapat koalisi tersebut semalam. Sesuai
code of conduct, PKS seharusnya kehilangan 3 menteri di kabinet.
Namun
tentu saja reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY. Partai
Demokrat (PD) juga belum mengusulkan secara langsung agar SBY mencopot 3
menteri PKS.
PD masih akan melihat perkembangan politik terkini.
Siapa tahu PKS masih berubah pikiran dan mendukung rencana pemerintah
menaikkan harga BBM.
"Kita lihat perkembangan nanti," kata Ketua
Harian DPP PD Syarief Hasan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Rabu (12/6/2013). Syarief yang juga Menkop/UKM hadir di DPR
untuk mengikuti raker dengan Komisi VI.
Sebenarnya tak ada yang
perlu ditunggu, karena PKS sudah jelas menolak kenaikan harga BBM.
Spanduk penolakan kenaikan harga BBM juga sudah disebar PKS.
Meskipun
tiga menteri PKS di kabinet lantang meneriakkan dukungan atas kebijakan
pemerintah. Namun menteri tentu terikat kepada keputusan partainya.
Wakil Ketua Umum PD Nurhayati Ali Assegaf juga telah meminta menteri
dari PKS mundur, konsisten dengan keputusan partainya.
Code of
conduct sendiri jelas mengatur bahwa semua partai koalisi wajib
mengikuti keputusan vital yang diambil pemerintah. Kepada pembangkang
otomatis keluar koalisi dan kehilangan menteri. Lalu kapankah PKS yang
lantang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM akan kehilangan 3 kursi
di kabinet?
"Ya kita lihat nanti," kata Syarief sembari tersenyum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar