INILAH.COM, Jakarta - Partai Gerindra menilai langkah pemerintah
memberikan kompensasi penaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa bantuan
langsung sementara masyarakat (BLSM), menimbulkan konflik sosial.
Dalam
pandangan mini Fraksi Partai Gerindra di Badan Anggaran (Banggar) DPR,
Sabtu (15/6/2013), Gerindra sebenarnya menolak skema BLSM ini.
"Sebenarnya
Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan adanya BLSM ini karena sifatnya
sangat politis menjelang pemilu 2014. Selain itu, skema kompensasi
melalui BLSM ini hanya sekedar 'balsem' bagi masyarakat yang justru akan
menimbulkan ketergantungan," jelas Fery Djemy Francis saat membacakan
pandangan mini fraksi.
Fraksi Gerindra berpendapat, bahwa BLSM
ini bisa menimbulkan kisruh. Belajar dari pengalaman pembagian BLT pada
periode pertama pemerintahan SBY.
"Program ini sangat rawan
konflik sosial di masyarakat. Menurut pandangan kami, program BLSM hanya
akan menempatkan masyarakat miskin sekedar objek penerima bantuan,"
jelasnya.
Gerindra juga berpandangan, BLSM akan membuat
masyarakat seperti pengemis. Berharap pada bantuan-bantuan seperti ini.
Tidak mendidik masyarakat untuk lebih mandiri. "Justru hanya akan
mengajarkan masyarakat semakin tergantung kepada pihak pemerintah dan
memperparah mentalitas masyarakat yang cenderung lebih suka menerima,"
jelas jubir Fraksi Gerindra ini.
Mereka berpandangan, kebehasilan
penanggulangan kemiskinan harus dilihat dari kesiapan infrastruktur,
penyelenggara dan kebersinambungan program.
"Kalau akhirnya
program BLSM ini tetap dijalankan maka Fraksi Gerindra berharap alokasi
dananya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur dasar di sektor
pertanian, pemukiman dan infrastruktur dasar lainnya yang berkaitan
dengan hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan dengan sistem padat
karya," jelas dia. [mvi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar